Garuda - Garba Rujukan Digital

Institusionalisasi Program Green Entrepreneurship: Program SAMADE Kabupaten Kampar Riau Irham Dani; Hempri Suyatna
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.8234

Economic vulnerability and ecological pressures resulting from the dominance of oil palm plantations have led to dependence on a single commodity, low levels of farmer innovation and entrepreneurial capacity, and environmentally damaging conventional agricultural practices. This study aims to describe the dynamics and inter-actor relationships in the process of developing the institutionalization of the SAMADE Program in Kampar Regency, Riau Province. The study employs a qualitative method with a phenomenological approach, using in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving various actors, including farmers, agricultural extension officers, local government officials, and financial institutions. A total of 18 informants participated in this study. The findings reveal that the institutionalization process of the SAMADE Program evolves dynamically through seven stages: initial contact, awareness, understanding, trial, adoption, institutionalization, and the internalization of green entrepreneurship values. Agricultural extension officers play a pivotal role at each stage, acting as key facilitators and mentors in the implementation of sustainable agricultural practices. The main supporting factors for program success include community solidarity, pro-environmental local government policies, and partnerships with financial institutions. Meanwhile, constraints arise in the form of limited capital, entrenched conventional farming cultures, and restricted access to technology.Kerentanan ekonomi dan tekanan ekologis akibat dominasi perkebunan kelapa sawit yang menimbulkan ketergantungan pada satu komoditas, rendahnya inovasi dan kapasitas kewirausahaan petani, serta praktik pertanian konvensional yang merusak lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika dan relasi antaraktor dalam proses pengembangan institusionalisasi Program SAMADE di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan fenomenologi dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap berbagai aktor, antara lain petani, penyuluh, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan. Jumlah informan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses institusionalisasi Program SAMADE berlangsung secara dinamis melalui tujuh tahap: kontak awal, kesadaran, pemahaman, uji coba, adopsi, dan pelembagaan hingga internalisasi nilai green entrepreneurship. Peran penyuluh pertanian menjadi kunci dalam setiap tahap, berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping utama dalam penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Faktor pendukung utama keberhasilan program meliputi solidaritas komunitas, dukungan kebijakan pemerintah daerah yang pro-lingkungan, dan kemitraan dengan lembaga keuangan. Sementara itu, hambatan muncul dalam bentuk keterbatasan modal, budaya bertani konvensional yang sulit diubah, serta keterbatasan teknologi.

Agensi Ekonomi Perempuan Pesisir dalam Menegosiasikan Budaya Abhakalan dan Patriarki: Studi Transformasi Relasi Gender di Kepulauan Mandangin Madura Rina Nur Azizah; Nur Fathin Luaylik; Dewi Atika Rahmawati
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7645

This study aims to determine the dimensions of coastal women's emancipation in strengthening the economy on the influence of abhakalan (early marriage) and patriarchy in the Mandangin Islands. Collectively emphasize the important role of women in economic development by highlighting their significant contributions and the importance of gender equality. They emphasize that promoting women's empowerment leads to economic diversification, increased productivity, and income equality, which ultimately benefits overall development outcomes. This study also explores the culture of Abhakalan and Patriarchy in the Mandangin Islands that limits women's economic contributions, advocating for policies that support women's rights and opportunities to increase their participation in the economy. Furthermore, the article discusses how coastal women's emancipation in strengthening the economy on the influence of Abhakalan and Patriarchy cultures that ultimately encourage economic growth and efficiency. In addition, the study shows that coastal women play a significant role in economic development globally, contributing not only to family income but also to social welfare and overall economic progress. Women's emancipation in economic development is crucial for overall progress, poverty eradication, and improving family welfare. However, discrimination and patriarchal culture rooted in cultural and religious practices continue to hinder women's economic empowerment and self-actualization. With economic empowerment programs, coastal women can demonstrate significant emancipation through their inherent productive roles, particularly in managing and marketing their husbands' catch. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dimensi emansipasi perempuan pesisir dalam penguatan ekonomi pada pengaruh abhakalan (pernikahan dini) dan patriarki di Kepualauan Mandangin. Secara kolektif menekankan peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi dengan menyoroti kontribusi signifikan mereka dan pentingnya kesetaraan gender. Mereka menekankan bahwa mempromosikan pemberdayaan perempuan mengarah pada diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan kesetaraan pendapatan, yang pada akhirnya menguntungkan hasil pembangunan secara keseluruhan. Penelitian ini juga mengeksplorasi budaya Abhakalan dan Patriarki di Kepulauan Mandangin yang membatasi kontribusi ekonomi perempuan, mengadvokasi kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan peluang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam ekonomi. Selanjutnya, artikel membahas bagaimana Emansipasi perempuan pesisir dalam penguatan ekonomi pada pengaruh budaya Abhakalan dan Patriarki yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa perempuan pesisir memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi secara global, berkontribusi tidak hanya pada pendapatan keluarga tetapi juga untuk kesejahteraan sosial dan kemajuan ekonomi secara keseluruhan. Emansipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi sangat penting untuk kemajuan secara keseluruhan, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Namun diskriminasi dan budaya patriarki yang berakar pada praktik budaya dan agama, terus mengkambat pemberdayaan ekonomi perempuan dan aktualisasi diri. Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi perempuan pesisir dapat menunjukkan emansipasi yang signifikan melalui peran produktif yang tidak terhindarkan, terutama dalam mengelola dan memasarkan hasil tangkapan laut suami.

Makna Kesadaran Merek Transportasi Ramah Lingkungan Dari Sudut Pandang Pengguna Aditya Eka Putra; Elke Alexandrina; Dewi Alesha Miller; Leliyana Andriyani
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7564

This study examines how users interpret Green SM Taxi brand awareness as an environmentally friendly transportation service in Indonesia. The study addresses a gap in green brand communication research, where brand awareness is often treated as recognition and recall, while users’ experiential verification of green claims remains insufficiently explained. Using an interpretive qualitative design, data were collected through semi-structured interviews with nine users selected purposively based on prior service experience and their ability to recall at least one brand communication cue. The data were analyzed thematically through open coding, axial coding, theme consolidation, negative-case checking, and light member checking. The findings show that awareness is formed through three interconnected layers: visible, felt, and available. Visible cues, such as fleet color, logo, and green narratives, support recognition and recall. Felt evidence, including quiet cabins, smoother rides, cleanliness, and driver conduct, makes green claims more credible. Availability, including waiting time, vehicle readiness, app usability, and payment convenience, determines whether awareness becomes actual use. Word-of-mouth and digital conversations also strengthen awareness through experience-based social validation. This study offers a service-based green brand awareness model that links symbolic communication, user experience, operational readiness, and actual use.Penelitian ini mengkaji bagaimana pengguna memaknai kesadaran merek Green SM Taxi sebagai layanan transportasi ramah lingkungan di Indonesia. Studi ini menjawab celah dalam penelitian komunikasi merek hijau, ketika kesadaran merek sering dipahami sebatas pengenalan dan ingatan, sementara verifikasi pengguna terhadap klaim hijau melalui pengalaman layanan belum banyak dijelaskan. Dengan desain kualitatif interpretif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sembilan pengguna yang dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman menggunakan layanan dan kemampuan mengingat setidaknya satu tanda komunikasi merek. Data dianalisis secara tematik melalui open coding, axial coding, konsolidasi tema, pemeriksaan kasus negatif, dan member checking ringan. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran terbentuk melalui tiga lapisan yang saling terhubung, yaitu terlihat, terasa, dan tersedia. Tanda yang terlihat, seperti warna armada, logo, dan narasi hijau, membangun pengenalan dan ingatan. Bukti yang terasa, seperti kabin hening, perjalanan halus, kebersihan, dan perilaku pengemudi, membuat klaim hijau lebih kredibel. Ketersediaan layanan, termasuk waktu tunggu, kesiapan armada, kemudahan aplikasi, dan kelancaran pembayaran, menentukan apakah kesadaran berubah menjadi penggunaan aktual. Word-of-mouth dan percakapan digital turut memperkuat kesadaran melalui validasi sosial berbasis pengalaman. Studi ini menawarkan model kesadaran merek hijau berbasis layanan yang menghubungkan komunikasi simbolik, pengalaman pengguna, kesiapan operasional, dan penggunaan aktual.

Transformation of Public Services in the Island Regions: Improving Community Participation through Information Technology Yulinda Uang; John Haart Kaloly; Armilla Rumasukun
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.7853

Transforming public services in archipelagic regions is an urgent need to realize a government that is inclusive, adaptive, and responsive to community needs. Archipelagic regions in Indonesia face unique challenges in providing public services, such as limited infrastructure, geographic barriers, and isolation between regions. These conditions often lead to low service quality and minimal public participation in government processes. This study aims to critically examine how ICT can improve public participation in public services in archipelagic regions, considering geographical challenges and the decentralized conditions of regional government.Using a qualitative approach and case study methods in several archipelagic regions in Indonesia, the findings indicate that digital access and digital literacy are crucial variables influencing the effectiveness of e-government. Infrastructure gaps and low technological capabilities of the community are often the main obstacles. However, when access and literacy are achieved, ICT can open a broad dialogue between citizens and the government, enabling the public to actively participate in the planning, monitoring, and evaluation of public services.Within a decentralized framework, the use of digital social also strengthens the position of local governments as key actors in managing locally-based services. Thus, digital transformation in island regions is not only about system modernization, but also about building a participatory ecosystem based on trust, openness, and connectivity.Transformasi pelayanan publik di wilayah kepulauan merupakan kebutuhan mendesak untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wilayah kepulauan di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam penyediaan pelayanan publik, seperti keterbatasan infrastruktur, hambatan geografis, dan keterisolasian antarwilayah. Kondisi ini kerap menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan serta minimnya partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pelayanan publik di wilayah kepulauan, dengan mempertimbangkan tantangan geografis dan kondisi desentralisasi pemerintahan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di beberapa wilayah kepulauan di Indonesia, temuan penelitian menunjukkan bahwa akses digital dan literasi digital merupakan variabel krusial yang memengaruhi efektivitas e-government. Kesenjangan infrastruktur dan rendahnya kapasitas teknologi masyarakat kerap menjadi hambatan utama. Namun, ketika akses dan literasi telah tercapai, TIK mampu membuka ruang dialog yang luas antara warga dan pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik. Dalam kerangka desentralisasi, pemanfaatan media sosial digital juga memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam mengelola pelayanan berbasis lokal. Dengan demikian, transformasi digital di wilayah kepulauan tidak hanya berkaitan dengan modernisasi sistem, tetapi juga dengan membangun ekosistem partisipatif yang berlandaskan kepercayaan, keterbukaan, dan konektivitas.

Integrated Eco-Mining Transformation: Model Pemanfaatan Lubang Pascatambang untuk Ketahanan Pangan Kelurahan Talang Jambe Arfindi Yunanda Santoso; Robi’a Al Adawiyah; Nur Laili Zaihandini
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7066

Clay mining activities, classified under Category C mineral extraction, have become a primary source of livelihood for many residents in Talang Jambe Subdistrict, Palembang City. While contributing economically, poorly managed mining practices have caused significant environmental and social impacts, including land degradation, reduced environmental quality, and accidents involving children playing in abandoned excavation pits. This study aims to examine the utilization of former mining pits as a form of community empowerment for environmental restoration and economic improvement. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the local community has started to repurpose the former mining sites for fish farming using floating net cage technology and for greening initiatives through the cultivation of horticultural crops. These initiatives not only enhance household income and food security but also help mitigate the risk of accidents and promote environmental conservation. Therefore, participatory and sustainable management of former mining areas emerges as a strategic approach to address the adverse effects of mining while fostering local community empowerment.Kegiatan pertambangan tanah liat sebagai bagian dari galian golongan C menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian masyarakat di Kelurahan Talang Jambe, Kota Palembang. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi, praktik pertambangan yang tidak terkelola dengan baik menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, seperti kerusakan lahan, penurunan kualitas lingkungan, hingga kecelakaan anak-anak akibat bermain di lubang bekas galian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan lubang bekas galian tambang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemulihan lingkungan dan peningkatan ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan bekas galian tambang untuk kegiatan budidaya ikan dengan teknologi keramba jaring apung dan penghijauan lahan dengan tanaman hortikultura. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan masyarakat, tetapi juga meminimalisir risiko kecelakaan serta mendorong pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan lubang bekas tambang secara partisipatif dan berkelanjutan menjadi langkah strategis dalam mengatasi dampak negatif pertambangan sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat lokal.

Beyond The 30 % Quota: Dynamics of Indonesian Women’s Involvement in The 2024 Election Year Latif Fianto; M.Abdul Ghofur
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.9024

During every election year, women's involvement comes under the spotlight not merely regarding the level of female representation in positions of authority, but also concerning how women are perceived and positioned. In reality, the rise in women's political participation has not been fully matched by a shift toward more equitable power dynamics. This study aims to examine the discourses of identity and power within the dynamics of women's involvement during the 2024 election year. It employs Norman Fairclough’s discourse analysis method, utilizing text mining on Twitter (X) based on specific keywords. The findings indicate that discussions regarding women's political involvement in 2024 as observed on Twitter center on the issue of representation, which has yet to meet the 30 percent quota. Politics continues to be viewed as a masculine domain unsuitable for women. Furthermore, social media serves as a paradoxical arena; while digital platforms offer women broader opportunities to express ideas and engage in politics, they simultaneously perpetuate gender stereotypes through language, labeling, and narratives that sustain unequal power relations.Di setiap tahun politik, keterlibatan perempuan banyak menjadi sorotan. Bukan hanya dari tingkat keterwakilan perempuan di kursi birokrasi, tapi juga bagaimana perempuan dipandang dan diposisikan. Kenyatannya, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah politik belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan relasi kekuasaan yang lebih setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap wacana identitas dan kekuasaan dalam dinamika keterlibatan perempuan di tahun politik 2024. Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana Norman Fairclough, di mana data penelitian diperoleh melalui teknik text mining pada aplikasi Twitter (X) dengan menggunakan kata kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di tahun politik 2024 di Twitter mengarah pada pembicaraan soal keterwakilan perempuan di politik, yang sejauh ini masih belum memenuhi kuota 30 persen. Politik masih dianggap sebagai ruang maskulin yang tidak cocok dimasuki oleh perempuan. Selain itu, media sosial berfungsi sebagai arena yang bersifat paradoksal. Di satu sisi, platform digital membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengekspresikan gagasan dan partisipasi politik, tapi di sisi lain, ruang yang sama masih menjadi tempat reproduksi stereotip gender melalui bahasa, pelabelan, dan narasi yang mempertahankan relasi kuasa yang timpang.

From Virality to Justice: Collaborative Governance in Law Enforcement Through Media, Citizens and Government (Evolving Behavioral Trends) Susilo Wati; Sylfia Rizzana
REFORMASI Vol 15, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v15i3.7451

This study examines how viral visibility catalyzes collaborative governance within law enforcement, addressing a critical research gap where prior literature predominantly focuses on public policy and service delivery. Situated in the Indonesian context, this research proposes a three-phase conceptual model: Viral Visibility, Collaborative Activation, Institutional Response. Utilizing a qualitative case study approach, it analyzes two prominent legal cases: the Mbah Tupon land dispute and the Vina Cirebon murder case. Grounded in frameworks by Ansell and Gash (2007) and Noor et al. (2022), the findings offer strong empirical evidence of a novel behavioral trend: law enforcement in Indonesia is heavily reactive, mobilizing only after facing massive digital public pressure, a phenomenon known as No Viral No Justice. While digital civic engagement triggers bottom-up, ad-hoc collaboration to extract short-term legal remedies, this crisis-driven governance remains fragile and motivated by institutional reputational risk. The study concludes that such reactive dynamics risk perpetuating justice inequality, highlighting the urgent need to institutionalize proactive, participatory digital governance channels.Penelitian ini mengkaji bagaimana viralitas di ruang digital menjadi katalis bagi munculnya collaborative governance dalam penegakan hukum di Indonesia, sekaligus mengisi kesenjangan penelitian yang selama ini lebih banyak berfokus pada formulasi kebijakan publik dan pelayanan publik. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menawarkan model konseptual tiga tahap, yaitu Viralitas Publik, Aktivasi Kolaboratif, Respons Institusional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus terhadap dua kasus hukum yang mendapat perhatian nasional, yakni kasus mafia tanah Mbah Tupon di Bantul dan kasus pembunuhan Vina Cirebon. Berlandaskan pada kerangka collaborative governance dari Ansell dan Gash (2007) serta Noor et al. (2022), temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan perilaku baru dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu institusi penegak hukum cenderung bersifat reaktif dan bergerak setelah muncul tekanan besar dari publik di ruang digital, yang dikenal dengan fenomena No Viral No Justice. Partisipasi digital masyarakat terbukti mendorong kolaborasi dari bawah ke atas (bottom-up) secara spontan untuk menghasilkan respons hukum jangka pendek. Namun demikian, pola tata kelola yang berbasis krisis ini masih bersifat rapuh dan sering kali dipengaruhi oleh risiko reputasi institusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pola penegakan hukum yang reaktif berpotensi memperkuat ketimpangan akses terhadap keadilan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola digital yang lebih partisipatif, responsif, dan terinstitusionalisasi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Indeks Kesalehan Sosial dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Studi Interpretative Phenomenological Analysis Nanda Widaninggar; Rizal Bahroni; Laudya Filzah Salsabila; Nadia Kania Maharani
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.8289

This study aims to transcribe the use of the Social Piety Index in the Situbondo Regency Government as one of the Key Performance Indicators (KPIs) for achieving the Regency Government's Mission. This qualitative research was conducted using an Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) approach to understand the essence of this phenomenon. The results of the study, conducted in the Situbondo Regency Government and involving informants from the Pancasila Study Center of Gadjah Mada University (UGM), the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB), and related Civil Servants, indicate that public management in Situbondo Regency, which has internalized the values of religiosity and piety, is demonstrated not only through work programs but also by the community and officials involved in the exemplary behavior of regional apparatus. Exemplary behavior is crucial for the successful achievement of all programs, as it is interconnected with each other. Future researchers can measure the level of understanding and effectiveness of the Social Piety Index as a Key Performance Indicator for the Situbondo Regency Government. Penelitian ini bertujuan untuk merekam fenomena penggunaan Indeks Kesalehan Sosial pada Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) untuk memahami esensi dari fenomena tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan melibatkan informan dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Aparatur Sipil Negara terkait ini menunjukkan bahwa pengelolaan publik di Kabupaten Situbondo yang telah menginternalisasikan nilai religiositas dan kesalehan, selain ditunjukkan melalui program kerja, dapat dirasakan pula oleh masyarakat dan aparat terkait keteladanan perangkat daerah. Keteladanan menjadi hal yang krusial dalam keberhasilan capaian seluruh program dengan keterkaitan antarurusan. Peneliti selanjutnya dapat mengukur Tingkat pemahaman dan efektivitas Indeks Kesalehan Sosial sebagai Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta dampaknya bagi masyarakat.

Analisis Ancaman Keberadaan WNI Eks-Foreign Terrorist Fighters ISIS dalam Perspektif Keamanan Nasional Angga Bimantara; Aji Setyo Wibowo
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.7582

This study examines the threat analysis of Indonesian ex-foreign terrorist fighters (ex-FTF) affiliated with ISIS from the perspective of national security. The return of these individuals poses complex risks that are not only limited to terrorism, but also extend to ideological radicalization, public security disruptions, international diplomatic pressures, and socio-legal challenges within Indonesia. This research applies a qualitative descriptive method, relying on secondary data from journals, books, and government reports, to identify the multidimensional nature of the issue. The findings indicate that the planned repatriation Indonesian citizens from Camp Al-Hol and Al-Roj requires comprehensive and forward-looking strategies. The study emphasizes the importance of foresight and scenario planning as tools to anticipate potential security developments, combined with intelligence analysis to map vulnerabilities and mitigation measures. Furthermore, effective coordination between national security institutions, community-based deradicalization programs, and international cooperation is crucial in addressing the risks of reintegration. The results highlight that national security must be maintained through adaptive policies that balance security imperatives with humanitarian considerations. Strengthening interagency synergy and preparing multi-scenario strategies are essential to reduce threats and ensure that returnees can be reintegrated into society without generating new security problems.Penelitian ini mengkaji analisis ancaman terhadap keberadaan WNI eks-foreign terrorist fighters (eks-FTF) yang terafiliasi dengan ISIS dalam perspektif keamanan nasional. Kepulangan mereka menimbulkan risiko yang kompleks, tidak hanya sebatas ancaman terorisme, tetapi juga mencakup radikalisasi ideologi, gangguan keamanan publik, tekanan diplomatik internasional, serta tantangan sosial dan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dari jurnal, buku, dan laporan pemerintah untuk mengidentifikasi sifat multidimensi dari permasalahan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa rencana repatriasi WNI dari Camp Al-Hol dan Al-Roj membutuhkan strategi komprehensif yang bersifat antisipatif. Kajian ini menekankan pentingnya foresight dan perencanaan skenario sebagai instrumen dalam memproyeksikan perkembangan situasi keamanan di masa depan, yang dipadukan dengan analisis intelijen untuk memetakan kerentanan dan langkah mitigasi. Selain itu, koordinasi efektif antar lembaga keamanan nasional, program deradikalisasi berbasis masyarakat, serta kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan reintegrasi. Hasil penelitian menegaskan bahwa keamanan nasional perlu dijaga melalui kebijakan adaptif yang mampu menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan pertimbangan kemanusiaan. Penguatan sinergi antar lembaga serta penyusunan strategi multi-skenario menjadi kunci dalam mengurangi ancaman dan memastikan bahwa kepulangan WNI yang terasosiasi Foreign Terrorist Fighters (FTF)tidak menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat.

Co-creation Nilai dan Pengalaman Wisata pada Ritual Seumeuleung Raja: Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal Muntaha Mardhatillah; Ikhwan Rahmatika Latif; Sudarman Sudarman; Nurhaslita Sari
REFORMASI Vol 16, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v16i1.8796

Intangible cultural heritage plays a crucial role in strengthening local identity and serves as a strategic resource for community-based tourism development. In Aceh Jaya, the Seumeuleung Raja ritual, which has been preserved since the 15th century, holds deep symbolic and spiritual meaning while functioning as a social consolidation event that brings together local communities, traditional leaders, and government officials. Despite attracting thousands of visitors annually, its economic benefits remain sporadic and have not yet formed a sustainable tourism ecosystem. This study adopts a qualitative descriptive approach to explore how the co-creation of cultural values and tourism experiences within the Seumeuleung Raja ritual can enhance local community welfare. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, document analysis, and focus group discussions involving customary institutions, local government, and community representatives. The findings reveal that co-creation occurs through four interrelated processes: co-planning, co-production, co-experience, and co-reflection. These processes foster meaningful interactions between stakeholders, resulting in authentic cultural experiences while maintaining the ritual’s spiritual essence. Moreover, co-creation contributes significantly to social cohesion, economic circulation through seasonal markets and local enterprises, and environmental awareness, thereby supporting multiple dimensions of sustainable development. By applying a co-creation framework to a traditional Acehnese context, this study extends the cultural tourism literature and offers practical insights for inclusive, community-based tourism strategies. Ultimately, the Seumeuleung Raja ritual exemplifies how cultural heritage can be transformed into a sustainable tourism ecosystem that strengthens identity, generates economic opportunities, and empowers local communitiesWarisan budaya takbenda memainkan peran penting dalam memperkuat identitas lokal dan berfungsi sebagai sumber daya strategis bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Di Aceh Jaya, upacara Seumeuleung Raja, yang telah dilestarikan sejak abad ke-15, memiliki makna simbolis dan spiritual yang mendalam sekaligus berfungsi sebagai ajang pemersatu sosial yang mempertemukan masyarakat setempat, para pemimpin adat, dan pejabat pemerintah. Meskipun menarik ribuan pengunjung setiap tahun, manfaat ekonominya masih sporadis dan belum membentuk ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Studi ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi bagaimana penciptaan bersama nilai-nilai budaya dan pengalaman pariwisata dalam ritual Seumeuleung Raja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, dan diskusi kelompok terfokus yang melibatkan lembaga adat, pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi terjadi melalui empat proses yang saling terkait: perencanaan bersama, produksi bersama, pengalaman bersama, dan refleksi bersama. Proses-proses ini memfasilitasi interaksi yang bermakna di antara pemangku kepentingan, menghasilkan pengalaman budaya yang autentik sambil mempertahankan esensi spiritual upacara. Selain itu, kolaborasi berkontribusi signifikan terhadap kohesi sosial, sirkulasi ekonomi melalui pasar musiman dan usaha lokal, serta kesadaran lingkungan, sehingga mendukung berbagai dimensi keberlanjutan. Dengan menerapkan kerangka kerja kolaborasi dalam konteks tradisional Aceh, penelitian ini memperkaya literatur pariwisata budaya dan memberikan wawasan praktis bagi strategi pariwisata inklusif berbasis masyarakat. Pada akhirnya, upacara Seumeuleung Raja menjadi contoh bagaimana warisan budaya dapat diubah menjadi ekosistem pariwisata berkelanjutan yang memperkuat identitas, menciptakan peluang ekonomi, dan memberdayakan masyarakat setempat.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA