cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Elsa Aprina
Contact Email
elsafhuniba@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
elsafhuniba@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal de jure
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 20858477     EISSN : 26554348     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de jure adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Januari dan September. Jurnal de jure memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de jure. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN TANAH ADAT DI DAYAK MERATUS DESA PAPAGARAN KALIMANTAN SELATAN Nur Arfiani; Isnawati Isnawati; Nopi Abadi
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.496

Abstract

Bagi masyarakat Dayak Meratus di Desa Papagaran yang masuk daerah Hulu Sungai Tengah, mempertahankan wilayah demi menyelamatkan meratus, menjaga bumi, air dan identitas budaya sama sifatnya menjaga warisan leluhur peninggalan datu moyang mereka. Apabila terjadi permasalahan, maka akan diselesaikan secara adat untuk mempertahankan hak masyarakat adat itu sendiri. Namun, penyelesaian melalui sistem pemerintahan yang berlaku juga terkadang dilakukan walaupun masih sering terdapat ketidakadilan dalam proses penyelesaian yang melibatkan keikutsertaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori tentang Hukum Tanah dan beberapa aturan hukum khususnya dari Undang-Undang Pokok Agraria dan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangs yang terkait dengan mempertahankan dan mengembangkan hubungan khas mereka baik secara spiritual maupun material dengan tanah, teritori, air dan wilayah-wilayah lepas pantai, dan sumber-sumber lainnya yang secara tradisional telah mereka miliki atau yang telah mereka duduki. Masyarakat adat juga diberi kewajiban untuk bertanggung jawab atas nasib generasi masa depan. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis, yaitu berupa studi-studi empiris dan undang-undang untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan berlakunya ataupun efektivitas berlakunya hukum di dalam masyarakat. Masih banyak tugas baik dari masyarakat adat maupun pemerintah daerah untuk dapat bersama-sama duduk dan menata kembali aturan hukum tanah adat di daerah setempat sebagai bentuk evaluasi serta kepedulian dalam menjaga komitmen dari masyarakat adat.
UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULETED FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Elsa Aprina; Mukhammad Ridho Rosyid
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.498

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan dari Republik Rakyat Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya penanggulangan tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing yang dilakukan oleh kapal asing penangkap ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi Zona Ekonomi Eksklusif yang dimilikinya dari tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penanggulangan IUU Fishing dapat dilakukan melalui cara penaatan terhadap hukum dan melaksanakan penegakan hukum. Bahwa  Pemerintah Republik Indonesia perlu meningkatkan koordinasi patroli antar penegak hukum di wilayah di laut, memberdayakan nelayan lokal untuk meningkatkan intensifikasi nelayan Republik Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif, membentuk Coast Guard Unit, dan segera menyelesaikan perjanjian batas wilayah laut di Zona Ekonomi Eksklusif dalam rangka melindungi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari tindakan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK PERJANJIAN KERJA TENAGA KERJA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Taun Taun
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.381

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas dalam membuat perjanjian, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata, salah satinya adalah sebab yang halal, artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing undang-undangnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut yaitu sejauhmana luas asas kebebasan berkontrak dan seberapa jauh negara dapat campur tangan dalam menentukan isi suatu perjanjian.Menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni meliputi Pendekatan Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pendekatan Konsep yaitu konsep asas kebebasan berkontrak.Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian tenaga kerja asing dapat diterapkan, artinya para pihak dapat membuat bebas isi klausul perjanjian kerja selama memperhatikan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang ketenagakerjaan, serta negara dapat campur tangan dalam menentukan isi perjanjian tersebut melalui perundang-undangan.
PENGGUNAAN CERTIFIED EMISSION REDUCTIONS SEBAGAI BUKTI OBJEK TRANSAKSI CARBON CREDITING Agatha Sevilla Maharani; Muhamad Muhdar; Rahmawati Alhidayah
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.467

Abstract

Indonesia ikut serta dalam skema jual-beli karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon merupakan benda tidak berwujud yang diperjualbelikan berdasarkan pada perjanjian. Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu pertama menganalisis skema perdagangan karbon menurut Hukum Perdata khususnya jual-beli. Kedua menganalisa mengenai Certified Emissions Reductions (CER) sebagai bukti objek transaksi Carbon Crediting.Dalam hukum perdata Indonesia tidak mengenal karbon sebagai objek hukum, tetapi Indonesia telah melakukan jual-beli karbon sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Namun demikian dalam precedent praktek hukum dapat direplikasi sebagai objek hukum tidak berwujud. Hak kepemilikan dari karbon ditandai dengan CER berpotensi sebagai peneguhan objek kepemilikan karbon belum dapat dipastikan yang dapat berakibat pada adanya konflik dimasyarakat karena hak karbon dan pembagian manfaat dari jual beli karbon belum dapat dipastikan.
KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN MATA UANG RINGGIT OLEH MASYARAKAT DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Rivaldi Nugraha
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.492

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang ringgit oleh masyarakat kabupaten nunukan di daerah perbatasan indonesia-malaysia serta apakah kendala yang dihadapi yang dihadapi dalam melakukan pengawasan sehingga tidak adanya keefektifan terhadap aturan hukum mengenai penggunaan mata uang ringgit oleh masyarakat di daerah perbatasan indonesia-malaysia.Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan segala permasalahan terkait dengan bentuk pengawasan dari pihak-pihak terkait yang didalamnya termasuk aparat penegak hukum, karena di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang sudah mengatur jelas mengenai penggunaan mata uang rupiah, dan telah diatur bahwa mata uang Rupiah wajib digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Manfaat penelitian ini diharapkan dari penelitian ini sekurang-kurangnya bermanfat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dimana tulisan ini diharapkan sebagai bahan wacana baru dalam memperdalam kembali konsep-konsep teoritik hukum, termasuk melihat kepastian hukum terhadap penggunaan mata uang ringgit di daerah perbatasan indonesia-malaysia. Metode Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penulis akan mengkonstruksikan rumusan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma yang berkaitan dengan penggunaan mata uang ringgit di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia.Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil suatu kesimpulan..penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, dimana penulis pada penelitian sebelumnya belum menemukan solusi yang efektif hingga sampai saat ini hanya solusi-solusi terdahulu yang masih diberlakukan, sehingga pada penelitian lanjutan ini penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum yang dipopulerkan oleh Jan. M. Otto dan Teori Kedaulatan Negara yang dipopulerkan oleh George Jellinek dan dilanjutkan oleh Jean Bodin guna dapat memecahkan permasalahan hukum yang terjadi di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut khususnya Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, hingga pada akhir penelitian ini penulis mendapatkan fakta-fakta yang apabila dikaitkan dengan dua Teori tersebut banyak poin-poin yang belum terpenuhi sehingga keefektifan itu tidak akan tercipta dan sangat perlunya kesadaran masyarakat dan regulasi yang diperkuat sehingga masyarakat Perbatasan tidak lagi menggunakan Mata Uang Ringgit. Kata Kunci: Mata Uang, Ringgit, Perbatasan, Indonesia, Malaysia
TANGGUNGJAWAB HUKUM KORPORASI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI Piatur Pangaribuan; Aditya Dendi Darmawan
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.443

Abstract

Corruption practices occur in Indonesia not only involving individuals, but corruption involving a limited liability company. The purpose of this study is to determine law enforcement against corporations related to corruption and factors that influence the law enforcement of legal entities or corporations. Data analysis method used is normative analysis, researchers also conduct interviews, from the results of the study will be linked to existing rules. The issuance of PERMA RI No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations of accountability and law enforcement needs to be done. The law enforcement process for corruption cases that are sanctioned is only the director or commissioner of a legal entity that commits a criminal act of corruption but should the legal entity itself as well.
ANALISIS HUKUM PENERAPAN PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PUTUSAN No : 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp Suhadi Suhadi; Rosdiana Rosdiana; Ries Fitri Amalia
Jurnal de jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/jurnaldejure.v12i2.497

Abstract

Penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pecandu Narkotika berupa rehabilitas adalah upaya penanggulangan yang lebih efektif untuk mengurangi jumlah pencandu Narkotika. Namun dalam kenyataannya sebagian besar pencandu Narkotika berakhir dengan hukuman penjara bukan rehabilitas. Seperti perkara tindak pidana Narkotika putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp terhadap terdakwa Hasan di mana  hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun bukan Rehabilitas padahal terdakwa merupakan korban pecandu Narkotika. Berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan. Berdasarkan hasil analisis hukum, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 788/Pid.Sus/2019/PN Bpp terhadap Pecandu Narkotika bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan dan lebih teliti dalam memperhatikan setiap ayat dalam Pasal 127 ayat (1), Pasal 127 ayat (2) dan hakim hanya memperhatikan Pasal 127 ayat (1). Dalam pasal 127 ayat (2) bahwa dalam memutus perkara sebagaimana pada ayat (1) hakim wajib memperhatikan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.  Sudah jelas bahwa Pasal 127 ayat (1) merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2). Dalam Pasal 54 juga menyatakan bagi pecandu Narkotika rehabiltas bersifat wajib dan Pasal 103 Ayat (1) tersebut memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitas. Berdasarkan syarat-syarat klasifikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 bahwa terdakwa juga telah memenuhi syarat-syarat tersebut untuk menjalani rehabilitas dan hakim juga tidak memperhatikan adanya alat bukti berupa surat rekomendasi rehabilitas dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Nomor  R/363/IX/KA/RH.01/2019/BNNK-BPN dengan saran dapat diberikan pelayanan rehabilitas.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure Vol 16, No 2 (2024): Jurnal De Jure Vol 16, No 1 (2024): Jurnal Dejure Vol 15, No 2 (2023): Jurnal Dejure Vol 15, No 1 (2023): Jurnal De Jure Vol 14, No 2 (2022): Jurnal Dejure Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Dejure Vol 13, No 2 (2021): Jurnal Dejure Vol 13, No 1 (2021): Jurnal De Jure Vol 12, No 2 (2020): Jurnal De Jure Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 2 (2018): Jurnal Cetak De Jure Vol 10, No 1 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 2 (2017): Jurnal Cetak De Jure Vol 9, No 1 (2017) Vol 9, No 1 (2017) More Issue