Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinamika Kolaborasi Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak Kota Surabaya Annisaa Shalsabila Miracle; Binti Azizatun Nafi'ah
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7294

This study aims to describe the dynamics of collaboration in addressing cases of domestic violence against children in the city of Surabaya. Domestic violence refers to behavior inflicted by an individual upon family members, encompassing various forms of abuse, ranging from social exclusion, coercion, and restriction of freedom, to unfair economic control. The number of child abuse cases has shown a fluctuating trend across various regions, including Surabaya, where it has notably increased over the past three years. The collaborative governance model is expected to create synergy through cooperation among stakeholders in tackling complex issues, with a collective and action-oriented decision-making approach. This concept emphasizes collaboration among various actors, including government agencies, community groups, and non-governmental organizations, to formulate effective solutions to public problems. Data for this study were obtained through documentation and observation. The findings of the research provide an overview of the collaborative dynamics in handling domestic violence ases against children in Surabaya, which have been progressing well by prioritizing the best interests of the child and making children the central focus of this collaboration. This research is analyzed using Emerson's theory of Collaborative Governance, which includes the elements of principled engagement, shared motivation, capacity for joint action, action, and adaptation.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di Kota Surabaya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perilaku yang dilakukan seseorang terhadap anggota keluarganya, mencakup berbagai bentuk tekanan, mulai dari pengucilan, pemaksaan, pembatasan kebebasan secara sepihak, hingga pengendalian ekonomi secara tidak adil. Angka kekerasan terhadap anak mengalami dinamika di berbagai daerah, termasuk Surabaya, yang justru menunjukkan tren kenaikan dalam tiga tahun terakhir. Model collaborative governance diharapkan menciptakan sinergi melalui kerja sama antar pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan yang kompleks, dengan pendekatan pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan implementatif. Konsep ini menekankan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, komunitas, serta organisasi non-pemerintah, guna merumuskan solusi yang efektif terhadap permasalahan publik. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan memberi gambaran terkait dinamika kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di Kota Surabaya yang telah berjalan dengan baik dengan mengutamakan kepentingan pada anak dan menjadikan anak sebagai prioritas dari kolaborasi ini. Penelitian ini dikaji dengan teori Collaborative Governance yang dikemukakan oleh emerson yang meliputi; principled engagement, shared motivation, capacity for joint action, action dan adaptation.

Cognitive Behavioral Therapy pada Rehabilitasi Sosial Perempuan Pengguna Narkoba Bayu Prayoga; Tamrin Bangsu; Syahrio Marta Hila
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7688

Drug abuse in Indonesia has increasingly affected women as a vulnerable group facing layered psychosocial consequences, yet gender-sensitive rehabilitation models remain limited. This study addresses this gap by examining the process and distinctive features of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) implemented in a women-specific rehabilitation setting at the Karunia Insani Rumah Female Foundation, Rejang Lebong. Using a descriptive qualitative design with a case study approach, this research involved five informants (two counselors and three female clients). Data were collected through in-depth interviews and observations, and analyzed thematically. The findings reveal that CBT is operationalized through a structured yet adaptive three-stage process: (1) an initial phase emphasizing gender-responsive therapeutic alliance and collaborative problem formulation; (2) a middle phase focusing on cognitive restructuring integrated with clients’ lived experiences and relapse triggers; and (3) a final phase highlighting behavioral reinforcement through reflective evaluation and homework assignments. The novelty of this study lies in demonstrating how CBT is contextually adapted to women’s psychosocial vulnerabilities within a community-based rehabilitation setting. The results indicate that such adaptation enhances clients’ cognitive awareness, emotional regulation, and commitment to recovery. This study contributes to the development of gender-responsive rehabilitation models grounded in CBT practice.Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin menjangkau perempuan sebagai kelompok rentan dengan kompleksitas masalah psikososial, sementara model rehabilitasi yang responsif gender masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji proses dan kekhasan penerapan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) dalam setting rehabilitasi khusus perempuan di Yayasan Karunia Insani Rumah Female, Rejang Lebong. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan lima informan (dua konselor dan tiga klien perempuan). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CBT diterapkan melalui tiga tahapan yang terstruktur namun adaptif, yaitu: (1) tahap awal yang menekankan pembentukan hubungan terapeutik berbasis sensitivitas gender dan perumusan masalah secara kolaboratif; (2) tahap tengah yang berfokus pada restrukturisasi kognitif dengan mengintegrasikan pengalaman hidup klien serta pemicu kekambuhan; dan (3) tahap akhir yang menekankan penguatan perilaku melalui evaluasi reflektif dan penugasan rumah. Kebaruan penelitian ini terletak pada adaptasi kontekstual CBT terhadap kerentanan psikososial perempuan dalam rehabilitasi berbasis komunitas. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif meningkatkan kesadaran kognitif, regulasi emosi, dan komitmen pemulihan klien.

Modal Sosial dan Resiliensi Sosial Masyarakat Pesisir: Analisis Kapasitas Adaptif Teluk Gok, Lombok Barat Arif Nasrullah; I Dewa Made Satya Parama; Hafizah Awalia
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7706

This study analyzes the role of social capital in shaping the social resilience of the coastal community in Teluk Gok, West Sekotong Barat, West Lombok, West Nusa Tenggara. The research uses a qualitative method with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and document studies to explores the vulnerabilities experienced by the community in Teluk Gok, West Lombok, West Nusa Tenggara, and the adaptive strategies they have developed. Findings indicate that climate change and limited infrastructure such as road access, clean water, and health and education facilities exacerbate the community’s vulnerability. To survive, residents diversify livelihoods, optimize local resources, engage in labor mobility, and utilize social networks as coping mechanisms. Social capital functions importantly as bonding capital that facilitates access to jobs and collective support, while linking social capital remains limited, leaving access to external resources and structural opportunities vulnerable. The study emphasizes the need to strengthen transformative social capital, improve basic infrastructure, and implement policy interventions that enhance access to technology, capital, and public services to bolster the long-term resilience of the coastal community. Penelitian ini menganalisis peran modal sosial dalam membentuk resiliensi sosial komunitas pesisir di Teluk Gok, Sekotong Barat, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk menggali kerentanan yang dialami oleh masyarakat di Teluk Gok, serta strategi adaptif yang mereka kembangkan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim dan keterbatasan infrastruktur seperti akses jalan, air bersih, fasilitas kesehatan dan pendidikan memperburuk kerentanan masyarakat Teluk Gok. Untuk bertahan, warga melakukan diversifikasi mata pencaharian, optimalisasi sumber daya, mobilitas tenaga kerja, dan memanfaatkan jaringan sosial sebagai mekanisme coping. Modal sosial berperan penting sebagai modal pengikat (bonding) yang memfasilitasi akses pekerjaan dan dukungan kolektif, namun kapasitas modal sosial penghubung (linking social capital) masih terbatas sehingga akses terhadap sumber daya eksternal dan peluang struktural tetap rentan. penelitian ini menekankan perlunya penguatan modal sosial transformatif, perbaikan infrastruktur dasar, serta intervensi kebijakan yang meningkatkan akses teknologi, pemodalan, dan layanan publik untuk meningkatkan ketahanan jangka panjang komunitas pesisir.

Marriage Dispensation and Child Marriage in Ponorogo: An Iceberg Analysis of Socioeconomic and Cultural Determinants Shinta Cicilia Endarto; Ucuk Agiyanto
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.8338

Marriage dispensation remains a critical socio-legal issue in Indonesia, particularly following the revision of the minimum marriage age aimed at strengthening child protection. Despite legal reform, marriage dispensation continues to function as a practical mechanism to address socially urgent situations, especially in local contexts where legal norms intersect with deep-rooted social, economic, and cultural pressures. This study examines marriage dispensation as an iceberg phenomenon in Ponorogo, Indonesia, where visible legal cases reflect only a fraction of broader structural realities. Employing a qualitative research design, the study draws on a comprehensive literature review and in-depth interviews with officials of the Ponorogo Religious Court to explore the underlying drivers of child marriage and the institutional responses to this practice. The findings reveal that premarital pregnancy, weak parental supervision, economic vulnerability, and strong cultural norms surrounding morality and family honor are key factors sustaining marriage dispensation practices. At the same time, the Religious Court plays a strategic role in mitigating child marriage through strict legal enforcement, rigorous examination procedures, counseling, and multi-institutional collaboration. The study concludes that effective prevention of child marriage requires an integrated approach that combines legal regulation with social, economic, and cultural interventions. Viewing marriage dispensation as an iceberg phenomenon provides a valuable framework for developing more responsive child protection policies and promoting sustainable social reform at the local level.Dispensasi perkawinan masih menjadi isu sosio-legal yang krusial di Indonesia, khususnya setelah perubahan batas usia minimum perkawinan yang bertujuan memperkuat perlindungan anak. Meskipun telah terjadi reformasi hukum, praktik dispensasi perkawinan tetap berlangsung sebagai mekanisme pragmatis untuk merespons kondisi yang dianggap mendesak secara sosial, terutama di tingkat lokal, di mana norma hukum beririsan dengan tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang mengakar kuat. Penelitian ini mengkaji dispensasi perkawinan sebagai fenomena gunung es di Ponorogo, Indonesia, di mana kasus-kasus hukum yang tampak di permukaan merepresentasikan sebagian kecil dari realitas struktural yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengombinasikan studi literatur dan wawancara mendalam dengan aparat Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengungkap faktor-faktor pendorong perkawinan anak serta respons kelembagaan terhadap praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar perkawinan, lemahnya pengawasan orang tua, kerentanan ekonomi, serta kuatnya norma budaya terkait moralitas dan kehormatan keluarga menjadi faktor utama yang mempertahankan praktik dispensasi perkawinan. Di sisi lain, Pengadilan Agama memainkan peran strategis dalam menekan perkawinan anak melalui penegakan hukum yang ketat, pemeriksaan yang cermat, pemberian nasihat, dan kolaborasi lintas institusi. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak secara efektif memerlukan pendekatan terpadu yang mengombinasikan regulasi hukum dengan intervensi sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan fenomena gunung es menawarkan kerangka analitis yang penting untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif dan mendorong reformasi sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Pengembangan Integrated Marriage Administration Service Model (IMASM): Kerangka Terpadu untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pernikahan Abd. Rohman; Junita Dasilva
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.9025

This study aims to develop the Integrated Marriage Administration Service Model (IMASM) as a conceptual framework for explaining the determinants of marriage administrative service quality at the local government level. A qualitative case study approach was employed in Purwodadi Village using in-depth interviews, observations, and document analysis. The data were analyzed thematically by integrating the perspectives of New Public Service, Administrative Capacity, Digital Government, and Collaborative Governance. The findings indicate that the quality of marriage administrative services is determined not only by compliance with public service standards but also by organizational administrative capacity, digital readiness, and effective inter-agency coordination. Based on theoretical synthesis and empirical findings, this study proposes the Integrated Marriage Administration Service Model (IMASM), which explains the systemic relationships among public service standards, administrative capacity, digital readiness, inter-agency coordination, service quality, citizen satisfaction, public trust, and good local governance. The proposed model contributes to the public administration literature by integrating multiple theoretical perspectives into a comprehensive analytical framework while offering practical guidance for reforming marriage administrative services at the local government level. Future research is recommended to empirically validate the proposed relationships using quantitative research methods.Penelitian ini bertujuan mengembangkan Integrated Marriage Administration Service Model (IMASM) sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelayanan administrasi pernikahan pada tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif yang dilaksanakan di Kelurahan Purwodadi melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Data dianalisis secara tematik dengan mengintegrasikan perspektif New Public Service, Administrative Capacity, Digital Government, dan Collaborative Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas administratif organisasi, kesiapan transformasi digital, dan efektivitas koordinasi antarlembaga. Berdasarkan sintesis teori dan temuan empiris, penelitian ini mengembangkan Integrated Marriage Administration Service Model (IMASM) yang menjelaskan hubungan sistemik antara standar pelayanan publik, kapasitas administratif, kesiapan digital, koordinasi antarlembaga, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, kepercayaan publik, dan good local governance. Model yang diusulkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik melalui integrasi berbagai perspektif teoretis ke dalam kerangka analitis yang komprehensif sekaligus menawarkan panduan praktis bagi reformasi pelayanan administrasi pernikahan di tingkat pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji secara empiris hubungan antarvariabel yang diusulkan melalui pendekatan penelitian kuantitatif.

Peran Komunikasi Pesantren dalam Pemberdayaan Petani CSR Agribisnis di Al-Ittifaq Ciwidey Muhammad Rizal Zulfikar; Feliza Zubair; Agus Rahmat
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7097

This study analyzes the role of communication of Al-Ittifaq Islamic Boarding School in empowering farmer communities as an implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) through an agribusiness program in Ciwidey, Bandung Regency. Using a qualitative approach with a case study method referring to Cresswell, this study explores the communication strategies used by Islamic boarding schools in building community welfare. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The results of the study indicate that Al-Ittifaq Islamic Boarding School uses a dialogic and participatory communication model in empowering farmers, which includes the transfer of agricultural technology, the formation of farmer groups, and the development of marketing networks. The Islamic boarding school's CSR program has succeeded in increasing the productivity and welfare of local farmers through the integration of religious values with modern agribusiness practices. Effective communication is the key to the success of the empowerment program, which has an impact on increasing farmer income by up to 40% and sustainable economic development in the Ciwidey area.e.Penelitian ini menganalisis peran komunikasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq dalam pemberdayaan komunitas petani sebagai implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program agribisnis di Ciwidey, Kabupaten Bandung. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang merujuk pada Cresswell, penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi yang digunakan pesantren dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Al-Ittifaq menggunakan model komunikasi dialogis dan partisipatif dalam pemberdayaan petani, yang mencakup transfer teknologi pertanian, pembentukan kelompok tani, dan pengembangan jaringan pemasaran. Program CSR pesantren berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi nilai-nilai agama dengan praktik agribisnis modern. Komunikasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan, yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani hingga 40% dan pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah Ciwidey.

Strategi Marketing Politik Digita Arena Kontestasi Pilkada Jepara 2024 Niswa Adlina Labiba; Martien Herna Susanti; Sunarto Sunarto
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.8374

The transformation of political communication in the digital platform era has encouraged local candidates to adapt social media-based political marketing strategies. In the context of the 2024 Pilkada Jepara, Instagram has become a strategic platform for the Wiwit-Hajar ticket to build its image, expand its message reach, and increase public engagement. This study analyzes the use of Instagram as a digital political marketing tool to shape candidate positioning and build rapport with citizens. Through a qualitative approach using case studies, analysis of Instagram post content, digital documentation, and interpretation of narrative patterns, visuals, and engagement levels, this study demonstrates that Instagram is not merely used as a medium for publishing campaign activities but also as a contestation arena that integrates political message substance with adaptive visual strategies. The use of humanistic narratives, consistent personal branding, and adoption of AI-based digital trends strengthen candidate differentiation and enhance political strategy in the digital space. These practices reflect a shift in political marketing from conventional approaches to a digital model oriented toward political engagement. Instagram serves as a strategic space for shaping the narrative, building legitimacy, and expanding public participation in local democracy.Transformasi komunikasi politik di era platform digital telah mendorong kandidat lokal untuk mengadaptasi strategi marketing politik berbasis media sosial. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Jepara 2024, Instagram menjadi media strategis yang dimanfaatkan pasangan Wiwit–Hajar untuk membangun citra, memperluas jangkauan pesan, dan meningkatkan keterlibatan publik. Penelitian ini menganalisis pemanfaatan Instagram sebagai instrumen marketing politik digital dalam membentuk positioning kandidat dan membangun kedekatan dengan warga. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, analisis konten unggahan Instagram, dokumentasi digital, serta interpretasi terhadap pola narasi, visual, dan tingkat engagement, penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram tidak sekadar digunakan sebagai media publikasi kegiatan kampanye, melainkan sebagai arena kontestasi yang mengintegrasikan substansi pesan politik dengan strategi visual yang adaptif. Pemanfaatan narasi humanis, konsistensi personal branding, serta adopsi tren digital berbasis AI memperkuat diferensiasi kandidat sekaligus meningkatkan strategi politik di ruang digital. Praktik ini mencerminkan pergeseran marketing politik dari pendekatan konvensional menuju model digital yang berorientasi pada engagement politik. Instagram berperan sebagai ruang strategis untuk mengontrol narasi, membangun legitimasi, dan memperluas partisipasi publik dalam dinamika demokrasi lokal.

Signifikansi Peristiwa Malari 74: Mahasiswa dalam Lanskap Politik Indonesia Donny Maulana; Hariyono Hariyono; Indah Wahyu Puji Utami; Aditya Nugraha Widiadi; Arif Subekti
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.7529

The New Order's economic policy, which relied on foreign investment (PMA) and foreign debt (IGGI), paradoxically engendered dependency, sharp socio-economic inequality, and the marginalization of domestic enterprises, despite its success in curbing inflation. This research aims to analyze the historical significance of the 1974 Malari Incident as the culmination of public unrest spearheaded by students. Employing Kuntowijoyo's historical research method, this study examines primary sources, such as archives and contemporary news reports, as well as secondary literature. The findings reveal how discontent over the impacts of development was successfully consolidated by figures like Hariman Siregar, transforming sporadic actions into a solid mass movement. This movement raised the central issues of the dominance of foreign capital, particularly from Japan, and the controversial role of the presidential Personal Assistants (Aspri). In conclusion, the fundamental significance of the Malari Incident transcends that of a momentary political protest. The event reaffirms the historical thesis that national consciousness and responsibility are a calling for every intellectual, regardless of their academic discipline a principle reflected by medical and engineering students during the national movement era. They are called to "diagnose" and "treat" societal ills, such as injustice, thereby proving the essential role of students as a moral and intellectual force within Indonesia's political landscape.Kebijakan ekonomi Orde Baru yang bertumpu pada modal asing (PMA) dan utang luar negeri (IGGI), meski berhasil menekan inflasi, secara paradoksal justru melahirkan ketergantungan, ketimpangan sosial-ekonomi tajam, dan marginalisasi usaha domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis signifikansi historis Peristiwa Malari 1974 sebagai puncak artikulasi keresahan publik yang dimotori oleh mahasiswa. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah Kuntowijoyo, kajian ini mengkaji sumber primer berupa arsip dan berita sezaman serta literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana kekecewaan atas dampak pembangunan berhasil dikonsolidasikan oleh figur seperti Hariman Siregar dari berbagai aksi sporadis menjadi gerakan massa yang solid. Gerakan ini mengangkat isu sentral tentang dominasi modal asing, khususnya Jepang, dan peran kontroversial Asisten Pribadi (Aspri) presiden. Simpulannya, signifikansi fundamental Malari melampaui gugatan politik sesaat. Peristiwa ini menegaskan kembali tesis historis bahwa kesadaran dan tanggung jawab kebangsaan adalah panggilan bagi setiap kaum terpelajar, tanpa tersekat disiplin ilmu—sebagaimana tercermin pada para mahasiswa kedokteran dan teknik di era pergerakan nasional. Mereka terpanggil untuk "mendiagnosis" dan "mengobati" penyakit masyarakat seperti ketidakadilan, membuktikan peran esensial mahasiswa sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam lanskap politik Indonesia.

Beyond CSR: Triple Bottom Line sebagai Strategi Legitimasi Perusahaan Multinasional dalam Implementasi SDGs 12 di Indonesia Salsabila Amarra Wijaya; Nurul Isnaeni
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7571

This research aims to examine the role of Unilever Indonesia as a multinational company (MNCs) that initiated the Green Clean program and developed the Waste Bank in supporting sustainable production and consumption (SDGs-12) in Indonesia. This research uses the concept of Corporate Social Responsibility and Triple Bottom Line theory to analyze the reasons or factors that influence Unilever Indonesia to develop the Waste Bank initiative to realize sustainable production and consumption. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study. The results show that Unilever Indonesia's decision to develop the Bank Sampah program is strongly rooted in internal factors, related to the global company's strategy, values, and commitment to sustainability, and external factors related to market needs, environmental challenges and regulatory pressures. Through the Waste Bank program that integrates Triple Bottom Line sustainability aspects, Unilever Indonesia has supported the achievement of SDGs-12 targets in Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran Unilever Indonesia sebagai perusahaan multinasional (MNCs) yang menginisiasi program Green Clean dan mengembangkan Bank Sampah dalam mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (SDGs-12) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep Corporate Social Responsibility dan teori Triple Bottom Line untuk menganalisis alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi Unilever Indonesia mengembangkan inisiatif Bank Sampah untuk mewujudkan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Unilever Indonesia untuk mengembangkan program Bank Sampah berakar kuat pada faktor internal terkait strategi, nilai-nilai, dan komitmen perusahaan global terhadap keberlanjutan, dan faktor eksternal terkait kebutuhan pasar, tantangan lingkungan dan tekanan regulasi. Melalui program Bank Sampah yang mengintegrasikan aspek keberlanjutan Triple Bottom Line, Unilever Indonesia telah mendukung tercapainya target SDGs-12 di Indonesia.

Model Pengembangan Pariwisata Lokal Candi Pataan Lamongan Eni Febrianti; Asep Sumaryana; Heru Nurasa
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.8045

The development of tourism potential owned by the community should be one of the priority goals to support the level of economic growth, and the sustainability of environmental aspects born from the tourism industry. This study examines the participation of the Pataan Village community in developing local heritage tourism in Pataan Temple by looking at the strength of the network. This research seeks to answer two main questions of the research, namely: 1) What is the form of participation carried out by the people of Pataan Village in the development of local heritage tourism in Pataan Temple? and 2) What are the potential forces that support the development of local heritage tourism of Pataan Temple? Based on the theory of community participation that conceptualizes the category of community participation with the potential in the field, this study adopts a qualitative approach through case study studies. Data was collected using observation, in-depth interviews, and documentation involving key informants assigned based on their abilities. The findings show that the awareness possessed by the community is very high in participating in helping the programs provided by the government, strong tolerance even though coexistence with differences in beliefs is one of the strengths in implementing tourism development policies and programs. But in reality, awareness in conveying ideas, ideas, and even decision-making is still very minimal. So that community-based tourism management still requires more intense knowledge, understanding, and management assistance. Most of them play the role of implementers, not as planners, formulators and managers of both policies and programs.Pengembangan potensi wisata yang dimiliki masyarakat harusnya menjadi salah satu tujuan prioritas guna mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan aspek lingkungan yang lahir dari industri pariwisata. Studi ini mengkaji partisipasi masyarakat Desa Pataan dalam mengembangkan pariwisata local heritage Candi Pataan dengan melihat kekuatan jaringan yang dimiliki. Penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan utama penelitian yaitu: 1) Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pataan dalam pengembangan pariwisata local heritage Candi Pataan? dan 2) Apa kekuatan potensi yang mendukung pengembangan pariwisata local heritage Candi Pataan? Berdasarkan teori partisipasi masyarakat yang mengkonseptualisasikan kategori partisipasi masyarakat dengan potensi yang ada di lapangan, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui studi studi kasus. Data dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumnetasi yang melibatkan informan kunci yang ditetapkan berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat sangat tinggi dalam ikut serta membantu program yang diberikan oleh pemerintah, toleransi yang kuat meski hidup berdampingan dengan perbedaan kepercayaan menjadi salah satu kekuatan dalam menjalankan kebijakan maupun program pengembangan pariwisata. Namun pada kenyataannya kesadaran dalam menyampaikan ide, gagasan, bahkan pengambilan keputusan masih sangat minim. Sehingga dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat masih membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan pendampingan pengelolaan lebih intens. Sebagian besar berperan sebagai pelaksana, bukan sebagai perencana, perumus dan pengelola baik kebijakan maupun program.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA