cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Gusti Ayu Intan Saputra Rini
Contact Email
intansaputrarini@gmail.com
Phone
085339633595
Journal Mail Official
jurnalprasada.pps.unwar@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Hukum Prasada
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 2337795X     EISSN : 25484524     DOI : https://doi.org/10.22225
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL HUKUM PRASADA is a peer-reviewed international law journal which published research articles and theoretical articles in law science. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.It aims is to provide a place for academics and practitioners to publish original research articles, review articles, and book reviewsThe scope of this journal area any topics concerning Legal Studies and Human Rights in all aspects. Scientific articles dealing with Civil Law, Indonesian Law, Business Law, Constitutional Law, Criminal Law, Administrative Law, International Law, Philoshopy of Law, and Human Rights are particularly welcome. This journal published by Warmadewa University two times a year in march, and november by Warmadewa University Press.
Arjuna Subject : -
Articles 157 Documents
 1   2   3   4   5 
PLAGIARISM ON ART WORKS COPYRIGHT IN BALI Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun
Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.5.1.2018.1-10

Abstract

Abstract This thesis focuses comprehensively on plagiarism of copy rights of fine arts in Bali as based on the laws of Republic of Indonesia No 28 Year 2014 on Copy Rights. In this thesis, it is discussed 2 matters, i.e, first, the implementation and protection of copy rights of fine arts in Bali and second, the law enforcement of the breach of copy right of fine arts in Bali. Four legal theories are used : (1) Theory of Legal Certainty, (2) Theory of Legal Protection, (3) Theory of Legal Fairness (4) Theory of Legal System. The relevance of the four theories are used as the analysis tools. The findings of this thesis consist of: in the copy right, there are 2 inherent rights which are economical rights and moral rights. Plagiarism cases or plagiarism towards copy right of fine arts in Bali leads more towards breach of moral rights of the creators. The law enforcements and legal protection of copy rights emphasizes on the offenders of the breach of copy rights of fine arts in Bali who produce and distribute rather than individual users. Plagiarism of creation of fine arts in Bali is not only limited to scientific works and other copy right objects but also towards patent and Brand rights. Keywords: Plagiarism, Copy Rights, Fine Arts.
PENGHORMATAN PLURALITAS HUKUM MASYARAKAT DALAM BINGKAI HUKUM NASIONAL SEBAGAI SARANA MENEGUHKAN INTEGRASI BANGSA imam ropii
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.12-21

Abstract

Abstract Legal plurality of Indonesian society is an objective condition which requires an understanding and the high regard of all components of the nation. Plurality law into capital social and culture very valuable to be accommodated and managed by the state . NRI Constitution of 1945 has given place and guarantee the existence and development of legal plurality of society. Recognition , supervision and legal plurality appreciation society has been importand instrument in efforts to reinforce national integration. Keywords : plurality laws , national laws , national integration.
MENGEMBANGKAN ATURAN DESA ADAT DALAM RANGKA MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN KEJAHATAN NARKOTIKA ketut widia
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.22-26

Abstract

Ada tiga musuh besar bangsa Indonesia dewasa ini yaitu, kejahatan narkotika, terorisme, dan korupsi. Belakangan ini ternyata kejahatan kekerasan di dalam rumah tangga, yang untuk selanjutnya disebut sebagai KDRT mulai diperhitungkan sebagai salah satu musuh besar bangsa. Betapa tidak, akibat dari KDRT ini sungguh sangat luar biasa, bukan saja menimbulkan ketakutan dan trauma pisik dan kejiwaan berat dan mendalam bagi korban KDRT, melainkan dapat menimbulkan kematian dan rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, soko guru bangsa dan Negara adalah rumah tangga yang harmonis, sehat, sejahtera, dan berpendidikan yang memadai. Rumah tangga yang harmonis, keluarga yang bahagia, dan sejahtera sangat berpengaruh pada kuat dan rapuhnya suatu bangsa dan negara. Begitu juga sebaliknya, keluarga tidak bahagia, rumah tangga yang berantakan seperti kapal pecah, akan mempengaruhi keteraturan masyarakat dan kokoh kuatnya suatu bangsa dan Negara. Penulisan ini berusaha untuk menjawab permasalahan, adakah dampak dari dimasukannya aturan tentang KDRT dan Narkotika ke dalam aturan desa adat yang disebut awig-awig terhadap pelanggaran hukum tentang KDRT dan narkotika di masyarakat. Produk keluaran dari pengabadian ini adalah, terbentuknya model awig-awig yang memuat KDRT dan narkotika, selain adanya perubahan prilaku masyarakat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum emperis, karena esensi penelitian adalah menganalisa dan mengkaji prilaku hukum masyarakat, dan menganalisa kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh norma, dalam hal ini ketentuan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dengan kenyataan di masyarakat. Model pemecahan masalah yang ditawarkan antara lain, melakukan sosialisasi tentang akibat buruk dari KDRT dan Narkotika, mengadakan musyawarah yang intens dengan para pemuka masyarakat, dan melakukan pelatihan tentang tata cara penulisan awig-awig desa adat. Simpulan yang dapat dirumuskan adalah, ternyata setelah regulasi tentang KDRT dan Narkotika dimasukkan ke dalam awig-awig, secara signifikan ke dua jenis kejahatan ini berkurang drastis dan nyaris tidak ada lagi di wilayah desa pakraman dimana penelitian ini dilakukan. Kata Kunci: kdrt, narkotika, desa adat, awig-awig
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM BIDANG PENGADAAN TANAH aan saputra; I Made Sepud; Simon Nahak
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.32-41

Abstract

State official who commit corruption in the Procurement of land for the development in the public interest resulting state losses, must be responsible for what they have done. How the settlement of the corruption in the procurement of land? and how the responsibility from the perpetrators especially in bali ?. Kind of this research is Normative legal research. The results of this study can be concluded by (1) Completion of responsibility For Corruptors in the Court, (2) Responsibility of the Corruptors in the Procurenet of land in Bali, based on Fautes Personalles Theory, which the losses incured charged to local authorities themselves. Key Words : Crime Responsibility, Corruption, Procurrement of Land
TEORI HUKUM PRISMATIK SEBAGAI IHKTIAR MEWUJUDKAN PLURALISME HUKUM NASIONAL DI INDONESIA mohammad jamin
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.50-59

Abstract

Tidak adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak amandemen UUD 1945 mengakibatkan tidak adanya lagi rencana pembangunan jangka panjang pada masa yang akan datang yang komprehensif. Pemilihan presiden secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye yang kemudian akan menjadi rencana pembangunan jangka menengah (lima tahunan). Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya.
Pelaksanaan Konversi Tanah Bekas Milik Adat Di Kecamatan Tegallalang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. tio maharyanto
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.60-70

Abstract

ABSTRACT CONVERSION OF INDIGENOUS LAND PROPERTY USED IN District TEGALLALANG UNDER GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 With the promulgation of Law Nomor 5 of 1960, land rights are subject to the Law of the West and rights over land subject to the Customary Law converted (modified rights) to land rights according to Law Nomor 5 of 1960, Law Nomor 5 1960 stipulates that holders of rights over land subject to the Law of the West given the oPeraturan Pemerintahortunity for 20 (twenty) years since the promulgation of Law Nomor 5 of 1960 until September 24 1980.Konversi land rights is a change in the status of land rights according to the law long before the enactment of the Agrarian Law. In principle, this conversion occurs from land rights to land rights, instead of the right to control the state of land to land rights. Conversion over land rights are subject to the Customary Law (rights Indonesia) originally stipulated in the Minister of Agriculture and Agrarian Nomor 2 of 1962 on the affirmation of the conversion and Pendaftaran Former Indonesian Rights to Land. At this time, the conversion of the former rights of Indonesia conducted in a systematic way pendaftaran soil and ground pendaftaran sporadic. Keywords: Owned Used Indigenous Land, Conversion and Property Rights
HUKUM TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM PERSPEKTIF AKADEMIK simon nahak
Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.4.1.2017.1-11

Abstract

Abstract Philosophical foundation created law is to protect human dignity, and then fit the philosophical grounding one of the functions of the criminal law is as a means to control and reduce the occurrence of the crime of using criminal sanctions. Of the various types of sanctions it appears that administrative sanctions and civil penalties is less effective to instill a deterrent for the perpetrators. Therefore the use of criminal sanctions is still the best means available to deal with crime, especially for crime prevention Cyber Crime. Cyber Crime crime prevention in criminal theory should pay attention to three (3) concepts namely, act, guilt and punishment, while in practice criminal system through the Criminal Justice System, the author describes 5 (five) concept in the face of the criminal case; actors, documentary evidence / witnesses, penal mediation of peace between the perpetrator to the victim either at the level of police, prosecutors and courts to justify the consideration of the demands of the public prosecutor, Advocate Actors plea and verdict the judges to alleviate even liberate the perpetrators ". Keywords : Penal,Cyber Crime, Academic
CUSTOMARY VILLAGE-BASED FOREIGN CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT I Nyoman Agus Prabawa
Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.5.1.2018.11-18

Abstract

Abstract The Economic Policy Package Volume X has been announced by the Government on February 11th, 2016. The concrete step of the policy package is to revise the Presidential Regulation concerning the field of business in investment known as the negative list of investment. Areas of business that are experiencing changes in the negative list of investment include the sector of Tourism and Creative Economy. In Bali, the tourism appeal is built and developed, apart from Government and private, is also managed by the community of customary villages. The existence of customary village-based tourism can attract foreign investors or otherwise require foreign capital which may then be agreed upon in the form of agreement. In addition to globalization, other things that could lead to the possibility of such agreement are the liberalization in the field of investment and tourism. Liberalization arises from various international agreements that have been agreed by the Government, such as one of ASEAN regional liberalization with the ASEAN Economic Community. So, to face that possibility, the Government needs to regulate foreign investment in customary village based tourism with various levels of policy. As a normative legal research, the method used in this study is a legislative approach that is integrated with a conceptual approach. Policy and legislation have variations in relationships based on differences in understanding and application of the use of policy concepts. The policies studied in normative legal research, in addition to legislation also concerning government actions relating to the terms discretion, policy, beleid, and ermessen are reviewed. Keywords: Arrangement, foreign investment, customary village-based tourism
DISPUTE OF CUSTOMARY LAND TENURE AND DOMINATION AND THE RESOLUTION IN BULELENG REGENCY I Nyoman Sardana
Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.5.1.2018.19-27

Abstract

ABSTRACT Customary Land Tenure and Domination not infrequently can lead to disputes, such as custom land disputes that occurred in the customary village of Rules, Buleleng District. Therefore, efforts to resolve the dispute need to be known. How is the Implementation of Customary Land Tenure and Domination in Buleleng Regency as well as the Settlement? Furthermore, the type of research used in this study is empirical legal research. The results of this study indicated that (1) the implementation of Customary Land Tenure and Domination in Buleleng Regency is said to have legitimization due to the control and ownership of customary land especially in the village of Anturan, Buleleng Subdistrict, Buleleng Regency has been based on land tenure system according to customary law (2) The settlement of customary land dispute cases that occurred in Anturan Village and Buleleng District was preceded by mediation dispute settlement efforts, but because it could not be resolved through mediation so that the case of this customary land dispute was filed suit to the Singaraja District Court by examining the evidence and witnesses presented by both parties to the dispute. Keywords: Dispute, Customary Land, Land Tenure
LEGAL PROTECTION ON CULTURAL HERITAGE IN MALANG CITY Diah Imaningrum Susanti
Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.5.1.2018.28-39

Abstract

Abstract Protection of cultural heritage is a nation's commitment to protect its cultural heritage. This study aims at finding the relationship between the law on cultural preservation and the law of traditional cultural expression in copyright law, especially about cultural richness and its juridical consequences and to know the application of law on cultural heritage in Malang as mandated by Law Number 11 of 2010 on Cultural Heritage. To achieve these objectives, juridical research was conducted with the orientation of two approaches, namely normative juridical to achieve the first objective, and empirical juridical to achieve the second goal. The normative approach was carried out with the stage of conducting a positive law inventory and its historical context, classification, and semantic, syntactic and phenomenological analysis. Empirical juridical research was conducted by examining how the practice of implementing the cultural heritage law in the field, namely in the city of Malang. Primary data obtained through observation and interviews with informants. Secondary data obtained from the document of education and culture of Malang City, books and related journals. Data analysis was done by triangulation with experts in the field of cultural preservation, presented in the form of description and tables. The results showed that: 1) there is an unconformity between the laws governing cultural heritage and copyright law, especially Traditional Cultural Expression. 2) In the city of Malang, the protection of cultural heritage has not been fully done since there is no Culture Preservation Ethic, Cultural Heritage Team of Malang City that can not work optimally. Keywords: Cultural Reserve, Traditional Cultural Expressions, Cultural Heritage

Page 2 of 16 | Total Record : 157

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Prasada Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Prasada Vol. 12 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Prasada Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Prasada Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prasada Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prasada Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Prasada Vol. 7 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 2 (2018): Jurnal Hukum Prasada Vol. 5 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prasada Vol. 4 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Prasada More Issue