cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 360 Documents
 32   33   34   35   36 
Elderly Members’ Perspectives toward Dharma Wanita Persatuan as a Rotating Savings and Credit Association (ROSCA) Anridho, Claudia
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7403

Abstract

The Dharma Wanita Persatuan (DWP) is an organization that has a structural hierarchy from a national-governmental level institution to the smallest unit of state-relate institution. This article focused on the smallest unit of institution for state-relate-institution which is The DWP in the faculty/college level in a public university. This ethnography study wants to emphasize the meaning of DWP organization for its elderly members especially about its meaning for their personal life. The data collected by participant observation and in-depth interview then analyzed by social network theory. The results show that The DWP organization, which formed as social network, can give good motivation to keep happy and support each other life for the elderly members. The monthly lucky-draw or known as ROSCA is as a main activity which inside of it means more than money-rotation gathering but also as a place to give well-being place for its elderly members to build the inter-connected relationship. Dharma Wanita Persatuan (DWP) adalah organisasi yang memilki hierarki struktural dari lembaga tingkat pemerintah-nasional hingga unit terkecil dari institusi terafiliasi negara Indonesia. Penelitian ini fokus pada unit institusi terkecil untuk institusi dengan afiliasi negara yaitu DWP di tingkat fakultas perguruan tinggi negeri. Studi etnografi ini menekankan makna organisasi DWP bagi para anggota lanjut usia (lansia) terutama tentang makna bagi kehidupan pribadi mereka. Data dikumpulkan melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis dengan teori jaringan sosial. Hasil penelitian menunjukkan organisasi DWP, yang terbentuk sebagai jaringan sosial, dapat memberikan motivasi yang baik bagi untuk tetap bahagia dan saling mendukung bagi para anggota yang lansia. Arisan atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir) adalah sebagai kegiatan utama yang di dalamnya memiliki makna lebih dari sekedar undian rutin bulanan bagi para anggota, namun juga menjadi tempat untuk memberikan kesejahteraan bagi para anggota lansia untuk menjalin relasi yang erat.  
Interaksi Dinamika Kekuasaan Kawasan Industri Weda Bay: Eksklusi Sistemik dalam Kovergensi Ekonomi Nigalolon, Margaretha Giftania Vonta; Pasha, Julian Aldrin
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6936

Abstract

Using a combination of Mancur Olson's (2002) collective action theory and Logan and Molotch growth machine concept (1987), this research contributes to uncovering systemic exclusion and inequality in the distribution of economic benefits in the Weda Bay Nickel Industrial Park project, focusing on the dynamics of interest interactions among the involved actors. The study emphasizes the coalition between the government, political elites, and corporations in shaping a socio-economic structure that benefits the oligarchy while marginalizing the socio-economic interests of the local communities in Central Halmahera. Using a qualitative approach, the research combines primary data from interviews with civil society organizations, research institutions, and academics, as well as secondary data from literature, government reports, and civil society research. The findings show that the alliance between political elites, corporations, and the central government creates a business climate that benefits the oligarchy, while local communities, such as farmers and fishermen, experience socio-economic marginalization. Despite efforts by the affected communities to initiate protests with civil advocacy groups, the dominance of elite interests and the fragmentation of groups within society hinder the success of collective action in fighting for justice and equitable welfare. Melalui kombinasi teori aksi kolektif Mancur Olson (2002) dan konsep growth machine gagasan Logan dan Molotch (1987), penelitian ini berkontribusi mengungkap eksklusi sistemik dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dalam proyek Kawasan Industri Nikel Weda Bay, melalui dinamika interaksi kepentingan antar-aktor-aktor yang terlibat. Fokus penelitian ini terletak pada hubungan koalisi antara pemerintah, elit politik, dan perusahaan dalam membentuk struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan oligarki dan meminggirkan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat Halmahera Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggabungkan data primer dari wawancara bersama organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan akademisi, serta data sekunder dari literatur, laporan pemerintah, dan penelitian organisasi sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aliansi antara elit politik, korporasi, dan pemerintah pusat menciptakan iklim bisnis yang menguntungkan oligarki, sementara masyarakat lokal, seperti petani dan nelayan, mengalami marginalisasi sosial-ekonomi. Meskipun masyarakat yang terdampak berupaya menginisiasi protes dengan kelompok advokasi sipil, tetapi faktor dominasi kepentingan elit dan fragmentasi kelompok dalam masyarakat menghalangi keberhasilan aksi kolektif dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. 
Business Centre sebagai Wadah Pengembangan Industri Kecil Menengah pada IKM Kota Ambon Muhtar, Muhtar; Desviona, Nayla
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6727

Abstract

Small and Medium Industries (SMIs) play a strategic role in regional economic development, particularly in Eastern Indonesia such as Ambon City. However, SMIs continue to face structural challenges, including limited access to capital, low technological adoption, and restricted market access. This study aims to examine the role of the Business Centre in supporting SMI development in Ambon City and its impact on community welfare. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, documentation, and focus group discussions (FGDs) involving SMI actors, Business Centre managers, and relevant stakeholders. Data analysis followed the Miles and Huberman model, encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the Business Centre plays a significant role as a facilitator of SMI empowerment through technical training, managerial assistance, and market access facilitation. These programs contribute to increased productivity, improved product quality, and expanded business networks, although challenges related to resource limitations and service sustainability remain. This study concludes that optimizing the role of the Business Centre through service digitalization, strengthened strategic partnerships, and continuous monitoring and evaluation is essential to promote inclusive and sustainable SMI development in Ambon City. Industri Kecil dan Menengah (IKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur seperti Kota Ambon. Namun, IKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain keterbatasan modal, rendahnya penguasaan teknologi, dan akses pasar yang terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Business Centre dalam mendukung pengembangan IKM di Kota Ambon serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan pelaku IKM, pengelola Business Centre, dan pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Business Centre berperan signifikan sebagai fasilitator pemberdayaan IKM melalui pelatihan teknis, pendampingan manajerial, dan fasilitasi akses pasar. Program tersebut berdampak pada peningkatan produktivitas, kualitas produk, dan perluasan jaringan usaha, meskipun masih dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya dan keberlanjutan layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Business Centre melalui digitalisasi layanan, penguatan kemitraan strategis, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mendorong pengembangan IKM yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Ambon. 
Regional Autonomy Policy Towards the Decentralization of Education in Indonesia: A Systematic Literature Review Asyibli, Basri; Muiz, Rizqi Nurlaili; Sarmain, Sarmain; Muin, Abdul; Mu'izzuddin, Mochammad
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7218

Abstract

This study aims to explore the influence of regional autonomy on the decentralization of education in Indonesia as well as the factors that affect the successful implementation of education policies at the regional level. The method used is a systematic literature review with the PRISMA approach, which involves identification, screening, and critical analysis of 28 relevant articles. The results of the study show that the decentralization of education provides opportunities to improve the quality and efficiency of education management. However, there are significant gaps in human resource capacity, infrastructure, and funding in various regions, which can hinder the achievement of equitable and quality education goals. The implications of this study emphasize the importance of support from the central government in terms of regulation and funding, as well as strong political will from local governments to advance the education sector. In addition, active community participation is also needed to create an education system that is responsive to local needs. With good collaboration between the central government, regions, and the community, it is hoped that the goal of educating the life of the nation can be achieved more effectively and evenly throughout Indonesia. This research provides important insights for policymakers in formulating better education strategies in the era of decentralization.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh otonomi daerah terhadap desentralisasi pendidikan di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan pendekatan PRISMA, yang melibatkan identifikasi, skrining, dan analisis kritis terhadap 28 artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan pendanaan di berbagai daerah, yang dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan yang merata dan berkualitas. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam hal regulasi dan pendanaan, serta political will yang kuat dari pemerintah daerah untuk memajukan sektor pendidikan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dapat tercapai secara lebih efektif dan merata di seluruh Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi pendidikan yang lebih baik di era desentralisasi. 
Menuju Model Authentic Digital Leadership: Kajian Sosiologis Kepemimpinan Otentik dalam Transformasi Digital Bahzar, Moh
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.6797

Abstract

Digital leadership is needed in the digital transformation process currently underway to oversee rapid change and use of technology in various sectors of life such as trade, education, health, communications or government. This research is important for studying the sociology of authentic leadership in the digital era. This research uses a library research method sourced from writings, books, journals and research results. The results of Leadership research, which lays down the concepts and practices of how a leader mobilizes his or her resources towards a set goal, are very important in prioritizing aspects of humanism, which makes each person meaningful in that effort. The sincerity and sincerity of a leader in carrying out his leadership role selflessly will create strong motivation in his subordinates to move together towards achieving that goal. A good organizational culture can be created along with the good performance displayed by each person. Towards future leaders, universities need to seriously participate in building mechanisms for the birth of authentic leaders who are digitally literate. Kepemimpinan digital diperlukan dalam proses transformasi digital yang tengah berjalan saat ini untuk mengawal perubahan dan pemanfaatan teknologi dengan cepat di berbagai sektor kehidupan seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, komunikasi, atau pemerintahan. Penelitian ini penting untuk mengkaji sosiologi kepemimpinan otentik di era digital. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (library research) yang bersumber dari tulisan, buku, jurnal serta hasil penelitian. Hasil penelitian Kepemimpinan yang di dalamnya meletakkan konsep dan praktik bagaimana seorang pemimpin ke dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki menuju tujuan yang ditetapkan sangat penting mengedepankan aspek humanisme, yang membuat setiap orang bermakna dalam upaya itu. Ketulusan dan kesungguhan seorang pemimpin menjalankan peran kepemimpinannya tanpe pamrih akan dapat menimbulkan motivasi yang kuat pada bawahannya untuk bergerak bersama ke arah pencapaian tujuan itu. Budaya organisasi yang baik akan dapat diciptakan seiring dengan kinerja baik yang ditampilkan setiap orang. Menuju pemimpin masa depan, perguruan tinggi perlu secara serius turut membangun mekanisme kelahiran pemimpin-pemimpin otentik yang melek digital. 
Mengelola Kekuasaan Prismatic dalam Kebijakan Pangan Daerah: Analisis Kepemimpinan Gubernur NTB 1978–1988 Iqrom, Pahrizal; Ali, Muhammad; Jailani, Muhammad Aprian
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7300

Abstract

Food security represents a strategic public issue that reflects the capacity of the state and local governments to manage development policies. In developing countries, food policy implementation is often challenged by complex administrative structures, overlapping authorities, and fragmented power relations. This article aims to analyze local leadership practices within a prismatic society context by examining the leadership of Gatot Soeherman, Governor of West Nusa Tenggara (NTB) from 1978 to 1988, particularly in the implementation of food policy through the gogo rancah program. This study employs a qualitative approach with a historical case study design, drawing on policy documents, governmental archives, and academic literature. Frederick W. Riggs’ prismatic society theory and power perspectives in public policy are used as the analytical framework. The findings reveal that the success of food policy in NTB was not merely the result of technical policy design but was strongly influenced by the governor’s capacity to manage dispersed power, bureaucratic differentiation, and adaptation to social, political, and ecological environments. The study demonstrates that prismatic power can be productively governed through adaptive and collaborative leadership. Theoretically, this article extends the application of prismatic society theory to the regional leadership level, while practically offering policy implications for designing context-sensitive and sustainable food policies in developing regions.Ketahanan pangan merupakan persoalan publik strategis yang mencerminkan kapasitas negara dan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan pembangunan. Di negara berkembang, implementasi kebijakan pangan kerap dihadapkan pada kompleksitas struktur administrasi, tumpang tindih kewenangan, serta fragmentasi kekuasaan. Artikel ini bertujuan menganalisis praktik kepemimpinan daerah dalam konteks masyarakat prismatic melalui studi kasus kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 1978–1988, Gatot Soeherman, khususnya dalam implementasi kebijakan pangan melalui program gogo rancah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus historis, melalui analisis dokumen kebijakan, arsip pemerintahan, dan literatur akademik. Kerangka teoretis yang digunakan adalah teori masyarakat prismatic Frederick W. Riggs serta perspektif kekuasaan dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pangan di NTB tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan teknis, tetapi oleh kemampuan kepemimpinan daerah dalam mengelola distribusi kekuasaan yang tersebar, diferensiasi birokrasi, serta adaptasi terhadap lingkungan sosial, politik, dan ekologis. Studi ini menegaskan bahwa kekuasaan prismatic dapat dikelola secara produktif melalui kepemimpinan adaptif dan kolaboratif. Secara teoretis, artikel ini memperluas penerapan teori masyarakat prismatic pada level kepemimpinan regional, sementara secara praktis memberikan implikasi kebijakan bagi perumusan kebijakan pangan yang kontekstual dan berkelanjutan di daerah. 
Pendidikan Politik: Strategi Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus dalam Mengembangkan Nasionalisme Anatasya, Amelia Salsabilla; Yusuf, Nurbani; Prasetyo Wibowo, Arif
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7771

Abstract

 In the era of globalization and the increasing influence of Western values, a decline in national sentiment among students has emerged as a critical issue, necessitating intensive efforts to rebuild national identity through comprehensive political education. Extra-curricular student organizations (Ormek), including Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), and Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), have played a strategic role in fostering increase nationalism by integrating cadre training, social action, and political education. This study aims to analyze the role of Ormek in enhancing increase nationalism to evaluate the effectiveness of the innovative strategies implemented amid challenges posed by rapid technological innovation and pervasive foreign influences, ultimately informing policy formulation for adaptive and sustainable political education. The research employs a qualitative research approach using a case study method, with data collected through in- depth interviews, participant observation, and comprehensive literature reviews, and analyzed using thematic analysis to identify key patterns and themes regarding the promotion of nationalism. Results indicate that despite challenges such as limited resources and the overwhelming impact of Western cultural influences, intensive cadre training, leadership development, and effective social actions have significantly increased student engagement and strengthened resilient national identity.Dalam era globalization dan pengaruh nilai Western yang kian mendominasi, penurunan rasa kebangsaan di kalangan mahasiswa menjadi isu kritis yang mengharuskan upaya intensif untuk membangun kembali identitas nasional melalui pendidikan politik yang komprehensif. Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (Ormek), yang meliputi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan rasa nasionalisme melalui strategi kaderisasi, aksi sosial, dan pendidikan politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Ormek dalam mengembangkan rasa nasionalisme mahasiswa serta mengevaluasi efektivitas strategi inovatif yang diterapkan dalam tantangan era technological innovation dan nilai-nilai asing, guna memberikan kontribusi pada perumusan kebijakan pendidikan politik yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode qualitative research dengan pendekatan case study, di mana data dikumpulkan melalui in-depth interviews, observasi partisipatif, dan studi literatur yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang berkaitan dengan penguatan rasa nasionalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya dan penetrasi nilai-nilai Western, program-program kaderisasi intensif, pelatihan kepemimpinan, serta aksi sosial yang efektif telah berhasil meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dan memperkuat identitas nasional yang resilient. 
Konstruksi Kecantikan dalam Era Simulacra : Hegemoni Media melalui Kontes Miss Universe Dan Puteri Indonesia Sinabutar, Michael Jeffri
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7275

Abstract

This article examines the transformation of beauty signification in Miss Universe and Puteri Indonesia through Jean Baudrillard’s theory of simulacra. Drawing on the political economy of media and cultural studies, the study conceptualizes beauty pageants as cultural institutions that produce and circulate global aesthetic standards within media capitalism. Using a qualitative desk-study approach, the research engages contemporary scholarship on media globalization, the beauty industry, and neoliberalism. Baudrillard’s four stages of simulacra reflection of reality, distortion of reality, masking the absence of reality, and pure simulacrum, are operationalized as analytical tools. The findings reveal a shift from representation to hyperreality, where idealized body images function as normative models continuously reproduced in digital media ecosystems. The interaction between global and local sign systems generates a form of hybrid simulacra through isomorphism, appropriation, and co-production. This study demonstrates that beauty pageants operate as sites of hyperreality production within transnational aesthetic capitalism while extending Baudrillard’s framework to the Global South context.Artikel ini menganalisis transformasi tanda kecantikan dalam Miss Universe dan Puteri Indonesia melalui teori simulacra Jean Baudrillard. Berangkat dari perspektif ekonomi politik media dan studi budaya, penelitian ini memposisikan kontes kecantikan sebagai institusi budaya yang memproduksi dan mendistribusikan standar estetika global dalam logika kapitalisme media. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan, memanfaatkan literatur mutakhir mengenai globalisasi media, industri kecantikan, dan neoliberalisme. Empat tahap simulacra, refleksi realitas, penyimpangan realitas, penutupan ketiadaan realitas, dan simulacrum murni, dioperasionalkan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran dari representasi menuju hiperrealitas, di mana citra tubuh ideal menjadi model normatif yang direproduksi secara masif melalui media digital. Interaksi antara sistem tanda global dan lokal menghasilkan bentuk hybrid simulacra melalui mekanisme isomorphism, appropriation, dan co-production. Studi ini menegaskan bahwa kontes kecantikan merupakan situs produksi hiperrealitas dalam kapitalisme estetika transnasional, sekaligus memperkaya penerapan teori Baudrillard dalam konteks Global South. 
Eksistensi Aspek Modal Pierre Bordieu pada Buruh Gendong Pasar Legi Kota Surakarta Agustina, Ika; Riyanti, Ayu; Sukowati, Rani Titis
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7379

Abstract

This study aims to explain the forms of capital possessed, maintained, and expanded by Buruh Gendong (female porters) in order to gain economic benefits. Pasar Legi is the traditional market with the largest number of Buruh Gendong in Surakarta, employing approximately 300 workers. This research employs a qualitative method with an ethnographic approach, while the data analysis technique used is an interactive model. The findings indicate that Buruh Gendong possess several forms of capital that support their economic activities. First, social capital includes close ties with traders and membership in the Indonesian Transport Workers Union (SPTI). Second, economic capital consists of their main income from porter work and additional income such as peeling onions. Third, cultural capital is reflected in their ability to negotiate service prices. Fourth, symbolic capital lies in the social status they hold within the market. These capitals are closely tied to the social relations between the Buruh Gendong, traders, and customers when offering their services. Such social relations serve to maintain, expand, and exchange capital within a social arena referred to as the market. However, competition within this arena often results in conflicts among the Buruh Gendong themselves.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek modal yang dimiliki, dipertahankan, dan diperluas oleh Buruh Gendong untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pasar Legi merupakan pasar yang memiliki jumlah buruh gendong terbesar di Kota Surakarta, sebanyak 300 pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian, buruh gendong memiliki beberapa aspek modal dalam menunjang aktivitas ekonomi. Pertama, modal sosial yang dimiliki adalah kedekatan khusus dengan pedagang dan tergabung dalam anggota SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia). Kedua, modal ekonomi yang dimiliki yaitu pendapatan utama (buruh gendong) dan pendapatan sampingan (pengupas bawang). Ketiga, modal budaya yang dimiliki adalah kemampuan negoisasi harga. Keempat, modal simbolik yang dimiliki adalah status sosial buruh gendong di pasar. Aspek modal tersebut, tidak dapat lepas dari relasi sosial antara buruh gendong dengan pedagang dan pelanggan dalam menawarkan jasanya. Relasi sosial yang terjalin untuk mempertahankan, memperluas, dan mempertukarkan aspek modal yang dipertaruhkan dalam ranah yang kita sebut pasar. Pertaruhan dalam ranah sering kali menimbulkan persaingan konflik antar buruh gendong. 
Paradoks Transparansi Semu (Hollow Transparency) pada E-Goverment Tingkat Mikro: Evaluasi Teknis Website Kecamatan Wilayah Kota Salatiga Putra, Muhammad Yanwar Darmadi; Haryonno, Hafids; Herawati, Augustin Rina
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7372

Abstract

E-government evaluation in Indonesia often focuses on macro-level policies, leaving the technical readiness of micro-level institutions (districts) as the frontline of public service rarely audited objectively. This study aims to evaluate the technical performance of district websites in Salatiga City using an automated usability testing approach. Utilizing Google PageSpeed Insights, this study measures four key indicators: performance, accessibility, best practices, and SEO. The results reveal a paradox of "Hollow Transparency." Technically, district websites achieve high SEO scores, making them easily discoverable by search engines. However, this technical advantage is decoupled from administrative capacity, evidenced by the lack of regular content updates. Furthermore, performance scores on mobile devices are consistently lower than on desktops, indicating a risk of digital exclusion for the majority of smartphone users. This study concludes that high digital visibility without content currency creates merely symbolic adoption. The study recommends institutionalizing technical governance that mandates periodic content audits and mobile optimization standardization to Evaluasi kinerja e-government di Indonesia sering kali terpaku pada kebijakan makro, sementara kesiapan infrastruktur teknis di tingkat mikro (kecamatan) sebagai ujung tombak pelayanan publik jarang diaudit secara objektif. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja teknis website kecamatan di Kota Salatiga menggunakan pendekatan automated usability testing. Menggunakan instrumen Google PageSpeed Insights, penelitian ini mengukur empat indikator utama: performance, accessibility, best practice, dan SEO. Hasil penelitian mengungkap sebuah paradoks "Transparansi Semu" (Hollow Transparency). Secara teknis, situs-situs kecamatan memiliki skor SEO yang tinggi (rata-rata kategori 'Tinggi') sehingga sangat mudah ditemukan oleh mesin pencari. Namun, keunggulan ini terputus (decoupled) dari kapasitas administratif, di mana konten informasi tidak diperbarui secara berkala. Selain itu, skor performance pada perangkat mobile konsisten lebih rendah dibanding desktop, mengindikasikan risiko eksklusi digital bagi mayoritas pengguna perangkat mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya visibilitas digital tanpa pembaruan konten hanya menciptakan adopsi simbolik. Studi merekomendasikan pelembagaan tata kelola teknis (technical governance) yang mewajibkan audit konten berkala dan standardisasi optimasi mobile untuk memastikan layanan publik yang inklusif dan responsif.  

Page 36 of 36 | Total Record : 360

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 3 (2025) Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue