cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
The Influence of Hospital Services, Quality Of Hospital and Medical Personnel Toward Patient's Intentions on Treatment in Malaysia For Hospital Policy in Indonesia and Malaysia Purwatiningsih, Annisa; Fianto, Latif; Masykur, Lisa Dhuhaniyati
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6395

Abstract

Health is a basic need for people from the lower classes to the upper classes. Health services by private hospitals, especially both in Indonesia and abroad, are a factor in the success of the hospital in providing medical services for patients. With the best hospital services in Indonesia, it reduces the patient's desire to seek treatment abroad. This is a form of competition for hospital services between Indonesia and Malaysia. Continuously, hospital services and professional medical personnel with international standard training in Malaysia have increased every year following the development of health problems and medical technology. The promotion of hospitals in Malaysia is increasing for the care of Indonesian patients and an increase in the number of Indonesian patients who are recommended to seek treatment in Malaysia. The results showed that the quality factor of medical personnel in Malaysia had the greatest influence on the perception of hospital services and the quality of the hospital on the intention to seek treatment in Malaysia.AbstrakKesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit swasta khususnya baik di Indonesia maupun di luar negeri menjadi salah satu faktor keberhasilan rumah sakit dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien. Dengan adanya pelayanan rumah sakit terbaik di Indonesia mengurangi keinginan pasien untuk berobat ke luar negeri. Hal ini merupakan bentuk persaingan pelayanan rumah sakit antara Indonesia dan Malaysia. Pelayanan rumah sakit dan tenaga medis profesional dengan pelatihan berstandar internasional di Malaysia terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan perkembangan permasalahan kesehatan dan teknologi kedokteran. Promosi rumah sakit di Malaysia semakin meningkat untuk perawatan pasien Indonesia dan peningkatan jumlah pasien Indonesia yang direkomendasikan untuk berobat di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kualitas tenaga medis di Malaysia mempunyai pengaruh paling besar terhadap persepsi pelayanan rumah sakit dan kualitas rumah sakit terhadap niat berobat di Malaysia.
Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Program Integritas Aparatur Sipil Negara di Kota Palembang Lestari, Delfiazi Puji; Rusdi, .; Junita, Rita; Annisa, .; Dwikurniawati, Ida Utami; Intan, Lies Nur
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6679

Abstract

This research aims to determine the application and development of ICT in the ASN Integrity Program in Palembang City. This research uses descriptive methods with a qualitative focus. The ASN integrity program in Palembang City seeks to strengthen transparency, accountability and the use of ICT in personnel management aspects of Confidence, Reasoning and Moral Courage. The research results show that (1) The application of ICT in ASN administration shows that the presence of technology is not only an operational solution, but is a strategic foundation for strengthening the values of integrity, transparency and accountability. (2) Strengthening the reasoning power of ASN in making ethical and critical decisions is greatly helped by the application of ICT, which allows monitoring and reporting performance more objectively. (3) ICT plays a role in supporting ASN moral courage, where data transparency increases accountability and encourages ASN to make decisions that are in accordance with norms and ethics, even when facing pressure.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Dan Pengembangan Tik Dalam Program Integritas ASN Di Kota Palembang  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus kualitatif. Program integritas ASN di Kota Palembang berupaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan TIK dalam manajemen kepegawaian aspek Keyakinan, Daya Nalar, dan Keberanian Moral. Hasil penelelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan TIK dalam administrasi ASN menunjukkan bahwa kehadiran teknologi bukan hanya solusi operasional, tetapi menjadi fondasi strategis untuk menguatkan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. (2) Penguatan daya nalar ASN dalam pengambilan keputusan yang etis dan kritis sangat terbantu dengan penerapan TIK, yang memungkinkan pemantauan dan pelaporan kinerja secara lebih objektif. (3) TIK berperan dalam mendukung keberanian moral ASN, di mana transparansi data meningkatkan akuntabilitas dan mendorong ASN untuk mengambil keputusan yang sesuai norma dan etika, meski menghadapi tekanan
Transformasi Digital Pendaftaran Merek: Menilai Kualitas, Efisiensi, dan Tantangan Pelayanan bagi UMKM di Yogyakarta Khasna, Syarifa; Yuliani, Isnaeni
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6646

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of digital transformation in the trademark registration process for MSMEs in Yogyakarta. The method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews and observations of MSME actors and review of official documents. The results of the study indicate that although digitalization can accelerate the process and reduce manual bureaucracy, there are significant obstacles, such as low digital literacy and limited access to technology, complex procedures and lack of technical assistance. This study contributes to providing strategic recommendations to the government to improve the quality of digital trademark registration services, especially by expanding digital training and simplifying procedures for MSMEs to be more competitive in the digital era.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi transformasi digital dalam proses pendaftaran merek dagang bagi UMKM di Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM serta kajian dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi mampu mempercepat proses dan mengurangi birokrasi manual, terdapat kendala signifikan, seperti rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses teknologi, prosedur yang kompleks dan kurangnya pendampingan teknis. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan digital pendaftaran merek dagang, khususnya dengan memperluas pelatihan digital dan penyederhanaan prosedur bagi UMKM agar lebih kompetitif di era digital.
Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro pada Sektor Usaha Pendukung Pariwisata di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan Elyta, Riawani; Subiyakto, Rudi; Okparizan, Okparizan
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6019

Abstract

This research aims to determine the effectiveness of the Bintan Regency Micro Business Cooperative Industry and Trade Department's empowerment program on the micro business sector that supports tourism. This research uses a qualitative approach to describe and analyze social phenomena and activities related to the effectiveness of the micro business empowerment program organized by the Department. The data collection techniques applied include observation, interviews and documentation studies, which were comprehensively utilized to collect relevant and in-depth data in accordance with the objectives of this research. The research results show that the Bintan Regency DKUPP shows good capabilities in internal and external integration, with the formation of a cross-sector verification team for grants and strong collaboration with OPD and related institutions. However, internal evaluation of grant activities still needs to be strengthened. Adaptation to the environment is also an important focus, especially in procuring and filling a workforce that does not yet fully meet needs, although steps have been taken to respond to this. The conclusion of this research shows that although the Bintan Regency DKUPP has achieved some success in empowering micro businesses, there are areas that still require improvement to increase effectiveness and efficiency in achieving organizational goals.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan terhadap sektor usaha mikro yang mendukung pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena serta aktivitas sosial terkait efektivitas program pemberdayaan usaha mikro yang diselenggarakan oleh Dinas tersebut. Teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang secara komprehensif dimanfaatkan untuk mengumpulkan data yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan DKUPP Kabupaten Bintan menunjukkan kemampuan baik dalam integrasi internal dan eksternal, dengan terbentuknya tim verifikasi lintas bidang untuk hibah dan kerjasama yang kuat dengan OPD dan lembaga terkait. Namun, evaluasi internal terhadap kegiatan hibah masih perlu diperkuat. Adaptasi terhadap lingkungan juga menjadi fokus penting, terutama dalam pengadaan dan pengisian tenaga kerja yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan, meskipun langkah-langkah telah diambil untuk menanggapi hal ini. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun DKUPP Kabupaten Bintan telah mencapai beberapa keberhasilan dalam pemberdayaan usaha mikro, terdapat area yang masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.
Implementasi Kebijakan Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Rusmanto, Wieky; Rochaeni, Atik; Djuwita, Tita Meirina; Agustine, Ine; Nuraeni, Siti; Charlia, Lia
REFORMASI Vol 14, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v14i2.6747

Abstract

This main purpose of this article is to explain how the one-stop integrated service carried out at the Investment and on One Stop Integrated Services Agency in Bandung Regency, which since the issuance of this one-stop service, still states that it is not good enough. This article is based on a qualitative descriptive research method. The data for the research was obtained from personal in-depth interviews with informants and secondary data sources. The results showed that even though a special agency was formed to handle licensing services, which were spread across several related agencies, the licensing process was still ineffective. In this article, it was found that the licenses issued were still awaiting verification from the relevant agencies. Furthermore, the success of one-stop integrated services is highly dependent on the efforts made by the Department itself, especially in establishing communication between agencies, and making clear channels for one-stop integrated services.AbstrakStudi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pada pelayanan terpadu satu pintu  yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang sejak di keluarkannya Peraturan Daerah pelayanan terpatu tersebut masih ada  yang menyatakan kurang baik. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data pelatihan diperoleh dari wawancara mendalam dari informan dan sumber data lain yang bersifat sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah terbentuk dinas yang khusus menangani pelayanan perijinan yang tadinya tersebar di beberapa dinas instansi terkait, akan tetapi proses perijinan yang dilaksanakan masih belum efektif. Pada kajian ini ditemukan bahwa perijinan yang dikeluarkan masih menunggu verifikasi dinas terkait. Selanjutnya keberhasilan pelayanan terpadu satu pintu sangat tergantung dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas itu sendiri terutama dalam menjalin komunikasi antar dinas , dan membuat alur yang jelas bagi pelayanan terpadu satu pintu.
Peran dan Pengaruh Tokoh Agama dalam Membentuk Perilaku Politik Masyarakat: Studi Kasus Partisipasi Politik di Kabupaten Simalungun Sembayang, Farruddin; ., Katimin; Syahminan, MHD
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6718

Abstract

This study aims to explore the contribution and impact of religious leaders in shaping people's political behavior, with an emphasis on case studies of political participation in Simalungun Regency. In this context, religious leaders play an important role as spiritual leaders and individuals who have a significant influence on people's way of thinking and actions. The methodology used in this study is a qualitative approach with a case study method, which involves data collection through interviews, observations, and document analysis in the Simalungun Regency area. The findings of this study show that religious leaders in Simalungun have a substantial impact on people's political behavior, especially in shaping their attitudes and levels of political participation. Religious figures not only function as moral and ethical directioners, but are also often directly involved in political activities that can influence the political choices of their followers. Community involvement in politics in Simalungun, which is influenced by religious figures, includes participation in general elections, political campaigns, and various other socio-political activities. The influence caused by religious figures can be seen from two sides, namely positive and negative, depending on the context and political interests that prevail. Therefore, this study provides an in-depth understanding of the role of religious leaders in the process of democracy and political participation in the area, as well as how these influences can shape social and political dynamics in the Simalungun community.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi dan dampak tokoh agama dalam membentuk perilaku politik masyarakat, dengan penekanan pada studi kasus partisipasi politik di Kabupaten Simalungun. Dalam konteks ini, tokoh agama berperan penting sebagai pemimpin spiritual dan individu yang memiliki pengaruh signifikan terhadap cara berpikir dan tindakan masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen di wilayah Kabupaten Simalungun. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh agama di Simalungun memiliki dampak yang substansial terhadap perilaku politik masyarakat, terutama dalam membentuk sikap dan tingkat partisipasi politik mereka. Tokoh agama tidak hanya berfungsi sebagai pemberi arahan moral dan etika, tetapi juga sering terlibat langsung dalam aktivitas politik yang dapat memengaruhi pilihan politik para pengikutnya. Keterlibatan masyarakat dalam politik di Simalungun, yang dipengaruhi oleh tokoh agama, mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, kampanye politik, serta berbagai kegiatan sosial-politik lainnya. Pengaruh yang ditimbulkan oleh tokoh agama ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif, tergantung pada konteks serta kepentingan politik yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran tokoh agama dalam proses demokrasi dan partisipasi politik di daerah tersebut, serta bagaimana pengaruh tersebut dapat membentuk dinamika sosial dan politik di masyarakat Simalungun.
Hybrid News Consumption : Kombinasi Radio dan Instragram Suara Surabaya dalam Pembentukan Opini Publik di Tengah Disinformasi Digital Hidayati, Cholis; Dzuhrina, Isnani
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6749

Abstract

Penelitian ini mengkaji konsep "Hybrid News Consumption" yang diterapkan oleh Suara Surabaya dalam membentuk opini publik di tengah tantangan disinformasi digital. Hybrid news consumption mengacu pada pola konsumsi berita yang menggabungkan media tradisional (radio) dan media digital (Instagram) untuk menciptakan pengalaman informasi yang lebih interaktif. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana audiens mengakses dan menyebarkan berita melalui kedua platform. Temuan menunjukkan bahwa audiens Suara Surabaya menunjukkan pola konsumsi berita yang ditandai dengan penggunaan multi-platform, perilaku cross-media, pengayaan informasi, dan personalized news consumption. Suara Surabaya tidak hanya menyebarkan berita, tetapi juga secara aktif membentuk narasi publik melalui proses verifikasi informasi yang ketat dan keterlibatan audiens melalui citizen journalism. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana media dapat beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi disinformasi, menyoroti peran penting Suara Surabaya dalam membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan kritis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pola konsumsi media dan strategi komunikasi di era digital.Penelitian ini mengkaji konsep "Hybrid News Consumption" yang diterapkan oleh Suara Surabaya dalam membentuk opini publik di tengah tantangan disinformasi digital. Hybrid news consumption Hybrid news consumption merujuk pada pola konsumsi berita yang menggabungkan media tradisional, seperti radio, dengan media digital, seperti Instagram, untuk menciptakan pengalaman informasi yang lebih kaya dan interaktif.. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis bagaimana audiens mengakses dan menyebarkan berita melalui kedua platform. Temuan menunjukkan bahwa audiens Suara Surabaya menunjukkan pola konsumsi berita yang ditandai dengan penggunaan multi-platform, perilaku cross-media, pengayaan informasi, dan personalized news consumption. Suara Surabaya tidak hanya menyebarkan berita, tetapi juga secara aktif membentuk narasi publik melalui proses verifikasi informasi yang ketat dan keterlibatan audiens melalui citizen journalism. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana media dapat beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi disinformasi, menyoroti peran penting Suara Surabaya dalam membangun masyarakat yang lebih terinformasi dan kritis. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai pola konsumsi media dan strategi komunikasi di era digital. 
Viktimisasi Struktural terhadap Pengguna Jalan dalam Konteks Kemacetan Kota Besar Sutresno, Nanang
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6622

Abstract

The inequality in sources of livelihood between big cities and their surrounding areas has resulted in an unavoidable flow of urbanization. The density of commuter movement every day will cause detrimental traffic congestion. The author uses a victimology theory approach by focusing on the victim's perspective in describing the problems of public transportation management. This research was conducted using a literature study method through the collection and analysis of data and information originating from academic journals, news articles, books, laws and regulations, government and non-governmental organization reports, as well as related websites. The results of the study indicate that there is structural victimization of road users created by the government's reaction related to the business world in overcoming congestion and the reactions of road users themselves. The government needs to look for alternative public policies that can meet corporate interests as well as the broader public interest, so that victimization of road users caused by traffic congestion can be minimized.Ketimpangan sumber penghidupan antara kota besar dan daerah sekitarnya mengakibatkan arus urbanisasi tidak bisa dihindarkan. Kepadatan pergerakan kaum komuter setiap harinya akan menimbulkan kemacetan lalu lintas yang merugikan. Penulis menggunakan pendekatan teori viktimologi dengan memfokuskan sudut pandang korban dalam menguraikan permasalahan pengelolaan transportasi publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur melalui pengumpulan serta analisis data dan informasi yang berasal dari jurnal akademik, artikel berita, buku, aturan perundang-undangan, laporan pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, serta situs web yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya viktimisasi struktural terhadap pengguna jalan yang tercipta dari reaksi pemerintah terkait dengan dunia usaha dalam mengatasi kemacetan maupun reaksi pengguna jalan itu sendiri. Pemerintah perlu mencari alternatif kebijakan publik yang dapat memenuhi kepentingan korporasi sekaligus kepentingan umum yang lebih luas, sehingga viktimisasi pengguna jalan yang diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas dapat diminimalisasi. 
Penyediaan Air Bersih Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Program HIPPAM Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu) Srihardjono, Nanang Bagus; Walla, Maria Mince
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6573

Abstract

Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 32 of 2017 concerning Environmental Health Quality Standards and Requirements for Environmental Water Health Needs in Sanitation Hygiene. This regulation stipulates that water quality parameters must meet certain physical, chemical, and biological quality standards consisting of mandatory parameters and additional parameters. The difficulties that arise due to the limited availability of clean drinking water can be directly felt and have an impact on the health and productivity of the community, the community is forced to carry out activities related to water in nearby rivers. Thus, based on the background above, this study tries to analyze the extent of the success of the HIPPAM program in Community Empowerment Regarding Clean Water Provision. The research method used in this study is descriptive qualitative, which aims to provide an in-depth description of the phenomenon of the HIPPAM program in Community Empowerment Regarding Clean Water Provision in Pendem Village, Junrejo District, Batu City. In this study, researchers used a purposive sampling technique to select informants who were considered to have relevant information regarding the HIPPAM program in Pendem Village. This technique was chosen because it aims to obtain data from individuals who have in-depth knowledge and direct relevance to the research topic. The selected informants included the Village Head, the Head of the HIPPAM Program Driver, and the community involved.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Untuk Keperluan Kesehatan Air Lingkungan Dalam Higiene Sanitasi. Peraturan ini menetapkan bahwa parameter kualitas air harus memenuhi baku mutu fisik, kimia, dan biologi tertentu yang terdiri dari parameter wajib dan parameter tambahan. Kesulitan yang timbul akibat keterbatasan air minum yang layak dapat langsung dirasakan dan berdampak pada kesehatan dan produktivitas masyarakat, masyarakat terpaksa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air di sungai-sungai terdekat. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mencoba mengurai sejauh mana keberhasilan program HIPPAM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tentang Penyediaan Air Bersih. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif,  yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena program  HIPPAM Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tentang Penyediaan Air Bersih di Desa  Pendem,  Kecamatan  Junrejo,  Kota  Batu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih informan yang dianggap  memiliki  informasi  relevan  mengenai  program HIPPAM di  Desa Pendem.  Teknik  ini  dipilih  karena  bertujuan  untuk  memperoleh  data  dari  individu  yang  memiliki pengetahuan  mendalam  dan  relevansi  langsung  terhadap  topik  penelitian. Informan  yang  dipilih  mencakup Kepala  Desa,  Ketua  Penggerak program HIPPAM, serta masyarakat  yang  terlibat  
Effectiveness of the Mayor's Regulation on Electronic-Based Service Innovation in Batu City : Batu Smart City Case Study Adhitama, Muhammad Okto; Wardiyanto, Bintoro; Setijaningrum, Erna
REFORMASI Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i1.6698

Abstract

Developed countries are seen from the use of technology as one of the indicators. The challenges of the Industrial Revolution 4.0 and Civil Society 5.0 make Regional Governments feel compelled to create an integrated Smart City with the term Smart City. Smart City is an innovation that is permitted by local governments. The legal basis in the form of a Presidential Instruction and several derivative policies with a target of 100 Smart Cities continues to be implemented. Batu City, as one of the Smart City targets, is experiencing dynamics in its implementation. This can be seen from the average level of increase and also changes in regulations which were originally regulated in Mayor Regulation Number 78 of 2017, revised to Mayor Regulation Number 3 of 2021. Therefore, researchers took the aspect of legal effectiveness to be able to analyze these dynamics. The research method uses juridical-empirical with descriptive analysis. The data taken is in the form of interviews and official documents regarding the implementation of Batu Smart City regulations. The result is that legal effectiveness in Batu Smart City has been effective since the policy update by collaborating with elements outside the government. The influencing factor is social adaptation which always requires time and socialization support from the Batu City Government on all electronic government featuresNegara maju dilihat dari pemanfaatan teknologi sebagai salah satu indikatornya. Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Civil Society 5.0 membuat Pemerintah Daerah merasa dituntut untuk mewujudkan Smart City yang terpadu dengan istilah Smart City. Smart City merupakan suatu inovasi yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Landasan hukum berupa Instruksi Presiden dan beberapa kebijakan turunan dengan target 100 Smart City terus dilaksanakan. Kota Batu sebagai salah satu sasaran Smart City mengalami dinamika dalam penyelenggaraannya. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat kenaikan dan juga perubahan regulasi yang semula diatur dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 78 Tahun 2017 direvisi menjadi Peraturan Wali Kota Batu Nomor 3 Tahun 2021. Oleh karena itu, peneliti mengambil aspek efektivitas hukum untuk dapat menganalisis dinamika tersebut. Metode penelitian menggunakan yuridis-empiris dengan analisis deskriptif. Data yang diambil berupa wawancara dan dokumen resmi terkait implementasi regulasi Batu Smart City. Hasilnya adalah efektivitas hukum di Batu Smart City sudah efektif sejak pembaruan kebijakan dengan berkolaborasi dengan elemen di luar pemerintahan. Faktor yang mempengaruhi adalah adaptasi sosial yang selalu membutuhkan waktu dan dukungan sosialisasi dari Pemerintah Kota Batu pada semua fitur pemerintahan elektronik.