cover
Contact Name
Sigit Sapto Nugroho
Contact Email
sigitsapto@unmer-madiun.ac.id
Phone
+62351-495551
Journal Mail Official
yustisia@unmer-madiun.ac.id
Editorial Address
Jl. Serayu No.79, Madiun, Jawa Timur, Indonesia - 63133
Location
Kota madiun,
Jawa timur
INDONESIA
Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum
ISSN : 24078778     EISSN : 25800019     DOI : 10.33319
Core Subject : Social,
Jurnal YUSTISIA MERDEKA diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun, terbit per satu semester (dua nomor dalam setahun) Pada bulan Maret dan September. Memuat naskah hasil penelitian, kanjian konseptual, analisis kritis di bidang hukum, konstiusi dan isu-isu ketatanegaraan, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 184 Documents
Dissenting Opinions Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Oleh Menteri Dalam Negeri Dikaitkan Dengan Pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:137/PUU-XIII/2015) Kantrey Sugiarto; Heru Drajat Sulistyo
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.38

Abstract

On April 4, 2017, the Panel of Judges of the Constitutional Court read out the decision on a judicial review of the laws of the Regional Government registered with case number 137 / PUU-XIII / 2015. Of the 9 (nine) judges who tried the case, there were 4 (four) judges who did dissenting opinions. With the Dissenting Opinion in this decision can be used as one of the quality parameters of the decision in fulfilling the sense of justice of the community, because it can be assessed the quality of thought of each judge and know the inner atmosphere that occurs during the judge deliberation meeting which is one of the crucial stages before a court ruling. The description of the activities carried out is, first to identify the facts of the law and to eliminate the irrelevant matters to establish legal issues to be solved. Second, collecting legal materials that are relevant to legal issues that are discussed so as to be able to solve these legal issues. Third, review legal issues submitted based on the materials collected. Fourth, draw conclusions in the form of arguments that answer legal issues. Fifth, provide text based on the arguments built in the conclusions.
Tinjauan yuridis penguatan eksistensi usaha lokal terhadap toko modern di Kabupaten Ponorogo Muhammad Achwan; Suyani
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.39

Abstract

Perkembangan pasar modern yang semakin pesat akan mempengaruhi perkembangan usaha lokal. Oleh sebab itu perlu sebuah regulasi untuk melindungi eksistensi usaha lokal. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pengaruh pasar modern terhadap eksistensi usaha lokal (UKM, UMKM, koperasi dan pasar tradisional) dan terciptanya acuan lahirnya sebuah regulasi (PERDA) kabupaten Ponorogo yang pro pelaku usaha lokal (UKM, UMKM, koperasi dan pasar tradisional), Penelitian dilaksanakan di wilayah kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penarikan sampling dilakukan melalui teknik purposive sampling atau penentuan sampel secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan tersebut sangat ahli atau memahami permasalahan yang diteliti dengan tepat. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif. Tinjauan yuridis dilakukan dengan menganalisa produk yuridis saat ini, implementasinya dilapangan dan alternatif produk hukum kedepan
Faktor yang mempengaruhi perilaku kenakalan remaja akibat perceraian keluarga TKI di kabupaten Ponorogo suyani; Muhammad Achwan
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.40

Abstract

Ponorogo memiliki  tingkat perceraian yang tinggi,  yang disebabkan faktor yang dominan adalah  TKI. Di sisi lain  tingkat kenakalan remaja  juga semakin meningkat. Kedua fenomina ini memiliki keterkaitan tetapi belum didukung data yang representative. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat korelasi kedua permasalahan tersebut  dan  faktor yang mempengaruhi fenomena ini terjadi di masyarakat Ponorogo. Metode penelitiaan yang digunakan adalah survey terhadap responden yang memiliki latar belakang keluarga yang bercerai  baik dari pihak orang tua, anak dan orang yang terkait dengan kedua pihak tersebut.   Selain itu juga  menggumpulkan data sekunder yang diperoleh dari BPS dan Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo. Analisis yang digunakan adalah analisis deskripstif  dan kuantitatif . Hasil penelitian didapatkan bahwa kenakalan remaja yang banyak dilakukan adalah pelanggaran lalu lintas. Faktor yang mempengaruhi kenakalam remaja adalah teknologi informasi
Pengatuan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar Rizky Maulana Hakim
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.41

Abstract

We realize that in the community, it is still close to the night world which can plunge the nation's next generation, through drinking, gambling, and especially Narcotics. There are many rules related to this problem, it is still possible that the minimum knowledge of the community is what causes users to become victims of the rigors of using drugs.In discussing this paper, we will take and discuss the theme of "Legal Certainty and Role of Laws on Narcotics (Narcotics and Drugs / Hazardous Materials) by Users and Distributors." The purpose of accepting this paper is, first, to be agreed by the reader which can be understood about the dangers that need to be discussed regarding the subjectivity of the drug itself; secondly, asking the reader to get a clue about actually addressing the urgency about the distribution of drugs; round, which is about knowing what the rules of the law and also the awareness in the surrounding community.Keywords: Narcotics, Role of Laws, Problem, Minimum Knowledge, awareness
Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung Dalam Perspektif Pegiat Dan Pelaksana Pemilu Farkhani Farkhani
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 2 (2019): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v5i2.42

Abstract

Awal tahun 2018, muncul keinginan dari para elit politik untuk melaksanakan pilkada dengan sistem pemilihan tidak langsung. Untuk kepentingan ini, mengetahui pandangan dan argumentasi pegiat dan pelaksana pemilu daerah (Kota Salatiga) penting untuk diketahui untuk mengukur sebarapa kebernerimaan pada sistem pemilihan yang akan dilakukan. Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam (indept interview). Obyek yang diteliti adalah para pegiat dan pelaksana pemilu di Kota Salatiga. Hasil penelitian adalah munculnya wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem langsung kepada sistem perwakilan karena;  ketimpangan “energi” yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan, ada “luka” yang tidak cepat sembuh dari hasil kontestasi yang melibatkan partisipasi langsung warga negara, dan anggaran negara yang sangat terkuras serta pertimbangan untung rugi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pandangan pegiat dan pelaksana pemilu di Kota Salatiga tidak sepakat pada pengembalian sistem pemilihan kepala daerah lewat perwakilan DPRD. Ketidaksetujuannya; pemahaman leterlijke tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat, tidak mengimbangi perkembangan makna serta praktiknya di negara-negara modern, pemahaman partisipasi yang terbatas pada keterlibatan warga negara pada pesta demokrasi secara langsung, dan kekhawatiran berlebihan pada sistem pemilihan perwakilan.
EKSISTENSI MEREK JASA TERKENAL DALAM HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL Nanda Riwanto
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.44

Abstract

Trademark as an Intellectual property rights  is a sign to distinguish between a product of goods or services in trade activity. In Explanation part of Article 21 paragraph (1) letter b Trademark Laws 2016, famous Trademark should be considered or can be characterized by: a. basic knowledge of the community towards the Trademark; b. Trademark reputation was earned through a vigorous campaign and spacious; c. trademark registration in several countries and the company's investments in other countries. Trademark Laws does not distinguish between the well-known trademark and famous Trademark. So that both well-known and famous trademark are still referred to as well-known trademark. Legal violations of trademark can be carried out by legal effortKeywords: well-known Trademark, famous Trademark,  and Legal Efforts
PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN PELAKU DIBAWAH UMUR Joshua Evandeo Irawan; Sari Mandiana; Agustin Widjiastuti
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.45

Abstract

Traffic accident often happens and involved underage child as driver of the vehicle and might lead to fatal consequences, such as the death casualities. In Indonesia, it is stipulated in Act No. 22 Year 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The result shows that M’s illegal underage driving caused the death of K. Thus, M and his family are obliged to give compensation to the K’s family as stipulated in of Act No. 22 Year 2009 throughout Juvenile Justice System as the case procedur using Diversion case is stipulated in Act No. 11 Year 2012 regarding Juvenile Justice System
ANALISIS KASUS PRITA MULYASARI DALAM PUTUSAN PENINJIAUAN KEMBALI NO. 225 PK/PID.SUS/2011 Nerissa Arviana; Sari Mandiana; Jusup Jacobus Setyabudhi
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 2 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i2.47

Abstract

Social media are growing so rapidly now, besides having a positive impact on society, it also has negative impacts such as hoaxes, pornography, and defamation. Some cases that are closely related to social media are criminal defamation in violation of the Information and Electronic Transactions Law, as experienced by Prita Mulyasari, a case that was initiated by sending a complaint email for Omni Hospital to her friends, so She was charged violating No. 11 of Information and Electronic Transactions Law year 2008, in this study the author uses the Doctrinal or Normative Juridical research methodology by discussing court decision No. 225 PK / PID. SUS / 2011 where in this case Prita Mulyasari was dismissed by the Tangerang District Court, but was found guilty at the Supreme Court level and finally was released free at the Judicial Review level.Keywords: Prita Mulyasari; RS. Omni; Information and Electronic Transaction Law
Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Sarjiyati Sarjiyati; Anik Tri Haryani; Enda Warna Dyah A
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.48

Abstract

The purpose of this study was to determine the regulation of levies for recreational and sporting places in Ngawi Regency and the contribution levy of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Ngawi Regency in 2014-2018. The type of method used in this research is normative research, with the method of statute approach, the legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials, through interview and documentation data collection techniques, with qualitative analysis. The regulation of recreational and sporting levies in Ngawi Regency has changed in structure and the amount of the retribution tariff is due to the addition of two recreational and sporting objects so that there are five recreational and sporting object levies owned by the Regional Government of Ngawi Regency. The contribution of recreational and sporting place fees in increasing local revenue in Ngawi Regency in 2014 was 0.58%, in 2015 amounted to 0.57%, in 2016 amounted to 0.64%, in 2017 amounted to 0.28% and in 2018 amounted to 0.96%. Recreation and sports places that contribute the highest retribution are Tawun, Alun - alun, Trinil Museum, Ketonggo Stadium and GOR Bung Hatta.
Hukum Ketahanan Pangan : Studi Implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim Oleh Babinsa Di Kabupaten Ngawi Sigit Sapto Nugroho; Hery Sumanto; Bambang Sukarjono
YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2020): JURNAL YUSTISIA MERDEKA
Publisher : Universitas Merdeka Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33319/yume.v6i1.49

Abstract

The specific purpose of this study is to describe the implementation of Presidential Instruction Number 5 of 2011 concerning Safeguarding National Rice Production in Facing Extreme Climate Conditions by Babinsa in the context of food self-sufficiency in Ngawi Regency. This study uses an empirical legal research method which is a legal research method that seeks to see the law in the real sense or, examines how law works in society. Research location in Ngawi Regency. Based on the results of research and discussion shows that the Implementation of Presidential Instruction No. 5 of 2011 by Babinsa in the context of food self-sufficiency in Ngawi Regency that emphasizes the role of Babinsa as a motivator, facilitator, dynamic and there are those who are able to become innovators for farmer groups in the field. As for the way of Babinsa Kodim 0805 Ngawi in carrying out food self-sufficiency by: 1) Moving and motivating farmers to carry out rehabilitation of tertiary irrigation networks, sundep pest control movements, rat pest control movements, and the harvest harvest movement. 2) Carry out support in escorting drooping subsidized rice seedand securing drooping subsidized fertilizer. 3) Carry out oversight of administrative filing and distribution of assistance to beneficiaries, as well as supervise the identification, data collection and technical reporting of the implementation of activities.

Page 11 of 19 | Total Record : 184