cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 353 Documents
 32   33   34   35   36 
Marriage Dispensation as A Legal Political Instrument: Juridical Insights and Islamic Law Considerations Saputro, Triyono Adi; Ikhsan, Iqbal Nur Artianto
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6954

Abstract

The current surge in marriage dispensation requests among the public makes it a compelling topic for deeper study into the conditions surrounding this phenomenon. This research aims to analyze the essence of marriage dispensation from an Islamic legal perspective. The research method is normative legal research with a case, legislation, and concept approach, supported by primary and secondary legal data, such as Surah An-Nur, Al-Qiyamah, MUI Fatwa,  Maqashid syariah and John Rawls' Theory of Justice. The data collection technique is literature study, processed using qualitative descriptive analysis. This research also examines court decisions related to marriage dispensations. The results show that dispensation can be used as an alternative solution to address the prevalence of early marriage in society, considering various factors. As for some considerations and reasons, such as out-of-wedlock pregnancies, arranged marriages, and economic limitations. Dispensations have both positive (preventing adultery, protecting children's rights) and negative impacts (early marriage is at risk of divorce, reproductive health problems). In Islamic law, there is no specific age limit for marriage. The views of contemporary scholars are also diverse. This research recommends that the Religious Courts prioritize the best interests of the child, and that there is a need for education about the negative impacts of early marriage as a foundation and asset for children in the future, so that the risk of increased early marriage can be minimized and marriages that comply with religious law and state regulations can be realized.Maraknya permintaan dispensasi nikah di kalangan Masyarakat saat ini menjadikan daya Tarik tersendiri untuk dikaji lebih dalam mengenai kondisi hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang esensi dispensasi pernikahan dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, undang-undangan dan konsep yang didukung dengan data hukum primer maupun sekunder, seperti QS. An-Nur, Al-Qiyamah, Fatma MUI, Maqashid syariah dan Teori keadilan John Rawls.  Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan yang diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menelaah putusan pengadilan terkait dispensasi nikah. Hasilnya menunjukkan bahwa dispensasi dapat dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mengatasi maraknya pernikahan dini di masyarakat dengan berbagai pertimbangan. Adapun beberapa pertimbangan dan alasan, seperti kehamilan di luar nikah, perjodohan, dan keterbatasan ekonomi. Dispensasi memiliki dampak positif (mencegah perzinahan, melindungi hak anak) dan negatif (pernikahan dini berisiko perceraian, masalah kesehatan reproduksi). Dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia khusus untuk menikah. Pandangan ulama kontemporer pun beragam. Penelitian ini merekomendasikan Pengadilan Agama mengutamakan kepentingan anak, serta perlunya edukasi tentang dampak negatif pernikahan dini sebagai bekal dan modal bagi anak ke depan sehingga dapat menimalisir resiko meningkatnya pernikahan dini dan mewujudkan pernikahan yang sesuai syariat Agama maupun aturan negara. 
Menelisik Kesempatan Kerja Disabilitas pada Sektor Publik dalam Perspektif Narrative Policy Framework Aini, Intan Nor; Putri, Revalina Agustina; Handika, Yola Rezki; Maulana, Muhammad Iqbal; Negoro, Abul Haris Suryo
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6694

Abstract

 Disability is a crucial issue in Southeast Asia. People with disabilities are vulnerable to living below the poverty line due to social discrimination in accessing public services such as employment. Through inclusive policies, the state plays a role in realizing policies based on equality and justice. This research aims to describe the implementation of inclusive policies on employment opportunities for persons with disabilities in the public sector in five Southeast Asian countries: Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam. This research was conducted using a literature review method of main articles from Scpous-indexed international journals and sinta-indexed national journals with a publication range of 2019-2024. The collected data were then classified into three levels of Narrative Policy Framework (NPF) analysis, namely micro, meso, and macro. The results show that there are similarities and differences in policy implementation narratives in each country. Strategic steps in policy formulation that are not well implemented by each country are similarities that result in the absence of policy sustainability. The differences that arise are due to the different minimum quotas provided in each country. The findings of this study indicate that the policy on employment opportunities for persons with disabilities has not been optimal. As a recommendation, the government needs to develop a set of measures to determine policy implementation based on the experience of persons with disabilities.Disabilitas menjadi salah satu isu krusial di Asia Tenggara. Penyandang disabilitas rentan memiliki kehidupan di bawah garis kemiskinan karena diskriminasi sosial dalam akses layanan umum seperti dalam hal pekerjaan. Melalui kebijakan inklusif, negara berperan dalam mewujudkan kebijakan berdasarkan kesetaraan dan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan inklusif kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik di lima negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan literatur terhadap artikel utama dari jurnal internasional terindex Scpous dan jurnal nasional terindex sinta  dengan rentang publikasi tahun 2019-2024. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat analisis Narrative Policy Framework (NPF) yaitu mikro, meso, dan makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan narasi implementasi kebijakan di setiap negara. Langkah-langkah strategis dalam perumusan kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik oleh masing-masing negara merupakan kesamaan yang berakibat pada tidak adanya keberlanjutan kebijakan. Perbedaan yang muncul disebabkan kuota minimum yang disediakan di setiap negara berbeda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas belum optimal. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu mengembangkan seperangkat ukuran untuk mengetahui implementasi kebijakan berdasarkan pengalaman penyandang disabilitas. 
Repositioning of the UM Pancasila Laboratory: Building a Center of Excellence for Multicultural and Local Excellence in the Digital Era Aminulloh, Akhirul; Wijayanti, Febry; Widodo, Wahyu; Ayudha, Nora Titahning
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7751

Abstract

Pancasila as the basis of the state and the ideology of the Indonesian nation plays a central role in maintaining national integration and social diversity. However, in today's digital and globalization era, Pancasila values face serious challenges, especially among the younger generation. The massive flow of information, the development of transnational ideologies, and the dominance of individualistic culture have led to a disorientation of values, so that the relevance of Pancasila as a guideline for life has begun to be questioned. This study aims to analyze the strategic repositioning of the Pancasila Laboratory (Lapasila) of the State University of Malang in responding to the challenges of ideological and social disruption, as well as exploring its potential as a center of excellence in science and technology in the field of Pancasila, multiculturalism, and local wisdom. Using a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews with internal stakeholders, this study found that Lapasila has significant historical strength, academic legitimacy, and digital potential. However, internal weaknesses such as weak institutional management, low research productivity, and lack of digital strategies are the main obstacles. Meanwhile, external opportunities such as national policy support, public needs for ideological references, and digital media space can be used to the fullest. This study recommends the repositioning of Lapasila through digital transformation, interdisciplinary approaches, strengthening collaborative networks, and innovation-based institutional reform. Thus, Lapasila can play a strategic role in the actualization of Pancasila values in a contextual and sustainable manner in the midst of the dynamics of a multicultural society.Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga integrasi nasional dan keragaman sosial. Namun, di era digital dan globalisasi saat ini, nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius, terutama di kalangan generasi muda. Arus informasi yang masif, berkembangnya ideologi transnasional, serta dominasi budaya individualistik telah menyebabkan disorientasi nilai, sehingga relevansi Pancasila sebagai pedoman hidup mulai dipertanyakan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reposisi strategis Laboratorium Pancasila (Lapasila) Universitas Negeri Malang dalam merespons tantangan disrupsi ideologis dan sosial, serta mengeksplorasi potensinya sebagai pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pancasila, multikulturalisme, dan kearifan lokal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan internal, penelitian ini menemukan bahwa Lapasila memiliki kekuatan historis, legitimasi akademik, dan potensi digital yang signifikan. Namun, kelemahan internal seperti lemahnya manajemen kelembagaan, rendahnya produktivitas riset, dan kurangnya strategi digital menjadi hambatan utama. Sementara itu, peluang eksternal seperti dukungan kebijakan nasional, kebutuhan publik terhadap referensi ideologis, serta ruang media digital dapat dimanfaatkan secara optimal.Penelitian ini merekomendasikan reposisi Lapasila melalui transformasi digital, pendekatan interdisipliner, penguatan jejaring kolaboratif, serta reformasi kelembagaan berbasis inovasi. Dengan demikian, Lapasila dapat memainkan peran strategis dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara kontekstual dan berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat multikultural. 
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Perempuan terhadap Motivasi Kerja Pegawai Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan Dewi, Inne Miftah; Marleni, Marleni; Marhamah, Faila Sufa
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6750

Abstract

Leadership is the process by which a leader guides and motivates members to achieve organizational goals, including in the context of women's leadership, which is gaining increasing attention. In predominantly male-led organizations, leadership is often associated with the dominance of power. However, women also have equal potential with men in terms of leadership, and many of them have occupied strategic positions. This study aims to identify and analyze the effect of women's leadership style on employee work motivation at the Office of the Industry Service of South Sumatra Province. The research method used is descriptive quantitative, with data analysis using simple linear regression. Before regression analysis is performed, the data is tested using the classical assumption test and reliability test to ensure its validity. Data processing was carried out with the help of SPSS 26.0 software. The results showed that the hypothesis (H1) was accepted, which means that women's leadership style has a significant influence on increasing employee work motivation.  This is evidenced by the partial hypothesis test (t test), where the female leadership style has a significance value of 0.000 (smaller than 0.05) and a t_count value of 4.442 (greater than the t_table of 0.308). Thus, it can be concluded that women's leadership style plays an important role in increasing employee work motivation at the Industry Office of South Sumatra Province. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang pemimpin membimbing dan memotivasi anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam konteks kepemimpinan perempuan yang semakin mendapat perhatian. Dalam organisasi yang mayoritas dipimpin oleh laki-laki, kepemimpinan sering dikaitkan dengan dominasi kekuatan. Namun, perempuan juga memiliki potensi yang setara dengan laki-laki dalam hal kepemimpinan, dan banyak di antaranya telah menduduki posisi strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan perempuan terhadap motivasi kerja pegawai di Kantor Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Sebelum analisis regresi dilakukan, data diuji menggunakan uji asumsi klasik dan uji reliabilitas untuk memastikan validitasnya. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis (H1) diterima, yang berarti gaya kepemimpinan perempuan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan motivasi kerja pegawai. Hal ini dibuktikan melalui uji hipotesis parsial (uji t), di mana gaya kepemimpinan perempuan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t_hitung sebesar 4,442 (lebih besar dari t_tabel sebesar 0,308). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan perempuan berperan penting dalam meningkatkan motivasi kerja pegawai di Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan. 
Institutional Limits of Regional Counterterrorism: ECOWAS Responses to Boko Haram Bah, Fatoumatta; Parasetyono, Edy
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7126

Abstract

 West Africa has witnessed a dramatic increase in terrorist violence in the last ten years, especially from Boko Haram-affiliated groups. There has been a corresponding rise in frequency and scale of attacks with thousands of civilian deaths, destruction of schools, health care facilities and market infrastructure, and mass displacement of populations throughout Nigeria, Niger, Cameroon and Chad. The geographical response has revolved mainly around the Economic Community of West African States (ECOWAS), which has come to adopt protocols and frameworks to prevent violent extremism and harmonize member states' responses against it. This paper assesses the level of effectiveness of ECOWAS in fighting terrorism, adopting a qualitative case study of Boko Haram. Based on ECOWAS communiqués, regional policy documents, and think tank reports from 2010 to 2024, the study uses process tracing to gauge how ECOWAS has responded to countering terrorist threats. The results indicate that even in the presence of formal mandates and regional commitments, ECOWAS struggles with substantial operational problems, such as financial constraints, limited power of enforcement, overlapping mandates with the African Union, and political unwillingness by member states. This study targets mechanisms for institutional response, thereby contributing to the existing literature on counterterrorism strategy by providing a locally grounded analysis of these strategies, which characterize regional security cooperation based on structural constraints and political dynamics.Afrika Barat telah menyaksikan peningkatan dramatis dalam kekerasan teroris selama sepuluh tahun terakhir, terutama dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Boko Haram. Peningkatan ini disertai dengan frekuensi dan skala serangan yang semakin besar, yang telah menyebabkan ribuan kematian warga sipil, penghancuran sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pasar, serta pengungsian massal penduduk di seluruh Nigeria, Niger, Kamerun, dan Chad. Respons secara geografis sebagian besar berpusat pada Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS), yang telah mengadopsi protokol dan kerangka kerja untuk mencegah ekstremisme kekerasan serta menyelaraskan respons negara-negara anggotanya terhadap ancaman tersebut. Penelitian  ini mengevaluasi tingkat efektivitas ECOWAS dalam memerangi terorisme, dengan menggunakan studi kasus kualitatif terhadap Boko Haram. Berdasarkan komunike ECOWAS, dokumen kebijakan regional, dan laporan lembaga pemikir dari tahun 2010 hingga 2024, studi ini menggunakan metode process tracing untuk menilai bagaimana ECOWAS merespons ancaman teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat mandat formal dan komitmen regional, ECOWAS masih menghadapi berbagai permasalahan operasional yang signifikan, seperti keterbatasan keuangan. 
Technology-Based Performance Effectiveness in Supporting Employee Work Discipline in The Organizational Secretariat of Batu City Adiwidjaja, Ignatius; Trihardiyanto, Willy; Prayogi, Wahyu
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7020

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of technology-based performance in supporting work discipline in the Organizational Section of the Batu City Regional Secretariat and to identify supporting and inhibiting factors in the implementation of this technology. This study applied a qualitative approach using descriptive methods. Data were collected through observation techniques, in-depth interviews, and documentation collection. Informants were selected using purposive sampling, involving the Head of the Organizational Section, staff from the organizational section, and employees at the location. The results showed that information technology, such as a fingerprint-based attendance system, the Srikandi application (mail administration), SUKMAE (online services), and E-Kinerja, significantly improved work discipline through real-time monitoring, transparency, and process efficiency. The quality and quantity of work increased with more effective time utilization, as well as employee independence in completing tasks. However, there were inhibiting factors such as limited technological infrastructure, unstable internet networks, and suboptimal budget allocation. The main supporting factors included employees' understanding of technology, application availability, and WiFi facilities from the government. The implementation of information technology was proven to be effective in improving work discipline through improving quality, quantity, and time efficiency. However, this success depends on infrastructure improvements, increased budgets, and ongoing training. This study recommends accelerating digitalization and synergizing between stakeholders to optimize technology in the future. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja berbasis teknologi dalam mendukung disiplin kerja di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batu serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi teknologi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan Kepala Bagian Organisasi, staf Bagian Organisasi, serta pegawai pada lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem absensi berbasis fingerprint, aplikasi Srikandi (administrasi persuratan), SUKMAE (layanan daring), dan E-Kinerja, terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin kerja melalui mekanisme pemantauan secara real-time, peningkatan transparansi, dan efisiensi proses kerja. Penerapan teknologi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas kerja, pemanfaatan waktu yang lebih efektif, serta meningkatnya kemandirian pegawai dalam menyelesaikan tugas. Namun demikian, implementasi teknologi masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakstabilan jaringan internet, serta alokasi anggaran yang belum optimal. Adapun faktor pendukung utama meliputi pemahaman pegawai terhadap teknologi, ketersediaan aplikasi pendukung, serta fasilitas jaringan WiFi yang disediakan oleh pemerintah daerah. Secara keseluruhan, implementasi teknologi informasi terbukti efektif dalam meningkatkan disiplin kerja melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan efisiensi waktu kerja. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada peningkatan infrastruktur, dukungan anggaran, serta pelatihan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan percepatan digitalisasi dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di masa mendatang.
Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi dalam Penerapan Flexible Working Arrangement (FWA) Badan Pusat Stastik Provinsi Jawa Barat Hariani, Marisa; Wahyudin, Uud; Gemiharto, Ilham
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6717

Abstract

 The West Java Provincial BPS (Statistics Indonesia) is one of the work units conducting a pilot test for the expansion of Flexible Work Arrangements (FWA) at Statistics Indonesia. BPS has adopted the FWA system to support employee productivity and work-life balance. This study aims to examine the utilization of computer-mediated communication (CMC) technology in the implementation of FWA at the West Java Provincial BPS. The research uses a qualitative descriptive approach with analysis based on Elton Mayo's Human Relations Theory. Data was collected through interviews, observations, documentation, and literature review. Data analysis was carried out through the processes of data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured using source triangulation. The results show that the use of technology in the implementation of FWA at the West Java Provincial BPS involves CMC technology. Vertical and formal communication is often conducted through online meetings using applications such as Zoom or Google Meet, as well as via chat, voice, or video calls on WhatsApp. Collaborative platforms like Google Sheets and web-based application development are also utilized. Informal vertical, horizontal, and diagonal communication is more frequently used by team leaders and team members during FWA as it is faster and provides more spontaneous responses. Managing the balance between formal and informal communication is crucial in FWA, particularly in maintaining productive and cohesive team relationships.BPS Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu satuan kerja yang melaksanakan uji coba perluasan FWA Badan Pusat Statistik. BPS mengadopsi sistem FWA untuk mendukung produktivitas pegawai dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi komunikasi yang dimediasi computer (CMC) dalam pelaksanaan penerapan FWA di BPS Provinsi Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis menggunakan Teori Hubungan Manusiawi dari Elton Mayo. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian pustaka. Teknik analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan FWA di BPS Provinsi Jawa Barat menggunakan teknologi CMC. Komunikasi vertikal dan formal sering dilakukan melalui rapat online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Percakapan via chat, voice atau video call Whatsapp. Platform kolaborasi seperti google sheet dan pembanguna aplikasi berbasis web. Komunikasi vertikal, horizontal dan diagonal secara informal lebih sering digunakan ketua tim dan anggota tim saat FWA karena lebih cepat dan memberikan respon yang lebih spontan. Mengelola keseimbangan antara komunikasi formal dan informal menjadi sangat penting dalam FWA, terutama untuk menjaga agar hubungan sosial tim tetap produktif dan kohesif. 
Political Capital dan Gatekeeping Partai: Analisis Gender dalam Pilkada Kabupaten Karo 2024 Pandia, Ruth Sherina Sembiring; Situmorang, Tonny Pangihutan; Ginting, Bengkel
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.6883

Abstract

This study examines the dynamics of gender-based political capital in the 2024 Local Election (Pilkada) of Karo Regency, focusing on the case of Cory Sriwati br Sebayang. Despite possessing strong political capital in the form of incumbency, extensive local networks, and social legitimacy within the Karo community, Cory Sebayang was not re-nominated by her supporting political party. This research employs a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews with party officials, analysis of official election documents, and secondary data such as the Community Satisfaction Index (IKM) of Karo Regency from 2020 to 2024. The findings reveal that gender-based political capital contributes to public legitimacy and acceptance of female leadership but remains insufficient to overcome party gatekeeping practices embedded in centralized and patriarchal party structures. Furthermore, the evaluation of Cory Sebayang’s performance reflects a double standard, in which achievements in education and health sectors are undervalued, while shortcomings in infrastructure dominate political assessments. These results indicate that descriptive representation of women in local politics does not automatically ensure substantive representation or political security. This study contributes to the literature on gender and local electoral politics by highlighting the structural limitations faced by women politicians within pragmatic party systems.                                         Penelitian ini menganalisis dinamika political capital berbasis gender dalam Pilkada Kabupaten Karo Tahun 2024 dengan fokus pada kasus Cory Sriwati br Sebayang. Meskipun Cory Sebayang memiliki modal politik yang kuat berupa pengalaman sebagai Wakil Bupati dan Bupati petahana, jaringan lokal, serta legitimasi sosial di tengah masyarakat Karo, ia tidak kembali dicalonkan oleh partai politik pengusungnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang didukung oleh data wawancara mendalam dengan pengurus partai, analisis dokumen resmi KPU, serta data sekunder seperti Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Karo periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political capital berbasis gender mampu meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap kepemimpinan perempuan, namun belum cukup kuat untuk melampaui praktik party gatekeeping dalam struktur partai yang sentralistik dan patriarkal. Evaluasi kinerja Cory Sebayang juga menunjukkan adanya standar ganda, di mana keberhasilan pada sektor pendidikan dan kesehatan kurang diapresiasi, sementara kekurangan pada sektor infrastruktur menjadi tolok ukur utama penilaian politik. Temuan ini menegaskan bahwa representasi deskriptif perempuan dalam politik lokal tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan karier politik maupun representasi substantif. Studi ini berkontribusi pada penguatan kajian gender dan politik elektoral lokal dengan menyoroti keterbatasan political capital perempuan dalam menghadapi pragmatisme partai politik. 
Kebijakan Pemerintah Wilayah Batu pada Krisis Pengelolaan TPS3R dalam Perspektif Ekologi Politik Saragih, Mira Widya; Setyawan, Wahyu Eka; Ariono, Pradipta Indra
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7287

Abstract

The waste management issue in Batu City has become increasingly complex following the closure of the Tlekung Final Disposal Site (TPA) in August 2023. As an alternative solution, the Batu City Government redirected waste management responsibilities to the Reduce, Reuse, Recycle Waste Processing Facilities (TPS3R) in each village/urban ward. This study aims to analyze the implementation of the TPS3R policy in Batu City through a political ecology perspective. A qualitative research method with a case study design was applied to three TPS3R facilities: Jalibar Berseri, Makmur Pendem, and Punten Village. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The results reveal an implementation gap in waste management policy, with TPS3R facilities unable to keep pace with the growing volume of waste. The percentage of waste handled decreased from 85.65% in 2021 to 70.12% in 2024. Factors hindering TPS3R effectiveness include limited infrastructure and funding, low community participation, and weak political will from local authorities. Using political ecology as an analytical lens, the study uncovers environmental injustice in which the burden of waste management disproportionately falls on communities near TPS3R facilities. Meanwhile, the economic benefits from the tourism sector are not matched by an equitable contribution to waste management efforts. This study concludes that a more just implementation of waste management policy is required through strengthening TPS3R capacity, long-term planning based on environmental sustainability, and enhanced community participation. Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Batu semakin kompleks pasca-penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tlekung pada Agustus 2023. Sebagai solusi alternatif, Pemerintah wilayah Batu mengalihkan pengelolaan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di masing-masing desa/kelurahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan TPS3R di wilayah Batu dengan menggunakan perspektif ekologi politik. Metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus diterapkan pada tiga TPS3R: Jalibar Berseri, Makmur Pendem, dan Desa Punten. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya implementation gap dalam kebijakan pengelolaan sampah, dengan TPS3R belum mampu mengimbangi volume sampah yang terus meningkat. Persentase penanganan sampah menurun dari 85,65% pada 2021 menjadi 70,12% pada 2024. Faktor penghambat efektivitas TPS3R meliputi minimnya infrastruktur dan pendanaan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan lemahnya kemauan politik pemerintah daerah. Dengan pisau analisis ekologi politik, penelitian mengungkap adanya ketidakadilan lingkungan yaitu beban pengelolaan sampah lebih banyak ditanggung oleh masyarakat sekitar TPS3R. Namun, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak disertai kontribusi yang seimbang dalam pengelolaan limbah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih berkeadilan melalui peningkatan kapasitas TPS3R, perencanaan jangka panjang berbasis keberlanjutan lingkungan, dan penguatan partisipasi masyarakat. 
Meritokrasi Adaptif Digital: Pendekatan Baru dalam Reformasi Birokrasi Era Digital Wulandary, Roro Merry Chornelia; Fithriana, Noora
REFORMASI Vol 15, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i2.7589

Abstract

Bureaucratic reform in Indonesia aims to create professional, efficient, effective, transparent, and accountable governance. However, its implementation faces challenges such as low digital literacy among senior employees and bureaucratic–political interference that hinders the application of meritocracy. This study aims to analyze bureaucratic leadership strategies in implementing adaptive meritocracy in response to digitalization dynamics and bureaucratic–political relations, using a case study of Lowokwaru District, Malang City. The research employed a descriptive qualitative approach with snowball sampling, involving six informants from bureaucratic, academic, and legislative sectors. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The findings show that meritocracy is relatively well understood at the leadership level but uneven at the operational level. Efforts through online recruitment and digital-based performance evaluation have been made but remain influenced by non-merit practices, seniority, and weak rule enforcement. This study proposes the “Digital Adaptive Meritocracy (DAM)” model, combining competence-based meritocracy, accelerated digital literacy, integrity- driven leadership, peer-learning, and strengthened oversight and rule of law to reinforce bureaucratic reform and accelerate government digitalization. Reformasi birokrasi di Indonesia bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital pegawai senior dan intervensi birokrasi-politik yang menghambat penerapan meritokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pimpinan birokrasi dalam menerapkan meritokrasi adaptif terhadap dinamika digitalisasi dan hubungan birokrasi-politik, dengan studi kasus di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik snowball sampling, melibatkan enam informan dari unsur birokrasi, akademisi, dan legislatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman meritokrasi di tingkat pimpinan cukup baik, tetapi belum merata di level pelaksana. Upaya telah dilakukan melalui rekrutmen daring dan penilaian kinerja digital, namun masih dipengaruhi praktik non-merit, senioritas, dan lemahnya penegakan aturan. Penelitian ini merekomendasikan model “Meritokrasi Adaptif Digital (MAD)” yang menggabungkan merit berbasis kompetensi, akselerasi literasi digital, kepemimpinan berintegritas, peer-learning, serta penguatan pengawasan dan supremasi hukum untuk memperkuat reformasi birokrasi dan mempercepat digitalisasi pemerintahan. 

Page 35 of 36 | Total Record : 353

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue