cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 8   9   10   11   12 
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN Chairul Idrah
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.813 KB)

Abstract

Abstract In the perspective of law, violations committed by someone the rights of others, can cause offense. In the case of an alleged violation of law has occurred, it is consistent with the mandate of Pancasila as the state that is the source of all sources of law, the right of a person suspected of committing an offense or the suspect must be protected, respected and fulfilled. Associated with respect for the rights of suspects or prisoners, it is necessary to put forward opinions expressed by Mardjono Reksodiputro that the primary purpose of law enforcement is the due process of law (due process of law), which includes the rights of suspects, defendants and prisoners protected and considered as part of the rights of citizens (civil rights), and because it's part of human rights. relating to arrest and detention, the Book of the Law of Criminal Procedure (Criminal Code) has set regulations on the arrest and detention, regulated in Article 16 and Article 31 of the Book of the Law of Criminal Procedure (Criminal Code). Today the fair and humane treatment in various fields of life especially in the criminal justice process is a concern as well as a demand and desire of the people, then all the resources and efforts will be made to get justice is very essential. Key Note : Law Enforcement, Protection of Rights
Eksistensi Lembaga Adat Kota Jambi Iman Hidayat
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.652 KB)

Abstract

Existence of Indigenous Institutions in the Regulation of the Minister of Interior No. 3 of 1997 as follows: Accommodating and channeling public opinion to the government and resolve disputes relating to customary law, Customs and habits of society in order to enrich the local culture and empower the community in supporting the implementation of the government, implementation of development and social development; create a democratic and harmonious relationship and objective between the Head of Indigenous / Stakeholder Indigenous Peoples or the Oldest and Leader / Indigenous leaders with government officials in the region. While the function of Customary Institutions in the Regulation of the Minister of Interior No. 3 of 1997 is to carry out data collection activities in order to develop policies and strategies to support the smooth governance, sustainable development and supports the success of the coaching community. Key Note : Existence of Traditional Institutions
REHABILITASI DAN KONSEP GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN PERKOSAAN Suzanalisa Suzanalisa
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.28 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas Analisis Yuridis Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Di Dalam Hukum Positif Indonesia  dan Konsepsi Pengaturan Mengenai Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan. Hal ini dikarenakan  hampir setiap hari media menyuguhkan berita perkosaan, yang memprihatinkan bahkan menyayat hati. Di samping modus kejahatannya yang semakin tidak berperikemanusiaan. Betapa sangat menyedihkan, banyak korban perkosaan yang mengalami trauma kejiwaan yang berat. Tidak sedikit diantara para korban harus hidup dalam keputusasaan dan penderitaan batin yang mendalam. Dapatlah dibayangkan penderitaan yang dialami oleh korban yang mengalami perkosaan. Ia tidak saja akan mengalami penderitaan secara fisik, seperti luka, cacat, atau kehilangan selaput dara, tetapi lebih dalam lagi, ia akan mengalami penderitaan psikis berupa rasa rendah diri, ketakutan, kecemasan, dan trauma, yang apabila tidak berhasil dipulihkan, akan ditanggung oleh korban perkosaan tersebut seumur hidupnya.  Mengingat demikian seriusnya dampak dari perkosaan terhadap kondisi fisik dan psikis korban, dapatlah difahami manakala di dalam perundang-undangan pidana Indonesia, Kata Kunci : Rehabilitasi, Ganti Rugi, Korban Perkosaan
PENGATURAN TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH . Masriani
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.458 KB)

Abstract

Citizen is a decision variable, in the process law making or law enforcement in that case to gained a legality product that responsible to the citizen will, a law communication must be build in law planning, law making and law enforcement,regulation about participate of citizen right now is still generally so it must be explaiedn again in other regulation, for example is district regulation about mechanism of participate citizen in process of district regulationKey Note:Participate of citizen in law making process
PERANAN DOKTER PSIKIATER DALAM MENENTUKAN STATUS KEJIWAAN TERSANGKA DALAM KAITANNYA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Ruslan Abdul Gani
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.026 KB)

Abstract

AbstractUntuk menentukan apakah pelaku tindak pidana  tersebut  terganggu jiwanya  atau gila  bukanlah kewenangan penegak hukum (Polisi/Penyidik, Jaksa Penuntut Umum  dan Hakim), namun yang paling berwenang adalah  Psikiater. Apabila  dari hasil pemeriksaan Dokter  Psikiater ternyata pelaku kejahatan tersebut mengalami kejiwaan atau  terganggu kesehatan hal ini tentunya  akan mempengaruhi kemampuannya  dalam  mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam dalam membuktikan apakah pelaku tindak pidana  tersebut  jiwanya  terganggu atau tidak, sangat diperlukan  bantuan  dari seorang ahli Psikiater. Key Lok: Pentingnya  Dokter Psikiater  Dalam menentukan  status kejiwaan seseorang
IMPLIKASI ASAS LEGALITAS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN Supeno Supeno
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.135 KB)

Abstract

Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda sudah tentu akan mendapatkan pengaruh dalam berbagai macam sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara termasuk juga dalam sistem hukumnya, Belanda sebagai negara yang menganut Civil Law System memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satu asas hukum yang sangat berpengaruh tersebut adalah asas legalitas, asas legalitas  ini sangat mempengaruhi cara berfikir penegak hukum di Indonesia  yang memiliki implikasi yang luas terhadap penegakan hukum dan keadilan. Asas legalitas yang kaku berdampak kurang memberikan rasa keadilan di Indonesia, karena nilai-nilai hukum warisan Belanda tidak mencerminkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Key Note : Asas legalitas, penegakan hukum, keadilan
REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Mardjono Reksodiputro
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.545 KB)

Abstract

 It was so right if the criminal law in Indonesia is also called the legacy of colonial goverment of Netherland, because the frame of  the system of our criminal law is recently used by them during the colonial time, that system it can still be used until now because it capablility is include in every aspect of our philoshophi and culture, althoght some perfection is still needed in some aspect it doesnt meant law enforment it cannot acommplished, because to keep maintain stablity the due process of lawit must be established, we must avoid every act that will be dishonor the law, becuse of that reconstruction of criminal law system is still needed in Republic of Indonesia. Key Note : Reconstruction of criminal law system
EKSISTENSI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA (Analisis terhadap UU No. 32 Tahun 2009 dilihat dari TAP MPR No. IX Tahun 2001) Muslih Muslih
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.713 KB)

Abstract

Abstract Lahirnya UUPPLH 2009 bukan saja sebagai refisi terhadap UU LH sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997) yang dinilai tidak lagi relevan dengan realitas yang ada, melainkan juga diamanahkan oleh TAP MPR No. XI Tahun 2001. Ada 13 prinsip yang diamanatkan oleh Tap MPR tersbut, antara lain memelihara dan mempertahankan NKRI; menghormati  HAM; menghormati supremasi hukum; mensejahterakan rakyat; mengembangkan demokrasi dan optimalisasi partisipasi rakyat; mewujudkan keadilan penguasaan SDA; memelihara keberlanjutan; melaksanakan fungsi sosial dan fungsi ekologis; mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat; melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. Key Note : Perlindungan, Lingkungan Hidup, TAP MPR
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI BIDANG KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA TERHADAP ORANG YANG TIDAK MAMPU Sigit Somadiyono
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.738 KB)

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana pengaturan pemberian Bantuan Hukum di bidang kenotariataan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu dan Kedua: Apa akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan Bantuan Hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan sumber datanya pada bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, Pertama, Ketidakadaan aturan mengenai tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu membuat notaris selaku pihak yang memberikan bantuan hukum menjadi dilematis karena terjebak diantara aturan minimum honorarium yang datur oleh Ikatan Notaris Indonesia dan juga perintah undang-undang untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma. Kedua, Akibat hukum terhadap notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu adalah 1) teguran lisan; 2) terguran tertulis; 3) pemberhentian sementara; 4) pemberhentian dengan hormat; atau 5) pemberhentian dengan tidak hormat. Kata kunci :    Bantuan Hukum Cuma-cuma, Kenotariatan, Orang Yang Tidak Mampu
POLICY STRATEGY OF LAND AND BUILDING TAX OF VILLAGE AND CITY (PBB-P2) TOINCREASE OWN SOURCE REVENUE OF JAMBI CITY ON LAND AND BUILDING TAX DIVISIONIN THE LOCAL REVENUE DEPARTMENT OF JAMBI CITY IN JAMBI PROVINCE Ahmad Fikri Aiman
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.378 KB)

Abstract

AbstrakPolicy Strategy of Land and Building Tax OfVillageand City (PBB-P2) after diversion from Central Government to Jambi City Government start from 1st of January 2014 is still face obstacles. PBB-P2 target on 2014 is Rp. 12.000.000.000,- and in realization only Rp. 8.723.143.203,- . So it makes writer interest to doing the thesis research with title Policy Strategy Of Land And Building Tax Of Village And City To Increase Own Source Revenue Of Jambi City On Land And Building Tax Division In The Local Revenue Department Of Jambi City In Jambi Province. This research aim for knowing and analizing the obstacles tha found in implementation PBB-P2 policy and perfect the strategy which has done by Local Revenue Department of Jamby City to be a right strategy.This research method is combining the descriptive and qualitative, the source data through interviews, observation and review of literatures. The data analysis using SWOT and Litmus Test for determine strategic issues as the right in PBB-P2 policy to increase own-source revenue of Jambi City in the Local Revenue Department of Jambi City in Jambi Province.         This result showed PBB-P2 policy strategy that has been implemented by Local Revenue Department of Jambi City is not work like the planning and still have some obstacles that need improvement right strategies to increase own-source revenue of Jambi City. To resolve some obstacles in Government of Jambi City should be need more participation from kelurahan as the service center of PBB-P2 and also using online payment system by Local Revenue Department of Jambi City. Keywords : Policy Strategy, Land and Building Tax, Jambi City

Page 10 of 13 | Total Record : 122

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue