cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Celebes Cyber Crime Journal
Contact Email
journal.cybercrime@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
journal.cybercrime@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Celebes Cyber Crime Journal
Published by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi
ISSN : 26568470     EISSN : 26569892     DOI : -
Core Subject : Science,
Computer Science & IT
Celebes Cyber Crime Journal (C3J) fokus pada semua aspek kejahatan dunia maya / komputer: Bentuk Kejahatan Dunia Maya, Dampak kejahatan dunia maya di dunia nyata, Pemolisian ruang siber, Perspektif Internasional Kejahatan Siber, mengembangkan kebijakan keselamatan siber, Korban Siber, Psikopatologi Siber, aspek geografis dari Kejahatan dunia maya, perilaku pelaku kejahatan dunia maya, hukum kejahatan dunia maya, Pornografi Cyber, Privasi & Anonimitas di Internet, Pencurian Internet dan Pencurian Identitas, Keselamatan Ponsel dan masalah kebijakan, Perjudian Daring, Hak Cipta dan Hukum Kekayaan Intelektual. Jurnal ini menerbitkan makalah teoretis, metodologis, dan terapan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Implementasi Sistem Pengawasan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Kosmetik Secara On-Line (SISWAS-PK) Asriati Asriati; Muh. Zulkifli Muhdar; Asrianty Anggreany Mangarengi
Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 1 (2019): Celebes Cyber Crime Journal
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.364 KB)

Abstract

Abstract: The purpose of research to analyze and explain the implementation of a monitoring system legal protection to buyers in on-line, cosmetics to analyze and explain faktor-faktor that affects the implementation of the supervision of consumer protection.The type of research the kind of research that is used is empirical research, namely research, field by means of conducting data collection in the field based on a problem that were submitted in this research. The implementation of the system of monitoring the protection of the law to their customers cosmetics in an online manner which was carried out by the world largest oil consumers protection division for monitor goods distribution from the local office of industry and trade south sulawesi and the porch or vestibule food and drug monitoring the city of makassar to be channeled to has not yet been optimized, the factors that affects the implementation of the supervision of consumer protection is subtansi law pertaining to rules designed to weed out act which regulates regional consumer protection, instrumentality used in the supervision of consumer protection and the only implementing body for the supervision of challenges to his own party with both the socialization to the general public now about the offering that the world largest oil consumers complaints in an online manner.
Aspek Hukum Jurnalistik Tentang Penayangan Video Viral di Media Sosial Nynda Fatmawati Octarina; Anisatul Ulfa
Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 1 (2019): Celebes Cyber Crime Journal
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.665 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat legalitas mengenai aturan jurnalis yang melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari,mengolah hingga menyiarkan berita di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang meneliti semua aturan-aturan hukum terkait isu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai seorang jurnalis yang melakukan kegiatan jurnalistik di media sosial harus mencantumkan sumber informasi yang disajikan, karena berkaitan dengan validitas informasi yang disampaikan. Meski dalam Undang-Undang ITE tidak dijelaskan mengenai pedoman berjunalistik di media sosial tetapi jurnalis mempunyai 2 aturan khusus yaitu Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan tentang Standar Program Siaran. Peraturan KPI tersebut telah mencakup perekaman tersembunyi, sumber informasi, dan hak narasumber sehingga para jurnalis wajib mematuhi peraturan tersebut baik saat melakukan kegiatan jurnalistik di media konvensional maupun di media sosiall.
Penyelesaian Kontrak Perdagangan Melalui Internet: Perspektif Hukum Perjanjian Yayan Hanafi
Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 1 (2019): Celebes Cyber Crime Journal
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.986 KB)

Abstract

Trade Contracts through the internet have fulfilled several legal aspects of the agreement in Book III of the Civil Code concerning the legal terms of the agreement, namely the agreement of the parties, a certain thing and the lawful reason, even though the fulfillment of maturity as a condition for an agreement cannot be fulfilled, the contract in e-commerce remains valid and binds and becomes a law for the parties who make it as long as the parties do not mind it. The parties to the dispute can settle by means of court channels and non-court lines. Thus the relevant government can socialize the existence of a settlement path on the issue of trading through the internet. Kontrak Perdagangan melalui internet telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu perjanjian tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat serta menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Para pihak yang terjadi perselisihan bisa menyelesaikan dengan cara jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan. Dengan demikian pemerintah yang terkait bisa mensosialisasikan adanya jalur penyelesaian tentang masalah perdagangan melalui internet
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Devi Angeliawati
Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 1 (2019): Celebes Cyber Crime Journal
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.917 KB)

Abstract

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan menimbulkan keinginan akan informasi tersebut ditambah dengan kebebasan berekspresi. Metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan digolongkan atas bahan hukum primer yang terdiri dari KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder yang terdiri dari studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 310 ayat (1), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315, Pasal 317 ayat (1), Pasal 318 ayat (1), Pasal 320 ayat (1), Pasal 321 ayat (1). Analisa Hukum Pidana Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik dengan menggunakan alat Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PNSlr) adalah penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan tersebut telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jual Beli Dalam Platform Media Sosial Instagram Dan Facebook Diecky Eka Koes Andiansyah
Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 1 (2019): Celebes Cyber Crime Journal
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.959 KB)

Abstract

Online buying and selling transactions via the internet (E-Commerce) are very prevalent at this time by many people. The high activity of buying and selling online has caused many cases of fraud in online buying and selling, which are expected to increase every year. In this thesis the author uses a variety of secondary data such as legislation, court decisions, legal theory, to find doctrines and principles that are relevant to the problems examined, namely about criminal legal protection against victims of fraudulent acts of buying and selling online . The results of this study indicate that Law Enforcement Officials have difficulties in uncovering criminal acts of cyber crime, besides being constrained by banking bureaucracy, lack of coordination of investigators with cellular operators or internet service providers, lack of personnel who have capability in ITE and special tools for ITE crime. The author concludes, that in principle this fraud is the same as fraud in general, the difference lies only in the facilities used, namely using electronic media facilities, and specifically regulated in Article 45 paragraph (2) Jo Article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, with the threat of imprisonment of a maximum of 6 years and a fine of one billion rupiah. Transaksi jual beli online melalui internet (E-Commerce) sangat marak dilakukan pada saat sekarang ini oleh masyarakat banyak, misalnya daerah perkotaan. Tingginya aktifitas jual beli online menyebabkan banyak sekali kasus penipuan jual beli online, yang diperkirakan akan selalu meningkat pada setiap tahunnya. Di dalam skripsi ini penulis menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, untuk menemukan doktrin-doktrin dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni tentang perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Aparat Penegak Hukum kesulitan dalam mengungkap tindak pidana cyber crime, disamping karena terkendala birokrasi perbankan, kurangnya koordinasi penyidik dengan operator selular atau internet service provider, minimnya personil yang memiliki kemampuan dibidang ITE dan alat-alat khusus untuk kejahatan ITE. Penulis menyimpulkan, bahwa pada prinsipnya penipuan ini sama dengan penipuan secara umum, perbedaannya hanya terletak pada sarana yang digunakan yaitu menggunakan sarana media elektronik, dan diatur khusus dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda satu miliar rupiah.
Kedudukan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia Anisah Daeng Tinring; Dachran Busthami; Ahyuni Yunus
Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 2 (2019): Celebes Cyber Crime Journal
Publisher : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL DIKTI) IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.159 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia. Permasalahan kajian adalah, Pertama, kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia/ Kedua kekuatan pembuktian dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam hukum pembuktian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik ataupun penggunaan alat elektronik lainnya sebagai alat bukti bila dihubungkan dengan hukum acara perdata sebagai hukum formal belum diatur secara eksplisit. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai saat ini baru dalam tataran hukum materil saja, antara lain Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada praktek peradilan saat ini kekuatan pembuktian alat bukti elektronik masih sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain yaitu didukung dengan keterangan saksi ahli. Dan nilai kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. This study aims to analyze the position of electronic documents as evidence in civil procedural law in Indonesia. The problems of the study are, First, the position of electronic documents as evidence in the system of proof of civil law in Indonesia / Second, the strength of proof of electronic documents as evidence in proof of law in Indonesia. The research method used is. The research method uses normative juridical research methods. The results showed that electronic documents or the use of other electronic devices as evidence when connected with civil procedural law as formal law have not been explicitly regulated. The regulation of electronic evidence that exists to date is only in the level of material law, including the Law on Information and Electronic Transactions. In the current judicial practice the strength of electronic evidence is still ordinary, it cannot stand alone in meeting the minimum evidence, therefore it must be assisted by one of the other pieces of evidence, which is supported by expert witness statements. And the value of the strength of the evidence is left to the judge's judgment.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1 No 2 (2019): Celebes Cyber Crime Journal Vol 1 No 1 (2019): Celebes Cyber Crime Journal