cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 381 Documents
Analisis Regresi Demokrasi Indonesia: Studi Intelektual Perguruan Tinggi Kota Surabaya Tiyasa Oktaviana; Kris Nugroho
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.7572

Abstract

Democratic regression is a global phenomenon characterized by the gradual erosion of democratic institutions and norms. In Indonesia, this phenomenon is increasingly evident across multiple dimensions. Drawing on the theoretical frameworks of Przeworski (2019), Diamond et al. (1997), and Levitsky Ziblatt (2018), this study analyzes democratic regression through six key indicators: (1) rule of law; (2) judicial independence; (3) electoral integrity; (4) quality of governance institutions; (5) individual freedoms; and (6) human rights. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through indepth interviews and literature review. Informants were selected purposively from university lecturers serving as public intellectuals in Surabaya, scholars who have published critically on Indonesian politics and democracy. The findings reveal: (1) the rule of law remains susceptible to elite manipulation; (2) judicial institutions lack independence, as evidenced by the Constitutional Court ruling No. 90/PUUXXI/2023; (3) elections continue to be marred by votebuying practices; (4) governance institutions fail to uphold good governance principles due to widespread corruption; (5) individual freedoms are curtailed by the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law); and (6) human rights protections remain inadequate. This study contributes to the academic literature by providing groundlevel intellectual perspectives on democratic backsliding in Indonesia, a dimension underexplored in quantitative indexbased studies. The findings highlight the urgent need for institutional reform and the critical role of academic communities in safeguarding Indonesian democracy.Regresi demokrasi merupakan fenomena global yang ditandai oleh erosi bertahap terhadap institusi dan normanorma demokrasi. Di Indonesia, fenomena ini semakin nyata terlihat di berbagai dimensi kehidupan politik. Mengacu pada kerangka teoritis Przeworski (2019), Diamond et al. (1997), serta Levitsky Ziblatt (2018), penelitian ini menganalisis regresi demokrasi melalui enam indikator utama: (1) supremasi hukum; (2) independensi lembaga peradilan; (3) integritas pemilu; (4) kualitas lembaga pemerintahan; (5) kebebasan individu; dan (6) hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Informan dipilih secara purposif dari kalangan dosen yang berperan sebagai intelektual publik di Surabaya, yakni akademisi yang telah mempublikasikan karya kritis mengenai politik dan demokrasi Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan: (1) supremasi hukum masih rentan terhadap manipulasi elite; (2) lembaga peradilan tidak independen, sebagaimana tercermin dalam Putusan MK No. 90/PUUXXI/2023; (3) pemilu masih diwarnai praktik politik uang; (4) lembaga pemerintahan tidak mencerminkan prinsip good governance akibat korupsi yang meluas; (5) kebebasan individu dibatasi oleh UU ITE; dan (6) perlindungan HAM belum terlaksana secara memadai. Penelitian ini berkontribusi pada literatur akademik dengan menghadirkan perspektif intelektual publik mengenai democratic backsliding di Indonesia dimensi yang selama ini kurang terjelajahi dalam studi berbasis indeks kuantitatif. Temuan ini menggarisbawahi urgensi reformasi institusional dan peran kritis komunitas akademik dalam menjaga demokrasi Indonesia.