cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 1   2   3   4   5 
JENIS DAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIAKUI DAN DILINDUNGI DI INDONESIA Fachruddin Razi
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.956 KB)

Abstract

In the twenty one century the object of economic and trade not just only about goods and service, but it also include minds, ideas, creations, motions, arts and also knowledges, it also have been called the intellectual property rights, that rights is become very valuable because it containsmorality rights andof course  economic right, that the reason why the regulation that will protected that thing is also neededto give protection to the one who have been work hard for minds, ideas, creations, motions, arts and knowledges, not only that protection to the intellectual property rights it also will make investor come to this nation and it will make the economic tire round faster than before, shortly journal will explain about the basic regulation in protection of intellectual property rights in Republic of Indonesia. Key Note : Protection of intellectual property rights    
TINJAUAN YURIDIS ASPEK HUKUM DALAM SURAT PERJANJIAN KERJA DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA DI TANJUNG JABUNG BARAT Abdul Hariss; Che Tthalbi Ismail
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.138 KB)

Abstract

Abstract Sekalipun perjanjian pemborongan pekerjaan yang diadakan antara Dinas Pekerjaan Umum dengan perusahaan swasta telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi untuk memperkuat dan mempertegasnya para pihak membuat surat perjanjian kerja.Dikarenakan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan antara pihak pemerintah dengan pihak swasta menggunakan dana negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau menggunakan dana daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidaklah dirasakan cukup, sehingga pemerintah menambahkan ketentuan yang wajib diikuti dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, yang untuk saat sekarang pengaturannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.Dengan keadaan tersebut di atas, maka segala ketentuan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian pemborongan pekerjaan, haruslah mencerminkan dan mencakup ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Kata kunci : Aspek Hukum, Surat Perjanjian
TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS OLEH MASYARAKAT DI WILAYAH DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI Suhaimi Hamid
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.776 KB)

Abstract

Forests in Indonesia are known to have Biodiversity Very High, but the forests of Indonesia Resources Turns Very Fast And worsens From year to year, singer caused illegal logging practices,  forest fires and encroachment And Peladang That move.  According to PT data. Ecosystem Restoration Indonesia (PT. REKI) Reached More Than 16,000 Hectares Of The 101.355 hectare land being restored OR restored to review so natural forests Back. Operating aggressive encroachers The land has to change their power unilaterally to review Operates Illegal logging and  Also planted with oil palm crops. Many diagnostic factors affecting the Land Conflicts BETWEEN lying on Economic, Social, Ecology And Needs agricultural land. Forms of Land Conflicts BETWEEN lay overlapping Stewardship and land ownership disputes. On the other parties, social conflicts can be occurred BETWEEN THE original inhabitants immigrant population, as for Yang discussed hearts Singer problem is conflict BETWEEN PT. Ecosystem Restoration Indonesia (PT. REKI) WITH society. Things That Which led Government Barriers hearts Keywords : Crime of Encroachment Limited Production Forest
HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAHIR PROCOT PULANG BAWA AKTA DENGAN KUALITAS PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR Ricky Ekasari Ramadhani Wicaksana
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.783 KB)

Abstract

Abstrak Be born birth got certificate Policy is Banyuwangi government policy which is Quick Wins Reforms and bureaucracy of Banyuwangi local governments in order to provide the ease, speed, accuracy , effective and efficient in the process of the birthonline certificate. This policy was formulated based on the problems facing The Population And Civil Registration Offices in Banyuwangi district is low awareness in the community to have a population administration documents mainly on the birth certificate. So the authors interested in taking research titled Relation of ImplementationBe born birth got certificate Policy To Official Service Population And Civil Registration Service Qualityin Banyuwangi district.In this study, using a mixed method research method research to the type of exploratory Sequential Model with two phases which qualitative and quantitative phase. With source data through interviews, literature review and questionnaire.     The results of this research show the implementation of policies born be born brought home the deed is not as expected, because there are many encountered obstacles include lack of human resources employee / officer related services in information technology, a high rate of people who do not have birth certificates in 2015, and the high rate of birth certificates Offline management through sub-district or Department of Population And Civil Registration. And quality of service in The Department Of Population And Civil Registrationin Banyuwangi still low is still a lack of supporting facilities at partner hospitals or health centers, within the hospital were very much with the department of population and civil registration districts Banyuwangi that makes it difficult to coordinate, causing a delay in publishing deed. and based on the calculation of the correlation results a significant relationship between policy implementation and service quality policies brought home be born birth certificate.Keywords: Policy, service
UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM (DITRESKRIMUM) POLDA JAMBI MELALUI TINDAKAN PREVENTIF M Rudi Hartono
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.161 KB)

Abstract

Kejahatan sebagai salah satu permasalahan yang seringkali timbul dan meresahkan bagi masyarakat dan negara. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, kejahatan juga kerap timbul dengan berbagai bentuk, modus operandi dan peristiwa yang berbeda-beda. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian merupakan ujung tombok dan pihak yang pertama kali berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan. Kerja keras aparat Kepolisian dalam menanggulangi setiap kejahatan yang terjadi membutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Salah satu Divisi Kepolisian yang langsung berhubungan dan bertugas dalam menanggulangi Kejahatan adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum atau yang sering disingkat dengan Ditreskrimum. Ditreskrimum dalam tugas dan kewenangannya berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah yang bertugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah. Ditreskrimum dalam tugas pokok profesinya bertugas menanggulangi setiap bentuk kejahatan – kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Khususnya di Propinsi Jambi, Ditreskrimum bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah Jambi. Kejahatan-kejahatan umum yang terjadi di wilayah hukum Polda Jambi, setiap tahun terus meningkat dalam berbagai bentuk dan modus yang berbeda-beda. Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dilakukan melalui  tindakan Preventif melalui sistim Abiolisionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta Sistem Moralistik melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. Tindakan Preventif sebagai bagian  usaha Ditreskrim Polda Jambi untuk melakukan pencegahan kejahatan dan menekan angka tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, baik suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.
MEKANISME PERALIHAN (TAKE OVER) KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA Nurfauzia Nurfauzia
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.016 KB)

Abstract

Mekanisme Peralihan Kredit ( take over ) dimulai dari permohonan kredit oleh debitur, penyerahan semua kelengkapan data dan syarat-syarat pengajuan kredit, dilakukannya survey oleh Credit offficer (BI Checking, Trade Checking, wawancara debitur serta apraisal/penilaian ulang jaminan), apabila memenuhi syarat maka dilanjutkan pembuatan proposal kredit yang akan di ajukan kepada komite kredit. Jika proposal disetujui oleh komite kredit maka dilanjutkan dengan penandatanganan akad kredit dan pengikatan jaminan yang wajib dihadiri pihak bank, debitur dan pasangan (serta penjamin jika ada). Setelah melakukan pengikatan jaminan maka debitur dengan didampingi marketing menuju ke kreditur awal untuk melakukan pelunasan dengan dana yang diperoleh dari pihak ketiga. Apabila pelunasan telah dilakukan, maka wajib meminta slip tanda pelunasan serta asli bukti kepemilikan jaminan untuk selanjutnya dapat dibebani Hak Tanggungan dengan terlebih dahulu dilakukan roya atas nama kreditur awal untuk kemudian dipasang ulang untuk kepentingan bank penerima take over. Akibat hukum dari proses peralihan kredit tersebut adalah berakhirnya hubungan hukum antara kreditur awal dengan debitur. Key Note :   Take Over Kredit, Perbankan Indonesia
URGENSI PERDA DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Maryati Maryati
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.788 KB)

Abstract

Abstract Regulation is an inherent with the system of regional autonomy. Because the essence of local autonomy itself is independence and freedom or flexibility. Independence itself implies that the region has the right to organize and administer the affairs of the household own government. The authority set here means that the area has the right to make legal decisions such legislation later (among others) were named regional regulation.Regulation is an important instrument in the implementation of regional autonomy. because:1.With the principle of autonomy in Law. 32 of 2004, it is almost more government affairs diserak = respiratory to operate in areas that require a legally through legislation.2.Regulation as part of the national legislation, the implementation of autonomy in the regulation of blood is needed for further elaboration of the legislation is higher. Key Note : Autonomous Region, the Regional Regulation
Tugas Dan Fungsi Panwaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Di Kota Jambi Nazifah Nazifah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.874 KB)

Abstract

Establishment of specialized agencies in the administration of elections members of the House of Representatives / People 'Region, is expected all things relating to the election runs smoothly. In reality, however, still found many violations of the provisions of the general election which proved many cases of electoral malpractices that go to the Election Supervisory Committee for City of Edinburgh and Edinburgh District Court. The number of violations of the election, especially in the legislative elections, has a duty to uncover the Election Supervisory Committee and complete implementation of the principle to the general election itself. Duties and functions of the Election Supervisory Committee is very heavy and very possible a lot of constraints encountered in the execution of his duty. Key Note : Panwaslu Election Violations In Settlement
SEGI-SEGI POKOK HAM DALAM KUHAP Said Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS 2010: Edisi Khusus Agustus 2010
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.086 KB)

Abstract

AbstractWhereas in the Criminal Procedure Code has contained the principle of protecting human rights. The existence of the core principles of human rights in the legislation does not make much sense if not protected and enforced by the courtse 
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT OLEH PENGAWAS SEKOLAH TERHADAP DISIPLIN GURU SEKOLAH DASAR DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.421 KB)

Abstract

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Selain tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang memadai. Tenaga kependidikan yang ada dan memerlukan pembinaan dan pengembangannya salah satunya tenaga pengawas. Tenaga pengawas sudah ada dan sudah berfungsi di setiap jenis dan jenjang pendidikan, walaupun pembinaan dan pengembangan secara akademik masih belum terpola dan berkesinambungan. Tulisan ini mengkaji masalah pokok yaitu : Bagaimanakah tugas dan fungsi Pengawas Sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru sekolah dasar dan Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan melekat oleh pengawas sekolah terhadap guru  Sekolah Dasar  di wilayah Dinas Pendidikan Kota Jambi.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Meskipun berdasarkan jenjang evaluasi yang telah ditetapkan disimpilkan bahwa kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan melekat disebabkan karena atasan kurang mensosialisasikan dan menjelaskan pengawasan melekat pada bawahannya.Kendala-kendala tersebut adalah :rapat staf untuk mengevaluasi pimpinan tidak berada ditempat, disiplin kerja pegawai masih rendah, hal ini dibuktikan dengan terlambat masuk kerja ataupun pulang lebih awal dari ketentuan yang berlaku dan atasan seringkali tidak memberikan teguran terhadap pegawai/bawahan yang kurang disiplin.upaya-upaya yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :Jadwal rapat staf tidak perlu ditentukan berdasarkan tanggal tetapi cukup berdasarkan mingguan dan setiap atasan memonitoring bawahannya pada setiap jam mulai kerja maupun jam pulang kerja. Kata Kunci : Pengawasan Melekat, Disiplin, Guru, Dinas Pendidikan

Page 1 of 13 | Total Record : 122

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue