cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aan Aswari
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Pleno Jure
Published by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Sulawesi
ISSN : 23017686     EISSN : 26848449     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pleno Jure memiliki merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi, pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Jurnal ini menerima tulisan hasil penelitian hukum maupun konseptual hukum sebagaimana scope Jurnal untuk dipublikasikan.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober" : 5 Documents clear
Pemalsuan Surat dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya Abdul Rahim; Muhammad Ibnu Fajar Rahim
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.575

Abstract

Delik pemalsuan surat merupakan kejahatan yang klasik namun masih menghiasi statistik kejahatan di Indonesia. Realistasnya sebagai tindak pidana yang eksis, masih terdapat perbedaan penafsiran terhadap makna unsur dalam delik pemalsuan surat. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Sehingga diperlukan pemahaman yang jelas terhadap makna dan bentuk-bentuk delik pemalsuan surat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bentuk pemalsuan surat dalam arti formil dan materil beserta akibat hukumnya, sehingga dapat membantu penegak hukum dalam menerapkan delik pemalsuan surat terhadap peristiwa hukum konkrit. Abstract:Letter forgery is a classic crime but still adorns crime statistics in Indonesia. As a criminal offense that still exists, there are still different interpretations in the meaning of the elements in the letter forgery crime. This creates uncertainty for law enforcers in applying the article of letter forgery crime against concrete legal events. Thus, a clear understanding and form of the letter forgery crimes regulated in the Criminal Code are required. This paper aims to provide an explanation of the form of letter forgery in a formal and material sense and its legal consequences so that it can assist law enforcers in implementing the right letter forgery article against concrete legal events.
Implementasi Kebijakan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Kantor Imigrasi Malang Pada Masa Pandemi Covid-19 Muhammad Mufli Syahjehan; M Zaki Ramdhani; Shafa Salsabila
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.597

Abstract

Kemunculan wabah pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh belahan dunia, salah satunya Indonesia,telah memberikan banyak pengaruh pada segala aspek kehidupan yaitu salah satunya dalam melakukan pengawasan keimigrasian. Berbagai kebijakan atau peraturan keimigrasian diterbitkan seiring dengan berkembangnya kasus aktif Covid-19. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang selaku Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing sekaligus melakukan penegakan hukum keimigrasian. Pengawasan keimigrasian tersebut dilakukan melalui pengawasan lapangan dan pengawasan administratif. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebijakan keimigrasian yang diantaranya memuat ketentuan pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di masa pandemi Covid-19 diterbitkan menyesuaikan dengan perkembangan kasus aktif Covid-19 Indonesia dan pelaksanaannya di Kantor Imigrasi Malang telah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Abstract:The emergence of the Covid-19 pandemic outbreak that has spread to all parts of the world, including Indonesia, has had a lot of influence on all aspects of life, one of which is in conducting immigration surveillance. Various immigration policies or regulations were issued in line with the development of active cases of Covid-19. The Immigration Office Class I TPI Malang as the Immigration Technical Implementation Unit carries out immigration supervision of foreigners as well as enforces immigration law. Immigration supervision is carried out through field supervision and administrative supervision. The research method used is the normative-empirical legal research method. The results of the study show that several immigration policies, which include provisions for supervision of immigration against foreigners during the Covid-19 pandemic, were issued in accordance with the development of active cases of Covid-19 in Indonesia and their implementation at the Malang Immigration Office has been running according to the applicable rules.
Implikasi Penetapan Hutan Laposo Niniconang Watangsoppeng Terhadap Perlindungan Hak Rakyat Atas Tanah Muhammad Badai Anugrah; Farida Pattitingi; Sri Susyanti Nur
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.607

Abstract

Penetapan kawasan hutan laposo niniconang menyebabkan konflik agraria antara masyarakat dan Pemerintah selama bertahun-tahun. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah karena masyarakat yang tinggal di kawasan hutan kehilangan sumber penghidupan yang telah dikelola secara turun-temurun. Atas dasar persoalan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar hukum masyarakat melakukan penguasaan tanah. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian yuridis empiris. Penelitian artikel ini menggnakan metode penelitian yuridis empiris, menggunakan hasil wawancara untuk diolah an dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah yang dilakukan masyarakat meyakinkan bahwa tanah yang mereka kuasai adalah hak milik masyarakat setempat. Akan tetapi, banyaknya petani yang ditangkap membuat kekhawatiran untuk mengelola lahan tersebut. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini maka disimpulkan bahwa kebijakan reforma agraria yang komprehensif dibutuhkan untuk penyelesaian konflik-konflik semacam ini. AbstrakThe implications of establishing a forest of Laposo Niniconang Watangsoppeng on the protection of people’s rights to land. This research aims to find out and analyze the status of land rights controlled for generations. The research type is empirical legal research where data collection is carried out by interview methods on several related parties. The legal materials used are primary and secondary legal materials. Furthermore, the data is analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that traditional societies having lived for generations managing land in forest areas are worried about being arrested by the police. Reflecting on the site, a comprehensive agrarian reform policy is needed for the resolution of forest conflicts.
Menakar Faktor Penghambat Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dibidang Pertanahan Muhammad Akbar Middin; Salle Salle; Aan Aswari
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik dalam jual beli tanah di Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dan agar dapat menentukan upaya pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang terhadap masyarakat Desa Sanglepongan Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang belum melakukan upaya perwujudan kepastian hukum disektor administrasi agraria. Kajian ini berupaya mendeskripsikan gambaran daerah pelosok sebuah provinsi yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih dalam pemanfaatan hukum, sekaligus menunjukkan fenomena hukum tidak hanya wilayah perbatasan negeri saja yang masih bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum secara empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama yang dirangkum dan dikumpulkan oleh peneliti melalui kuisioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat pemilik tanah menyatakan beberapa faktor penyebab dari belum melakukan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang dibelinya adalah tidak mengetahui prosedur, biaya mahal, durasi pengurusan yang lama, merasa sistem administrasi yang berbelit-belit, dan tidak perlu melakukan balik nama dikarenakan masyarakat Desa Sanglepongan masih menganut sistem kepercayaan atau sistem adat, yaitu masyarakat menganggap masih memiliki ikatan keluarga sehingga tidak ada yang akan berani untuk menuntut atau memeperkarakan di kemudian hari. Meski demikian, temuan dari penelitian ini agar Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan beragam tindakan yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya sertifikat tanah dan tentang balik nama sertifikat tanah, dimana masyarakat telah difasilitasi beragam sarana dan prasarana untuk mendapatkan kepastian hukum. AbstractThis study aims to find out what factors hinder the implementation of the transfer of title certificates in the sale and purchase of land in Sanglepongan Village, Curio District, Enrekang Regency and to determine the efforts of the Enrekang Regency National Land Agency Office towards the Sanglepongan Village community, Curio District, Enrekang Regency. who have not made efforts to realize legal certainty in the agrarian administration sector. This study seeks to describe the picture of remote areas of a province that still needs more attention in the use of the law, as well as showing legal phenomena, not only the border areas of the country that are still problematic. This study uses empirical legal research methods with field data as the main data source which is summarized and collected by researchers through questionnaires and interviews. The results showed that the landowners stated that several factors that caused them to not transfer the name of the certificate of title to the land they bought were not knowing the procedures, expensive fees, long duration of management, feeling that the administrative system was complicated, and there was no need to change the name because The Sanglepongan Village community still adheres to a belief system or customary system, namely the community considers they still have family ties so that no one will dare to sue or bring a lawsuit in the future. However, the findings of this study are that the National Land Agency needs to take various actions that can change the mindset of the community, including socializing the importance of land certificates and about the transfer of land certificates, where the community has been facilitated by various facilities and infrastructure to obtain legal certainty.
Kejahatan Dunia Maya Pada Sektor Perbankan Di Indonesia: Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kukuh Dwi Kurniawan; Dwi Ratna Indri Hapsari
PLENO JURE Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v10i2.590

Abstract

Perkembangan teknologi elektronik sejalan dengan semakin meningkatnya kejahatan, dari kejahatan secara konvensional menjadi kejahatan yang memanfaatkan keahlian dibidang teknologi elektronik untuk kepentingan sendiri atau orang lain. Penelitian ini untuk menelaah lebih mendalam mengenai perlindungan hukum kepada konsumen sektor perbankan atas suatu bentuk kejahatan cyber di Indonesia. Jenis kejahatan dunia maya pada sektor perbankan diantaranya adalah skimming, malware dan hacking. Seringnya kejahatan tersebut merugikan pihak bank dan nasabah secara finansial. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah atas kejahatan dunia maya telah diatur melalui UUPK, UU Perbankan, UU ITE, UU Telekomunikasi serta secara teknis termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis yang mendeskripsikan regulasi terkait perlindungan nasabah bank atas kejahatan tindak pidana cybercrime. Dari hasil penelitian ini menunjukkan secara preventif regulasi dalam hukum positif saat ini memberikan kewajiban kepada bank sebagai badan usaha untuk selalu menjaga dan melindungi nasabah dari kejahatan dunia maya. Secara represif apabila nasabah mengalami kerugian finansial atas kejahatan dunia maya maka Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan jalan non-litigasi dan litigasi. Abstract. The development of electronic technology is in line with the increasing number of crimes, from conventional crimes to crimes that use expertise in the field of electronic technology for their own or other people's interests. This study aims to examine more deeply the legal protection for consumers in the banking sector for a form of cybercrime in Indonesia. Types of cybercrime in the banking sector include skimming, malware and hacking. Often these crimes harm the bank and customers financially. Forms of legal protection for customers against cybercrimes have been regulated through the UUPK, the Banking Law, the ITE Law, the Telecommunications Law and are technically contained in the Financial Services Authority (OJK) Regulations. The study uses a juridical approach that describes regulations related to the protection of bank customers against cybercrime crimes. The results of this study indicate that preventively, regulations in positive law currently provide an obligation to banks as business entities to always maintain and protect customers from cybercrimes. Repressively, if customers experience financial losses due to cybercrimes, the steps that can be taken are non-litigation and litigation.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 2 (2022): Pleno Jure, Oktober Vol 11 No 1 (2022): Pleno Jure, April Vol 10 No 2 (2021): Pleno Jure, Oktober Vol 10 No 1 (2021): Pleno Jure, April Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober Vol 9 No 1 (2020): Pleno Jure, April Vol 8 No 2 (2019): Pleno Jure, Oktober Vol 8 No 1 (2019): Pleno Jure, Juni Vol 7 No 2 (2018): Pleno Jure, Desember Vol 7 No 1 (2018): Pleno Jure, Juni Vol 4 No 5 (2015): Pleno Jure: Desember More Issue