cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 1   2   3   4   5 
STATUS HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN DENGAN SERTIFIKASI HAK GUNA BANGUNAN YANG TERBIT DIATAS HAK PENGELOLAAN SETELAH BERAKHIRNYA HAK GUNA BANGUNAN Desi Kurnia Lestari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 2 November 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i2.188

Abstract

Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration Article 1 (1) describes what is meant by the land registry is a series of activities undertaken by the government on an ongoing basis, continuous and regular covering the collection, management, accounting, and presentation as well as the maintenance of physical data and juridical data in the form of maps and lists, the plots and units of flats, including the provision of letters and proof of its right to the land areas of existing rights and property rights on apartment units that encumber. Based on the description in background the above, then that becomes a problem in this thesis is how the agreement between the Right of Ownership on Unit Flats with certificate of Right to buildings are rising on the Right Stewardship and How Legal Status Holder Properties is and role of Officer Deed Land (PPAT) in the manufacturing process deed Development and Stewardship agreements. Type of thesis research is a normative legal research.Results of the research agreement between the Upper Unit Properties Flats with certificate of Right to buildings that rise over ownership rights Stewardship is a shared ownership flats and can not be owned individually, used and enjoyed together. Legal Status Holder Properties Top Unit Flats with certificate of Right to buildings that rise over management rights after the end of Right to buildings is after flats are built, then the Operator Construction make descriptions and Deed of Separation on each apartment unit and then by a second letter, Certificate issuance organizers pleaded Development Property Rights on Unit Flats on each apartment units in the building to the local Land Office. Role of Land Deed Officer (PPAT) must consider the rights to be obtained landlord so that no one harmed both consumers / occupant or PT. Pinang Jaya as a provider of Non-Residential Housing Unit. Keywords: certificates, property, apartment units.
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN NOMINEE SAHAM Chandra Lesmana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Mei 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i1.179

Abstract

The making of the deed of Covenant nominee of shares may cause harm to the parties as a result of the Treaty of nominee shares annulled by law so that it will bring a notary into the legal responsibility and can are sanctions in the civil code, namely in the form of reimbursement of the costs, damages and interest. Criminal sanctions, namely when the existence of fraud or trickery that is sourced from a notary itself, and criminal sanctions may be provided with a review of whether the notary meets the entire contents of the outline of the crime. In addition, by implementing a manufacturing certificate stock nominee agreement then the notary has been doing against the law and may be subject to administrative sanctions, namely in the form of an oral reprimand, written reprimand, suspension, dismissal with respect and stop with disrespect. As well as violating the code of ethics the notary public so it can be charged penalties in the form of a reprimand, warning, suspension of the membership of the Assembly, the Assembly from the membership of the dismissal, and dismissal with no respect from the membership of the Assembly.
STATUS HUKUM HARTA BERSAMA AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN Ricky Dwiyandi; Annalisa Yahanan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 2 November 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i2.306

Abstract

Tulisan ini mengkaji permasalahan/isu hukum mengenai status hukum harta bersama dan pembagian harta bersama kemudian peran notaris terhadap pembagian harta bersama karena perceraian. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian secara normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan internet.Penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh adalah adanya perbedaan atau tidak sejalan putusan hakim Nomor 618/Pdt.G/2012/ PA.BKT dengan pasal 97 Kompilasi hukum Islam mengenai pembagian harta bersama yang seharusnya dibagi separuh bagian duda dan separuh lagi bagian janda, tapi dalam putusan hakim pembagiannya menjadi 1/3 bagian duda dan 2/3 bagian janda. Kemudian peran notaris yaitu membuat akta kesepakatan dan pembagian harta bersama berdasarkan putusan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Putri, Cynthia Azhara; Zanibar, Zen
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.271

Abstract

Perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum, agar Kasus dalam Putusan tersebut tidak terulang kembali kepada Notaris lain. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan kajian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi Notaris. Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan atas nama Notaris berinisial TP yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
KEWENANGAN PERADILAN MENGADILI TERHADAP SENGKETA AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAN BALIK NAMA PADA SERTIPIKAT BERDASARKAN HIBAH HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM Deasy Willyza
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 2 November 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i2.161

Abstract

Abstract : The Background of the writing is the result of Palembang District Court No.62/PDT.G/2010/PN PLG juncto High Court verdict Palembang 101/PDT/2011/PT.PLG Number, Object lawsuit is Grant Deed No. 623/2009 dated July 30, 2009 which made before a Land Deed Official TA, SH. The decision of the judges in a lawsuit in state court can not be accepted and the decision of the judge also rejected the appeal in its entirety , a lawsuit can not be accepted because of the competence of courts to sue the Land Deed Officer and Head of the Land Office should at the State Administrative Court is not in Judicial Affairs , while the Grant Deed to cancel Judicial Affairs is the authority for Deed Land Deed Official beschikking not the result of a decision , but based on the wishes of the parties ( Partij acte ) contractual and to cancel the certificate that has been turned over the name of the authority of the State Administrative Court . Legal sanctions for Land Deed Official TA , SH which has made the Deed of Grant No. 623/2009 dated July 30, 2009 which can be legally flawed administrative sanctions and dismissal with no respect from his post by the National Land Agency of the Republic of Indonesia , after a court ruling have permanent legal force . While the legal sanctions for the Head of the Land Office had registered under the name of the Certificate of Property No. 910/24 downstream Village by the Deed of Grant No. 623/2009 which is a legal disability for severe disciplinary offense which is the Head of the Land Office for Civil Servants, the sanction under Article 7 figure 4 Government Regulation No. 53 of 2010 Concerning Civil Service Discipline, demotion level may be lower for 3 (three) years, in order to decrease the transfer of lower level positions, exemption from office, dismissal with respect not by his own request as Employee Civil, and dismissal with no respect as a civil servant. Keywords: the Judicial Authority of judging, registration of transfer of rights of Evidence, Sanctions Law Land Deed Officer and Head of the Land Office
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA DI TINJAU DARI PASAL 65 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Rico Andriansyah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 2 November 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i2.193

Abstract

Notary is defined asanauthorized public official to make authentic deed and other authorities referred to Acts or any other laws of Indonesia.The purpose of this study is to find out what sort of Notary responsibilities, SubstituteNotary, and Acting Notary on deeds made after the end of his term, and to find out the time limit of liability of Notary, Substituted Notary, and Acting Notary on each deed made or supervised by notaryreffered to Article No. 65 of Indonesian Notary Act (UUJN).This study used juridical normative method that studying laws in Indonesian Act.This study focused on documents or literature reviews related to theories, relevant opinion to the issues of the study.The results showed that Notary as an authorized public official (openbaarambtenaar) to make authentic deeds and to be responsible for his actions related to his profession.The scope of a Notary liabilityincludes: both civil liability and crime, based on UUJN and the ethics code of Notary. To determine the validity of liability from Notary, Substituted Notary, and Acting Notary for the deed made or supervised by, it must be reffered to the concept of the Notary as a Profession (ambt).The provisions concerning with the validity of liability shall be sued in the court for the parties aggrieved by the violation in authentic deed based on the provisions expiry.  Keywords: Responsibility, Notary, authentic deed, Ends of term.
PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS AKIBAT PEMALSUAN KETERANGAN DI DALAM AKTA YANG DIBUATNYA Arianty, Siti Saza'a
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i1.184

Abstract

Notaries as public officials have full responsibility towards the construction of Authentic Deed. This regulation is arranged in Law Number 2 2014 about the amendment of Law Number 30 2004 about the position of Notaries. However, in the real situation, whether it is caused by less knowledge, circumspection or fairness from Notaries in constructing a deed, it causes counterfeiting information which also causes disadvantages to the parties concerned. Therefore, the main legal issue raised in this study was the regulation of Notaries’ responsibility as the results of counterfeiting information in the deed that they made, with some legal sub-issues which were the question of whether the law has been set on Notaries’ responsibility who had forged statements and how the legal protection for the parties as a result of Notaries who falsified information in the deed that they made.Through prescriptive research, with laws approaching, conceptual, cases and legal histories, then performed identification and systematization steps on legal materials and then it was analyzed to get the conclusion. The results showed that the regulation of Notaries’ responsibility due to counterfeiting information in the deed that they made was not set entirely in the Laws of Notaries’ position and the Conduct Code of Notaries, however the Notaries could be accountable his deed civilly based on acts against the law in Article 1365 of Civil Laws, and could be accountable criminally regarding counterfeiting information which is arranged in Article 263, Article 264 and Article 266 in the Book of Criminal Laws. It included the setting up of legal protection for the parties concerned due to counterfeiting description in the deed that Notaries made, and also it was not particularly set in the Laws of Notaries’ position. The setting of Notaries’ responsibility due to counterfeiting information in the deed that they made should be arranged clearly in the future, including imposing sanctions for violations committed by Notaries due to counterfeiting information.
AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK Ratu Faradila Gita Utami; Zen Zanibar
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 2 November 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i2.302

Abstract

Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ) dibuat menggunakan akta notariil. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila perpanjangan perjanjian kredit yang berjumlah di atas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan, apa alasan yuridis dan non yuridis yang mendasari serta bagaimanakah penyelesaian permasalahan hukumnya apabila kredit tersebut mengalami kemacetan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan didukung penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu : pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan Perpanjangan perjanjian kredit dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan dan dengan jaminan yang tidak dilakukan pengikatan maka kreditor tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (preference) karena dengan tidak diikatnya jaminan sebab perjanjian tersebut hanya diperpanjang secara di bawah tangan, maka akibat hukumnya tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi. Maka dari itu sebelumnya Bank telah mengeluarkan surat kuasa untuk mencairkan atau melelang jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perpanjangan kredit diatas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan dibenarkan mengingat Penetapan kredit berada di tangan Pejabat Pemutus, kepercayaan Pejabat Pemutus terhadap nasabah yang usaha dan kreditnya lancar serta mengingat faktor efisiensi biaya agar kredit BRI lebih memiliki daya saing. Penyelesaian kemacetan kredit kecil kemungkinannya untuk sampai pada gugatan di pengadilan, biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, eksekusi jaminan serta penghapusbukuan kredit macet
PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS UNTUK PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS DALAM RANGKA PROSES PERADILAN Nanda Ika Puspita
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 2 November 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i2.166

Abstract

Abstrak: Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris. Sehubungan dengan kewenangan tersebut yang jadi permasalahan adalah bagaimana bentuk pengaturan persetujuan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk menghadirkan Notaris pada proses peradilan dan bagaimana tindak lanjut proses peradilan dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan persetujuan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris dalam rangka proses peradilan. Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus.            Penelitian menunjukkan bahwa, pertama jika penyidik ingin melakukan pemeriksaan terhadap Notaris sesuai dengan prosedur yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tentu saja tidak dapat dilakukan karena Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk. Selama peraturan pelaksanaan Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, penyidik hanya akan mendasarkan prosedur pemeriksaan pada ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan Persetujuan karena Notaris tidak menyaksikan, melihat dan mendengar atau mengalami sendiri pembuatan akta yang dijadikan dasar dugaan tindak pidana. Proses peradilan tetap berlanjut hanya saja penolakan tersebut tidak serta merta dikatakan bahwa Notaris tidak mau bekerjasama tetapi melainkan Notaris mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan merahasiakan minuta akta.            Untuk saat ini selama Majelis Kehormatan Notaris belum terbentuk, penyidik dapat langsung memanggil Notaris. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris menolak memberikan Persetujuan karena, Notaris tidak ada dasar dugaan tindak pidana. Proses peradilan tetap berlanjut. Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Notaris  dapat melindungi dirinya yang terpenting harus terdapat dalam jiwa Notaris itu sendiri yaitu Jujur, Bekerja dengan ilmu yang kita miliki, dan Bekerja dengan baik.Kata Kunci : Majelis Kehormatan Notaris, Persetujuan Pemanggilan Notaris, Peradilan.
PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL Rahma Putri Prana
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.267

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar.  Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan penelitian dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis dari bahan pustaka dan tulisan atau kata-kata hasil wawancara dari informan untuk memperoleh hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah dalam proses go public dimana notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam upaya untuk perlindungan hukum terhadap investor,notaris tidak berperan secara aktif, namun hanya secara pasif dimana notaris meneliti setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public.

Page 2 of 17 | Total Record : 167

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue