cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
KASUS PELANGGARAN HAM ETNIS ROHINGYA : DALAM PERSPEKTIF ASEAN Dewa Gede Sudika Mangku
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.975 KB)

Abstract

Dalam artikel ini membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya oleh Pemerintah Myanmar. Metode yang digunakan yaitu metode kepustakaan dengan penyajian secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, perjanjian internasional (Piagam ASEAN), makalah-makalah, jurnal, artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Berdasarkan hasi pembahasan dapat disimpulkan bahwa bentuk kekerasan apapun yang ditujukan kepada etnis Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintahan Myanmar tidak dapat dibenarkan apalagi hal tersebut masih dalam lingkup kawasan Asia Tenggara, sebagai suatu negara anggota ASEAN sudah saatnya Myanmar tunduk terhadap Piagam ASEAN yang telah disepakati secara bersama oleh sepuluh negara angota ASEAN yang lainnya serta terbentuknya Badan HAM ASEAN digunakan sebagai suatu pedoman untuk meminimalkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Asia Tenggara khususnya kepada Etnis Rohingya di Mynmar. Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Etnis Rohingya, Piagam ASEAN dan Badan Hak Asasi Manusia ASEAN
MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 Herma Yanti
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.332 KB)

Abstract

During the the year of 1998 issue of decentralization has becoming polemic in Indonesia, the province ask more autonomy from central goverment, but more autonomy doent meant give the final solution it require more system about check and watch to every aspect of goverment act, so the goverment can work with properly with good mechanism as a public servant just like Act No 32 Year 2004 want to reach. Keyword :  Check and watch mechanism of Act No 32 Year 2004     

Page 13 of 13 | Total Record : 122