Articles
122 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK-HAK PEKERJA YANG BEKERJA DI PT. INDONUSA AGROMULIA DIKECAMATAN GERAGAI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ]]>
<![CDATA[Maryati Maryati]]>;
<![CDATA[M Hatta]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (166.566 KB)
<![CDATA[PT. Indonusa Agromulia Jambi penyedia tenaga kerja jasa dan Koperasi Sawit Reza Jaya telah memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Kendala yang dihadapi PT. Indonusa Agromulia Jambi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, yaitu: Kurangnya tenaga-tenaga ahli dalam jasa penunjang perkebunan sawit yang mempunyai keahlian khusus yang ditetapkan. Investasi yang cukup besar dalam hal peralatan, human skill dan teknologi. Pasar dalam hal outsourcing yang belum banyak sehingga kurang menjanjikan profit untuk jangka pendek. Langkah yang dilakukan oleh PT. Indonusa Agromulia Jambi yaitu : Para pekerja yang mempunyai ketekunan dan profesional yang tinggi dalam kerjanya dipilih oleh perusahaan untuk mengambil kursus dan pelatihan untuk memperoleh keahlian yang diperlukan bagi perusahaan dengan dibiayai oleh perusahaan. Para persero pengurus dari PT. Indonusa Agromulia Jambi berusaha untuk mencari usaha-usaha yang lain dengan jalan melebarkan sayap ke luar daerah. Berusaha untuk memenuhi peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk semua jenis pekerjaan yang ada dengan tetap memperhatikan kemampuan finansial yang dimiliki dan tetap mengutamakan kualitas pelayanan yang baik. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak-hak Pekerja.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA KARTU FLEXI PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. CABANG JAMBI ]]>
<![CDATA[Syarifa Mahila]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (65.266 KB)
<![CDATA[In this century wireless communication is become a common things not only for adult but also children to, but this condition is maybe solve one problem hard communication, but it also result another problem to like privacy, fund and due process of law to the server of this network, flexi as the one of many network cellural base on CDMA is not only give a good and simple communication but also make sure to give a protection of law to the user of this network, in condition to guarantee due process of law in the cellular reign.Key Note: Law protection to the user of Flexi]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN HAK ATAS KEMERDEKAAN MENYATAKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM ]]>
<![CDATA[A. Thalib A. Thalib]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (81.408 KB)
<![CDATA[Abstract Kemerdekaan atau kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, baik melalui bentuk unjuk rasa / demonstrasi, pawai, rapat umum, maupun mimbar bebas, dalam semua negara demokratis, secara universal diikat oleh aturan main melalui peraturan perundang-undangan. Tidak ada demokrasi yang dijalankan tanpa aturan bagi bangsa-bangsa yang beradab. Dalam negara demokrasi, kebebasan selalu diimbangi dengan keteraturan. Kebebasan yang ada adalah kebebasan dalam keterikatan Kata Kunci : Kemerdekaan, Pendapat di Muka Umum]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PIDANA MARKETING MENURUT UNDANG UNDANG PERBANKAN TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk ]]>
<![CDATA[Sigit Somadiyono]]>;
<![CDATA[Tresya Tresya]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (183.977 KB)
<![CDATA[Salah satu cara pemasaran produk bank yang dilakukan seorang marketing adalah memberikan kredit atau pembiaayan. Kredit atau pembiayaan adalah penyedian uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Seorang marketing menyeleksi calon nasabah untuk diberikan kredit atau pembiayaan dengan beberapa pertimbangan kepercayaan, tenggang waktu, tingkat risiko dan objek kredit karena seorang marketing harus menjaga nasabahnya agar tidak terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan. Risiko tersebut berupa keadaan dimana kredit atau pembiayaan tidak dapat kembali pada waktunya. Kredit atau pembiayaan bermasalah di perbankan itu disebabkan beberapa faktor misalnya ada kesengajaan dari pihak – pihak yang terlibat dalam proses kredit atau pembiayaan, kesalahan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan atau disebabkan oleh faktor lain. Kata Kunci : Tanggung Jawab Marketing, Pembiayaan Bermasalah]]>
<![CDATA[PERANAN DINAS PASAR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR ANGSO DUO KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Hermayanti Hermayanti]]>;
<![CDATA[Imo Alviah]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.021 KB)
<![CDATA[Peranan Dinas Pasar dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima sangat penting agar kegiatan pedagang kaki lima itu sendiri tidak berdampak negatif yang dapat mengganggu ketertiban dan tata ruang kota yang tertata dengan balk, indah, tertib dan teratur. Untuk itu diperlukan tindakan pengawasan dan penertiban secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana peranan dinas pasar Kota Jambi dalam melakukan pengawasan dan penertiban pedagang kali lima di Pasar Angso Duo Kota Jambi, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya untuk mengatasinya. Keywords : Pengawasan, Penertiban,Pedagang Kaki Lima]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SDA PADA OTONOMI DAERAH ]]>
<![CDATA[Said Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 16 (2012): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.282 KB)
<![CDATA[Abstract The basic concept of regional autonomy is to give the authority to plan and implement the development of their respective regions in accordance with what they want and they need, and the central government will assist and maintain the activities that can not be implemented in areas such as monetary problems, development roads between cities and provinces, as well as maintenance of irrigation systems across various regions. Implementation of Regional Autonomy implemented by providing a broad powers, real and accountable to the Regional embodied proportionally with the setting, distribution and utilization of natural resources. Key Note : Management of Natural Resources]]>
<![CDATA[WHITE COLLOR CRIME SEBAGAI KEJAHATAN INDIVIDUAL YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM PIDANA DAN KEGIATAN PEREKONOMIAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Badri]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.662 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis white collor crime sebagai kejahatan individual yang berkaitan dengan hukum pidana dan kegiatan perekonomian dengan rumusan masalah “white collor crime sebagai kejahatan individual yang berkaitan dengan hukum pidana dan kegiatan perekonomian”. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Kejahatan kerah putih di negara yang tidak pernah jera merampas uang rakyat, menindas, dan mendurhakai rakyat diglorifikasi dengan lemahnya kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan jabatan yang legitim sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Kata Kunci : white collor crime sebagai kejahatan individual.]]>
<![CDATA[PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Abdul Hariss, Felda Rizki Azalia]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.994 KB)
<![CDATA[Abstrak Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus dari Negara untuk membuat akta autentik yang merupakan salah satu bukti atau alas hak yang sah. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan, dan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Untuk itu dibentuklah suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Majelis Pengawas Daerah merupakan dasar utama pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris. Bentuk pengawasan yang dilakukan yaitu pemeriksaan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Majelis Pengawas Daerah sama peranannya di seluruh Indonesia seperti juga Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kota Jambi. Permasalahan adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, apa saja faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris dalam upaya melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui faktor yang menghambat bagi majelis pengawas daerah notaris dalam melakukan pengawasan terhadap notaris di kota jambi, mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh majelis pengawas daerah notaris mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dalam melaksanakan pengawasan terhadap notaris di kota jambi. Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Empiris, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan kenotarisan dan melihat prakteknya pada pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah Kota Jambi.Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Peranan Pengawasan Terhadap Notaris, Hambatan, Upaya Mengatasi Hambatan.]]>
<![CDATA[TRADITIONAL KNOWLEDGE DALAM SISTEM HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syarifa Mahila]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (117.451 KB)
<![CDATA[AbstractIndonesia is a country that has a wealth of biological resources (biodiversity), the second largest after Brazil and2 a wealth of traditional knowledge in the field of medicine that is very diverse. Indonesia's traditional knowledge is developed continuously and is guaranteed if the legal protection it will have a very high economic value, which would certainly boost the economy in Indonesia. This has become a very good opportunity for Indonesia to exploit the potential value of traditional knowledge which has been shown through various processes misappropriation (misuse) by the foreign companies. Traditional knowledge is knowledge developed by indigenous peoples based on tradition or intellectual work. This knowledge includes the methods of cultivation and processing plants, medicine, art, and food-beverage recipes. protection of traditional knowledge is important because it is a source of knowledge related to human life that can be commercialized. One of the important issues relating to intellectual property rights (IPR) today is about the extent to which traditional knowledge is protected. Traditional knowledge has emerged as a new legal problem caused no domestic legal instruments capable of providing an optimal legal protection of traditional knowledge that is currently widely used by parties who are not responsible.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN HAK CIPTA DI KOTA JAMBI ]]>
<![CDATA[Nurhasan Nurhasan]]>
<![CDATA[ Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal LEX SPECIALIS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.18 KB)
<![CDATA[Pelanggaran terhadap hak cipta di wilayah Kota Jambi, disebabkan oleh suatu kebiasan/tradisi (aspek Culture/budaya), mencari keuntungan (aspek ekonomis), rendahnya tingkat pemahaman warga masyarakat terhadap undang-undang hak cipta, rendahnya penerapan sanksi (aspek yuridis), dan tidak dilakukannya razia berkala dan dari dalam individu penduduk, karena lemahnya daya tahan perilaku ekspresif untuk melawan dorongan, hasrat/keinginan tersebut, disebabkan karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Key Note : Faktor Penyebab, Pelaknggaran Hak Cipta, Kota Jambi]]>
