cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 02164019     EISSN : 2614025X     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 50 No 1 (2024)" : 16 Documents clear
PERIZINAN EKSPOR SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DENGAN IMPLEMENTASI CITES DI INDONESIA Nurfadjri, Annisa; Zahidi, M. Syaprin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4033

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dengan implementasi CITES di Indonesia. CITES merupakan konvensi perdagangan internasional yang mengatur tentang spesies flora dan fauna yang terancam punah. Melimpahnya sumber daya alam hayati dan ekosistem Indonesia telah menimbulkan permasalahan terkait perdagangan satwa secara ilegal yang mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang berada pada daftar terancam punah. Penelitian ini akan memberikan pemahaman secara lebih jelas tentang bagaimana sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan implementasi CITES di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Pemerintah Indonesia dalam meminimalisir perdagangan ilegal dan perburuan satwa langka berupaya menetapkan perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang dan termasuk dalam daftar CITES yang diatur melalui Permendag 19 tahun 2021 Jo. 12 Tahun 2022. Dalam mengatur perdagangan satwa liar yang terancam punah pemerintah Indonesia menerapkan sistem perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang melalui implementasi CITES. Implementasi CITES di Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur perizinan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dengan memastikan bahwa ekspor yang dilakukan diawasi untuk mencegah eksploitasi berlebihan yang dapat mengancam populasi dan ekosistem spesies satwa liar. Hal tersebut dilakukan dengan upaya memonitoring izin resmi ekspor satwa liar yang termasuk dalam Appendix II dengan membatasi dikeluarkannya izin ekspor untuk menjaga spesies satwa liar. Adapun syarat perizinan kegiatan ekspor satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang yaitu dengan memperhatikan asal usul spesies melalui persetujuan otoritas keilmuan dengan melampirkan bukti SATS-DN yang menunjukan legalitas asal usul spesies. Kata kunci: CITES; Ekspor; Satwa Liar; Perizinan; PE-TASL
RELASI ADAT DAN PEMERINTAHAN DI PAPUA SELATAN: ANALISIS KELEMBAGAAN Sutiyo, Sutiyo; Polyando, Petrus; Aser, Florianus; Ilham, Teguh
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4064

Abstract

Sistem otonomi khusus di Papua Selatan telah menempatkan adat sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan relasi adat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Selatan yang terjadi saat ini dan merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat otonomi khusus. Adat dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai, aturan, dan tradisi setempat yang dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur interaksi, menyelesaikan persoalan, dan mengartikulasikan kepentingan bersama. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat di Papua Selatan masih menjadi aturan yang mengikat kehidupan, kelembagaan yang memfasilitasi interaksi, dan media untuk mengartikulasikan kepentingan. Selain dari pembentukan MRPS, penataan struktur dan tata kelola pemerintahan ternyata belum mampu menampung keluasan esensi otonomi khusus di bidang adat. Relasi antara adat dengan pemerintah daerah belum integratif, dimana pola yang terjadi digambarkan sebagai “birokrasi yang terpisah dari adat”. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan harmonisasi dan integrasi adat dengan pemerintah daerah adalah penguatan wewenang gubernur di bidang adat, pembentukan perangkat daerah tersendiri yang akan mengurusi persoalan adat, dan penciptaan aturan main yang tidak serba tertulis namun lebih pada penciptaan kesepakatan guna mengikuti dinamika persoalan yang berkembang.Kata Kunci: Otonomi Khusus Papua; Adat; Kelembagaan
ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA) Primastuti, Anindita; Yahya, Afif Syarifudin; Nooraini, Afni; Alma’arif, Alma’arif; Jeddawi, Murtir
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4077

Abstract

Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah. Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.
TRACKING THE ROLE OF LEMBAGA ADAT TANA SAMAWA AS AN INFORMAL DEMOCRATIC INSTITUTION IN THE LOCAL POLITICAL ARENA IN SUMBAWA Wahyudi, Johan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4092

Abstract

This study aims to explain how informal democratic institutions, such as aristocracy and customary institutions, interact with formal democratic institutions within the framework of modern state institutions. This study was conducted in the Sumbawa Regency by considering the Lembaga Adat Tana Samawa (Tana Samawa Customary Institution) which is the embodiment of the revitalization of the Sumbawa Sultanate as an informal democratic institution. This study aims to further trace how aristocracy in Sumbawa, represented by Tana Samawa Customary Institution (LATS), plays a role in local democracy. This study uses Helme and Levitsky's analytical framework to examine how informal institutions are positioned relative to formal institutions as seen in four typologies; (1) complementary informal institutions, (2) accommodating informal institutions, (3) competing informal institutions, and (4) substitutive informal institutions. By interviewing Sumbawa LATS administrators, Sumbawa regional leaders, and document studies, this research shows that LATS Sumbawa Regency can complement the role of formal institutions and accommodate formal institutions. Keywords; Informal Democracy, Formal Democracy, Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Sumbawa
PERUBAHAN BUDAYA KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL SETELAH ADANYA PANDEMI COVID 19 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Zulaika, Siti; Ravi, Abdul
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4126

Abstract

Pandemi COVID-19 membuat manusia terlalu nyaman dengan bekerja dari rumah (WFH), mengakibatkan pekerja melupakan tugas dan kedisiplinan saat pandemi mereda. Kembali bekerja di kantor (WFO) tidak disukai banyak pekerja, terutama generasi muda yang enggan meninggalkan kenyamanan tiga tahun bekerja di rumah. Penelitian ini menganalisis perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan, Kalimantan Utara, setelah pandemi COVID-19. Metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan dua tema utama perubahan budaya kerja: perubahan lingkungan kerja (teknologi, fasilitas, motto organisasi, gaya kepemimpinan, dan sistem penghargaan) dan perubahan perilaku individu (ketidakpatuhan terhadap waktu dan berpakaian). Kesimpulannya, Penelitian ini mengidentifikasi 25 label dari 7 kategori terkait perubahan budaya kerja Pegawai Negeri Sipil pasca pandemi COVID-19.Kata Kunci: Perubahan Budaya Kerja, Pegawai Negeri Sipil, Pandemi Covid 19
IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNMENT IN SUMEDANG REGENCY: (A Strategy for Accelerating Electronic-Based Government Systems Towards World Class Regional Government in 2030) Suryatman, Herman; Wargadinata, Ella Lesmanawaty
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 50 No 1 (2024)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v50i1.4138

Abstract

This research was aimed at providing a detailed overview of the current e-government implementation in Sumedang Regency, developing scenarios and alternatives for sustainable e-government implementation, assessing its roles in enhancing community welfare by 2030 and formulating e-government strategies for the next six years based on constructed scenarios. Qualitative methods, specifically exploratory descriptive research using scenario planning analysis by Woody Wade were employed. Data analysis utilized the SOAR tool framework. The research results showed that first, the future of e-government in Sumedang Regency hinges on two dimensions: Digital leadership and digital literacy. Second, there are four developed scenarios for e-government implementation: Cloudy, Bright, Storm, and Rain. The first scenario was the Cloudy scenario, which is a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is strong, but the digital literacy of state officials and citizens is low. The second is the Bright Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is strong and the digital literacy of state officials and citizens is high. The third is the Storm Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is weak and the digital literacy of state officials and citizens is low. The fourth, is the Rain Scenario, a scenario in which the digital leadership of regional leaders in Sumedang Regency is weak, but the digital literacy of state officials and citizens is high.Keywords: E-Government; Digital Leadership; Digital Literacy; Scenario Planning

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 51 No 1 (2025) Vol 50 No 2 (2024) Vol 50 No 1 (2024) Vol 49 No 2 (2023) Vol 49 No 1 (2023) Vol 48 No 2 (2022) Vol 48 No 1 (2022) Vol 47 No 2 (2021) Vol 47 No 1 (2021) Vol 46 No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 46 No 1 (2020) Vol 45 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 45 No 1 (2019) Vol 44 No 2 (2018) Vol 44 No 1 (2018) Vol 43 No 2 (2017) Vol 43 No 1 (2017) Vol 42 No 2 (2016) Vol 42 No 1 (2016) Vol 34 No 3 (2008): Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja More Issue