cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
ISSN : -     EISSN : 2541318X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 76 Documents
 4   5   6   7   8 
UPAYA INDONESIA MENJADI TUAN RUMAH PERTEMUAN INTERNATIONAL MONETARY FUND – WORLD BANK TAHUN 2018 Batista Jeremy; indrawati indrawati
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i1.5928

Abstract

АBSTRАK Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana Upaya Indonesia Dalam terpilih menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF – WB tahun 2018. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menjelaskan mengenai keberhasilan Upaya Diplomasi Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional untuk dapat terpilih menjadi penyelenggara tersebut.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang ditemukan melalui buku, jurnal, ataupun website dan surat kabar elektrik. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif serta teknik literatur. Landasan yang digunakan oleh peneliti adalah Diplomasi publik dan juga Kepentingan Nasional.Berdasarkan hasil analisa penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya adalah melalui upaya diplomasi Publik dengan berupaya membangun citra yang positif dalam rangka pemilihan untuk menjadi penyelenggara. Upaya tersebut untuk mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik citra maupun manfaat ekonomi yang dapat mengantarkan Indonesia dalam kerjasama bilateral, multilateral dan investasi asing.Kаtа Kunci : Diplomasi Publik, Annual Meeting IMF – WB, Kepentingan Nasional ABSTRACT This research has a problem formulation of how Indonesia's efforts to be selected to host the 2018 IMF-WB annual meeting. In addition, the purpose of this study is to find out and explain the success of Indonesia's diplomacy efforts in achieving the national interest to be elected as the organizer.In this research used a library research method.  The data source used is secondary data found through books, journals or websites and electric newspapers.  The data will be analyzed using descriptive methods and literary techniques.  The foundation used by researchers is public diplomacy and national interests.Based on the results of the research analysis, it can be concluded that the efforts made by Indonesia in achieving its national interests are through public diplomacy efforts by trying to build a positive image in the context of the election to become the organizer.  These efforts are to obtain the maximum benefits, both image and economic benefits that can lead Indonesia to bilateral, multilateral and foreign investment cooperation.Keywords: public diplomacy, IMF-WB annual meeting, national interest.
PENGARUH ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) TERHADAP EKSPOR IMPOR SINGAPURA PADA TAHUN 2017-2021 Siti Ghina Fauziah; Agung Yudhistira Nugroho
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i1.5929

Abstract

region, ASEAN formed the ASEAN Free Trade Area (AFTA) agreement. This aims to reduce or even eliminate existing trade barriers in the region and make ASEAN the world's production base. Singapore imports commodities that have not been fulfilled by its country, one of which is raw goods and Singapore exports its superior commodities and ready- to-use goods that have been processed from imported raw goods. This is relate with the theory used in this study, namely the theory of trade liberalization and the theory of comparative advantage. The existence of AFTA has the effect of increasing Singapore's exports and imports when compared to the year before the implementation of AFTA (2003 and back). The purpose of this study was to determine the effect of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) on the value of Singapore's exports and imports. The method used in this research is a qualitative research method using literature study. Keywords : Singapore, Trade Liberalization, Comparative Advantage , Export, Import AbstrakUntuk mewujudkan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, ASEAN membentuk perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA). Hal ini bertujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan hambatan perdagangan yang ada di kawasan serta menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Singapura mengimpor komoditas yang belum terpenuhi oleh negaranya salah satunya yaitu barang mentah dan Singapura mengekspor keunggulan komoditasnya serta barang siap pakai yang telah diolah dari barang mentah yang di impornya. Hal ini selaras dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori liberalisasi perdagangan serta teori keunggulan komparatif. Adanya AFTA membawa pengaruh peningkatan ekspor serta impor Singapura jika dibandingkan dengan tahun sebelum implementasi AFTA (tahun 2003 kebelakang). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ASEAN Free Trade Area (AFTA) terhadap nilai ekspor dan impor Singapura. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka.  Kata kunci : Singapura, Liberalisasi Perdagangan, Comparative Advantage, Ekspor, Impor
Peran Diplomasi Kebudayaan Jepang Dalam Perkembangan Perekonomian Jepang Melalui JAK Japan Matsuri Di Indonesia Pada Tahun 2017-2019 Rahmawati Rahmawati; Indrawati Indrawati
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i2.6584

Abstract

AbstractJapanese cultural diplomacy also enters the next stage in the 21st century. Through this period, Japan also wants to show through its cultural diplomacy efforts in this era of globalization that Japan adheres to the same values as the values held by the international community, Japan has a strong appeal. unique compared to cultures in other Asian countries by using popular culture as a form of diplomacy carried out by Japan Indonesia through the Jak Japan Matsuri which is held in Indonesia Jak Japan Matsuri is a festival formed by Japanese citizens living in Indonesia.The influence of Cultural Diplomacy has a large impact on public opinion which makes Japan's image more positive, Japan takes advantage of this to improve its economy Cultural diplomacy is one of the important foreign policies for Japan to increase the national economy.Keyword : Cultural Diplomacy, Jak Japan MatsuriAbstrakDiplomasi budaya Jepang juga memasuki tahap selanjutnya di abad ke-21. Melalui periode ini, Jepang juga ingin menunjukkan melalui upaya diplomasi budayanya di era globalisasi ini bahwa Jepang menganut nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat internasional, Jepang memiliki daya tarik yang kuat. unik dibandingkan dengan budaya di negara Asia lainnya dengan menggunakan budaya populer sebagai bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Jepang Indonesia melalui Jak Japan Matsuri yang diadakan di Indonesia Jak Japan Matsuri merupakan festival yang dibentuk oleh warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia. Diplomasi berdampak besar pada opini publik yang membuat citra Jepang semakin positif, Jepang memanfaatkan hal ini untuk meningkatkan perekonomiannya Diplomasi budaya merupakan salah satu kebijakan luar negeri yang penting bagi Jepang untuk meningkatkan perekonomian nasional.Keyword : Diplomasi Kebudayaan, Jak Japan Matsuri
Studi Komparatif Industri Musik Di Indonesia, Korea Selatan Dan Jepang Sebagai Inovasi Ekonomi Kreatif Desra Yanti Gea; Agung Yudhistira Nugroho
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i2.6585

Abstract

 ABSTRAKIndustri musik merupakan salah satu sektor dari ekonomi kreatif Indonesia sebagai inovasi baru pengembangan perekonomian negara. Bagi Indonesia, industri musik dinyatakan sebagai sektor prioritas atau jiwa ekonomi kreatif. Seperti produk industri pada umumnya, musik juga memiliki nilai jual yang bisa berdampak pada peningkatan popularitas suatu negara hingga pada pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik. Menjadikan industri musik sebagai sumber ekonomi negara bukan hal baru dimana bertahun-tahun lalu beberapa negara telah mempraktekannya termasuk Korea Selatan dan Jepang yang memasarkan K-Pop dan J-Pop sebagai produk ekonomi kreatif yang diorientasikan untuk kepentingan nasional. Hal tersebut dicetuskan oleh pemerintah masing-masing negara sebagai cara untuk menambah pemasukan negara. Berkaca dari popularitas K-Pop sebagai produk industri musik Korea Selatan dan J-Pop sebagai produk industri musik Jepang yang pernah populer melampaui batas negaranya sehingga strategi pemerintah dari kedua negara ini dijadikan perbandingan bagi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Perbandingan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teori komparatif yang bertujuan untuk mendorong pengelolaan industri musik Indonesia melalui pengembangan ekonomi kreatif. Penelitian ini menggunakan teori ekonomi kreatif untuk melihat bagaimana negara berdaptasi di era transformasi ekonomi yakni ekonomi kreatif dan dampaknya terhadap pencapaian kepentingan nasional terutama dalam hal pengelolaan dan pengembangan industri musik.Kata kunci : Ekonomi kreatif, industri musik, kebijakan pemerintah.ABSTRACTThe music industry is one of the sectors of Indonesia's creative economy as an innovation in developing the country's economy. For Indonesia, the music industry is stated as a priority sector or the spirit of the creative economy. Like industrial products in general, music also has a selling value that can have an impact on increasing a country's popularity to economic growth if managed properly. Making the music industry the source of the country's economy is not new, which in the past years several countries have practiced it, including South Korea and Japan, which market K-Pop and J-Pop as creative economic products oriented towards national interests. The governments of each country as a way to increase state income initiated this. Reflecting on the popularity of K-Pop as a product of the South Korean music industry and J-Pop as a product of the Japanese music industry which was once popular beyond its borders, the strategies of the governments of these two countries are used as a comparison for the actions taken by the Indonesian government. A descriptive comparison using comparative theory, which aims to encourage the management of the Indonesian music industry through the development of the creative economy. This study used creative economic theory to see how the country adapts in the era of economic transformation, namely the creative economy and its impact on the achievement of national interests, especially in terms of management and development of the music industry. Keywords: Creative economy, music industry, government policy.
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN SHINZO ABE TERHADAP PENINGKATAN KAPABILITAS MILITER JEPANG DITINJAU DARI SECURITY DILEMMA THEORY Alfonz Maulana Ramadhan; Akmal Tawakal
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.6607

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe yang mengusung peningkatan kapabilitas militer Jepang yang mana sempat terhambat dikarenakan sejarah Perang Dunia II yang mengharuskan Jepang untuk menuruti tuntutan sekutu dalam mengurangi atau bahkan membatasi penggunaan militer Jepang. Peningkatan kapabilitas militer Jepang ini dilakukan dengan alasan untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas dinamika keamanan di Kawasan Asia Timur. Shinzo Abe memaparkan National Security Strategy (NSS) sebagai pedoman kebijakan terkait keamanan nasional yang mana mengubah interpretasi Artikel 9. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menelaah bagaimana pengaruh kebijakan pemerintahan Shinzo Abe terhadap peningkatan kapabilitas militer Jepang sebagai respon terhadap kompleksitas keamanan Kawasan Asia Timur periode 2015-2019. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini disusun berdasarkan sumber yang di dapat dari buku, jurnal, dan artikel. Teori yang digunakan adalah security dilemma yang mana menurut kami menjadi teori yang relevan untuk menyikapi kebijakan yang diusung oleh Shinzo Abe.Kata Kunci: Militer, Artikel 9, National Security Strategy, Security Dilemma ABSTRACTThis study discusses Japanese policies during the Shinzo Abe administration which carried out an increase in Japan's military capabilities which had been hampered due to the history of World War II which required Japan to comply with allied demands in reducing or even limiting the use of the Japanese military. The increase in Japan's military capability was carried out with the reason of maintaining national sovereignty and creating stability in the dynamics of security in the East Asia Region. Shinzo Abe explained the National Security Strategy (NSS) as a policy guideline related to national security which changed the interpretation of Article 9. The purpose of this study was to examine how the influence of Shinzo Abe's government policies on increasing Japan's military capabilities as a response to the complexity of the security in the East Asia Region in the 2015 period -2019. By using a descriptive method and a qualitative approach, this research was compiled based on sources obtained from books, journals and articles. The theory used is security dilemma and which in our opinion are relevant theories to address the policies promoted by Shinzo Abe.Keyword: Militer, Article 9, National Security Strategy, Security Dilemma
PERANAN DAN PENGARUH FRIEDRICH VON HAYEK DAN KOMUNITAS EPISTEMIK DALAM PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN NEO-LIBERAL Agung Yudhistira Nugroho
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v7i2.3729

Abstract

Setelah perang dunia kedua, kebijakan ekonomi internasional banyak berdasarkan pada pemikiran Keynesian yang mengembangkan teori-teori dari Keynes dimana pemerintah harus ikut serta secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi Full Employment, sebab mekanisme ke arah posisi tersebut tidak bisa diandalkan secara otomatis, Namun pada tahun 1970an kebijakan ekonomi internasional banyak didasari oleh kebijakan-kebijakan neo-liberal dan juga oleh rejim internasional seperti WTO dan IMF. Pemikir-pemikir seperti Friederich von Hayek, Milton Friedman, dan John Rawl banyak membawa perubahan-perubahan pola ekonomi internasional yang dahulunya orentiasi pada pemikiran Keynesian semata.  Makalah ini akan menguraikan tentang pemikiran Friederich von Hayek dan peneliti-peneliti lain yang sejalan seperti James Buchanan, Milton Friedman, dan George Stidler dalam kerangka komunitas epistemik dan dapat membawa pengaruh pada pembuatan kebijakan dalam rejim internasional dan seberapa siknifikan pengaruh tersebut dalam aplikasinya di masa mendatang.Kata Kunci: ekonomi internasional, Keynesian, neo-liberal, Friederich von Hayek
The Discourse-Historical Approach: The Comparison of The Statelessness Identity in Germany and Latvia Yanuar Rahmadan
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.6654

Abstract

The statelessness is not a a new issue within European countries. Statelessness had made some highlights but finally gained significant attention after the collapse of the former Soviet Union, Czechoslovakia and Yugoslavia in the late 1980s. This study aims to see how the European Commission and the European Network on Statelessness talk about identity in the statelessness issue in Germany and Latvia. Through the qualitative research method, specifically employs the Discourse-Historical Approach (DHA) from Ruth Wodak, this study aims to reveal the language and the linguistics used in the ad-hoc query and statelessness index to further investigate the identity perspective of statelessness issue in Germany and Latvia. The main finding is that there are several distincting between Germany and Latvia to handle statelessness issue in their respective countries. While Germany has a problem to conduct statelessness determination procedure, Latvia has succeed  to created its own statelessness determination procedure although in the end has created categorisation bias. This finding appears in both Statelessness Index and in the Ad-hoc query.Keywords: statelessness, identity, Germany, Latvia, Discourse-Historical approach
Alternatif Penyelesaian Sengketa Internasional (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara) Didi Jubaidi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i2.7057

Abstract

Penyelesaian sengketa internasional merupakan hal yang kompleks dan menantang dalam dunia bisnis global. Arbitrasi internasional telah menjadi alternatif yang populer untuk menyelesaikan sengketa antara perusahaan multinasional dan negara-negara. Penelitian ini menganalisis penggunaan arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internasional dengan fokus pada dua kasus yang menarik, yaitu Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara. Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company melibatkan konflik dalam perjanjian produksi gas di Indonesia. Sementara itu, kasus PT Newmont Nusa Tenggara melibatkan sengketa antara perusahaan tambang asal Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia terkait perjanjian investasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali proses arbitrase internasional dalam menyelesaikan dua kasus tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa arbitrase internasional memberikan keuntungan dalam penyelesaian sengketa internasional, seperti netralitas, kepercayaan, dan efisiensi. Namun, juga terdapat tantangan seperti biaya yang tinggi dan kekurangan transparansi. Perkembangan hukum internasional dan praktek arbitrase internasional yang terus berkembang menjadi kunci bagi keberhasilan mekanisme ini. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya arbitrase internasional sebagai alternatif penyelesaian sengketa internasional. Implikasi temuan ini dapat digunakan oleh perusahaan multinasional dan pemerintah dalam merancang perjanjian dan mengelola sengketa internasional dengan lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan arbitrase internasional dalam konteks kasus-kasus tertentu di Indonesia.
Peran Kebudayaan Nasional Dalam Membentuk Kebijakan Luar Negeri: Studi Komparatif Pengaruh Kelompok Ideologis, Dinamika Sosial Dan Budaya Di Swedia Dan Indonesia Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Luar Negeri Agung Yudhistira Nugroho
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.7035

Abstract

AbstractThis research explores how culture, social behavior, and ideology shape the foreign policies of the two countries and examines their impact on the promotion and protection of human rights in the international dynamics of each country. The theoretical framework emphasizes the importance of national culture in foreign policy formulation and its interaction with human rights considerations. Adopting a comparative approach, this study aims to identify similarities and differences between Sweden and Indonesia in terms of how cultural factors influence foreign policy decisions related to human rights. This case study provides a deeper understanding of the factors driving foreign policy choices and how national culture interacts with human rights considerations in shaping those decisions. The implications of this research highlight the importance of understanding the role of national culture in shaping foreign policy and its influence on human rights issues. Overall, this research contributes to the field of international relations by providing valuable insights into the intersections of national culture, human rights, and foreign policy, thereby fostering a deeper understanding of the complexities involved in addressing global challenges in culturally diverse contexts. Keywords: cultural, religious, and ideological groups; foreign policy; human rights; Sweden; Indonesia AbstrakPenelitian ini mengeksplorasi bagaimana budaya, perilaku sosial, dan ideologis membentuk kebijakan luar negeri kedua negara dan mengkaji dampaknya terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam dinamika internasional masing-masing negara. Kerangka teoritis menekankan pentingnya budaya nasional dalam perumusan kebijakan luar negeri dan interaksinya dengan pertimbangan hak asasi manusia. Dengan mengadopsi pendekatan komparatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara Swedia dan Indonesia dalam hal bagaimana faktor budaya mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri terkait dengan hak asasi manusia. Studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mendorong pilihan kebijakan luar negeri dan bagaimana budaya nasional berinteraksi dengan pertimbangan hak asasi manusia dalam membentuk keputusan tersebut. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya memahami peran budaya nasional dalam membentuk kebijakan luar negeri dan pengaruhnya terhadap isu-isu hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada bidang hubungan internasional dengan memberikan wawasan yang berharga kepada persimpangan budaya nasional, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri, sehingga mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang terlibat dalam mengatasi tantangan global dalam konteks keragaman budaya. Kata kunci: kelompok budaya, agama, dan ideologi, kebijakan luar negeri, hak asasi manusia, Swedia, Indonesia
“NEO KKN” DAN TANTANGAN DEMOKRATISASI INDONESIA DALAM PENDEKATAN OLIGARKI Sisman Prasetyo
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v8i1.7025

Abstract

Penulisan ini menguraikan mengenai terkait fenomena demokrasi di Indonesia. Memasuki Orde Baru, demokrasi menemukan momentumnya, perguliran ideology politik terjadi dari otoritarianisme, ke demokrasi, Meski demikian, beberapa penyakit pada masa sebelumnya justru muncul dalam bentuknya yang baru dimasa kini Penyakit tersebut masih terait KKN (Korpusi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terbalut dalam berbagai isu semacam desentralisasi dan demokratisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengurai permasalahan dan pertautan antara fenomena neo-KKN dan demokratisasi di Indonesia dalam pendekatan Oligarki. Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit).Dengan menggunakan perspektif Mark E. Warren, relasi generik antara korupsi dan demokrasi akan diuraikan, termasuk beberapa langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan tersebut

Page 6 of 8 | Total Record : 76

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2016) More Issue