cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Jurnal LEX SPECIALIS
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 18299814     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 122 Documents
 9   10   11   12   13 
PENERAPAN SANKSI BAGI PENEGAK HUKUM PENERIMA SUAP DALAM PROSES PERADILAN PIDANA Dani Durahman
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.414 KB)

Abstract

Penyimpangan dalam menangani perkara di peradilan menjadi sebuah hal yang sebaiknya tidak terjadi dalam proses rekonstruksi hukum dan supremasi hukum di negara kita sehingga harus dtindak secara tegas. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku penerima suap dalam proses persidangan belum efektif atau maksimal KUHP, dan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Belum dapat diterapkan secara maksimal, dalam praktek Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sering diterapkan kepada pelaku, padahal undang-undang yang lain juga dapat diterapkan sehingga hukuman yang diterima lebih ringan, berbeda bila semua undang-undang yang dapat menjerat pelaku diterapkan seluruhnya akan menimbulkan akumulasi sehingga dapat memperberat hukuman dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. 
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA DI DESA SUNGAI TERAP KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.62 KB)

Abstract

Terjadinya perbuatan zina dikarenakan faktor Cinta, Mau sama mau, Pemenuhan tuntutan biologis, Mencari kepuasan, Ekonomi, Paksaan atau kurangnya iman. Peranan Hukum  Adat dalam Penyelesaian perkara perbuatan zina di Desa Sungai Terap Di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar diselesaikan melalui penyelesaian secara adat di kantor Balai Desa, balai adat atau di rumah kepala desa yang penyelesaian melalui berapatan tenganai nenek mamak atau kabupaten kelurahan. Dilakukan penyelesaian tidak  perzinahan melalui cara-cara damai dan kekeluargaan dipegaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum seperti faktor hukum, faktor tersebut, faktor masyarakatlah yang paling berperan, dimana masyarakat sedirilah yang enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan sehingga memilih upaya damai kekeluargaan Key Note :   Perbuatan Zina, Hukum Adat, Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
SUPREMASI HUKUM DALAM MEKANISME IMPEACHMENT BERDASARKAN UUD 1945 Hermayanti Hermayanti
Jurnal LEX SPECIALIS No 15 (2012): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.075 KB)

Abstract

Abstract One component of the establishment of the rule of law in the State under the law determined by the substance of the law itself. In the sense that the substance of the law should include arrangements to ensure that the law which supreme. In connection with that, the mechanism of impeachment against the president and / or vice president by the 1945 Constitution many people do not fully guaranteeing the rule of law, is this so? This paper attempts to discuss particular aspects of the legal substance of the impeachment mechanism Key Note : Rule of Law, Substance Law, Impeachment
Pelaksanaan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Kelurahan Di Kota Jambi Herma Yanti; M Kurniawan; Sayuti Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.558 KB)

Abstract

Urban Village is one of the Regency / City is one of its functions to provide services to the community. This understanding is intended to see the implementation of community service by the government and the village of Tanjung Johor and Sungai Putri in the city of Jambi. Services provided include administrative services manufacture Identity Card, Certificate of Good Behavior, Land Letter, Certificate of Business and others. Services provided as is caused by a lack of public awareness to meet the administrative requirements necessary to menertbitkan certificate is required, the presence of foreign service officers, thus hampering the implementation of effective public services and efficient, so as to overcome done by providing legal counseling to community to increase public awareness and to delegate authority from the foreign service officials to be certain officials, so that the process of providing public services is not hampered Key Note : Implementation of the Public Service
PENEGAKAN HUKUM DALAM BATAS TOLERANSI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.463 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana dengan rumusan masalah “Penegakan Hukum Dalam Batas Toleransi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa kejahatan pada hakekatnya adalah sesuatu perwujudan prilaku manusia, hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor baik dari faktor dirinya sendiri maupun faktor karena faktor lingkungan. Pelaku yang harus diberi toleransi adalah pelaku yang menjadi tumpuan keluarganya atau kelompoknya. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Toleransi.
Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 19 (2014): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.685 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi dalam tindak pidana korupsi dengan rumusan masalah “Bagaimanakah Analisis Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana belum memuat ketentuan yang jelas dan tegas tentang syarat penahanan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana, tidak terdapat parameter yang terukur atau kriteria yang jelas  mengenai mengapa seseorang harus ditahan. Ketentuan penetapan penahanan yang sebaiknya diterapkan terhadap tersangka tindak pidana korupsi agar mampu meningkatkan kinerja penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi adalah berupa penguatan terhadap ketentuan penetapan tersangka. Kata Kunci : Analisis Sanksi, Korupsi, Penetapan Penahanan
TINJAUAN TENTANG KESEIMBANGAN PERAN PENEGAK HUKUM (POLISI) DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) Ferdricka Nggeboe
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.425 KB)

Abstract

The principle of law country is started with the right of equality before the law. The meaning of balance is meant that police doesn’t need to cut it’s job and function. However positive control is needed on order to execute law enforcement duty by paying attention to human rights especially to a suspected or a defendant. The function of positive control is better to be done in the circle of POLRI organization it self by keeping the objectivity and professionalism improvement in every police individuals. Key Note : Law enforcement in human rigths
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH ANTARA PT. PUTRA SENTOSA PRAKARSA DENGAN KONSUMEN DI KOTA JAMBI Abdul Hariss
Jurnal LEX SPECIALIS No 18 (2013): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.398 KB)

Abstract

Perjanjian jual beli perumahan yang diadakan antara Bank Internasional Indonesia Cabang Jambi dengan konsumen PT. Putra Sentosa Prakarsa, pihak bank menyerahkan rumah yang dikehendaki oleh pihak konsumen dan sebaliknya pihak konsumen membayar sejumlah uang atas harga rumah tersebut, tetapi pihak bank belum memberikan sertifikat hak milik atas tanah rumah tersebut sebelum keseluruhan harga rumah itu dilunasi oleh konsumen.Dikarenakan perjanjian jual beli perumahan antara Bank Internasional Indonesia dengan konsumen PT. Putra Sentosa Prakarsa berjalan dalam waktu yang cukup lama, yaitu bisa 5 tahun, 10 tahun dan ada juga hingga 15 tahun, maka tidak selamanya seluruh perjanjian yang diadakan berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan, tetapi ada ditemui permasalahan hingga merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak.Adanya permasalahan yang ditemui akan mengingkari perjanjian jual beli yang telah disepakati bersama yang secara otomatis melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai perjanjian itu sendiri. Key Note : Pelaksanaan, Perjanjian Kredit, Konsumen
EFEKTIVITAS PRA PERADILAN DITINGKAT PENYIDIK, PENUNTUTAN TERHADAP PROSES PERADILAN Muhammad Badri
Jurnal LEX SPECIALIS No 17 (2013): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (78.067 KB)

Abstract

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Efektifitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan dengan rumusan masalah “Bagaimana Efektifitas Pra Peradilan Ditingkat Penyidik, Penuntutan Terhadap Proses Peradilan”. Metode yang digunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan  hak  asasi  tersangka  dalam  tingkat  pemeriksaan  penyidikan  dan penuntutan.  Di  samping  itu,  praperadilan  ini  juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol terhadap  penyidik  atau  penuntut  umum  terhadap  penyalahgunaan  wewenang yang diberikan kepadanya, kemudian terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberikan hak kepada penuntut umum atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan, demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidak penghentian penuntutan kepada praperadilan. Kata Kunci : Efektifitas Pra Peradilan, Proses Peradilan, Tegaknya Hukum
SUATU TELAAH TENTANG KEBERADAAN ANAK SUMBANG DALAM MEWARIS DI LIHAT DARI ASPEK HUKUM ADAT. Imam Hidayat
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.178 KB)

Abstract

Adat merupakan refleksi dari kepribadian dan salah satu refleksi dari jiwa bangsa dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia memiliki adat sendiri yang tidak sama satu sama lain, tergantung pada tempat dan waktu. Perbedaan ini adalah aspek yang paling penting sebagai identitas suatu bangsa. Tingkat peradaban, atau cara hidup modern tidak mampu menghilangkan kebiasaan yang ditemukan dalam masyarakat adat. Dalam proses kemajuan zaman, kebiasaan menyesuaikan diri sesuai dengan kemajuan masyarakat..                                                                                             Kata Kunci : Keberadaan Lembaga tradisional

Page 11 of 13 | Total Record : 122

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2010 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue No 24 (2016): Desember No 23 (2016): Juni No 22 (2015): Desember 2015 No 21 (2015): JUNI 2015 No 20 (2014): DESEMBER 2014 No 19 (2014): Juni 2013: Edisi Khusus Agustus 2013 No 18 (2013): Desember No 17 (2013): Juni No 16 (2012): Desember No 15 (2012): Juni No 14 (2011): Desember No 13 (2011): Juni 2010: Edisi Khusus Agustus 2010 No 12 (2010): Desember No 11 (2010): juni More Issue