cover
Contact Name
Sylvia Yazid
Contact Email
sylvia_yazid@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
aihiiijir@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.S. Fatmawati No. 1, Pondok Labu, Jakarta Selatan
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of International Relations
ISSN : 2657165X     EISSN : 25484109     DOI : -
Core Subject : Social,
IJIR is a scientific journal focuses on the issues of states relations both in the regional and international scope. Mostly on, but not limited to, Indonesia and the Southeast Asian region. IJIR is published by and served as the official journal of the International Relations National Association in Indonesia. It aims to publish high-quality articles as an academic contribution and foreign policy considerations through the dissemination of highly stimulated theoretical and empirical research with a clear methodology for international readers.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 139 Documents
Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender di Tataran Lokal. Studi Kasus: Upaya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Komunitas Perempuan Penyintas Kekerasan Stanislaus Risadi Apresian; Sylvia Yazid; Elisabeth S. Dewi
Indonesian Journal of International Relations Vol 1 No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.538 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v1i2.30

Abstract

Abstrak Riset ini merupakan studi reflektif yang didanai oleh proyek dari Australia Awards in Indonesia melalui skema Alumni Grant Scheme. Judul proyek ini adalah “Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender di Tataran Lokal. Studi Kasus: Upaya Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Komunitas Perempuan Penyintas Kekerasan”. Proyek ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Riset ini memiliki arti penting mengingat angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih cenderung tinggi, bahkan angka kasusnya meningkat pada 2017 jika dibandingkan data pada 2016. Selanjutnya, riset ini juga berfokus kepada poin 5 SDGs, khususnya poin 5.2 yaitu penghapusan seluruh bentuk kekerasan terhadap perempuan serta para gadis baik di ruang public maupun ruang privat. Pertanyaan riset yang akan dijawab melalui riset ini: Pertama, efek dari kekerasan berbasis gender terhadap kondisi sosio-ekonomi dari para perempuan di wilayah Majalaya, Paseh, Arjasari, dan Ciparay; Kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para penyintas kekerasan terhadap perempuan; Ketiga, bagaimana dampak dari pendekatan “social entrepreneurship” terhadap pemberdayaan ekonomi dari para perempuan penyintas kekerasan. Riset ini menggunakan pendekatan studi kasus melalui pemilihan empat desa di kawasan Kabupaten Bandung yaitu Majalaya, Paseh, Arjasari, dan Ciparay sebagai lokasi utama dari riset lapangan ini. Para perempuan dari keempat desa ini tergabung ke dalam sebuah organisasi yang disebut Bale Istri yang diinisiasi oleh Sapa Institut. Kata kunci: kekerasan berbasis gender, perempuan penyintas kekerasan, social entrepreneurship, Kabupaten Bandung. Abstract This research is a reflective study from a project funded by Australia Awards in Indonesia through Alumni Grant Scheme. The name of the project is “Social and Economic Empowerment of Women Domestic Violence Survivors”. The project took places in Bandung Regency, West Java, Indonesia. This research is important since the cases of violence against women in Indonesia are still high – even the number of the cases increased in 2017 compared to the data in 2016. In addition, this research also focuses on SDGs point 5 particularly point 5.2 to eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres. This research questions: firstly, the impacts of gender-based violence towards the economic and social conditions of the women in Majalaya, Paseh, Arjasari, and Ciparay; secondly, the challenges faced by the women violence survivors; thirdly, how social entrepreneurship impacts on the economic empowerment of the women violence survivors. Case study is utilized as the design of inquiry by selecting four villages in Bandung Regency including Majalaya, Paseh, Arjasari, and Ciparay as main sites of the field research. The women in those four sites are joined in one organization called Bale Istri initiatied by Sapa Institute. Keywords: gender-based violence, women violence survivors, social entrepreneurship, Bandung Regency
Menuju Pembangunan Global Yang Demokratis: Kritik Wangari Maathai Terhadap Wacana Pembangunan Global Alanuari Haryu Kharisma
Indonesian Journal of International Relations Vol 1 No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (281.483 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v1i2.31

Abstract

Agenda pembangunan global yang telah disusun selama ini faktanya belum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan belum terdistribusi secara merata. Untuk itu pembangunan diwajibkan memiliki kebijakan yang lebih holistis dan berkelanjutan. Dengan menggunakan prespektif seorang Wangari Maathai, artikel ini berusaha mengevaluasi, sekaligus memberikan pandangan baru terhadap agenda pembangunan global yang lebih demokratis. Melalui konsep counter discourse, artikel ini melihat kegagalan pembangunan terjadi karena sering kali dimensi lingkungan yang menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan menjadi anak tiri dalam agenda pembangunan global. Hal ini menjadikan pentingnya kehadiran sebuah sudut pandang baru dalam menyusun agenda pembangunan global seperti Three Legged Stool yang menekankan adanya ruang demokrasi, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan bekelanjutan, budaya damai dalam mengatasi kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan. Gagasan tersebut menjadi penting karena lebih menekankan kestabilan dan integrasi antara dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yang harus ada dalam sebuah agenda pembangunan yang berkelanjutan secara holistis.
China’s Soft Power to Indonesia: Opportunities and Challenges Ridha Amalia
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.595 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i1.32

Abstract

The debate concerning China’s rise usually focused on its economic and military capability. However, the recent trend in International affairs shows that soft power is essential components of Great Power status. As well as China who uses soft power as a tool of its foreign policy in the modern era. One of the countries that are subjected to China’s soft power is Indonesia. Indonesia is important for China because of its role in Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and also its raw commodities that China need. That is why the aim of this essay is to analyze opportunities and challenges for China soft power to Indonesia. 
Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016) Sukma Ayu Putri
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.742 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i2.35

Abstract

Keterlibatan ASEAN dan AS untuk ikut serta dalam upaya penyelesaian sengketa  mewarnai dinamika sengketa LCS dalam menemui jalan penyelesaian sepenuhnya maupun mencegah konflik dan konfrontasi militer. Keenam negara (China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Taiwan) saling adu klaim kedaulatan atas wilayah LCS dan mengerahkan segala upaya demi pengakuan atas wilayah LCS. Tulisan ini membahas bagaimana dinamika sengketa LCS dan peran ASEAN security community dalam mengelola sengketa yang terjadi untuk mencegah timbulnya konflik besar, termasuk didalamnya bagaimana pembentukan dokumen DOC dan COC yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan antar negara-negara yang bersengketa. 
Kegagalan Diplomasi Koersif Arab Saudi terhadap Qatar Febriandi Febriandi
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.083 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i1.40

Abstract

Saudi Arabia along with Bahrain, the United Arab Emirates and Egypt suddenly cut off their diplomatic relations with Qatar. Allegations of Qatar's active participation in supporting terrorism have led to this decision. Saudi Arabia and allies carried out a blockade of land, sea and air and then submitted 13 conditions to Qatar. Qatar firmly refused to comply with Saudi’s demands. This paper will discuss the factors of failure of coercive diplomacy carried out by Saudi Arabia and allies against Qatar. As for supporting the author's analysis, this paper will use the theory of coercive diplomacy by Alexander L. George.
Keengganan Negara-negara North atas Pembagian Beban dalam Tata Kelola Pengungsi Global: Kasus Pengungsi Timur Tengah Nadia Malva Islami
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.634 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i1.45

Abstract

Tercatat hingga tahun 2016, di dunia terdapat 65,6 juta orang terlantar. Jumlah ini terus bertambah setiap tahunnya hingga 2018. Kawasan Timur Tengah selalu menjadi penyumbang pengungsi terbesar. Pengungsi-pengungsi ini berkelompok dan mencari perlindungan ke negara-negara north, yakni pihak yang dirasa 'menjanjikan'. Para pengungsi banyak menuju Eropa, Amerika Serikat, dan Negara-negara Teluk Arab, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar. Namun, yang terlihat justru penolakan dari negara-negara north. Keengganan tersebut lalu mendatangkan gelombang besar pengungsi ke Yordania, Lebanon, dan Turki yang kemudian menjadi tiga negara penerima pengungsi terbesar. Tidak hanya terkait penerimaan, keengganan north juga ditunjukkan dalam donasinya yang cenderung rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan fasilitas para pengungsi. Seiring dengan kompleksitas permasalahan pengungsi ini, muncul berbagai dampak negatif, baik bagi stabilitas tiga negara penerima terbesar, tatanan global, maupun bagi para pengungsi itu sendiri. Kata Kunci: pengungsi, krisis, Timur Tengah, Yordania, Turki, Lebanon, keengganan, pembagian beban, negara north
Kebijakan Angela Merkel dalam Mengatasi Krisis Pengungsi di Eropa tahun 2015 Ersadio Rahman Wicaksono
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 1 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.048 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i1.46

Abstract

Tahun 2015 menjadi tahun terburuk dalam sejarah krisis pengungsi. Sejumlah 19,5 juta orang menjadi pengungsi di seluruh dunia. Kawasan Eropa menjadi tujuan utama bagi para pengungsi untuk mendapatkan perlindungan. Angela Merkel, Kanselir Jerman, memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan Open Door guna merespon banyaknya jumlah pengungsi yang berdatangan. Respon Angela Merkel cukup signfikan mengingat beberapa negara Eropa lainnya seperti Perancis dan Hungaria justru berusaha untuk menutup negaranya bagi para pengungsi. Sensitivitas gender dan feminisme terlihat cukup esensial sehingga dapat mempengaruhi Angela Merkel dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Untuk itu, tulisan ini membahas mengenai bagaimana agenda-setting berbasis gender dilakukan oleh Angela Merkel. Kata kunci : Kebijakan, Open Door, Krisis Pengungsi, Jerman, Angela Merkel, Gender, Feminisme.
FAKTOR PENGHAMBAT DIPLOMASI CPO INDONESIA DI PASAR EROPA Denada Faraswacyen Gaol
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.971 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i2.47

Abstract

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Selama puluhan tahun Indonesia memasok CPO ke pasar internasional termasuk Uni Eropa sebagai bahan baku industry pangan, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Namun sejak 2015 ekspor CPO Indonesia mengalami hambatan nontariff yaitu isu deforestasi, kebijakan labelling “palm oil free”, isu kesehatan, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, dan data sekunder dari sumber ilmiah berupa jurnal, dokumen, laporan, publikasi media massa beberapa tahun terakhir, dan rilis website resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diplomasi CPO Indonesia ke pasar Eropa dibagi dalam dua penyebab yaitu faktor internal berupa sertifikasi lahan sawit (ISPO) yang tidak diakui oleh Eropa, kegagalan pemerintah me-lobby APEC untuk memasukkan perkebunan sawit dalam kategori hutan, dan kurangnya sinergi lintas instansi untuk satu suara menghasilkan strategi nasional. Sedangkan hambatan eksternal berupa kebijakan proteksionisme terhadap infant industry, label non environmental goods yang mengandung CPO pada produk makanan yang beredar di Eropa, promosi Renewable Energy Directive (RED) kepada semua negara Uni Eropa untuk segera memberlakukan kebijakan tersebut, paradoks Kebijakan UE yang mengangkat isu lingkungan tetapi upayanya memperluas perkebunan minyak nabati local dengan menggusur lahan pertanian lainnya dan tidak mampu menyerap gas emisi karbon karena hanya jenis tanaman pendek yang penyerapan tidak lebih maksimal dari tanaman kelapa sawit, dan terakhir adalah joint campaign negara produsen CPO.  Kata kunci: CPO, diplomasi, hambatan nontarif, Uni Eropa 
Krisis Rohingya Di United Nations Security Council : Analisis Politik Biroktatik Nur Azizah
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (987.259 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i2.48

Abstract

Abstrak Serangan 27 Agustus 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar melalui militer yang dibantu oleh umat Buddha pribumi telah menjadi salah satu gelombang terburuk dari ledakan krisis, dengan bukti bahwa militer telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Militer melakukan kekerasan, massa pembunuhan, pemerkosaan disertai dengan kekerasan seksual, serta pembakaran massal properti yang dimiliki oleh Rohingya. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai garda depan dalam memberikan aksi terhadap pemeliharaan keamanan dan perdamaian dunia, UNSC diharapkan untuk menyelidiki kasus ini dan memberikan kebijakan yang tegas, baik dalam bentuk sanksi atau merekomendasikan agenda ini di ICC. Sayangnya, kebijakan perusahaan yang diharapkan tidak terjadi dengan stagnasi diskusi tentang krisis di UNSC. Dalam studi ini, penulis mencoba untuk menjelaskan apa alasan di balik perjuangan UNSC untuk menghasilkan kebijakan perusahaan di forum. Kata kunci: Rohingya, Krisis Myanmar, Proses Pengambilan Keputusan, UNSC
Penumbangan Rezim melalui Gerakan Masyarakat Dunia Maya (Media Sosial) di Timur Tengah Taufik Taufik
Indonesian Journal of International Relations Vol 2 No 2 (2018): INDONESIAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS
Publisher : Indonesian Association for International Relations

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.736 KB) | DOI: 10.32787/ijir.v2i2.55

Abstract

Social media has become a new alternative in the field of communication in the circle of people's lives in the Middle East which offers freedom especially in terms of self-expression, something that has been hindered by the censorship of anti-critic dictatorial regimes. Unpredictably, the expression of disappointment expressed by Middle Eastern society towards the government through social media can be a lighter revolution that hit the Middle East countries in 2011. The purpose of this research is to know, explore, and describe some of the links between the revolution, the public sphere, and the movement of society through social media in the Middle East. A revolution in Tunisia in 2011 has been a generator of community movements in overthrowing the muscle rigid regimes in some Middle Eastern countries such as Egypt and Libya.

Page 2 of 14 | Total Record : 139