cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
EKSPOSE
Contact Email
jurnalekspose@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalekspose@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 14122715     EISSN : 26154412     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics
EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, a scientific journal for disseminating results of conceptual research or studies on law and education, is published two times (June and December) a year. The EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan is managed by the Institute for Research and Community Service (LPPM) at Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 23 No. 2 (2024): Desember" : 7 Documents clear
Islam dan Keragaman: Isu Mayoritas dan Minoritas Beragama F, Firdaus; Aksa, Andi Syahri Juwita; Azilah, Mutiah; Syah, St. Diniah; Kahar, Harniati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6250

Abstract

This study discusses Islam and Diversity, which aims to describe the issue of religious majorities and minorities. The Qur'an provides guidance in responding to religious diversity, the importance of maintaining an attitude of tolerance, and mutual respect among human beings. The relationship between the majority and the minority has complex dynamics, where Muslims in Indonesia are often considered to have a dominant influence in social, political, and cultural aspects. Meanwhile, minority communities often face challenges in the form of marginalization, discrimination, and difficulties in practicing their beliefs freely. Therefore, it is important for the majority group to create an inclusive space and protect the rights of minorities, while minorities strive to participate in the decision-making process. Through interfaith dialogue and education based on tolerance, it is hoped that relations between religious communities can be more harmonious, building a just and peaceful society.    Kajian ini membahas tentang Islam dan Keragaman, yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai isu mayoritas dan minoritas beragama. Al-Qur’an memberikan petunjuk dalam menyikapi keberagaman beragama, pentingnya menjaga sikap toleransi, dan saling menghormati antar umat manusia. Relasi antara mayoritas dan minoritas memiliki dinamika yang kompleks, dimana umat Islam di Indonesia, sering kali dianggap memiliki pengaruh dominan dalam aspek sosial, politik, dan budaya. Sementara itu, komunitas minoritas sering menghadapi tantangan berupa marginalisasi, diskriminasi, dan kesulitan dalam menjalankan keyakinan mereka secara bebas.  Oleh karena itu, penting bagi kelompok mayoritas untuk menciptakan ruang inklusif dan melindungi hak-hak minoritas, sambil minoritas berupaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Melalui dialog antaragama dan pendidikan yang berbasis toleransi, diharapkan hubungan antar umat beragama dapat terjalin lebih harmonis, membangun masyarakat yang adil dan damai.
Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Nursyam, Andi Resky; Sulfian, A. Sultan; Bahri, Andi Syamsul; Bahri, Nurmaelya
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.7019

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bone memiliki peran penting dalam perlindungan pekerja anak dengan melakukan pengawasan dan memastikan implementasi undang-undang serta hak-hak pekerja anak terpenuhi. Langkah-langkah yang diambil meliputi sosialisasi kepada dunia usaha, pencegahan dan penghapusan pekerja anak melalui inovasi HAK ADIK (Hak Anti Diskriminasi), peningkatan kapasitas pegawai Dinas Ketenagakerjaan, serta monitoring tenaga kerja secara berkala ke perusahaan. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem perlindungan hukum bagi pekerja anak dengan peningkatan pemahaman publik, penguatan pengawasan, dan kerjasama lintas sektor yang lebih efektif.
Analisis Kedudukan Presiden Terkait Hak Berkampanye Dalam Pemilu Perspektif HTN dan HAN Ansar, Lukman; H, Hasmiyati
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6781

Abstract

The President's position regarding the right to campaign in Indonesia's General Election (Pemilu) involves key issues under Constitutional Law (Hukum Tata Negara) and Administrative Law (Hukum Administrasi Negara). The right to vote and be elected is fundamental but can be limited by legal regulations, particularly in campaign participation. From the perspective of Constitutional Law, the role of state organs, including the President, is to ensure a fair and transparent election while maintaining neutrality and preventing the misuse of state resources for political gain. Administrative Law ensures that the President adheres to legal limits, preventing the abuse of power for personal or political purposes. Violating these restrictions can lead to legal consequences. Strict adherence to legal rules, ethical standards, and oversight by bodies like KPU, Bawaslu, and DKPP is essential to safeguard a fair electoral process. Kedudukan Presiden terkait hak berkampanye dalam Pemilu di Indonesia melibatkan isu-isu penting dalam Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak fundamental yang dapat dibatasi oleh peraturan, terutama terkait kampanye. Dalam perspektif HTN, Presiden harus memastikan Pemilu berjalan adil dan transparan, serta menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik. Dalam HAN, Presiden harus mematuhi pembatasan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum. Kepatuhan terhadap peraturan dan pengawasan oleh lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP sangat penting untuk menjaga integritas Pemilu.   
Analisis Yuridis Harta Gono Gini Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Syarif, Azhar
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6756

Abstract

The purpose of this research is to understand the legal concepts underlying the regulation of joint marital property (harta gono gini) and to examine the perspective of Islamic law on the division of this property. The type of research conducted is normative legal research. According to Peter Mahmud Marzuki, normative research is the process of finding legal rules, legal principles, or legal doctrines to address the legal issues faced. The results of this study indicate that the division of joint marital property based on customary law concepts is influenced by the kinship system adopted, which may be matrilineal, patrilineal, or parental customary systems. According to religious legal concepts, for Muslims, the provisions regarding joint marital property are regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), while for non-Muslim communities, the provisions of the Civil Code (KUH Perdata) apply. Islamic Sharia law views a clear distinction between the property of husband and wife. The KHI, which is the legal outcome of scholars, considers that the merging of property occurs within marriage using the concept of partnership (syirkah), and acknowledges the existence of joint marital property through the approach of ‘urf (customs and traditions). The distribution of joint marital property in the KHI is regulated to be divided equally, which, although lacking a firm basis, fulfills the concept of justice and is an application of the theory of maqashid sharia to protect five basic interests, including the welfare of individuals, property, and descendants of each couple. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hukum yang mendasari pengaturan harta gono gini dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta gono gini. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian normative adalah proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian harta gono gini berdasarkan konsep hukum adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut yaitu sistem sistem matrilineal, sistem patrilineal atau sistem adat parental. Berdasarkan konsep hukum agama maka bagi orang Islam, berlaku ketentuan harta gono gini yang diatur dalam KHI, sementara itu bagi masyarakat non muslim berlaku ketentuan KUH Perdata. Hukum  syariah Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. KHI yang merupakan hasil hukum para ulama memandang bahwa pencampuran harta terjadi dalam perkawinan dengan menggunakan konsep syirkah, dan mengakui keberadaan harta gono gini melalui pendekatan ‘urf (adat dan kebiasaan). Pembagian harta gono gini di dalam KHI diatur dengan dibagi sama rata/seperdua, aturan tersebut walaupun tidak mempunyai dasar tetapi memenuhi konsep keadilan dan merupakan aplikasi dari teori maqashid syariah untuk menjaga lima kemaslahatan pokok diantaranya adalah menjaga kemaslahatan diri, harta dan keturunan masing-masing pasangan
Penerapan Pembelajaran Kitab Kuning Berbasis Digital Dalam Meningkatkan Pemahaman Keislaman Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Awaluddin, A. Fajar Awaluddin; Ahmadi, Maswan; Arfandi, Muh. Alif; Irwang, Irwang; Rezki, Rezki
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.7299

Abstract

Meskipun banyak penelitian telah mengkaji pembelajaran kitab kuning berbasis digital, namun tergolong sedikit pengkajian pada peningkatan pemahaman kognitif bagi mahasiswa di tingkat perguruan tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menyajikan studi kitab kuning berbasis digital dalam peningkatan pemahaman kognitif mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Sebanyak 38 mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Arab mengajukan diri sebagai peserta (25 perempuan, 13 laki- laki; 20–21 tahun) secara kooperatif. Data dikumpulkan dari artefak kerja siswa, observasi kelas, catatan diskusi di kelas, dan wawancara semi terstruktur. Berlabuh dalam analisis berbasis digitalisasi kitab kuning, temuan menunjukkan bahwa Pertama, konsep perencanaan pembelajaran kitab kuning berbasis digital yang dapat diikuti: a. Capaian Pembelajaran, b. Pemilihan Materi, c. Pemilihan Platform atau Aplikasi Digital, dan d. Proses Evaluasi.. Kedua, langkah-langkah yang terlibat dalam penerapan pembelajaran Kitab Kuning berbasis digital pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Bone di antaranya: a. Digitalisasi Kitab Kuning, c. Konten Interaktif, c. Fasilitas Pencarian dan Referensi, d. Forum Diskusi dan Bimbingan, dan e. Aksesibilitas Fleksibel. Ketiga, efektivitas pembelajaran Kitab Kuning berbasis digital dalam meningkatkan pemahaman kognitif mahasiswa prodi PAI di anntaranya: a. Aksesibilitas, b. Kolaborasi, c. Evaluasi yang Variatif. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat menginspirasi metode pembelajaran kitab kuning yang berbasis digital  untuk mempromosikan nilai-nilai lain seperti moral, budaya, dan sejenisnya.
Penguatan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Pancasila melalui Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia Sugirman, Andi
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.6773

Abstract

This study aims to analyze the role of local government administration in strengthening and implementing the principles of the Pancasila Law State in Indonesia. The Pancasila Law State, as the ideological and legal foundation of Indonesia, requires all government activities to be based on law and Pancasila values. Through a normative juridical approach, this research examines how local governments, through their policies and actions, can play a key role in realizing the ideals of the Pancasila Law State. The findings indicate that despite a supportive legal framework, there are significant challenges in its implementation, including issues of corruption, nepotism, and bureaucratic inefficiency. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity and integrity of local government officials and increase public participation to ensure the effective implementation of Pancasila principles. This study recommends strategic steps to enhance the role of local governments in this context, including improving transparency, accountability, and inter-agency coordination.
Tracing Themes of the Prophet’s Preaching in the Qur’an Tartibun Nuzul Perspective Djidin, M
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 23 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v23i2.7394

Abstract

The aim of this research was to trace and analyze the themes of the Prophet Muhammad's preaching based on the order of revelation. This study explored the thematic evolution of the Prophet's messages during the Mecca and Medina periods and assessed their relevance to the da'wah context of the time. Using a qualitative, literature-based method with a Tartibun Nuzul approach, the findings revealed that the early da'wah focused on aqidah and monotheism, gradually expanding to include social, ethical, and sharia law issues in response to the evolving dynamics of Arab society. This research provided a new perspective on the Prophet's da'wah strategy and its implications in a modern context.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): DESEMBER Vol. 24 No. 1 (2025): Juni Vol. 23 No. 2 (2024): Desember Vol. 23 No. 1 (2024): Juni Vol. 22 No. 2 (2023): Desember Vol 22, No 2 (2023): Desember Vol 22, No 1 (2023): Juni Vol 21, No 2 (2022) Vol 21, No 1 (2022) Vol 20, No 2 (2021) Vol 20, No 1 (2021) Vol 19, No 2 (2020) Vol 19, No 1 (2020) Vol. 18 No. 2 (2019) Vol 18, No 1 (2019) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 2 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 17, No 1 (2018) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 2 (2017) Vol 16, No 1 (2017) Vol 16, No 1 (2017) More Issue