cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 3   4   5   6   7 
LEGALISASI PERJANJIAN KREDIT OLEH NOTARIS YANG BERBEDA DENGAN NOTARIS PEMBUAT COVERNOTE Bonny Oktafian; Ridwan Ridwan; Achmad Syarifuddin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 1 Mei 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.313

Abstract

Seorang Notaris berwewenang membuat akta autentik. Diantara akta autentik, Notaris juga mempunyai wewenang yang di atur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2014, selanjutnya disebut Undang-undang Jabatan Notaris, yang salah satunya mengatur tentang legalisasi atau pengesahan. Didalam perjanjian khususnya perjanjian kredit di dunia perbankan, dalam praktinya selain membuat akta autentik dan kewenangan lain yang di atur dalam Pasal 15 Undang-undang jabatan Notaris, Notaris juga sering mengeluarkan surat berupa “Covernote” atau catatan penutup. Alasan Notaris sering mengeluarkan Covernote karena Notaris belum tuntas pekerjaannya dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta autentik. yang mana tujuan dikeluarkannya covernote tersebut untuk mempelancar pencairan kredit bank. Dan didalam prakteknya ditemukan bahwa notaris yang mengeluarkan covernote yang menjadi “jaminan” bagi bank untuk memproses perjanjian kreditnya, tidak dilibatkan lagi dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut dengan kata lain bank telah menunjuk notaris yang berbeda dari notaris pembuat covernote semula. Dari hasil kegiatan tersebut penulis menarik kesimpulan pertama; bahwa dalam penujukan Notaris masing-masing pihak boleh menunjuk Notaris mana yang akan dimintakan pertolongannya dalam tugas jabatannya sebagai Notaris, berdasarkan kesepakatan antara para pihak. Kedua; menurut penulis pertimbang bank menunjuk notaris berbeda dalam proses pembuatan perjanjian kredit, dikarena alasan kelancaran proses perbankan pada bank tersebut
ANOTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG UJI MATERIL PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Septinierco Agraperta
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Mei 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i1.177

Abstract

Abstract: Thesis entitled "Annotation Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 on Judicial Review Article 66 of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary”. Assessing the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 which stated that Article 66 paragraph (1) UUJN contrary to the Constitution of 1945. Article 66 paragraph (1) UUJN, set about investigating the authority with the approval of the Supervisory Council of Regions to call and check the relevant the notary deed that has been made. Problems formulated in this research is how the decision of the Constitutional Court Number 49 / PUU-X / 2012 against Article 66 UUJN testing, and how the legal implications of the Constitutional Court Decision No. 49 / PUU-X / 2012 on judicial review of Article 66 UUJN. This research is a normative law or legal research is normative juridical literature conducted by the search legal principles then made the interpretation of the public law rule which continued with the testing results and the interpretation of the theory or principles of public law. This study uses three methods of approach in the study of law, namely; Approach Legislation (Statute Approach), Approach Case (Case Approach), and History Approach (Historical Approach). The results showed that the Article 66 UUJN is not contrary to the principle of equality before the law. This decision also has implications for the investigator that the investigation process does not require further approval of the Supervisory Council of Regions to call Notary and / or take the minute of the deed stored related the deed he made which the implications for the Notary is when a Notary meets the demand Investigator to provide minutes of the deed or to provide information relating to the deed which made the Notary may violate the provisions of UUJN regarding the official oath and secrecy deed.  Additionally Notary may be liable for violating Article 322 of the code of civil law (KUHP). Keywords:    Judicial Review, Notary, Investigation
Efektivitas Penerapan Pajak Penghasilan pada Pengalihan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertifikat melalui Akta Pengoperan Hak yang Dibuat oleh Notaris Fernandez Nugroho; Ridwan Ridwan
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 2 November 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i2.304

Abstract

Peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat dalam praktiknya tidak pernah membayar pajak penghasilan begitu pula peralihan hak atas tanah dengan akta pengoperan hak yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu apakah rasionalitas yuridis dari pengenaan pajak penghasilan atas pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat ditinjau dari peralihan hak dan konsep pajak penghasilan hak atas tanah dan bagaimana efektivitas pelaksanaan penerapan pembayaran pajak penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah yang belum bersertifikat melalui akta pengoperan hak yang dibuat oleh Notaris. Hasil penelitian yaitu rasionalitas yuridis dari pengenaan pajak penghasilan atas pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat ditinjau dari peralihan hak dan konsep pajak penghasilan hak atas tanah yaitu dalam pengoperan hak atas tanah yang belum bersertifikat terjadi peralihan hak atas tanah dan adanya ganti rugi tidak termasuk termasuk dalam penghasilan karena tidak bersifat final sehingga tidak menjadi objek pajak penghasilan. Penerapan pembayaran pajak penghasilan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah yang belum bersertifikat melalui akta pengoperan hak yang dibuat di hadapan Notaris tidak efektif karena berdasarkan UUPA, UU PPh, PP 34 Tahun 2016, dan UUJN, Notaris tidak berwenang memungut pajak penghasilan dan tidak ada ketentuan mengenai kewajiban membayar pajak penghasilan dalam peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat karena merupakan tanah Negara yang belum dilekati hak
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT UNTUK ANAK PIARA DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGANGKATAN ANAK DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Ade Kusuma
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 1 Mei 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i1.168

Abstract

Abstract : Notaries as the public officials have the authority by law to make an authentic deed which is one of them is testamentary deed. The implementation conception will be a legacy to adopted children in accordance with Islamic law and the Civil Codex Book which have differences. Problems, How the authority of a Notary as a public official in the testamentary deed to the foster children in Islamic Law and the adoption of Children in Civil Codex Book and Islamic Law, and How to put the position of adopted children as the receivers of testamentary which is reviewed from the terms of the Civil Codex Book, Islamic Law in protecting parts of the absolute rights of the other heirs. This legal research is a normative law research which analyzes a legal enforceability. It is implemented by examining the legal materials, such as the studies of the law principles, positive law, rules of law, and rules of legal norms. This study used two approaches in the study of law, namely: Statue Approach, Historical Approach, Conceptual Approach, and Comparative Law Approach. The results showed that the implementation conception of testamentary which is the legacy under Islamic law can be made in writing and verbally. Meanwhile according to the Civil Codex Book the form is only in writing. The equality between Civil Law and Islamic Law recognizes the children adoption however with a different purpose. Adoption which is done by someone else should be done officially in order to expect the Notary to disseminate to the public in making a testamentary through Notary’s deed and Ministry of Justice and Human Rights can improve their services in order to facilitate the Notaries in requesting the data of the testamentary list to help the Notaries in creating testamentary deed. Keywords:  Notaries, Authentic Deed, Testamentary Deed, Adopted Children
PERALIHAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH MELALUI PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN ANTARA DEBITUR AWAL DENGAN DEBITUR PENGGANTI Wida Agustini
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.269

Abstract

Salah satu fungsi Bank adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, pemberian kredit yang disalurkan oleh Bank salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 UU Perbankan, Bank dalam menawarkan jasa kreditnya menyediakan sistem Peralihan Kredit atau take over. Namun seiring perkembangannya take over kadang disalahgunakan oleh nasabah yaitu nasabah melakukan tak over melalui perjanjian dibawah tangan tanpa diketahui oleh pihak bank, salah satunya yang terjadi pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero. Penulis menemukan beberapa cara agar proses peralihan kredit tidak bertentangan dengan hukum, beberapa cara tersebut sebagai berikut: 1). Melalui Proses Resmi Bank, dan 2). Melalui Proses Resmi Notaris.
PEMBAGIAN HARTA WARIS MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN CEMPAKA KABUPATEN OKU TIMUR Julian Harris Djauhary
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 2 November 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i2.191

Abstract

In terms of kinship, people in Cempaka East OKU District generally base  family lineage from men side (father), or Patrilineal. The main problems in this thesis are: how is the distribution of inheritance under customary law and islamic law in Cempaka Sub-district, East OKU district? Anf how is the application of Islamic Law on the distribution of customary inheritance in  Cempaka Sub-district, East OKU District? This thesis is a sociological /empirical law research. Inthis study  it is examined how the system of the distribution of inheritance is applied or implemented in Cempaka sub-district, East OKU district, and what the role of Islamic Law on the distribution is. The data collection method is through documentation study, direct data collection by giving structured questionnaires and conducting interviews with respondents.Based on data processing, this study can be concluded as follows:1)                  The distribution of inheritance in Cempaka sub-district East OKU district has been done by following procedures of Komering family, which is applicable customary law in Cempaka sub-district, in which successor system is mostly used, where all properties of the parents (heir) will become the inheritance. The inheritance has been forwarded or distributed to the heir’s children. Some other Komering people in Cempaka sub-district divide the inheritance if the owner has already passed away. Customary inheritance law in Cempaka sub-district East OKU district still exists and is still in use even if the procedure is unsure, however it is still in compliance to customs rules although it almost changes. The position of traditional leaders or customary leaders in the distribution of inheritance has almost no function, because people believe that inheritance distribution issue is not their expertise. Most people in Cempaka sub-district East OKU district have already known that inheritance is also a part of religiousissues, namely Islam, so inheritance distribution issue is a religious issue. This means it falls under Islamic Law. Based on that statement, majority of Cempaka sub-district people already implemented the distribution of inheritance based on Islamic Law, though it is not yet entirely according to Al Qur’an and Al Hadits.2)                  The implementation of Islamic Law in the distribution of inheritance according to Islamic Law in Cempaka sub-district has gradually taken place,, and slowly but surely Al Qur’an and Al Hadits guidance in the distribution of inheritance will be done well and will always be a reference.
2. Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak (Pemberi Jaminan Fidusia Dan Penerima Fidusia) Dan Notaris Yourdhan, Mokhammad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i1.182

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014), salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta yang disebut dengan akta notaris, yaitu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.  Kewenangan notaris ini diperjelas lagi oleh Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014. Salah satu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris adalah akta jaminan fidusia
IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DISEKTOR PERTAMBANGAN Tabrani Diansyah; Mada Apriandi Zuhir; Iza Rumesten
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 1 Mei 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.309

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Selain itu dinyatakan pula bahwa “pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya” sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan. Rumusan masalah yang diangkat adalah:  bagaimana implikasi hukum dan kendala yang muncul atas berlakunya Undang-Undang tersebut, serta bagaimana konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan tersebut di Kabupaten Lahat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sejarah, melalui analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan kemudian dianalisi secara kualitatif serta ditarik kesimpulan dengan penalaran deduktif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 berimplikasi kepada kekosongan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat yang memunculkan kendala dengan tidak adanya dasar kewenangan pengelolaan pertambangan tersebut. Konsep pengaturan hukum dimasa yang akan datang terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara golongan batuan di Kabupaten Lahat ialah seharusnya kewenangan pengelolaannya berada pada Pemrintah Daerah Kabupaten Lahat yang disusun dan dijalankan atas dasar otonomi seluas-luasnya serta keragaman daerah
Perbuatan Hukum Direksi Mewakili Perseroan Terbatas Dalam Pengikatan Kredit di Bank Dengan Penjaminan Aset Perusahaan Muawanah Muawanah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 1 Mei 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i1.173

Abstract

Abstrak : The Limited Company is called by “Ltd” or in bahasa “PT” as following of right and obligation. The law correlation between PT and Bank result the law correlation is “association”, Moreover the association rule by the book III the Indonesian Civil Code. In the matter to get the credit in Bank, Ltd or “PT” as Debitor in law management is associate credit in Bank, where as a Creditor need approving of commissioner council and The General Meeting of Shareholders to guarantee most of the company asset, as rules in passage 20 the Statute Number 40 in 2007 about Limited Company. The problem in this thesis is How the Commissioner authority stand for Limited Company to associate credit without approving Commissioner council and how is giving approving to director to guarantee Ltd asset which the result more than 50 %. The research used in this thesis is normative research, with analyze a management of law with observing the law subject, such as the research of laws basic, positive law and the law regulation. The result of this thesis is Director has authority stand for Limited Company in associate credit in Bank should the approved by Commissioner council, because the director authority limited by Statute Number 40 in 2007 about Limited Company and Basic of Budget Limited Company. Giving of approving to Director in credit association in the Bank created by 2 (two) ways are decision on The General Meeting of Shareholders and trough by Circulair (Outside Meeting decision), That’s ruled by Passage 9 the Statute number 40 in 2007 about Limited Company.  Keywords: Limited Company, Law Management, Law Correlation, Director, Commissioner Council and The General Meeting of Shareholders
PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOTSCHAAP/CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) Utami, Fina Rizki; Syaifuddin, Muhammad; Syarifuddin, Achmad
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.274

Abstract

Penulisan artikel ini difokuskan pada apakah alasan hukum dan akibat hukum terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV dalam perubahan status CV menjadi PT, serta bagaimana peranan Notaris dalam perubahan status CV menjadi PT. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif bersisi empirik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil yaitu alasan hukum perubahan status CV menjadi PT, karena persyaratan pekerjaan, tanggung jawab terbatas pada PT, konsep aturan PT yang lebih jelas dan konkrit, dan ketentuan izin usaha. Akibat hukum perubahan status CV menjadi PT terhadap perikatan yang telah dibuat oleh CV yaitu akibat hukum internal dan eksternal. Peranan Notaris dalam hal ini yaitu : Bentuk peranan Notaris diabtaranya memberikan penyuluhan hukum, memformulasikan isi akta pendirian PT, dan memastikan bahwa CV sudah melakukan pemberesan aset. Proses peranan Notaris yaitu pemesanan nama PT, pembuatan akta pendirian PT, pengumuman dalam 2 koran nasional, proses pengesahan, daftar perseroan, dan Pengumuman dalam BN/TBN RI. Hambatan peranan Notaris: nama yang diajukan ditolak oleh sistem, kurangnya aturan khusus mengenai perubahan CV menjadi PT, dan akses terbatas pada SABH. Saran bagi penghadap agar mematuhi aturan dan melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap aset CV. Notaris sebaiknya selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Pemerintah seharusnya memformulasikan aturan hukum tentang CV dan perubahan status CV menjadi PT guna menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Page 5 of 17 | Total Record : 167

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue