Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum SASI
Zen Zanibar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Putri, Cynthia Azhara; Zanibar, Zen
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 2 November 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i2.271

Abstract

Perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri tentang Majelis Kehormatan Notaris, namun demikian terdapat batasan-batasan perlindungan hukum dan akibat hukum bagi Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, sehingga Notaris perlu mendapatkan perlindungan hukum melalui Majelis Kehormatan Notaris demi terwujudnya perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum, agar Kasus dalam Putusan tersebut tidak terulang kembali kepada Notaris lain. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Majelis Kehormatan Notaris dengan Kajian Putusan atas nama Notaris berinisial TP, dan bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu keberlakuan hukum dengan kajian melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris melalui Majelis Kehormatan Notaris Wilayah hanya memberikan perlindungan hukum represif bagi Notaris. Akibat Hukum bagi Notaris yang dijatuhi pidana penjara seperti dalam Putusan atas nama Notaris berinisial TP yaitu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
AKIBAT HUKUM PERPANJANGAN PERJANJIAN KREDIT RITEL BANK DI BAWAH TANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN INTERNAL BANK Ratu Faradila Gita Utami; Zen Zanibar
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 2 November 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i2.302

Abstract

Pada Surat Direksi BRI Nomor B.869 - DIR/ADK/07/2016 perihal Pembuatan Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit Dibawah Tangan disebutkan bahwa telah menjadi judgement pejabat pemutus kredit, dengan mempertimbangkan tingkat risiko kredit, kredit yang menggunakan akta di bawah tangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia biasanya adalah kredit yang bernilai kecil dibawah Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ). Sedangkan kredit berjumlah besar bernilai lebih dari Rp.100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ) dibuat menggunakan akta notariil. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila perpanjangan perjanjian kredit yang berjumlah di atas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan, apa alasan yuridis dan non yuridis yang mendasari serta bagaimanakah penyelesaian permasalahan hukumnya apabila kredit tersebut mengalami kemacetan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan didukung penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu : pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pelaksanaan Perpanjangan perjanjian kredit dengan akta yang dibuat secara dibawah tangan dan dengan jaminan yang tidak dilakukan pengikatan maka kreditor tidak mendapat kedudukan yang diutamakan (preference) karena dengan tidak diikatnya jaminan sebab perjanjian tersebut hanya diperpanjang secara di bawah tangan, maka akibat hukumnya tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung apabila debitur wanprestasi. Maka dari itu sebelumnya Bank telah mengeluarkan surat kuasa untuk mencairkan atau melelang jaminan apabila terjadi wanprestasi. Perpanjangan kredit diatas seratus juta Rupiah tersebut dibuat secara di bawah tangan dibenarkan mengingat Penetapan kredit berada di tangan Pejabat Pemutus, kepercayaan Pejabat Pemutus terhadap nasabah yang usaha dan kreditnya lancar serta mengingat faktor efisiensi biaya agar kredit BRI lebih memiliki daya saing. Penyelesaian kemacetan kredit kecil kemungkinannya untuk sampai pada gugatan di pengadilan, biasanya diselesaikan dengan negosiasi berupa rescheduling, reconditioning, restructuring, eksekusi jaminan serta penghapusbukuan kredit macet
PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLDA JAMBI Victor Manurung; Zen Zanibar; Ferdricka Nggeboe
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2009): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.79 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i1.53

Abstract

Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polri Di Wilayah Hukum Polda Jambi,  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan Hukum Acara  Pidana yang  berlaku yakni  KUHAP  Nomor  8  Tahun  1981, dimana  untuk anggota Polri  yang   melakukan tindak pidana  proses  penyelesaian perkaranya   melalui  peradilan umum. Di dalam pelakukan proses pemeriksaan  perkara,   yang  bertindak  sebagai  penyidiknya  adalah penyidik provam Polri. Apabila  berkas perkaranya diangap lengkap, maka oleh penyidik provam dilimpahkan  ke-kejaksaan untuk  ditindak lanjuti.  Sanksi/Hukuman    Bagi  Anggota   Polda   Jambi Yang  Terbukti  Bersalah  Melakukan Penyalahgunaan Narkotika, yakni sanksi pidana, berupa hukuman  penjara  yang dijatuhkan oleh hakim dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti  dan keyakiman  hakim. Saksi/hukum yang  kedua berupa   hukuman disiplin seperti penundaan kenaikan pangkat  atau pemecatan dari  anggota PolriKata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Anggota Polri 
EKSISTENSI HUKUM ADAT TERHADAP HUKUM PIDANA Ahmad Suwandi; Zen Zanibar; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 3 (2010): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v1i3.55

Abstract

Hukum adat tidak mengenal hukuman penjara, kurungan atau tutupan, siksaan badan, pukulan atau perantaian karena mengannggap manusia  hidup tidak ada yang tidak akan bertaubat. Adat istiadat ini didukung oleh rakyat yang sekarang ini bertempat tinggal didesa atau kelurahan. Adat istiadat ini telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad dan telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Peran serta partisipasi rakyat sangat tinggi sekali, dan mereka sangat mematuhi perintah pejabat desa, sebab pejabat tersebut langsung kepala adat, mereka sendiri yang menetapkan adat istiadat. Adat istiadat dengan mereka tidak dapat dipisahkan sebab mereka hidup dikandung adat, mati dikandung agama karena itu disetiap pembangunan desa mereka berpartisipasi.Kata Kunci: Eksistensi, Hukum Adat, Hukum Pidana
Bhinneka Tunggal Ika: Its Norming and Actualization in Democracy in Indonesia Riyanto, Slamet; Febrian, Febrian; Zanibar, Zen
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1058

Abstract

Introduction: Indonesia is a democratic country that has diversity where the people consist of various ethnicities or ethnic groups, races, cultures and languages, as well as religious diversity and political ideologies. Bhinneka Tunggal Ika is the right motto for the Indonesian people who have diversity but want unity. Therefore, it is necessary to normalize Bhinneka Tunggal Ika and actualize it in the implementation of democracy.Purposes of the Research: Analyze and study in depth, as well as find and build legal arguments about how the norming of Bhinneka Tunggal Ika should be in laws and regulations, and how the actualization of the motto of Bhinneka Tunggal Ika should be in the implementation of democracy in Indonesia. Furthermore, it can provide appropriate recommendations to related parties.Methods of the Research: This normative legal research uses research sources in the form of legal sources and literature studies. The approaches used are: statute approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach and futuristic approach. Drawing conclusions in this study by building legal arguments to answer legal issues that have been formulated as research objects.Results of the Research: The results of the discussion are as follows: 1) The standardization of the motto Bhinneka Tunggal Ika is in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Article 36A and in Law Number 24 Year 2009, where the regulation becomes a single entity in the State Emblem. 2) Bhinneka Tunggal Ika should be a guideline for the life of the state, and be actualized in democracy through political consensus and deliberation which are the hallmarks of Indonesian democracy.
THE NATURE OF THE SUPERVISION OF THE COUNCIL OF REPRESENTATIVES ON THE FUNCTION OF LEGISLATION IN INDONESIA indriyani, santi; Febrian, Febrian; Zanibar, Zen
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4001

Abstract

The House of Representatives is the holder of legislative power, which is expected to be able to produce quality legislative products in accordance with the legal needs of the community. However, the reality was the opposite of what was expected, resulting in public rejection. so that a judicial review must be submitted to the Constitutional Court. The purpose of this article is to find out how the nature of supervision of the council of people's representatives on the functions of law in Indonesia. The research method used is a normative legal research method with a qualitative approach to provide a descriptive explanation. The results of research analysis related to the nature of the DPR's oversight of the legislative function in Indonesia indicate that the supervisory function consists of the legislative function, democratic values, the value of balance, the value of truth, the value of benefits, and the principles contained in the DPR's supervisory function. 
Co-Authors Abd. Rasyid Syamsuri Fachry Abda El Rahman Febrian Febrian Febrian, Febrian Ferdricka Nggeboe indriyani, santi Putri, Cynthia Azhara Ratu Faradila Gita Utami Ruben Achmad santi indriyani Slamet Riyanto Victor Manurung