Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
6 Documents
Search results for
, issue
"Volume 5 Nomor 2, Januari 2022"
:
6 Documents
clear
<![CDATA[Polemik Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon - Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XII/2015 ]]>
<![CDATA[Suha Qoriroh]]>;
<![CDATA[Anna Erliyana]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3155
<![CDATA[Putusan MK Nomor 100/PUU-XII/2015 soal calon tunggal pilkada tidak menjawab tuntas masalah, justru menimbulkan banyak permasalahan menyoal maraknya kemunculan calon tunggal di daerah. Penelitian ini akan mengkaji terkait bagaimana implikasi dan urgensi untuk merekonstruksi regulasi dalam menindaklanjuti putusan MK. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan bahan primer dan sekunder. penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan calon tunggal dalam pilkada sejatinya berbahaya bagi demokrasi, sebab calon tunggal mengandaikan tidak adanya kompetisi. Meskipun teknis pelaksanaan pilkada pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong telah dituangkan dalam PKPU, tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang memberikan kepastian bagaimana implikasi apabila terjadi kebuntuan dalam pelaksanaan pilkada calon tunggal.]]>
<![CDATA[Paradigma Sexsual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Riki Zulfiko]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3151
<![CDATA[Gerakan feminisme hukum telah berkontribusi besar terhadap diterimanya paradigma sexual consent dalam hukum pidana, banyak negara negara eropa merubah hukum pidana mereka dan memasukkan sexual consent sebagai paradigma dalam pelanggaran sexual dinegara mereka. Ide menggunakan sexual consent dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dipandang bertentangan dengan cita hukum pancasila dan dianggap melegalisasi zina. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konseptual paradigma sexual dalam pandangan feminsme hukum dan kesesuainnya dengan nilai sosiofilosofis bangsa Indonesia serta pandagan hukum pidana terhadap penggunaan paradigma sexual consent dalam tindak pidana kekerasan seksual.peneltian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan merujuk pada pandangan ahli hukum dan doktrin doktrin hukum.]]>
<![CDATA[Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Fauzi Iswari]]>;
<![CDATA[Rizki Jayuska]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3154
<![CDATA[Pasal 96 Ayat 1 UU no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang menyebutkan: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung akan mengubah relasi antara masyarakat dan pemerintahan daerah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk menjamin bahwa peraturan daerah yang disusun akan mengakomodir kepentingan publik serta tidak akan merugikan masyarakat. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Sumatera Barat, dengan problematika lapangannya, belum manjadikan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam pembentukan peraturan daerah Adapun Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui Efektifitas Partsipasi Masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengetahui keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah provinsi sumatera barat Metode penelitian tentang Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan jenis penelitian empiris secara kualitatif. Penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengevaluasi rancangan Perda yang akan diterapkan di Provinsi Sumbar.]]>
<![CDATA[Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Syaiful Munandar]]>;
<![CDATA[Azriadi Azriadi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3153
<![CDATA[Dalam melakukan penangkapan tentunya harus ada peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. SOP itu sendiri merupakan suatu aturan yang di bentuk bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan, serta dengan adanya SOP dapat meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun resiko kerja. Jika SOP tersebut dilanggar dengan sengaja maka pelanggaran tersebut tentunya berdampak terhadap orang lain juga, maka dari itu penulis tertarik membahas permasalahan tersebut dengan rumusan masalah Bagaimana standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang hanya ditujukan pada peraturan tertulis sehingga peraturan ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena akan membutuhkan bahan yang bersifat sekunder dari perpustakaan. Adapun hasil penelitian ini nantinya untuk mengetahui standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota polri terhadap pelaku tindak pidana.]]>
<![CDATA[Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah ]]>
<![CDATA[Wahyu Donri Tinambunan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.3152
<![CDATA[Implementasi penyelenggaraan kerjasama wajib antar daerah dalam kerangka otonomi daerah menjadi suatu konsep yang perlu dibenahi pada praktiknya dilapangan. Sebagaimana kita lihat bahwa pemaknaan otonomi daerah masih dianggap sebagai suatu “tameng” kekuatan bagi daerah yang mengarah kepada egosentris, tanpa memperhatikan sinergitas daerah dalam membangun wilayah dan juga lintas daerah. Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik memerlukan kerjasama antar daerah (KAD). Secara yuridis normatif mengenai kerjasama (termasuk KAD) diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 UU No. 23 Tahun 2014. Mengenai hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan pemerintahan daerah dalam melakukan bentuk kerjasama lintas daerah. Dalam setiap data penulisan atau penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahwa kerjasama wajib adalah setiap penyelenggaraan urusan pemerintah yang memiliki eskternalitas lintas daerah, dan juga terkait pelayanan publik yang efisien jika dikelola bersama.]]>
<![CDATA[Monisme Termodifikasi sebagai Sistim Alternatif Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Syahril, Syahril]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 5 Nomor 2, Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v5i2.4892
<![CDATA[Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan salah satu pilar penting dalam hukum tata negara. Aliran mainstream memperlihatkan dua sistem yang digunakan dalam praktek yaitu monism dan dualism di mana negara Indonesia lebih cenderung kepada sistim yang disebut terakhir. Namun demikian, terdapat pendekatan lain yang juga perlu untuk dipertimbangkan sebagai bagian praktek ketata negaraan Indonesia yang masih jarang atau belum dibahas, yaitu monism termodifikasi. Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang membahas keberadaan dan praktek monism termodifikasi melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktek ketatanegaraan berada di antara sistim monism dan dualism bergantung kepada situasi dan kondisi. Oleh karenanya, dapatlah diajukan suatu sistim alternatif yang mengakomodir keduanya yang memunculkan konsep monism termodifikasi sehingga dapat menjadi alternatif sistim pemberlakuan hukum internasional di Indonesia]]>
