cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta utara,
Dki jakarta
INDONESIA
GLOBAL INSIGHT JOURNAL
ISSN : -     EISSN : 2541318X     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal GIJ (Global Insight Journal) merupakan jurnal yang dipublikasi oleh Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang isinya difokuskan pada penyajian hasil telaah ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional sebagai salah satu kajian dalam ilmu social dan ilmu politik. Secara komprehensif, rincian substansi jurnal mencakup: Hasil penelitian ilmiah terhadap fenomena hubungan internasional, serta berbagai bentuk kajian ilmiah hasil penelitian yang relevan dan orisinil.
Arjuna Subject : -
Articles 76 Documents
Diplomasi Koersif India Terhadap Pakistan Dalam Sengketa Wilayah Kashmir 2019-2020 Basir, Rosdiana
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v9i2.7676

Abstract

Penelitian ini membahas konflik antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir, fokus pada upaya diplomasi koersif India dalam mencabut hak istimewa Kashmir melalui Pasal 370 dan Pasal 35A pada tahun 2019. Diplomasi koersif merupakan tindakan mengancam dan memaksa untuk mencapai tujuan negara. Meskipun India menggunakan pendekatan ini untuk mengintegrasikan Kashmir ke dalam negaranya, konflik antara India dan Pakistan terus berlanjut sejak dekade 1940-an. Meskipun diplomasi koersif India memiliki peran signifikan dalam penyelesaian sengketa dengan Pakistan, konflik masih berlanjut karena Pakistan mendukung masyarakat Muslim Kashmir dan membawa isu ini ke forum internasional. Dengan demikian, diplomasi koersif India belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan konflik Kashmir antara India dan Pakistan.
Penerapan Hukum Perang Dalam Konflik Ukraina-Rusia: Analisis Kepatuhan Terhadap Konvensi Jenewa Dan Tanggung Jawab Atas Pelanggaran Hukum Humaniter Suliandi, Marwan; Wagiman, Wagiman
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i1.8191

Abstract

Perang antara Ukraina dan Rusia telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam penerapan hukum perang, khususnya dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan kombatan. Berbagai laporan mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter, termasuk serangan terhadap infrastruktur sipil, penggunaan senjata terlarang, dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang. Oleh karena itu, analisis terhadap kepatuhan kedua pihak dalam konflik ini serta tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi menjadi penting untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum internasional. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia berkaitan dengan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa serta tanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter, termasuk dugaan kejahatan perang, serangan terhadap warga sipil, dan hambatan dalam mekanisme penegakan hukum internasional. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma atau kaedah yang merupakan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat konseptual; bersifat perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan perbandingan dan historis. Analisis data dilakukan dengan rekonstruksi hukum serta heurmeneutik. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu dan peran Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menujukkan, penerapan hukum perang dalam konflik Ukraina-Rusia menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, terutama terkait serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur non-militer. Meskipun ada upaya dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum humaniter, tantangan dalam investigasi dan akuntabilitas masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif serta kerja sama internasional untuk memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang terjadi.
Analysis of the Elimination of Strict Liability in the Omnibus Law on Massive Deforestation in Indonesia and its Effect on Global Warming and Climate Change Khoirunnisa, Khoirunnisa; Jubaidi, Didi
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i1.7913

Abstract

The Job Creation Law or omnibus law passed in 2020 has caused controversy among the public and legal experts. One aspect that has attracted attention is the elimination of corporations as parties that can be held criminally liable. Previously, corporations could be convicted if they were involved in environmental crimes. However, with the adoption of Omnibus Law, corporate criminal liability has been abolished, except in cases of environmental crimes that result in human death.  The elimination of Strict Liability in the Omnibus Law against perpetrators of Massive Deforestation in Indonesia can have a major effect on global warming and climate change. This article analyzes the impact of the elimination of corporate liability in criminal acts and the importance of considering the balance between economic interests and social justice. The purpose of this research is to find out how the impact of the elimination of the principle of strict liability in the criminal act of forest destruction passed in 2020 on Global Warming and Climate Change. This research uses a normative juridical approach, with a literature study that includes various sources such as scientific writings or articles in the form of books, online media, dissertations or other literature. The elimination of the principle of strict liability in the omnibus law has affected massive deforestation in Indonesia closely related to environmental protection and maintenance. Without strict liability, proving fault or negligence in deforestation cases becomes more. the elimination of strict liability for corporate criminal liability in cases of massive deforestation in Indonesia can have significant implications for global warming and climate change. It may reduce deterrence, make it harder to hold corporations accountable, and hinder efforts to protect the environment.
Strategi Indonesia Dalam Merespon Pelemahan Pengaruh Amerika Serikat Dan Peningkatan Pengaruh Tiongkok Dalam Bidang Ekonomi Andrena, Carmela
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i1.8061

Abstract

 Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di ASEAN dan memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, termasuk manufaktur, digital, dan sumber daya alam. Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keseimbangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, demi menghindari ketergantungan penuh pada salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya pengaruh Amerika Serikat di Indonesia dan mengeksplorasi strategi Tiongkok dalam memperkuat posisinya di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin memahami bagaimana Indonesia menggunakan strategi hedging untuk menyeimbangkan hubungan dengan kedua kekuatan besar tersebut serta dampaknya terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara. Kebijakan proteksionis AS, seperti tarif impor tinggi dan persyaratan perdagangan yang ketat, mengurangi akses Indonesia ke pasar AS dan daya tarik investasi, mendorong Indonesia untuk mendiversifikasi mitra ekonomi. Tiongkok berhasil memperkuat pengaruhnya di Indonesia melalui berbagai strategi yang berfokus pada diplomasi ekonomi, kerja sama infrastruktur, dan soft power. Kesimpulan penelitan ini didapatkan bahwa posisi Indonesia dalam persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan dalam menghadapi perubahan geopolitik global. Hasil penelitian ini mempertegas pentingnya strategi hedging bagi negara-negara yang berada dalam posisi serupa, di mana persaingan antara kekuatan besar bisa menjadi peluang sekaligus tantangan.
Kejahatan Internasional Dan Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menegakkan Hukum Pidana Internasional bima putra, adrian
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i1.8187

Abstract

Kejahatan internasional, seperti kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, merupakan ancaman serius terhadap perdamaian global, sehingga diperlukan mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut dan menghukum para pelaku. Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) berperan sebagai lembaga peradilan yang bertujuan menegakkan hukum pidana internasional dengan mengadili seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan berat. Salah satu permasalahan utama dalam kejahatan internasional adalah kurangnya efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, terutama yang berasal dari negara-negara kuat atau memiliki pengaruh besar. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, yaitu meneliti norma-norma atau kaedah yang merupakan data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan bersifat konseptual; bersifat perundang-undangan dengan menggunakan instrumen-instrumen, baik nasional maupun internasional, serta pendekatan perbandingan dan historis. Analisis data dilakukan dengan rekonstruksi hukum serta heurmeneutik. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu dan peran Mahkamah Pidana Internasional. Hasil penelitian menujukkan, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, masih menjadi ancaman serius terhadap perdamaian umat manusia akibat keterbatasan yurisdiksi dan penegakan hukum yang tidak merata di berbagai negara. Mahkamah Pidana Internasional, yang didirikan untuk menuntut seseorang yang bertanggung jawab atas kejahatan serius seperti kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, penegakan hukum oleh ICC sering menghadapi kendala. Diperlukan penguatan kerja sama internasional dan komitmen negara-negara serta penegakan putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) agar hukum pidana internasional dapat diterapkan secara lebih efektif dan adil
Multi-Track Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023 Andreas, Lastrico
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 10, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gij.v10i1.8130

Abstract

Penelitian ini membahas strategi multi-track diplomacy yang diterapkan oleh Indonesia dalam upaya menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U-17 2023. Dengan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, sektor bisnis, dan media, Indonesia berhasil memenangkan proses bidding dan menyelenggarakan turnamen ini. Diplomasi olahraga yang dilakukan membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga alat soft power yang mampu meningkatkan citra internasional suatu negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi diplomasi yang efektif memungkinkan Indonesia membangun kembali kepercayaan FIFA dan dunia internasional setelah berbagai tantangan, termasuk Tragedi Kanjuruhan dan pembatalan Piala Dunia U-20 2023. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya sinergi antaraktor dalam diplomasi olahraga serta kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang sepak bola internasional di masa depan.