cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 2   3   4   5   6 
PENERAPAN PERJANJIAN KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG Adhe Andreas
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 2 November 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i2.303

Abstract

Perjanjian kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 memungkinkan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan dilangsungkan melaikan juga pada saat perkawinan berlangsung. Penelitian yang berjudul Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015. Ingin mengetahui Kewenangan Notaris dalam membuat Akta Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach), dan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Dengan mengkaji rumusan masalah Bagaimanakah penerapan perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Apa dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, dan Bagaimana kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kawin yang dibuat sepanjang perkawinan sedang berlangsung dapat diterapkan dan dibuat dalam bentuk akta Notaris, karena Putusan Mahkamah Agung merupakan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga harus tetap dilaksanakan oleh semua pihak baik Notaris, dan para pihak yang ingin membuat perjanjian kawin.
PELAKSANAAN HAK WARIS ADAT ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT MARGA (LAMA) RAMBANG KAPAK TENGAH KOTA PRABUMULIH DI DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM Astuti Maryulaini
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 1 Mei 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i1.167

Abstract

Abstract : This thesis entitled “THE IMPLEMENTATION OF THE INDIGENOUS  INHERITANCE RIGHTS OF DAUHGTERS IN THE (OLD) ETHNIC OF THE  RAMBANG KAPAK TENGAH IN PRABUMULIH  BASED ON THE ISLAMIC INHERITNANCE LAW”  was aimed at examining the inheritance rights of daughters seen from Islamic inheritance law and explaining  the legal requirements of the Islamic inheritance law functioning as its legal cover; cause of parental injustice by gift all of the treasures to the sons and none to the daughters; see the role of notaries in issuing the certificate of bequests.  The theory used is the theory of justice, legal protection theory, theory  of Receptio in Complexu, Theory of Receptie a Contrario. This is an empirical study that uses a statutory approach, historical approach, philosophical approach. The data in this research consists of primary legal materials, legal materials and secondary and tertiary legal materials sourced from the legislations. The data were collected by  identifying and inventorying existing legal materials relevant to the legal issues.  The data were structured, described, and systematized  based on the analysis of legal materials by means of analysis and interpretation of the law. Deductive and inductive logic is used to draw conclusions.  It  can be concluded that the customary law of inheritance daughters of the (old) ethnic of the Central  Rambang Kapak in Prabumulih is not in accordance with the system of Islamic inheritance law, especially regarding the division of property inheritance for  sons and daughters which are not based on the division of 2:1 (two equals to one) as stipulated in the QS. An-Nisaa verse 11 and chapter 176 compilation of Islamic law. The Compilation of Islamic law in the case of inheritance can be a source of  law for the (old)  ethnic of Rambang Kapak Tengah in Prabumulih in order to protect the inheritance rights of daughters. Notaries’ role on the issuing  of  bequest certificates in the (old) ethnic of Rambang Kapak Tengah in Prabumulih  is in conformity with the provisions of  the notaries’ law  number 30 of 2004, but the implementation of the Article 15 (2)e that contains a notary obligation to provide legal counseling to their clients has given  less effective impact for (old) ethnic of  the Rambang Kapak Tengah in Prabumulih.Keywords, Daughters,Islamic Inheritance Law
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN Adeline Evelina
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.268

Abstract

Perjanjian bangun bagi adalah perjanjian yang lahir akibat dari kesepakatan para piha, dimana kesepakatan yang lahir tersebut adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak kedua, pengembang. Perjanjian bangun bagi merupakan perjanjian yang menganut asas kebebasan berontrak yang diatur di dalam  Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam perjanjian tersebut para pihak berharap memperoleh hak sesuai dengan perjanjian dimana pihak kedua diberi hak untuk mengerjakan sebidang lahan yang biasanya berbentuk sebuah bangunan, dengan syarat bahwa keuntungan dibagi menjadi dua: bagi pemilik lahan dan pengembang/developer. Dalam proses pelaksanaan kesepakatan pembagian kerja, akan ada banyak masalah antara kedua belah pihak, salah satunya yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada pengembang/developer merupakan suatu pebuatan yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian. Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah melalui gugatan di pengadilan. Gugatan di pengadilan tersebut melibatkan notaris yang berperan sebagai pihak yang turut tergugat, notaris dimasukkan di dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek/para pihak di dalam gugatan, karena suatu gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadi gugatan error in persona.
EFEKTIVITAS HARGA ZONA NILAI TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN TERHADAP NILAI TRANSAKSI DALAM AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI KOTA PALEMBANG Heriyanto Heriyanto
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 2 November 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i2.190

Abstract

Zones Price of Land is a polygons which illustrate the relative value of the same land from a set of plot in it, which is the limits could be imaginary or real according to the real use of the land and have a difference price between one another based on officers analysis  with the market price comparison method and the fee determined by the officers of the land office. KeyWords: Zone Price of Land, Land Office, Agrarian Law
FUNGSI NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PERUBAHAN PERUNTUKAN HAK ATAS TANAH WAKAF Utami, Muhammad Khoirul
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i1.181

Abstract

The thesis entitled "The role of the Notary Deed Official Pledge As Waqf In the allotment of Land Rights Amendment Waqf" examines the waqf land already diwakafkan by wakif and run through the process of making the Pledge of Endowments and already certified waqf land. However, the waqf land area experiencing growth and progress resulting in a change General Spatial Plan (which disturb the position of the donated land. Based on the above, the writers compose thesis raises the issue of whether the allotment of land endowments can be changed, how the role of the notary as Officer Deed of Pledge Waqf in the change designation of land rights endowments, and any obstacles in the change designation of land rights waqf , In writing this thesis, the author uses the normative method. It can be concluded that the change of land designation endowments can be done on the condition that these changes to the public interest in accordance with the General Spatial Plan which is based on the law and not contrary to Islamic principles, changes in the allotment of land endowments can be done after approval Ministry of Religious Affairs on consideration of Indonesian waqf Board and the replacement of at least one rank and balanced with original waqf property. The role of the Notary as Officer Deed of Pledge Waqf  is to legalize or register the minutes of the meeting of the board of supervisors, made a deed of exchange of land endowments, making back Deed of Pledge Waqf of land which has been exchanged in accordance with the Deed of Pledge Waqf originally , providing information on the legal acts penghadap. Barriers to change the designation of land rights endowments of which is still going controversy about peraliahan rights to the donated land, the lack of public understanding of the donated land so many waqf land that is not registered and does not have a certificate endowments, as well as a lack of public understanding of the transfer of rights over donated land, if there is a legal act on changes in land endowments frequent rejection, and understanding Nazhir towards waqf property itself is still lacking, as well as other obstacles.
PROSEDUR PENCATATAN ANAK LUAR KAWIN DI CATATAN SIPIL Dessy Elita; Abdullah Gofar; Kms. Abdullah Hamid
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 1 Mei 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.308

Abstract

Penulisan artikel ini difokuskan pada Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin di Catatan Sipil, mengenai anak yang lahir dari perkawinan pasangan pasca bercerai, serta peran negara dalam menyelesaikan persoalan mengenai pasangan yang dapat mengaburkan nasab anak kemudian mengenai batasan tanggung jawab ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Perluasan batasan ayah biologis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur pencatatan anak luar kawin di Catatan Sipil sama saja dengan prosedur pencatatan anak sah pada umumnya, akan tetapi harus ada penetapan pengadilan terlebih dahulu dengan dasar pengakuan bahwa ia benar ayah biologis dari anak tersebut dengan dibuktikan melalui tes dibidang kesehatan yang sering disebut dengan tes Deoxyribonucleic Acid yang lebih dikenal dengan istilah tes DNA. Syarat-syarat pencatatan dan penerbitan akta kelahiran diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan terhadap anak sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dari seorang anak, maka setiap anak berhak atas suatu nama dan identitas diri dan harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akta kelahiran. Undang-undang Perlindungan anak membolehkan adanya pengakuan terhadap anak yang diakui oleh ayah biologisnya, akan tetapi nasab anak luar kawin itu bukan kepada ayahnya melainkan kepada ibunya, kecuali dalam hal nafkah dan pendidikan. Negara tidak dapat menjangkau secara rinci mengenai hubungan pribadi seseorang, sehingga siapapun dapat mengaburkan asal-usus anak dengan unsur kesengajaan. Mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diatur secara tegas namun mendapat perluasan dalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
SANKSI PEMBERHENTIAN SEMENTARA NOTARIS YANG DINYATAKAN DALAM PROSES PAILIT Lisa, Fenny Sandra
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.273

Abstract

Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris dapat dinyatakan pailit baik sebagai orang pribadi maupun dalam jabatannya, yang dapat  menyebabkan  notaris tersebut kehilangan hak terhadap harta kekayaanya, serta jabatannya baik secara sementara maupun tetap dengan tidak hormat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P tidak sejalan  dengan UU Kepailitan. UUK-PKPU hanya mengatur permasalahan kepailitan terhadap harta kekayaan saja dan debitor pailit  dianggap tidak cakap terhadap harta kekayaan saja bukan terhadap jabatannya, sehingga  permasalahan kepailitan tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan notaris dari jabatannya baik secara sementara maupun secara tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya revisi terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf a UUJN-P dan Pasal 12 ayat (1) UUJN dimana terhadap suatu proses pailit notaris tidak harus diberhentikan sementara dari jabatannya, dan jika putusan pailit telah berkekuatan tetap maka notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya hingga permasalahan kepailitannya selesai dan notaris sebagai debitor pailit telah melalui tahap rehabilitasi sehingga notaris tersebut dapat menjalankan kembali jabatannya atau dibuatnya suatu Peraturan Pemerintah  yang mengatur khusus mengenai Notaris pailit.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK SUB KONTRAKTOR PADA PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Mitha Miranda Sari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 2 November 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i2.163

Abstract

Abstract: "Legal Status and Responsibilities of Sub Contractors Party on the Agreement Procurement of Government Goods / Services" analyze legal problems /issues namely, the Law considerations of the main contractors and sub-contractors to make sub contract procurement of goods / services of the government, the legal relationship between sub-contractors and main contractors with the government, the legal responsibilities of the sub-contractors in getting the default by the sub-contractor, the sub contractor procurement of government goods / services is not made as notarized ,there are differences in the regulation of sub-contract in Article 87 paragraph (3) of Presidential Regulation No. 70 of 2012 prohibited while Article 24 paragraph (1) of Law  The Act No. 18 year 1999 on Construction Services allow for the sub contract. The theory framework in this study consisted of Grand Theory: Theory of Equitable Legal Certainty, legal liability theory. Middle Range Theory: Theory of Public Contracts Characteristically (Publiekrechtelijk overeenkomst), the theory as a Notary Public Officials. Applied Theory: Principles consensual, the freedom to make contracts, strength of binding contracts, goodwill, balance, habits, indemnities, timeliness, force majeure, dispute resolution, the principle of the goods / services of the government. The Research methods using type hermeneutic research paradigm. The research approach using Normative Approach, Statue approach, legal Philosophy approach, conceptual approach, legal Historical approach, Sociolegal approach.. The technique of taking conclusions with Deductive method so that it is concluded that the legal considerations around contractors and sub contractors to make sub contract In Clause of Article 8 paragraph (1) in agreement with the main contractor the goods / services of the government, and special expertise for achievement, and the non-legal considerations is cost efficiency. Judgements are binding relationship and The Legal Responsibilities  to the main contractor and sub-contractors only, not to the government. It is suggested the agreement the sub-contract made as notarized by a notary public official authorized to guarantee legal certainty and fairness to the parties, so as not to violate Article 87 paragraph (3) Presidential Regulation No. 70 Year 2012 on Procurement of Government Goods/Services that the Deed made is the Partnership Act Consortium Agreement for Joint Operation (KSO) is set out in Chapter III Instruction to Participants Procurement (IKPP) in the Annex to Regulation Agency Chief Procurement Policy/government Services No. 6 of 2012 on the Technical Guidelines Presidential Regulation No. 70 Year 2012 on Procurement of Government Goods/Services. Keywords: Legal Status , Legal Responsibilities,Sub Contract, Procurement of Government Goods / Services
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL HALAL PRODUK PANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG Desi Indah Sari
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.264

Abstract

Label Halal pada produk pangan merupakan hal yang wajib untuk digunakan. Label halal sendiri dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut BPJPH), yang bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal dan Majelis Ulama Indonesia. Label termasuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari kekayaan intangible (kekayaan yang tidak berwujud) yang didapat dari suatu hasil pemikiran yang berupa realisasi ide atau intelektual seseorang. HKI dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: 1)Hak Cipta; 2)Hak Kekayaan Industri. Dalam pembahasan penelitian ini memfokuskan pada hak cipta dan merek. Belum ada aturan dalam hukum Islam yang mengatur secara jelas mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini menyebabkan penulis membahas penelitian tesis yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang Tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum. Dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum. Penelitian ini menggunakan empat metode pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu: pendekatan perundang-undangan; pendekatan kasus; pendekatan konseptual; dan pendekatan futuristik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Dilakukan dengan cara penentuan sumber data, identifikasi data, inventarisasi data, dan pengkajian data. Pengolahan Bahan Hukum dilakukan dengan cara pemeriksaan data rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah analitis data kualitatif-komprehensif, dan lengkap.
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) SEBAGAI ALASAN PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL DI PT SRIWIJAYA OPTIMIS MANDIRI Suwastono, Hendro
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i1.186

Abstract

The Thesis Title Is "Force Majeure As A Reason Of Professional Football Player Employment Agreement Termination In PT Sriwijaya Optimis Mandiri". In This Research Formulated The Issue About The Criteria And Characteristics Of Force Majeure Condition  According To The Civil Law In Force In Indonesia, Which Can Be Used As A reason for termination of professional football player employment agreement in PT Sriwijaya Optimis Mandiri, is a termination of professional football player employment agreement have a fairness according to civil law in  Indonesia and why employment agreement was made itself and if there is any relevance and urgency if professional football player employment agreement made by Notary. To examine and answer problems mentioned above, this thesis using normative legal research that analyzed a legal enforceability, with legal materials, such as the research on the legal principles, positive law, legal rules, and rules of legal norms. Research use Legislation approach method (Statue Approach), Conceptual Approach and Case Approach. The research results indicate that criteria of force majeure which became the reason for termination of professional football players in PT Sriwijaya Optimis Mandiri is the state force due to policy or regulation. While its characteristics is a condition of force majeure are temporary, special, relative and temporer. Employment Agreement termination by reason of force majeure  that meets the Fairness, because the player can accept the decision and made no effort to remedy , The value of justice is seen in this case is a commutative justice values that are proportional, where players can understand the difficulty of management FC although they are also in unfavorable conditions, because there is no power that can not be avoided. Professional soccer player employment agreement made by itself because consideration is simpler, faster and more economically, while the idea of employment agreement made by Notary very relevant for professional soccer players should certainly be treated professionally also in making the employment agreement work performed by the Notary profession. However, the urgency remains dependent on the will of the parties (voluntary).

Page 4 of 17 | Total Record : 167

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue