cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2022)" : 16 Documents clear
PENGELOLAAN PERIZINAN REKLAME DI KOTA MALANG DENGAN PERSPEKTIF TRIPLE LOOP Willy Tri Hardianto; Anissa Purwatiningsih; Ivonia Bupu
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3682

Abstract

The government through the Disnaker PMPTSP optimizes ad retribution revenue. But on the other hand, this advertisement in its installation has disturbed and damaged the beauty of the city because it did not comply with the regulations made for it. This situation encourages researchers to examine in depth the Advertising Management Policy with a Triple Loop perspective. The purpose of this study is to find out how the billboard management policy is with a Triple Loop perspective in Malang City. To obtain the expected information, this research uses descriptive method with a qualitative approach. The research results show that understanding the triple loop is how to structure the relationship between organizational structure and habits are fundamentally changed as organizations learn how to learn. Outcomes of this learning include improving ways of understanding and changing goals, developing a better understanding of how to respond to the environment and deepening our understanding of why we choose to do things.AbstrakPemerintah melalui Disnaker PMPTSP mengoptimalkan penerimaan retribusi iklan. Tetapi disisi lain iklan ini dalam pemasangan telah mengganggu dan merusak keindahan kota dikarenakan tidak mengindakan peraturan yang dibuat untuk itu. Keadaan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji mendalam tentang kebijakan pengelolaan reklame dengan perspektif Triple Loop. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai bagaimana kebijakan pengelolaan reklame dengan perspektif Triple Loop di Kota Malang. Untuk mendapatkan informasi yang diharapkan tersebut maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Triple Loop adalah bagaimana menata hubungan antara struktur dan kebiasaan organisasi diubah secara fundamental karena organisasi belajar bagaimana untuk belajar. Hasil dari pembelajaran ini termasuk meningkatkan cara untuk memahami dan merubah tujuan, mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana menanggapi lingkungan dan memperdalam pemahaman kita tentang mengapa kita memilih untuk melakukan sesuatu.
PERAN BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU 2019 Agus Edi Winarto; H. M. Dimyati Huda; Trimurti Ningtyas
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3742

Abstract

Supervision of general election will run more effectively if Bawaslu involves public participation. This study aims to identify and analyze public participation in general election supervision and the roles and obstacles of Bawaslu Kabupaten Kediri in increasing public participation in general election supervision in the 2019 General Election in Kediri Regency. This is an empirical research using qualitative research. The researcher uses interviews as the primary data and documentation as the secondary data. The results show that: first, the people of Kediri Regency have participated in conducting general election supervision in the form of giving information on suspected general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri; second, Bawaslu Kabupaten Kediri has made efforts to increase public participation in general election supervision in the form of participatory supervision dissemination, initiating the formation of Kampung APU (Anti Money Politics) and Kampung AWAS (Participatory Supervision) in several villages in Kediri Regency; third, the obstacles faced by Bawaslu Kabupaten Kediri are the low political education, the perception that general election is an election organizer’s business, the perception that general election does not affect the life / welfare of the community, the existence of ewuh-pakewuh culture, and the fear of intimidation towards personal and family security and safety by giving report of general election violations to Bawaslu Kabupaten Kediri.AbstrakPengawasan pemilu akan berjalan lebih efektif jika Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis seberapa jauh tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, dan bagaimanakah peran-serta dan hambatan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini empiris dengan desain kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer wawancara dan data sekunder dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, masyarakat Kabupaten Kediri telah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan pemilu berupa pemberian informasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kediri; kedua, Bawaslu Kabupaten Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu berupa sosialisasi pengawasan partisipatif, memprakarsai terbentuknya Kampung APU (Anti Politik Uang) dan Kampung AWAS (Pengawasan Partisipatif) di beberapa desa di Kabupaten Kediri; ketiga, kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kediri adalah rendahnya pendidikan politik, adanya persepsi bahwa pemilu menjadi urusan penyelenggara pemilu, adanya persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan / kesejahteraan masyarakat, adanya budaya ewuh pakewuh, dan adanya kekhawatiran intimidasi terhadap keamanan dan keselamatan diri dan keluarga jika melaporkan pelanggaran pemilu.
IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE MELALUI UPAYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL.BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Muhammad Aenur Rosyid; Dwi Hastuti
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.4061

Abstract

The unavailability of temporary child placement institutions (LPAS) in districts is an obstacle to social rehabilitation and reintegration efforts mandated by Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system. This role was then taken over by the Bengkel Jiwa Foundation, a non-profit organization engaged in assisting and fulfilling the rights of ABH. The purpose of this study was to find out the implementation of restorative justice for ABH as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Social Minister Regulation Number 26 of 2018 concerning social rehabilitation and reintegration for ABH through social rehabilitation and reintegration efforts carried out by the Jiwa Workshop Foundation. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that the implementation of social rehabilitation and reintegration carried out by the Jiwa Workshop Foundation is in accordance with the provisions of laws and regulations, although it is not optimal because of management HR limitations and budget restrictions.AbstrakBelum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di kabupaten menjadikan hambatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Peran ini kemudian diambil alih oleh yayasan Bengkel Jiwa sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendampingan dan pemenuhan hak-hak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau ABH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif bagi ABH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Yayasan Bengkel Jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jiwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun belum optimal karena terdapat faktor keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan anggaran.
PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) RAHARJO DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS PERTANIAN Asnah Asnah; Fedri Edo; Umi Rofiatin
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.4060

Abstract

Village-Owned Enterprises in general are business entities formed based on Regional Regulations, whose management can also be adjusted to Village Regulations. This also applies to BUMDes Raharjo which was formed with the aim of helping the economic welfare of villages and communities through the utilization of village agricultural potential, namely strawberry plants which are developed into Strawberry Barn Tourism. This study aims to analyze the role of BUMDes Raharjo in the development of an agriculture-based tourism village in Pandanrejo Village, Bumiaji District, Batu City, East Java. The research location was determined purposively, with a descriptive analysis method. The role of BUMDes Raharjo is very important in utilizing village potential, in the form of strawberry plants, increasing business and the community's economy, developing collaboration between villages and/or with third parties, as well as providing business opportunities and employment opportunities to local communities, community empowerment, marketing and selling of crops as well as the products of Medium, Small Micro Enterprises of the local community. In carrying out institutional programs, most do it through Strawberry Barn Tours. Thus BUMDes Raharjo has an important role in helping improve the welfare of the people of Pandanrejo Village.AbstrakBadan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara umum merupakan badan usaha yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah, yang dalam pengelolaannya dapat disesuaikan juga dengan Peraturan Desa. Hal ini berlaku juga bagi BUMDes Raharjo yang dibentuk dengan tujuan membantu kesejahteraan ekonomi desa dan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pertanian desa, yaitu tanaman Stroberi yang dikembangkan menjadi Wisata Lumbung Stroberi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes Raharjo dalam pengembangan desa wisata berbasis pertanian di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Lokasi penelitian ditentukan secara purposife, dengan metode analisis deskriptif. Peran BUMDes Raharjo sangat penting dalam pemanfaatan potensi desa, berupa tanaman Stoberi, meningkatkan usaha dan perekonomian masyarakat, pengembangan kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, serta memberikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan kepada masyarkat setempat, pemberdayaan masyarakat, pemasaran dan penjualan hasil panen serta produk-produk Usaha Menengah, Kecil Mikro masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan program-program lembaga, lebih banyak melakukannya melalui Wisata Lumbung Stroberi. Dengan demikian BUMDes Raharjo memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pandanrejo.
ANALISIS KEBIJAKAN DEPORTASI WARGA NEGARA ASING PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN, INDONESIA Halimul Nabil Arfardila Arthana; M. Syaprin Zahidi
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3448

Abstract

Developments in many fields in aspects of life in the era of globalization, have an impact on increasing human traffic in the field of immigration. This greatly raises the potential for violations in the immigration sector, such as the use of visit visas, abuse of residence, providing false information in order to obtain a residence permit, overstaying, and disobeying the applicable laws and regulations. Regarding this violation, the Immigration Office is given the responsibility of supervising foreigners in the territory of Indonesia. Deportation is one of the immigration administrative actions to take action against foreign nationals who commit violations, so that they must be forcibly removed from Indonesian territory by the Immigration Officer. The purpose of this paper is to determine the deportation policy applied to foreign nationals in 2021 in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The results showed that the administrative deportation was carried out on 5 foreign nationals from Pakistan who were in the working area of the Class II Immigration Office of TPI Tarakan. The type of research used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of library research and interviews with data types in the form of secondary data such as books, mass media, articles, internet, and primary data such as interviews, and documents provided directly by employees. immigration.AbstrakPerkembangan pada banyak bidang dalam aspek kehidupan di era globalisasi, berdampak pada lalu lintas manusia yang semakin meningkat dalam bidang keimigrasian. Hal tersebut sangat memunculkan potensi akan terjadinya pelanggaran pada bidang keimigrasian seperti, pemanfaatan visa kunjungan, penyalahgunaan tempat tinggal, memberikan keterangan yang palsu guna mendapatkan izin tinggal, overstay, dan tidak taat pada peraturan yang berlaku dalam undang-undang. Terkait pelanggaran ini, Kantor Imigrasi diberikan tanggung jawab dalam mengawasi orang asing di wilayah Indonesia. Deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian guna menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran, sehingga ia harus dikeluarkan dari wilayah Indonesia secara paksa oleh Pejabat Imigrasi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kebijakan deportasi yang diterapkan terhadap warga negara asing pada tahun 2021 di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan administratif deportasi dilakukan terhadap 5 warga negara asing yang berasal dari Pakistan yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa tinjauan pustaka (library research) dan wawancara dengan jenis data berupa data sekunder seperti buku, media massa, artikel, internet, dan data primer seperti hasil wawancara, dan dokumen yang diberikan langsung oleh pegawai imigrasi.
KEMITRAAN STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN JALUR WISATA HERITAGE TRAINZ LOKO TOUR CEPU DI KABUPATEN BLORA Nopi Dwi Indahsari; Agus Subianto; M. Husni Tamrin
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.3968

Abstract

The purpose of this study was to analyze the partnership between Perum Perhutani KPH Cepu and CV Hargo Dumilah Group in managing the Cepu Heritage Trainz Loko Tour tour route in Blora Regency. The Heritage Trainz Loko Tour Cepu tour is a tour package through the teak forest pulled by a steam locomotive made by Berliner Maschinnbau Germany in 1928. This research uses qualitative methods with a descriptive case study approach and focuses on the parameters of Commitment, Coordination of Interdependence, Trust, Communication Behavior with indicators of Communication Quality, Communication Sharing, Participation and Conflict Resolution Techniques. The results of the study show that tourism management is based on a cooperation agreement which contains the rights and obligations of each party and is running well. However, there were problems faced when the Covid-19 pandemic had an impact on tourism development which could not go according to plan. So it can be concluded that the indicator of trust is not optimal, this is due to problems that hinder sustainability in terms of development and arrangement of tourist objects.AsbtrakTujuan dari penelitian ini untuk menganalisa kemitraan antara Perum Perhutani KPH Cepu dengan CV Hargo Dumilah Group dalam pengelolaan jalur wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu di Kabupaten Blora. Wisata Heritage Trainz Loko Tour Cepu adalah paket perjalanan wisata melintasi hutan jati yang ditarik dengan lokomotif uap buatan Berliner Maschinnbau Jerman tahun 1928. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif serta fokus pada parameter Commitment, Coordination of Interdependence, Trust, Communication Behavior dengan indikator Communication Quality, Communication Sharing, Participation and Conflict Resolution Techniques. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wisata didasarkan atas perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban dari masing masing pihak dan berjalan dengan baik. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi saat adanya pandemi covid-19 berdampak pada pada pengembangan wisata yang tidak dapat berjalan sesuai rencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kepercayaan tidak optimal hal ini disebabkan adanya permasalahaan yang menghambat pada keberlangsungan dalam hal pembangunan maupun penataan pada objek wisata.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue