Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial
The social welfare research journal focuses on writing materials which is an article that discuss results of research related to social welfare issues, divides scientific thought and reviews of research results in the field of social welfare. Publication of researchs have impact on the prospect of development of social welfare service program, and effort of handling social welfare problem. JPKS is published every four times in a year like in March, June, September and December.
Articles
264 Documents
<![CDATA[PEMETAAN PERCERAIAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) (STUDI KASUS DI KABUPATEN PONOROGO) ]]>
<![CDATA[Robby Darwis Nasution]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol. 18 No. 1 (2019): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (503.887 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v18i1.1610
<![CDATA[Abstract Ponorogo is the largest contributor of migrant workers (TKI) in East Java in 2016. While in 2015, the number of job seekers registered was 6,704 people, consisting of men 2,355 people and women 4,349 people. The large number of TKIs originating from Ponorogo turned out to also leave many problems both related to the families left behind. Divorce cases in Ponorogo Regency as one of the districts with the largest contributor to Indonesian labor migrants in East Java are still considered high where based on data from the Ponorogo Religious Court, throughout 2008 there were 1,331 divorce cases handled and up to June 2009 the number of divorce cases reached 651 more. So from that it is very interesting to see more about the mapping of divorce from Indonesian Workers from Ponorogo Regency. In this study will use descriptive qualitative research methods with the determination of informants using snowball sampling. The results of this study are an increase in divorce of migrant workers from 2017 to 2018 by 200%, where the average migrant worker applying for divorce works in Hong Kong and Taiwan. The government has taken many anticipatory steps to tackle this divorce but it turns out that TKI divorces are indeed very complex because they are related to individual internal problems and are influenced by internal and external factors of TKI. Keywords: Divorce, Indonesian Workers (TKI), Ponorogo Regency Abstrak Ponorogo merupakan penyumbang buruh migran (TKI) terbesar di Jawa Timur pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2015, jumlah pencari kerja yang terdaftar 6.704 orang, yang terdiri dari laki-laki 2.355 orang dan perempuan 4.349 orang. Besarnya jumlah TKI asal ponorogo ini ternyata juga menyisakan banyak permasalahan baik terkait dengan keluarga yang ditinggalkan. Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Kabupaten dengan penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur dinilai masih cukup tinggi dimana berdasarkan data dari Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang tahun 2008 terdapat 1.331 kasus perceraian yang ditangani dan hingga Juni 2009 jumlah kasus perceraian yang telah masuk mencapai 651 kasus lebih. Maka dari itu sangat menarik sekali jika melihat lebih jauh tentang pemetaan perceraian Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan menggunakan snowball sampling. Hasil dari penelitian ini adalah terjadi peningkatan perceraian TKI dari stahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 200% dimana rata-rata TKI yang mengajukan perceraian bekerja di Hongkong dan Taiwan. Pemerintah sudah melakukan banyak langkah antisipatif untuk menanggulangi perceraian ini tetapi ternyata perceraian TKI memang sangat kompleks karena terkait dengan masalah internal individu dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari TKI. Kata Kunci : Perceraian, Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kabupaten Ponorogo]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBERHASILAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DALAM MENGURANGI KERENTANAN MASYARAKAT TERHADAP ROB DI BANDARHARJO KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nursholichah, Rizqa Lily]]>;
<![CDATA[Handayani, Wiwandari]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (778.155 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v18i3.1858
<![CDATA[Rob yang melanda Kelurahan Bandarharjo Kota Semarang menimbulkan kerugian terhadap aspek fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan program yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan dalam bentuk Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 (Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2). Kedua program ini merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan Rob dan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah menilai keberhasilan program-program tersebut dilihat dari kebermanfaatannya dalam mengurangi kerentanan masyarakat Kelurahan Bandarharjo terhadap Rob. Penelitian ini menggunakan teknik analisis skoring dengan menilai keberhasilan program pada kriteria dampak, keberlanjutan, dan responsivitas menurut persepsi masyarakat. Hasil analisis skoring menunjukkan bahwa kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori ?berhasil?. Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang mendapatkan skor total 64,41 dan Program NUSP-2 mendapatkan skor total 63,39 dari skor total tertinggi yaitu 90. Baik Program Pembangunan Sistem Polder Kali Semarang dan Program NUSP-2 tidak hanya memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, tetapi juga tepat dalam menanggulangi permasalahan Rob. Namun, pada penilaian kriteria keberlanjutan, kedua program tersebut termasuk ke dalam kategori ?kurang berhasil? karena kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil pelaksanaan program secara swadaya masih kurang.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI BIAYA OPERASIONAL PERTANIAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI (STUDI KASUS DI DESA NOELBAKI, KECAMATAN KUPANG TENGAH, KABUPATEN KUPANG) ]]>
<![CDATA[Jehamat, Lasarus]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/jpks.v19i1.1870
<![CDATA[Penelitian ini berjudul Implikasi Biaya Operasional Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani. Biaya operasional pertanian merupakan hal penting dalam kehidupan petani. Hal itu disebabkan karena biaya operasional merupakan syarat dasar kesuksesan petani. Dalam konteks ini, biaya operasional pertanian adalah bentuk pembayaran atas jasa penyewaan alat produksi pertanian serta pengeluaran biaya operasional pertanian lainnya yang berimplikasi pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya operasional pertanian berimplikasi pada kesejahteraan petani sawah. Hal tersebut disebabkan karena pengeluaran biaya operasional lebih tinggi daripada hasil produksi yang didapatkan petani. Biaya operasional yang harus dikeluarkan petani dari awal proses pengolahan lahan sampai hasil produksi terdiri dari biaya penyewaan alat produksi pertanian, biaya perawatan tanaman padi seperti pembelian pupuk dan obat hama, biaya jasa penanaman dan jasa pemanenan. Di sana, petani harus berhutang untuk dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional pertanian tersebut. Biaya-biaya tersebut berimplikasi pada rendahnya kesejahteraan petani di Desa Noelbaki Kabupaten Kupang. Kepada pemerintah Kabupaten Kupang,pemberian bantuan alat produksi perlu dilakukan untuk membantu petani. Untuk mengatasi kekurangan modal, petani diharapkan bekerja sama dengan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi. Selain itu, sosialisasi dari instansi terkait mengenai inovasi pertanian penting dilakukan agar petani memiliki alternatif cara dalam mengelolah pertanian.]]>
<![CDATA[PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KB DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Andriani, Muthia]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1969.418 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v18i2.1751
<![CDATA[Pengarusutamaan gender pada suatu program memerlukan akomodasi agar dapat diimplementasikan oleh pemerintah. Di dalam program KB pengarusutamaan gender masih relatif asing karena cenderung bertujuan untuk menwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Seharusnya tidak perlu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan kontraspsi, namun di masyarakat Kota Yogyakarta masih terdapat tantangan untuk melakukan pengarusutamaan gender. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk mengetahui aspek yang sudah dan belum diakomodasi dalam program KB dan pentingnya pengarusutamaan gender dalam program KB. Hasil menunjukkan bahwa ada sejumlah aspek pengarusutamaan gender yang sudah diakomodasi dan yang belum maksimal dilakukan. Aspek yang belum diakomodasi masih menjadi hambatan dan tantangan pemerintah dan perlu diintervensi melalui kebijakan sosial agar selaras dengan tujuan kesetaraan gender.Kata kunci: gender; kesetaraan; keluarga berencana; akomodasi.]]>
<![CDATA[Praktik Adopsi Anak dan Peran Pekerja Sosial dalam Proses Adopsi Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Rofah, Rofah]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3284.678 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v18i2.1677
<![CDATA[Di Indonesia adopsi anak sudah diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Adopsi) serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009, Calon Orang Tua Asuh (COTA) harus mengikuti proses dan prosedur adopsi sebagaimana peraturan tersebut. dalam kenyataannya banyak kasus adopsi yang menyalahi aturan yang ada. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan dan mengeksplorasi praktik adopsi di Kota Yogyakarta dan peran pekerja sosial dalam praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang muncul seperti dualisme hukum antara pengadilan negeri dan pengadilan agama, permasalahan administratif dan perbedaan agama antara COTA dengan anak. Penelitian juga menunjukkan bahwa pekerja sosial memainkan peran administratif, advokat dan mediator. Pemerintah daerah sebaiknya membuat peraturan daerah yang menentukan di mana proses adopsi disidangkan agar tidak terjadi dualisme hukum, sedangkan pekerja sosial perlu lebih teliti dan aktif dalam pendampingan proses adopsi.]]>
<![CDATA[PEMUDA PENYANDANG DISABILITAS: THE ONES LEFT BEHIND? ]]>
<![CDATA[Dewi, Freshy Windy Rosmala]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/jpks.v19i1.1889
<![CDATA[Sejalan dengan prinsip TPB: No one left behind, perhatian lebih harus diberikan kepada kelompok rentan dan termarjinalkan, salah satunya pemuda penyandang disabilitas. Pembangunan pemuda adalah investasi yang amat berharga bagi bangsa. Capaian pembangunan pemuda di Indonesia diukur dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). IPP Indonesia sudah dihitung sejak tahun 2015. Sayangnya, indeks tersebut belum fokus pada pemuda penyandang disabilitas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah melihat capaian pembangunan pemuda penyandang disabilitas dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. IPP terdiri dari 15 indikator dalam 5 dimensi, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi. Setiap indikator distandarisasi menggunakan metode skor dan setiap dimensi diberi bobot yang sama. Hasilnya, indeks kelima dimensi kelompok penyandang disabilitas berada di bawah bukan penyandang disabilitas yang membuat IPP penyandang disabilitas (30,50) cukup jauh tertinggal dibandingkan bukan penyandang disabilitas (52,00). Dimensi dengan nilai indeks terendah yang juga memiliki gap terjauh dengan indeks dimensi bukan penyandang disabilitas adalah Lapangan dan Kesempatan Kerja. Gap antara IPP penyandang disabilitas dengan bukan penyandang disabilitas pun bervariasi antar provinsi. Penelitian ini masih menggunakan angka nasional untuk dua indikator pada dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan. Kedepannya, sangat disarankan untuk menghitung indikator tersebut menurut status disabilitas.]]>
<![CDATA[Pencapaian Triple Bottom Line pada Berdaya Charity Store sebagai Upaya Sociopreneurship ]]>
<![CDATA[Yusuf, Raidah Intizar]]>;
<![CDATA[Ernawati, Ernawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2019): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1124.387 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v18i3.1895
<![CDATA[This research departs from the rising phenomenon of philanthropic activities that have social-based humanitarian objectives based on fundraising and the presence of sociopreneurship namely entrepreneurial activities that emphasize social impact as a solution for philanthropic organizations to maintain the sustainability of fundraising. Berdaya Charity Store is unique because of its emphasis on Triple Bottom Line, i.e. financial, social, and environmental. This paper aims to explore the Triple Bottom Line at Berdaya Charity Store, so that we can formulate useful suggestions for the store in particular, also to other sociopreneurship who have aspirations to become professional philanthropists with social impact objectives. This research was conducted with a qualitative approach, the method used was participatory observation, interviews, documentation and library research. Throughout the researcher's observations, efforts to achieve the lines have been carried out well. The store invites people to donate used goods to be sold in stores, and most of the funds are used for social activities in the form of visits to orphanages and training in hard and soft skills. But we also observed that although the social mission was integrated with the revenue model, the overall and diversity of income from the store was still low, i.e. donations and sales. Therefore it becomes natural when most of the funds are used for social activities.]]>
<![CDATA[POVERTY IN THE RICH NATURAL RESOURCES AREA ]]>
<![CDATA[Novianto, Efri]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31105/jpks.v19i1.1963
<![CDATA[Samboja Sub District is an area that has a wealth of natural resources in the form of oil and gas. With abundant natural resources, Samboja residents can be more prosperous and free from poverty, but the reality is just the opposite. The purpose of this study was to determine the causes of poverty and its coping strategies. The approach used was descriptive qualitative with in-depth interview data collection techniques and literature study. While the analysis tool used is interactive data analysis. Based on the results of the study it was found that in general the majority of causes of poverty in Samboja District were related to social, cultural and structural factors. Socially, poverty is caused by the socio-economic conditions of poor families due to not having a job (unemployment), so they do not have a definite income to support household life. Culturally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by cultural factors of the local community related to sanitation, especially the poor in the coastal areas (coast). While structurally, poverty in Samboja Subdistrict was caused by discrimination against poverty alleviation policies for certain poor families and minimal budget allocation. The poverty reduction strategy that should be carried out by the government of Kutai Kartanegara Regency in the short term is to directly intervene poor households by tackling several poverty indicators, while in the long run it is directed at activities empowering in accordance with the potential families of poor.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN PRANATA SOSIAL BAGI PENUMBUHAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Kuntjorowati, Elly]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2019): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3364.312 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v18i2.1806
<![CDATA[Dalam kehidupan masyarakat, jumlah lembaga sosial yang ada relatif beragam dan jumlahnya terus bertambah dengan dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Ada lima jenis lembaga sosial, yaitu keluarga, agama, pendidikan, ekonomi, dan politik.Untuk mendukung pembentukan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), perlu adanya partisipasi aktif dari beberapa lembaga sosial di masyarakat, oleh karena itu diperlukan pemberdayaan.Masalah penelitian yang diajukan antara lain adalah bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Bagaimana pemberdayaan mempengaruhi keterampilan organisasi? Apa pengaruh pemberdayaan terhadap pertumbuhan WKSBM?Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang WKSBM. Mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap pengetahuan tentang masalah kesejahteraan sosial? Mengetahui efek pemberdayaan pada keterampilan organisasi Mengetahui efek pemberdayaan pada pertumbuhan WKSBM. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah pemberdayaan, sehingga hasil analisia yang diperoleh dengan menggunakan Uji-t menunjukkan bahwa pemberdayaan sangat signifikan untuk pertumbuhan WKSBM.Kata Kunci: pemberdayaan; pranata sosial; WKSBM]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Perempuan Berpendapatan Rendah melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Cileungsi, Bogor, Jawa Barat ]]>
<![CDATA[Saragih, Junius Fernando]]>;
<![CDATA[Adi, Isbandi Rukminto]]>
<![CDATA[ Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2020): Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Babes Litbang Yankessos ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (875.683 KB)
|
DOI: 10.31105/jpks.v19i2.2002
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai pemberdayaan perempuan berpendapatan rendah oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Cabang Cileungsi melalui kebijakan keuangan inklusif. Masalah tingkat kemiskinan di Bogor Jawa Barat yang masih tergolong tinggi dapat diatasi dengan meningkatkan kontribusi perempuan dalam dunia usaha. Perempuan dikatakan memiliki kewajiban domestik mengurusi rumah tangga berdampak pada tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Oleh karena itu mempermudah akses keuangan terhadap perempuan berpendapatan rendah adalah salah satu solusi disamping perlunya menerapkan pemberdayaan non keuangan bagi mereka. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis pemberdayaan yang dilakukan KOMIDA melalui keuangan inklusif, serta menjelaskan dan menganalisis bagaimana pemanfaatan pembiayaan oleh anggotanya serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perempuan berpendapatan rendah mampu memanfaatkan pembiayaan untuk memulai dan mengembangkan usahanya sehingga berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan berhasil melatih anggota dalam pengelolaan keuangan dan mempersiapkan masa depan dengan menabung. Namun pemberdayaan nonkeuangan belum efektif karena besarnya beban kerja yang diberikan kepada petugas lapangan. Oleh karena itu perlu memperhatikan pengurangan beban kerja petugas lapangan dan menjadikan pelayanan nonkeuangan sebagai kegiatan khusus di luar tanggung jawab petugas lapangan.]]>
