cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Jamaludin Jambunanda
Contact Email
jamaljambunanda5895@gmail.com
Phone
+6282210172765
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang Banten
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al Ahkam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : https://doi.org/10.37035/ajh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020" : 6 Documents clear
Peranan Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Membantu Masyarakat Tidak Mampu Herryanto Simanjuntak; Rikawati Ginting Munthe
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.3684

Abstract

Dengan adanya Layanan Lembaga Bantuan Hukum di Perguruan Tinggi adalah salah satu terobosan bagi dunia akademisi dalam membantu masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam rangka untuk menjamin dan mewujudkan persamaan dihadapan hukum dan akses pada keadilan bagi setiap orang terutama masyarakat kurang mampu atau miskin sebagai kelompok masyarakat yang rentan bermasalah dengan hukum. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perguruan tinggi dalam lembaga layanan bantuan hukum yang dibentuk, merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi. Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bentuk komitmen dan political will pemerintah dalam kerangka pemberian bantuan hukum melalui lembaga-lembaga yang resmi dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan hukum, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada warganya, salah satunya berkaitan dengan akses pada keadilan sebagai norma perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dituangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan akan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Batuan Hukum di Indonesia.Penelitian ini memperoleh hasil masih perlu pengarahan dan/atau kerjasama antara perguruan tinggi (Universitas) yang tidak memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum dengan intitusi lainya, dimana keberadaan Universitas tersebut masuk di wilayah kota medan, yang nota bene masih terdapat masyarakat miskin di kota medan yang memerlukan bantuan hokum yang sifatnya prodeo, khusus nya di Lembaga Layanan Bantuan Hukum Universitas selain LBH yang umum. Sedangkan Universitas yng telah memiliki Lembaga Layanan Bantuan Hukum, masih ada yang menagani perkara prodeo setengah hati, apakah terkait pendanaan dari yayasan kurang atau dari unsur lainnya.
Akad al Ijarah al Mausufah fi al Zimmah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Aang Asari
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.3547

Abstract

Penelitian ini merupakan analisis terhadap fatwa DSN-MUI nomor 101 tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-mausufah fi al-żimmah (IMFŻ). Akad IMFŻ, dapat dikatakan akad gabungan dari dua akad, yaitu akad ijarah (sewa) dan akad salam (pesanan). Akan tetapi landasan hukum akad IMFZ ini masih menimbulkan pertanyaan, “apakah harus didasarkan pada akad ijarah atau akad salam?”. Hemat penulis hal ini menarik dan penting untuk diteliti. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), yakni dengan mengkaji peraturan-peraturan perjanjian hokum Islam dan hokum perjanjian positif Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jika ditinjau dari hukum Islam, secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam teori akad syariah, meski termasuk ke dalam akad gabungan (murakab). Walaupun demikian DSN-MUI tetap perlu mempertimbangkan salah satu redaksi dalam fatwa tersebut, agar akadnya tidak terjadi maukuf. Ditinjau berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia (KUHPerdata), akad IMFZ adalah jenis akad (perjanjian) tidak bernama yang muncul dari asas kebebasan berkontrak. Perjanjian IMFZ juga telah sesuai dengan syarat-syarat sah dalam perjanjian sbagaimana tertuang dalam KUHPeradata Pasal 1320. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian IMFŻ yaitu adanya hak dan kewajiban bagi mereka yang telah melaksanakan perjanjian.
Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan pada Masyarakat Adat ” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” di Daerah Gorontalo Dolot Alhasni Bakung
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.2710

Abstract

Hukum waris dimasayarakat dengan wilayah tertentu dan dilaksanakan secara turun temurun. Meski demikian dalam pelaksanaanya saat ini kebiasan pembagian harta peninggalan tersebut mulai terjadi konflik baik secara fertikal maupun horizontal antar keluarga yang ditinggalklan ataupun dengan pihak lain. Sehingga itulah perlu adanya penjelasan menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan hukum waris adat khususnya yang ada di wilayah Gorontalo. Pemetaan Kewarisan Berdasarkan Hukum Kebiasan Masyarakat Adat ” Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo” Dengan Menggunakan Pendekatan Sosial Yuridis “ Hasil penelitian awal di sejumlah daerah yang ada di Gorontalo dengan menggunakan tehnik Random Sampilng, menumakan adanya perbedaan yang cukup mencolok di sejumlah daerah yang ada di Gorontalo Utara, Seperti halnya daerah Kwandang yang mana kebanyakan masih menggunakan hukum waris Islam, sementara untuk wilayah Sumalata kebanyakan menggunakan system musyawarah mufakat dimana apabila tidak mencapai kata mufakat.
Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Omnibus Law) dalam Perselisihan Hubungan Industrial Yusmedi Yusuf
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.3622

Abstract

Perubahan rancangan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dalam cipta lapangan kerja (omnibus law) menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Hukum seharusnya bertujuan memberi keadilan, kepastian dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup pekerja beserta keluarganya. Hukum ketenagakerjaan akan memberi perlindungan bagi pekerja terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang.Aksi pekerja terhadap perubahan sistem ketenagakerjaan dalam peraturan ketenagakerjaan akan mempengaruhi hubungan industrial terhadap pemerintah, pengusaha dan pekerja. Hubungan tripartite tersebut memerlukan perlindungan terhadap pekerja yang secara sosial ekonomi berada dalam pihak yang lemah serta mengalami dinamika antara surga dan neraka dalam hubungan industrial di Indonesia. Padahal secara yuridis dalam kedudukan pengusaha dengan pekerja/buruh memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan hubunganindustrial.Sejumlah pekerja di Indonesia menolak omnibus law dimunculkan melalui masalah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam imlementasinya revisi atas undang-undang tersebut belum menyentuh pada pihak pekerja/buruh , sehingga menimbulkan perselisihan hubungan industrial dalam mencapai keadilan sosial , yakni kesejahteraan hidup pekerja beserta keluarganya.
Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mohamad Danial Puluhulawa; Fenty U Puluhulawa; Dian Ekawaty Ismail
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.2725

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menguraikan kendala serta upaya yang diperlukan dalam hal pemberian perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasilnya, dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi pelaku ataupun saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi mengalami bebrapa kendala atau hambatan, meliputi (a) obesitas peraturan perundang-undangan yang potensial terjadinya konflik norma dan konflik kewenangan; (b) lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkantor di Jakarta tanpa adanya kantor perwakilan; (c) adanya mis persepsi oleh hakim dalam hal perlindungan terhadap saksi pelaku dalam bentuk pemberian pengahrgaan melalui pengurangan sanksi pidana menjadi kendala dalam lingkup yudisial; dan (e) over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan dan ruang tahanan, sehingga diperlukan upaya yang meliputi : a) pembentukan kantor perwakilan daerah atau mitra LPSK di PT di daerah; b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi khususnya dalam hal pengajuan secara administratif whistleblower dan justice collaborator, c) perlunya penyamaan persepsi dan kapasitas hakim dalam memahami aspek perlindungan saksi, serta d) diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan khususnya yang mengatur aspek perlindungan terhadap whistleblower dan justice collaborator.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan Hasna Afifah
Al Ahkam Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37035/ajh.v16i2.3614

Abstract

The rapid advancement of science and technology today, there are many new discoveries of the technology and that are conducive for evidentiary effort of a case conducted by a judge including voice recording technology, image recording, fingerprint tracing and DNA testing. With the charateristic of DNA, is very potential to be used in tracing the origin of a person’s offspring. Related to that, if there is a criminal act with the origin of a person’s offspring, such as rape, forgery of guardians, forgery of heirs, etc. That is very usefull for evidentiary efforts in court. But the problem is, the evidence of a criminal act in the court is under the formal juridical area, so the validity of something that be used as an evidence depends on the formal provisions governing it. Based on existing sources, it seems that an ordinary and in depth study of the discovery of DNA that connected with qarinah evidence in Islamic judicial procedure law has not been found, and if there is only a general discussion about al-qara’in (clues / indicators) that so far the information is not sufficient. In the middle of the scarcity, this is very interesting research to discuss as a reference that support the creation of justice. The study of DNA related wth the qarinah evidence needs to be carried out as a new scince, especially in the study of Islamic Law about position and strength of the DNA test as an evidence in the criminal act especially murder.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 20 No. 2 (2024): Juli-Desember 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): Januari-Juni 2024 Vol. 19 No. 2 (2023): Juli-Desember 2023 Vol. 19 No. 1 (2023): Januari-Juni 2023 Vol. 18 No. 2 (2022): Juli - Desember 2022 Vol. 18 No. 1 (2022): Januari-Juni 2022 Vol. 17 No. 2 (2021): Juli - Desember 2021 Vol. 17 No. 1 (2021): Januari-Juni 2021 Vol. 16 No. 2 (2020): Juli-Desember 2020 Vol. 16 No. 1 (2020): Januari-Juni 2020 Vol. 15 No. 2 (2019): Juli-Desember 2019 Vol. 15 No. 1 (2019): Januari-Juni 2019 Vol. 14 No. 2 (2018): Juli - Desember 2018 Vol. 14 No. 1 (2018): Januari - Juni 2018 Vol. 13 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017 Vol. 13 No. 1 (2017): Januari-Juni 2017 Vol. 12 No. 2 (2016): Juli-Desember 2016 Vol. 12 No. 1 (2016): Januari-Juni 2016 Vol. 11 No. 2 (2015): Juli-Desember 2015 Vol. 11 No. 1 (2015): Januari-Juni 2015 Vol. 10 No. 2 (2014): Juli-Desember 2014 Vol. 10 No. 1 (2014): Januari-Juni 2014 Vol. 9 No. 2 (2013): Juli-Desember 2013 Vol. 8 No. 2 (2012): Juli-Desember 2012 Vol. 8 No. 1 (2012): Januari-Juni 2012 Vol. 7 No. 2 (2011): Juli-Desember 2011 Vol. 7 No. 1 (2011): Januari-Juni 2011 Vol. 6 No. 2 (2010): Juli-Desember 2010 Vol. 6 No. 1 (2010): Januari-Juni 2010 Vol. 5 No. 2 (2009): Juli-Desember 2009 Vol. 5 No. 1 (2009): Januari-Juni 2009 Vol. 4 No. 1 (2008): Januari-Juni 2008 Vol. 3 No. 2 (2007): Juli-Desember 2007 More Issue