cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 02164019     EISSN : 2614025X     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 51 No 2 (2025)" : 8 Documents clear
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BARANG TERTENTU DI PERKOTAAN Nurhasanah, Nurhasanah; Maulana, Maulana; Hidayat, Bachtari Alam
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5179

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi meningkatkan PAD Kota Palembang melalui penerimaan pajak barang tertentu di kota Palembang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknis analisis data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Palembang telah menerapkan berbagai strategi komprehensif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak barang tertentu. Strategi organisasi mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, restrukturisasi organisasi yang fleksibel, dan pelaksanaan evaluasi berkala untuk menjamin efektivitas operasional pemeriksaan pajak. Dari sisi program, pemerintah menyusun roadmap pemeriksaan yang berfokus pada sektor strategis seperti hotel, restoran, dan parkir, disertai dengan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Selain itu, dukungan anggaran, integrasi sistem informasi, serta adopsi teknologi modern berperan penting dalam mempercepat proses pemeriksaan pajak daerah. Pemerintah juga memperkuat kelembagaan melalui kerja sama dengan instansi vertikal seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pembentukan tim lintas sektor, dan penegakan hukum yang tegas untuk mendorong kepatuhan wajib pajak.
Rekonstruksi Aparatur Pemerintah Melalui Tahapan Literasi Digital E-Government Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Maros Nurdiansyah, Aldy; Nina Lestari; Nursaleh Hartaman
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5265

Abstract

This article examines the stages of e-Government implementation in Maros Regency, using qualitative methods with descriptive and exploratory approaches. This study focuses on observational data on the Maros Regency government website to reflect the extent to which local government digital services have been developed and navigated. Through observations of web features, such as information dissemination, public interaction, and service accessibility, this study identifies the current stages of e-Government adoption by various government agencies (OPDs) in the region. Data analysis was conducted using the Cart determination and World Bank reference data to ensure the alignment of Maros Regency's progress with international standards for e-Government implementation. The results show significant progress in web presence and interaction, but challenges remain in the full integration of transactional services. This study highlights barriers, including limited digital infrastructure and low literacy rates among government staff and the public, that hinder the optimization of e-Government services. In addition, this report provides recommendations for strengthening digital literacy and improving technological infrastructure to improve public service connectivity in the region. Overall, this study underlines the potential of e-Government to increase transparency, efficiency, and public participation in government processes in Maros Regency.
SINERGI PENTAHELIX DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN: STUDI KASUS KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN STAKEHOLDER Fina Lutfitasari; Siti Malaiha Dewi
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5298

Abstract

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi yang membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan pentahelix, yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil (PJK), dan media massa, dianggap sebagai strategi yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergi pentahelix dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia. Studi kasus ini berfokus pada kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kudus dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui observasi, studi kasus, dan dokumentasi. Dengan teknik pengumpulan data analisis tematik dan literatur dengan memperoleh informasi dari buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama pentahelix merupakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi dan sinergi antar pihak, berbagai masalah kompleks seperti kemiskinan, pengangguran, dan kerusakan lingkungan dapat diatasi secara lebih efektif.
PUBLIC VALUE KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA FULAN FEHAN DI DESA DIRUN KECAMATAN LAMAKNEN KABUPTEN BELU Yunita Habu Mau, Asni; Hironimus Botha, Hendikus; Rembu, Yoakim; Minggu, Pionisius
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5596

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai publik yang terkandung dalam kebijakan pengembangan destinasi wisata Fulan Fehan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Permasalahan yang diangkat adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal, keterbatasan fasilitas pendukung seperti penginapan, dan kurangnya pengembangan produk lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada tiga indikator teori Public Value Mark H. Moore yaitu legitimasi dan dukungan, kapasitas operasional, dan nilai substansial. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengembangan telah memiliki legitimasi formal melalui peraturan daerah dan mendapat dukungan tokoh adat, pemerintah, serta sebagian masyarakat, namun partisipasi aktif masih terbatas. Dari sisi kapasitas operasional, beberapa sarana seperti MCK, lopo, dan spot foto tersedia tetapi sebagian rusak, sementara penginapan belum ada. Dari sisi nilai substansial, terdapat manfaat ekonomi berupa peluang usaha dan peningkatan pendapatan dari kopi Fulan Fehan dan jagung bose, serta manfaat sosial budaya melalui Festival Fulan Fehan. Namun, pemanfaatan nilai ekonomi dan budaya belum optimal. Disarankan agar pemerintah meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperbaiki fasilitas, menyediakan penginapan, dan memberdayakan masyarakat melalui pelatihan serta promosi produk lokal. Kata kunci: Nilai publik, pengembangan, pariwisata
DUAL KLAIM LAHAN SEBAGAI SUMBER KONFLIK PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI NAGARI AIR BANGIS: ANALISIS KONFLIK AGRARIA Azzaki, Ahmad Harits
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5839

Abstract

Penelitian ini menganalisis konflik yang terjadi di Air Bangis, Pasaman Barat oleh adanya rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan kilang minyak dan berbagai infrastruktur pendukung. Konflik dilatarbelakangi adanya benturan kepentingan diatas lahan seluas 30.162 hektar antara masyarakat dengan pemerintah. Penelitian berfokus pada pemetaan konflik dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis pemetaan konflik model SIPABIO oleh Amr Abdalla. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya konflik yaitu terdapat dual klaim lahan antara klaim masyarakat sebagai tanah ulayat dan klaim negara sebagai kawasan hutan negara. Selain itu, ketiadaan sosialisasi mengenai rencana PSN memperkeruh konflik. Isu-isu meliputi penggusuran dan dampak lingkungan menjadi alasan penolakan masyarakat. Kemudian perbedaan sikap dan perilaku termanifestasi dalam aksi demonstrasi hingga intimidasi aparat.
PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA CIKERUH, KECAMATAN JATINANGOR, KABUPATEN SUMEDANG Setiawan, Irfan
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.5998

Abstract

Village institutions are not only administrative entities, but also agents of change capable of bridging community interests and government policies. Based on this, this research examines the development of village institutional functions in supporting government administration in Cikeruh Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. The research uses qualitative methods to emphasize problems regarding what they are according to phenomena in the field which originate from data, words or writings from individuals or behavior observed with informants from village officials, village institutions and the community. The research results show that developing the institutional capacity of Cikeruh Village requires strengthening village administration, increasing community participation, and optimizing resource management to achieve effective and efficient governance. Through active participation in Musrenbang and various empowerment programs, the community not only gets better infrastructure but also strengthens economic capacity, improves the quality of life, and builds strong togetherness. To optimize the development of institutional capacity in Cikeruh Village, it is recommended that the village government increase investment in training village officials, utilize information technology for more efficient administration, and strengthen coordination and communication between institutions. Community participation must continue to be encouraged through empowerment programs and Musrenbang, with the aim of building togetherness and improving the quality of life.
A Literature Review on Tax Compliance in Indonesia In Increasing State Revenue Ady Setyo Nugroho; Handayani, Nur
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.6009

Abstract

Tax has long been one of the components of state revenue that cannot be separated from the life of society. Therefore, a supportive tax policy is needed. This policy should still consider all aspects that influence the lack of tax compliance. This research method is a literature review with a qualitative approach. The results obtained show that the factors impacting tax compliance are: 1) tax awareness; 2) perception of justice; 3) tax sanction enforcement; 4) economic factors; and 5) education factors.
DIALEKTIKA KEMISKINAN DENGAN DESENTRALISASI FISKAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Jeddawi, Murtir; Rossad, Anwar; Rahman, Abdul; Faisal, Muhamad; Jamaruddin, Jamaruddin
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 51 No 2 (2025)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan (LRPSP), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jipwp.v51i2.6054

Abstract

Tujuan penelitian ini menganalisis kemiskinan di tengah desentralisasi fiskal di Papua Barat Daya serta kontribusi program pengentasan kemiskinan. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis menggunakan reduksi, display, dan verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi fiskal belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2,79 triliun hanya menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,67% (dari 105.150 jiwa pada 2022 menjadi 104.440 jiwa). Penyebabnya adalah dominasi tradisi lokal dalam pengeluaran masyarakat dan alokasi belanja yang belum optimal dalam menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin. Temuan ini sejalan dengan Williams et al. (2018) bahwa dampak desentralisasi fiskal terhadap pengentasan kemiskinan tidak bersifat langsung. Program pengentasan kemiskinan yang dijalankan antara lain: Perlindungan Jaminan Hari Tua (Paitua) untuk lansia, Pemberdayaan Pemuda Daerah (Papeda) bagi pengangguran muda, Jaminan Seribu Hari Kehidupan (Jambu Hidup) bagi ibu hamil dan balita, Beasiswa Generasi Emas (Gemas) untuk pendidikan dasar hingga menengah, Pendidikan Dokter (Prodikter) mencetak tenaga kesehatan lokal, serta Sekolah Sepanjang Hari (SSH) yang memperpanjang waktu belajar siswa. Implikasi kebijakannya adalah perlunya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat adat agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan selaras dengan nilai lokal. Kata Kunci: angka kemiskinan, desentralisasi fiskal, tradisi budaya Papua, program pemerintah daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 51 No 2 (2025) Vol 51 No 1 (2025) Vol 50 No 2 (2024) Vol 50 No 1 (2024) Vol 49 No 2 (2023) Vol 49 No 1 (2023) Vol 48 No 2 (2022) Vol 48 No 1 (2022) Vol 47 No 2 (2021) Vol 47 No 1 (2021) Vol 46 No 2 (2020): Oktober 2020 Vol 46 No 1 (2020) Vol 45 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Vol 45 No 1 (2019) Vol 44 No 2 (2018) Vol 44 No 1 (2018) Vol 43 No 2 (2017) Vol 43 No 1 (2017) Vol 42 No 2 (2016) Vol 42 No 1 (2016) Vol 34 No 3 (2008): Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja More Issue