Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

hukeno
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 25493361 EISSN : 26557789 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Arjuna Subject : -

Articles 9 Documents

Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2018): Februari" : 9 Documents clear

AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA MENJUAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI HAK ATAS TANAH leny kurniawati
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPPJB dan kuasa menjual melindungi pihak pembeli terkait dengan pajak dan bukti kepemilikan. PPJB dan kuasa menjual merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya sengketa. Kekuatan akta PPJB dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris merupakan akta otentik, yang secara hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut. PPJB dan kuasa menjual yang dibuat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang memiliki asas kebebasan berkontrak dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban, dan norma-norma kesusilaan berlaku bagi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam praktik sering terjadi PPJB dan kuasa menjual dibuat lebih dari satu kali atau bertingkat. Akan tetapi, tidak semua Kantor Pertanahan dapat menerima pendaftaran balik nama sertifikat yang didasarkan PPJB dan kuasa menjual bertingkat. Setiap Kantor Pertanahan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerima pendaftaran balik nama sertipikat dengan dasar PPJB dan kuasa menjual, ada yang menerima dan ada yang menolak.Kata kunci: perlindungan hukum, perjanjian pengikatan jual beli, kuasa menjual AbstractThe PPJB and the power of selling protect the purchaser in relation to taxes and proof of ownership. PPJB and the power of selling is a form of preventive legal protection to prevent the occurrence of disputes. The power of the Deed of PPJB and the power of sale made in the presence of a Notary is an authentic deed, legally having a perfect evidentiary power, meaning that the deed should be seen as it is, not to be interpreted other than what is written in the deed. PPJB and the power of selling made under article 1338 Civil Code which has the principle of freedom of contract and not contrary to the law, order, and moral norms apply to both parties that is seller and buyer. In practice it often happens PPJB and the power of selling is made more than once or storied. However, not all Land Affairs Offices can accept return registration of certificate names based on PPJB and multilevel selling power. Each Land Office has different policies in receiving the registration of the name of the certificate on the basis of PPJB and power of selling, some accept and refuse.Keywords: legal protection, binding sale agreement, selling power

KEABSAHAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) YANG DIBUAT OLEH NOTARIS YANG DITENTUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Ahzar Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPenelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris dalam membuat kuasa membebankan hak tanggungan masih menggunakan format akta SKMHT yang dikeluarkan oleh BPN, maka Notaris telah bertindak di luar kewenangannya, sehingga keabsahan SKMHT tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. SKMHT wajib dibuat dalam akta notariil atau akta PPAT, Ketidaksempurnaan syarat-syarat formil dari format akta SKMHT yang diterbitkan BPN RI untuk dapat dinyatakan sebagai akta notaril yang mempunyai kepastian hukum antara lain mengenai tidak adanya keterangan mengenai jam atau pada awal akta, tidak adanya keterangan mengenai tempat penandatanganan dan keterangan ada tidaknya perubahan dalam akta (pada akhir atau penutup akta). Dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dari suatu akta notaris dalam format akta SKMHT yang diterbitkan BPN RI.Kata Kunci: notaris, akta otentik, hak tanggungan AbstractThis study is a juridical normative study. Research approaches are conducted through statute approach and conceptual approach. The findings concluded that the Notary in making the charge charged with the right is still using the format of the SKMHT Act issued by BPN, then the Notary has acted out of its authority, so the validity of the SKMHT does not have the power of proof as an authentic act. SKMHT shall be made in notarial deed or PPAT act, Incomplete formal terms of SKMHT format form issued by BPN RI to be declared notarial law with legal certainty among others concerning the absence of information about the hour or at the beginning of the act, no information about place of signing and evidence there is no change in the act (at the end or end of the act). With the fulfillment of the formal requirements of a notarial deed in the format of the SKMHT act issued by BPN RI.Keywords: notary, authentication, liability

PERAN ORGANISASI PROFESI NOTARIS DALAM MENJAGA MARTABAT PROFESI NOTARIS hairus hairus
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakSalah satu profesi penting d masyarakat adalag notaris. Profesi ini termasuk profesi spesial karena ia adalah pejabat umum dalam menjalankan tugasnya yang terikat dengan norma-norma yuridis dan kode etik profesi. Kode etik notaris menjadi kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menjadi pijakan menata atau mengatur tentang kode etik profesi notaris dalam hubungannya dengan banyak pihak, yang tentu saja harus ditaati atau dpatuhi oleh setiap anggota yang terikat atau mengikatkan diri dalam perkumpulan (organisasi) itu. Konsekuensi sebagai anggota profesi ini harus dipahami oleh notaris, karena bersumber dari sini, martabat profesi bisa dijaga.Kata kunci: notaris, organisasi, profesi, kode etik AbstractOne of the important professions is the public notary. This profession includes a special profession because he is a public official in the course of his duties bound by juridical norms and professional ethical codes. The notary ethical code becomes a moral principle determined by the association of Indonesian Notary Bonds (INI) which is the basis of organizing or arranging the notary profession code of conduct in relation to many parties, which of course must be adhered to or abetted by any member who is bound or bound in association (organization) it. The consequences of being a member of this profession should be understood by a notary, as it comes from here, the dignity of the profession can be safeguarded. Keywords: notary, organization, profession, code of ethics

KEABSAHAN AKTA HIBAH WARIS YANG MELEBIHI LEGITIME PORTIE DI TINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Fathurrozy Fathurrozy
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakAkta hibah wasiat yang melanggar legitime portie berdasarkan putusan Mahkamah Agung menyatakan suatu akta hibah wasiat adalah sah meski berisi tentang pelanngagaran terhadap legitime portie ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan, sehingga sifatnya bukan batal demi hukum namun dapat dibatalkan. Anak-anak sah tidak dapat mewaris dikarnakan anak anak sah tersebut tidak menuntut legitime portie mereka melainkan menuntut semua harta peninggalan pewaris. Undang-Undang melindungi legitimaris dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mendapatkan haknya dalam wasiat. Dalam mengajukan gugatan harus diperhatikan Kedudukan mewaris legitimaris dengan adanya surat wasiat. Para ahli waris legitimaris berhak mengajukan tuntutan untuk memenuhi legitime portie mereka melalui inkorting/pengurangan dari wasiat. KUHPerdata melindungi anak-anak sah pewaris, dengan mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlaknya terhadap peninggalan yang jelas dilindungi oleh Undang-Undang. Kata Kunci: keabsahan akta waris: legitime portie AbstractThe grant law that violates portie legitime based on a Supreme Court ruling states that a will of a will is legitimate even though it contains portraising of legitime portie heirs, as long as has not been canceled by the affected beneficiary, so its nature is not null and void. Legitimate children can not be circumcised as those legitimate children do not demand their legitime portie but demand all the inherited property of the heir. The law protects the legitimacy by having the right to file a lawsuit to a court of competent jurisdiction. In filing a lawsuit should be considered legitimarian status with a will. Legitimary heirs have the right to file a claim to fulfill their legitime portie by incorting / subtracting from wills. The Civil Law Code protects legitimate children of the heir, by filing a claim for his or her absolute right to the omission that is clearly protected by the Act.Keywords: legitimacy of the heirs: legitime portie

KEDUDUKAN DAN PERANAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT muhammad najib
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakTugas pokok BHP adalah mengurus dan/atau pemberesan harta pailit (Pasal 69 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004), meliputi: (a) Penyelamatan harta pailit, (b) Pengelolaan harta pailit, (c) Penjaminan harta pailit, dan (d) Penjualan harta pailit. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa BHP semakin berkurang perannya dalam perkara kepailitan, antara lain: (a) karena BHP tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli yang memadai untuk bisa menjalankan perusahaan pailit; (b) tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelesaian kepailitan; dan (c) realita yang lain bahwa peran BHP menjadi makin kecil karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil.Kata kunci: Balai Harta Peninggalan, harta pailit. AbstractThe basic duties of BHP are to manage and / or to settle the bankruptcy property (Article 69 paragraph (2) of Law No. 37 Year 2004), including: (a) Bankruptcy of residence, (b) Bankruptcy property management, (d) Sale of bankruptcy property. The factors that cause why BHP is losing its role in the bankruptcy case, among others: (a) because BHP does not have sufficient experts to run bankruptcy; (b) there is no adequate budget for bankruptcy resolution; and (c) the other reality that the role of BHP becomes smaller due to the fact that the number of bankruptcy cases is relatively small.Keywords: Balai Harta Peninggalan, pailit property.

PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA YANG TIDAK DIBACAKAN abdur rohim
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakMajelis pengawas notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidik untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (pasal 70 huruf a, pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa majelis pengawas notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksaan tugas jabatan notaris, dan perilaku para notaris yang diluar menajalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan. Upaya hukum notaris yang dijatuhi sanksi salah satunya adalah akta notaris merupakan hasil dari pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada notaris. Dalam penjatuhan sanksi terhadap notaris, jika berupa sanksi perdata dikarenakan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris batal demi hukum merupakan sanksi yang berkaitan dengan produk dari notaris yang diajukan oleh pihak atau pengahadap.Kata Kunci: peran, majelis pengawas, notaris, akta AbstractThe notary watchdog panel generally has the scope of authority conducting the check to examine the alleged violation of the notarized code of conduct or the violation of the execution of the notary office (article 70 a, article 73 paragraph (1) letter a and b, article 77 letter a and b UUJN). Based on the substance of the article, the notary supervisory council has the authority to conduct a hearing to examine the alleged violation of the code of ethics, the alleged violation of the imposition of the duty of the notary office, and the conduct of notaries outside his office as a notary that may disturb or affect the performance of the job duties. The notary law enforced by sanction of one of them is a notary act as a result of the execution of a notary duty in accordance with the authority granted to the notary. In the imposition of sanctions against notaries, if it is a civil sanction as a notary deed that has the strength of proof as a deed under the hand and the notarial deed null and void is a sanction relating to the product of a notary filed by a party or a ruler.Keywords: roles, supervisory assemblies, notaries, deeds

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA MEDIASI DALAM PENANGANAN PERKARA TANAH DI PENGADILAN NEGERI AMBON salman ardy; Sihabudin Sihabudin; Ismail Navianto
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakPelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan pada hakikatnya merupakan bentuk implementasi dari musyawarah mufakat. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam tata beracara di Pengadilan salah satunya bertujuan untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi. Apabila perkara dapat didamaikan melalui mediasi di Pengadilan Tingkat Pertama maka dapat meminimalisir penumpukan perkara pada tingkat banding dan Kasasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proses mediasi dalam mencapai kesepakatan damai di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri AmbonKata kunci: Mediasi di Pengadilan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri Ambon AbstractImplementation of mediation in completion of the civil cases at the court basically was an implementation of discussion to reach an agreement. These matter was arranged at regulation by the court of law No. 1/2016 about mediation procedure at the court. Mediation integration into be in session of court have purpose to suppress amount of case that climb to consideration or appeal to supreme court. Purpose of this research are to find out and analyze factors that influenced failed of mediation to reach agreement at the court, especially at Ambon state-owned courtKeyword: Mediation in Court, Civil Law, Ambon state-owned court

HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN suratman suratman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakSegala kebendaan pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Pasal 55 dan 56 UU Kepailitan menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Para kreditur tersebut harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan insolvensi. Prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan kepailitan tetap diakui eksistensinya. Kreditor pemegang hak eksekusi, harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu 2 bulan tersebut sudah lewat dan barang jaminan belum di eksekusi, maka Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan tersebut, untuk selanjutnya dijual dimuka umum atau penjualan di bawah tangan dengan izin hakim pengawasKata kunci: hak, eksekusi, jaminan kebendaan, putusan kepailitan AbstractAll material, indebted and immutable, existing and new immovable, will be in the future, to be borne by all personal engagements. The material is collateral for everyone who tells it; the income of the sale of the objects is divided according to the balance, ie according to the size of the respective receivables, except where among the debts there are legitimate reasons for precedence. Article 55 and 56 of the Bankruptcy Law mention that every lender of a mortgage, fiducia guarantee, mortgage, mortgage, or collateral right on any other material, may execute his right, as if there was no bankruptcy. The creditors must exercise their rights no later than 2 (two) months after the occurrence of insolvency. The principle of the right to execute material security assurance in bankruptcy regulation still recognized its existence. The holder of the right of execution must exercise its right within 2 (two) months after the start of insolvency. If within the period of 2 months has passed and the guarantee goods have not been executed, then the Receiver shall demand the transfer of objects into the collateral, for subsequent public sale or sale under the hands with the permission of the supervisory judge.Keywords: right, execution, material guarantee, bankruptcy decisi

IMPLIKASI HUKUM PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT TERKAIT PEMBAGIAN HAK BERSAMA Dwi Sri Wawit
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 2, No 1 (2018): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

AbstrakWasiat tidak hanya berisi soal harta, adapula wasiat yang berkaitan dengan hak kekuasaan yang dijalankan sesudah ia meninggal dunia. Penelitian ini jenisnya yuridis sosiologis Penelitian ini menggunakan sumberdata primer dan sekunder. Teknik analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Implikasi persetujuan ahli waris dalam pembuatan akta wasiat terkait pembagian hak bersama dilakukan oleh ahli waris dalam pembuatan akta wasiat yang berkaitan dengan hak bersama adalah menjadi tanggungjawan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian pembuatan akta wasiat tersebut. Persetujuan itu mengandung konsekuensi hukum, bahwa dari apa yang disetujui dihadapan notaris yang diikuti dengan terbitnya akta wasiat, terkandung pertanggungjawaban yang berurusan dengan kewajiban dan hak masing-masing pihak, yang nantinya atau suatu saat harus dipenuhi. Ketika pihak yang memberi wasiat meninggal dunia, maka notaris sesuai dengan kewenangannya harus memanggil para ahli waris mengenai kesepakatan yang sudah dibuatnya dengan pemberi wasiat mengenai pelaksanaan isi surat wasiat. Kata kunci: notaris, wasiat, persetujuan, hak bersama AbstractA will is not only about treasures, but also a testament relating to the right of power exercised after his death. This research is kind of sociological juridical This research uses primary and secondary data. The technique of analysis is descriptive qualitative. The implications of the consent of the heirs in making the deed of the will related to the distribution of joint rights by the heirs in the making of the deeds relating to the common right shall be the responsibility of the parties which are bound in the agreement of making the deed. The consent shall have legal consequences, that from what is agreed before a notary accompanied by the issuance of a deed of testament, there is an accountability which deals with the obligations and rights of each party, which in the future or at any time must be fulfilled. When the party who gives a will dies, the notary in accordance with his or her authority shall summon the heirs of the agreement he has made with the testator concerning the exercise of the will.Keywords: notaries, wills, consent, collective rights

Page 1 of 1 | Total Record : 9

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA