cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2086499X     EISSN : 2086499X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Penelitian Hukum adalah jurnal ilmiah untuk bidang Ilmu Hukum yang diterbitkan oleh Unit Jurnal dan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Jurnal Penelitian Hukum memilki muatan berupa hasil-hasil penelitian dan review dalam bidang kajian terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum,Perbandingan Hukum,dll) serta dalam Jurnal PenelitianHukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun (Maret, Juli, November).
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2014)" : 5 Documents clear
KONSISTENSI PENGATURAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN INDONESIA Muhammad Adib Zain; Ananda Prima Yurista; Mailinda Eka Yuniza
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.549 KB)

Abstract

AbstractThe preamble of 1945 Constitution have declared Indonesia as a welfare state. Post-amendment of the 1945 Constitution, the rights of Indonesian citizen to welfare is regulated in Article 28 H sections (1), (2), (3), and Article 34 sections (2) and (3), which then is subsequented by Law number 40 of 2004 on National Social Security System, followed by Law number 24 of 2011 on Social Security Agency (BPJS). However, both regulations instead created new problems: the government is monopolizing the business of security insurance, and the existence of double burden to the citizens in paying taxes as an obligation and paying insurance premium as contribution fee to get social security. This study will further elaborate: First, the concept of the welfare state of Indonesia; and Second, the consistency of social security regulations towards the effort to manifestation of Indonesia as a welfare state.IntisariPembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare  state). Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 hak warga negara dalam kesejahteraan diatur dalam Pasal 28 H ayat (1), (2), (3) dan Pasal 34 ayat (2) dan (3), yang kemudian diejawantahkan dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang ditindaklanjuti dengan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Namun kedua pengaturan tersebut justru menimbulkan permasalahan baru: pemerintah membuat monopoli dalam bisnis asuransi jaminan, dan ada beban ganda bagi warga negara dalam membayar pajak sebagai kewajiban membayar premi asuransi sebagai kontribusi untuk mendapatkan pertanggungan dari jaminan sosial. Penelitian ini akan mengkaji: Pertama, bagaimana konsepsi negara kesejahteraan Indonesia; dan Kedua, bagaimana konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap upaya mewujudkan konsepsi negara kesejahteraan Indonesia.
KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERUSAHAAN MODAL VENTURA ASING DALAM MELAKUKAN PEMBIAYAAN SECARA LANGSUNG DI INDONESIA Mireza Fitriadi; Sinung Driyo Subanar
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.854 KB)

Abstract

AbstractThere are many ways of foreign investment in Indonesia, one of them is by financial institutions mechanism. Those mechanism are applied by the most popular method in the world, which is Venture Capital (VC) investment. Laws and regulations that exist in Indonesia only regulate foreign VC with Indonesian legal entity, and not regulating direct foreign VC. This research aims to determine the implementation of direct foreign VC investment in Indonesia. This research also aims to determine what institution is authorized to supervise the foreign direct venture capital investment. The research is a qualitative study with statutorial approach. We conduct the research by secondary data. The results of this study indicate that direct foreign VC investment is not the role of the Indonesia Financial Services Authority (OJK RI) to conduct supervision.IntisariTerdapat banyak cara dari investasi asing di Indonesia, salah satunya adalah dengan mekanisme lembaga keuangan. Mekanisme tersebut digunakan oleh cara investasi paling terkenal di dunia, yaitu investasi modal ventura (VC). Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur tentang VC asing dengan perusahaan Indonesia, dan tidak tentang VC asing. Penelitian ini pertujuan untuk mengetahui implementasi VC asing di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui institusi yang mengatur tentang VC asing. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini didapat dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VC asing bukanlah merupakan jurisdiksi pengawasan dari OJK RI.
ADOPSI KONSEP GATEKEEPER DALAM UNITED MODEL LEGISLATION ON MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORISM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Rahmat Dwi Putranto; Fachry Hasani Habib
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.556 KB)

Abstract

AbstractThis study concentrates on how a professional could be considered as assistant in conducting money laundering in the matter of cutting-off the nexus between the assets in money laundering and its owner, and its role in preventing money laundering. Commonly, it is known as a gatekeeper. It has been stated in model legislation on money laundering and financing of terrorism for civil law country but not in Law Number 8 of 2010 in Indonesia. After researching on the urgency and comparison in other States there are some reasons about why Indonesia should adopt gatekeeper concept. One of them isthe fact of the existence of gatekeeper in current money laundering cases. IntisariPenelitian ini berpusat pada bagaimana profesi seseorang dapat menjadi bagian dari pencucian uang  karena memutus aliran antara uang hasil pencucian uang dan pemiliknya dan juga keterlibatannya dalam pencegahan pencucian uang (gatekeeper). Ini telah diatur dalam model legislation on money laundering and financing of terrorism for civil law country tapi tidak dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Fakta menunjukan gatekeeper sudah ada dibeberapa kasus pencucian uang.
PERLINDUNGAN PETANI MELALUI KONSEP ASURANSI PERTANIAN PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DESA ARGOREJO, KABUPATEN BANTUL Dandi Septian; Gabriel Cahya Anugerah
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.976 KB)

Abstract

AbstractAgriculture sector encompassing foodstuff, livestock, horticulture, plantation, fishery, and forestry, in 2003 takes up 46,3% of total labor. This sector will always be faced with high risk of uncertainty. Insurance on agriculture can be a solution to the unpredictable climate change, however this pilot project is not yet applied to many regions, including Yogyakarta. This study elaborates on the protection of agriculture business under the law, and the application to the Argorejo farmers union in Bantul. The result of the study shows that the insurance have a role as intended, which is to increase welfare, and this is generally not yet applied to Argorejo farmers union in Bantul.IntisariSektor pertanian yang mencakup tanaman bahan makanan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, pada tahun 2003 menyerap 46,3% tenaga kerja dari total angkatan kerja. Kegiatan usaha disektor pertanian ini akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Asuransi untuk usaha tani dapat menjadi solusi untuk menanggulangi perubahan iklim yang sulit di prediksi. Namun, pilot project tersebut belum dilakukan ke banyak daerah, termasuk DIY. Penelitian ini membahas tentang perlindungan petani dalam hukum, dan pengaplikasian asuransi tersebut kepada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan asuransi pertanian dalam upaya melindungi petani sebagai bentuk pengalihan risiko berdasarkan UU P3 adalah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, dan hal ini secara umum belum dapat dipraktikan secara langsung pada Gabungan Kelompok Tani Argorejo, Bantul.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI INFORMASI ELEKTRONIK PADA DOKUMEN ELEKTRONIK SERTA HASIL CETAKNYA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA Isma, Nur Laili; Koyimatun, Arima
Jurnal Penelitian Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 1, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.893 KB)

Abstract

AbstractThis research studies on the strength of electronic documents and its printed copy as evidence in criminal proceedings. The questions presented are: How is the position of electronic evidences and documents, as well as its printed copies, in the evidentiary process of criminal proceedings? How is the strength of thosesaid documents in the evidentiary process? This research is a juridical normative research. The research shows that electronic evidences and documents as well as their printed copies can be categorized as expansion of letter evidences or directives based on Article 184 of KUHAP. Criminal procedural law does not have hierarchy of evidences, however such documents need to be duly considered. IntisariPenelitian ini membahas tentang kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen  elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah Bagaimana kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya dapat merupakan perluasan alat bukti surat maupun petunjuk berdasarkan 184 KUHAP. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 3 (2015) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 3 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014)