cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Iza Rumesten RS
Contact Email
izarumestenunsri@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
repertoium.mkn@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : 2086809X     EISSN : 26558610     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya. Jurnal ilmiah ini menjadi sarana publikasi bagi para akademisi dan praktisi dalam mempublikasi artikel ilmiah di bidang hukum kenotariatan dan ke-PPAT-an. Ruang lingkup jurnal Repertorium meliputi bidang: Hukum Kontrak, Hukum Perjanjian, Hukum Kepailitan, Hukum Perusahaan, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan Cyber Notary.
Arjuna Subject : -
Articles 167 Documents
 4   5   6   7   8 
ANALISIS TERHADAP PENGERTIAN ORANG LAIN PEMANGKU JABATAN NOTARIS DALAM KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) KODE ETIK NOTARIS KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PASAL 16 AYAT (1) HURUF (A) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Ferika Pramitha Mulyani
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 2 November 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i2.164

Abstract

Abstract : A law must contain a clear and complete formulation to avoid various interpretations. In relation to Article 3 Paragraph (3) of the Code of conduct of the Notary with Article 82 No. 30 of 2004 concerning the Notary as amended by Act No. 2 of 2014, states that the Notary shall take shelter in an organization that Indonesian Notaries Association (I.N.I). The Code of Conduct is a moral code. The Legal issues in this thesis, namely the provisions of the Code of conduct of the Notary mentions the word of another person who hold and run up the position of public Notary. This means that another person besides the public Notary who can hold the position of Public Notary. Whoever the another person, what criteria of another person and what sanctions that may be imposed on such another person when making a mistake and violate the Code of Conduct and Law of Public Notary, and how when the same material is set out in the Code of Conduct as a norm of conduct and UUJN as legal norms, then what kind of the norm, whether included in the ethical norms, legal norms or both that norms of ethics and legal norms. This type of research of this thesis is a normative legal research, which forms the legal research conducted by examining the law material  of  secondary data by the method of approach to philosophy, law and conceptual approaches, and techniques concluding with the deductive method. Based on the research results can be concluded another person referred to in the Code of Conduct is the Substitute of Public Notary and Interim Public Notary also applies to it all the provisions applicable to the Notary. Another person can also be checked and sentenced for the violations and mistakes he was done.Keywords: the Public Notary, Another Person, the Code of conduct
FUNGSI ITSBAT NIKAH TERHADAP ISTERI YANG DINIKAHI SECARA TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) APABILA TERJADI PERCERAIAN Gema Mahardhika Dwiasa; K. N. Sofyan Hasan; Achmad Syarifudin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 7 Nomor 1 Mei 2018
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v7i1.265

Abstract

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu akad yang menyebabkan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri. Dalam ikatan perkawinan ditegaskan hak dan kewajiban antara suami-isteri tersebut, sehingga dapat tercapai kehidupan rumah tangga yang sakinah dan sejahtera. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) harus dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan untuk tertib administrasi pemerintahan dan kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan yang dicatatkan merupakan sebagai bentuk perlindungan hukum apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam sebuah ikatan perkawinan, apabila hal itu tidak dilakukan maka perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum. Nikah siri atau perkawinan yang tidak tercatat adalah salah satu bentuk dari pemasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan; belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara; ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu; dan lain sebagainya. Ada juga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi dari perkawinan yang tidak tercatat.
PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ATAS TANAH HAK MILIK DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL Damayanti, Noprida
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 6 Nomor 1 Mei 2017
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v6i1.187

Abstract

Proses penerbitan sertipikat pengganti yang hilang dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tetapi dalam pengurusan penerbitan sertipikat pengganti tersebut dapat dikuasakan kepada pihak lain, karena kendala yang dihadapi pemohon tidak mempunyai banyak waktu dan keterbatasan pengetahuan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah Bagaimana prosedur permohonan penerbitan Sertipikat pengganti atas tanah hak milik di Badan Pertanahan Kota Palembang yang dikuasakan pengurusannya, Bagaimana praktik dalam proses pengurusan Sertipikat Pengganti di masyarakat, Bagaimana seharusnya peranan Notaris terhadap pemohon dalam proses penerbitan Sertipikat pengganti.Penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan pendekatan konseptual, pendekatan historis dan pendekatan kasus.hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti harus memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Badan Pertanahan. Selanjutnya melakukan peninjauan lokasi atau pengukuran ulang, pemohon melakukan sumpah dan pengumuman di media massa. Setelah rangkaian prosedur tersebut telah dipenuhi oleh pemohon atau kuasanya, maka sertipikat pengganti akan terbit dalam waktu 3 (tiga) bulan.Dalam praktik di masyarakat Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak diperbolehkan menerima jasa atau  Kuasa pengurusan dalam proses sertipikat pengganti. Tetapi Notaris hanyalah memberikan penyuluhan yang baik dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam menjelaskan langkah-langkah dan tempat dimana masyarakat/pemohon dapat penerbitkan kembali sertipikat pengganti tersebut. Pemahaman masyarakat terhadap sosok Notaris  penting sekali dalam membantu menciptakan kepastian dan pengetahuan hukum bagi masyarakat.Saran Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya masyarakat yang mengalami kehilangan Sertipikat Hak atas Tanah yang dimilikinya supaya dapat segera mungkin mengajukan Permohonan ke badan Pertanahan Nasional. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya berkewajiban untuk memberikan penerangan-penerangan yang lengkap dan jelas serta memberikan pelayanan dan jasa. Diharapkan kepada seorang Notaris dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Seharusnya pengaturan terhadap kedudukan peran Notaris jika dikaitkan terhadap persoalan penerbiatan Sertipikat Pengganti tidak boleh karena kewenangan seorang Notaris hanyalah membuat Akta Autentik. Kata Kunci :Notaris; Sertipikat Hilang; Penerbitan Sertipikat Pengganti; Badan Pertanahan  Nasional.
HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI Armansyah Armansyah
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Mei 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i1.178

Abstract

Every child born of the marriage is entitled to an inheritance from his parents. In this case, the child born of the marriage siri must obtain recognition of her biological father first. To obtain such recognition, invite born from the marriage siri must apply to the judges. Just as in the case of M. Iqbal who is a child born of a marriage between Hj series. Machica Mochtar and H. Moerdiono. From these cases stated in Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VII / 2010 on the Recognition Children Out of Marriage stating that children born of the marriage siri have a relationship nasab with his father if it can be proved with the tools based on technology and science, just cause the child is entitled to a living everyday and costs until she was an adult. The role of the Notary in this case can protect the children born of the marriage siri the deed was borrowed. Keywords: children's inheritance rights, marriage series, the role of the Notary, probate. 
PENGALIHAN HAK PENGUASAAN TANAH MENURUT UUPA DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI Arivan Amir
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 1 Mei 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i1.311

Abstract

Penguasaan atas tanah merupakan kewenangan yang memberikan kebebasan untuk pemegang kuasa atas tanah untuk bebas menggunakan dan mengusahakan tanahnya untuk keperluan apapun selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ataupun kesusilaan. Tanah merupakan sumber konflik jangka panjang yang apabila tidak ditanggulangi dengan segera dapat menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Penguasaan atas suatu bidang atas tanah bukan berarti seseorang yang menguasai tersebut diakui oleh Negara sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan adanya bukti yuridis, dan pembuktian yuridis yang diakui oleh Negara adalah sertifikat hak atas tanah. Saat ini, banyak masyarakat yang menduduki atau menguasai tanah namun tidak memiliki sertifikat, sehingga penguasaan tanahnya dibuktikan dengan alat bukti yuridis lain seperti Akta Autentik, Surat Pengakuan Hak dan bahkan surat bawah tangan, peralihan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat biasanya dilakukan dengan proses pengoperan hak ataupun jual beli, hal ini dilakukan karena kepemilikan bidang tanahnya secara yuridis belum diakui oleh negara sehingga dalam peralihannya, yang dialihkan hanyalah hak keperdataan yang melekat antara subjek dan objek tanah. Peralihan terhadap penguasaan tanah yang belum bersertifikat dilakukan dihadapan Notaris sebagai penyedia jasa hukum, sepanjang alat bukti yuridisnya merupakan akta autentik, dan seharusnya setiap hak atas tanah yang belum memiliki sertifikat harus segera dilakukan pendaftaran sehingga kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah dapat diwujudkan dan kepemilikan tanahnya dapat dibuktikan dengan alat bukti yuridis yang sempurna, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji secara mendalam dan eksplisit yang dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui analisis hukum yang konkret mengenai permasalahan yang diteliti
PENGATURAN HUKUM PERSETUJUAN SIRKULER LINTAS NEGARA PEMEGANG SAHAM PT PMA DALAM PERJANJIAN KREDIT NOTARIAL rini oktarina; Muhammad Syaifuddin; Achmad Syarifudin
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 2 November 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.392

Abstract

Abstrak: Investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun asing sangat diperlukan untuk menunjang roda pembangunan dan perekonomian di Indonesia. Dalam menggerakkan pembangunan tersebut, seringkali investor perlu mendapat suntikan pembiayaan kredit dari perbankan. Bagi investor vang berbentuk PT yang mendapat fasilitas kredit dari perbankan, persetujuan pemegang saham adalah salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi. Kendala pemenuhan dokumen tersebut seringkali ditemui pada PT PMA, yang biasanya pemegang saham PT PMA berdomisili di luar negeri. Sebagai solusinya, pemegang saham PT PMA akan memberikan persetujuan melalui keputusan sirkuler yang ditandatangani di negara asal pemegang saham. Dalam Perseroan Terbatas (PT), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS) merupakan organ tertinggi yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut.  PT yang mendapatkan pembiayaan kredit dari perbankan, biasanya akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham terkait fasilitas yang diperoleh PT. Hal ini yang bisa menjadi salah satu alasan diadakannya RUPS. RUPS dapat  dilaksanakan secara konvensional dan secara sirkuler. RUPS secara konvensional dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemegang saham secara bersamaan. Seringkali juga ditemukan kesulitan untuk ”mengumpulkan” para pemegang saham di saat yang bersamaan, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat dilaksanakan pengambilan keputusan secara sirkuler, sebagaimana diatur dalam pasal 91 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Pada prakteknya, keputusan sirkuler ini dapat dibuat dan ditandatangani oleh pemegang saham PT yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia (luar negeri), keputusan sirkuler inilah yang sering disebut sebagai Keputusan Sirkuler Lintas Negara. Atas dasar Keputusan Sirkuler inilah nantinya akan dituangkan dalam akta perjanjian kredit yg dibuat secara notarial.Abstract:Both domestic and foreign investments are needed to support the wheels of development and the economy in Indonesia. In driving the development, investors often need to get credit financing injections from banks. For PT investors who obtain credit facilities from banks, shareholder approval is one of the mandatory documents that must be met. Constraints on the fulfillment of these documents are often encountered at PT PMA, which is usually the shareholder of PT PMA domiciled abroad. As a solution, the shareholders of PT PMA will give their approval through a circular decision signed in the country of origin of the shareholders. In a Limited Liability Company (PT), the General Meeting of Shareholders of the Company (GMS) is the highest organ that represents the interests of all shareholders in the PT. PT that obtains credit financing from banks, usually will be asked for approval from shareholders related to the facilities obtained by PT. This could be one of the reasons for the holding of a General Meeting of Shareholders. RUPS can be held conventionally and circularly. GMS is conventionally conducted by gathering all shareholders together. It is also often difficult to "gather" shareholders at the same time, and to overcome this a circular decision can be made, as provided for in article 91 of Law No. 40/2007 concerning Limited Liability Companies (PT). In practice, this circular decision can be made and signed by PT shareholders domiciled outside the territory of Indonesia (overseas), this circular decision is often referred to as the Cross-Country Circular Decision. On the basis of this Circular Decree, it will later be contained in a notarial deed of credit agreement.
ANALISIS EKONOMI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (KAJIAN PUTUSAN MA TENTANG KORUPSI BLBI) isman isman
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 2 November 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v8i2.434

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan ekonomi hukum terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1555.K/PID.SUS/2019 dan tinjauan ekonomi hukum terhadap perbuatan hukum pejabat publik yang beririsan dengan hukum perdata atau administrasi negara dihubungkan dengan kebijakan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan kajian filosofis terhadap kebijakan penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis ekonomi hukum putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dibenarkan karena penerbitan SKL berdasarkan dilakukan berdasarkan perjanjian MSAA dan Akta notaris. Model penafsiran yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah perpaduan model logike deontologis yang berbasis mazhab hukum positivsitk dengan logika utilitarian yang bercorak teleologis Pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas menjelaskan adanya pergeseran perspektif terkait dengan adanya irisan antara hukum pidana, perdata dan administrasi negara. Menurut Mahkamah Agung penerbitan SKL adalah ranah administrasi negara dan hukum perdata sehingga kesalahan dalam penerbitan SKL tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.Kata Kunci: Etika utilitarian; Ekonomi hukum; PenafsiranAbstract:The purpose of this study is to find out the legal, economic review of the Supreme Court's considerations in Decision No. 1555.K / PID.SUS / 2019 and legal, financial analysis of the legal actions of public officials that intersect with civil law and administration law when connected with enforcement policies to eradicate corruption. This research is a philosophical study of law enforcement policies carried out through a case study approach and conceptual approach. The results showed that based on legal, economic analysis of the Supreme Court decision could be justified because SKL issued was based on an MSAA and notarial deed. The interpretation model used by the Supreme Court in deciding this case is a mix of a deontological model based on positive schools of law with teleological-style form utilitarian logic. The Supreme Court's legal considerations above explain the shift in perspective related to the incision between criminal law, civil law, and state administration. According to the Supreme Court, SKL issued is the domain of administrative law or public law, so a fault in publishing SKL cannot be qualified as criminal acts.Keywords: Interpretation; Legal economy; Utilitarian ethics
KEWENANGAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT LELANG KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.06/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Amir Hakim Hasyim
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 4 Nomor 1 Mei 2015
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v4i1.170

Abstract

Abstract : A Notary is a Public Official which is authorized to make authentic deeds by the Notary Occupation Act.A Notary can double as a Land Deed Officer (PPAT) which is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions on the land right. The PPAT’s authority is to make the Transfer of Right deed, the Imposition of Right deed such as the Power of Attorney’s Mortgage Right Imposing (SKMHT), and the imposition of Mortgage Right Deed (APHT) in a Credit Agreement between a Debtor and creditors (in this case Banks or Non-Bank Financing Institutions). A Notary can also double as a Second Class Auction Officer (hereinafter referred to as a Notary PL-2) all at once making a minutes of auction deed as it is stipulated in UUJN Article 15 Paragraph (2) Point g. First class auction officer is a special position which is given by the Ministry of Finance cq. Directorate General of State Finance cq. Service Office of State Property and Auction. An Auction or a Public Sales is an open to public sales of goods at a increased or a decreased written and/or oral price quote in order to achieve the highest price and was preceded by the auction’s announcement. The First Class and Second class Auction Officer’s authority is regulated in the Finance Minister’s Regulation (PMK) Number 93/PMK.06/2010 regarding the Implementation Guideline for auction, where there are three classifications on auction, which are the execution auction, the mandatory non-execution auction and the voluntary non-execution auction. Within the mandatory execution auction there is the Execution auction Article 6 of the Mortgage Right Law (UUHT) classification. However, the UUHT auction authority should only be held by a First Class Auction officer from the Ministry of Finance. Notary PL-2 is not given the authority over the UUHT execution auction, eventhough the notary as the PPAT also gave the birth of the Mortgage right on the mortgage right burdened land right certificate and issued the mortgage right certificate (SHT). Certificate are the two formal requirements that ougth to be met by creditors in the implementation petition of the Article 6 UUHT execution auction. Keywords: second class auction Officer, Auction, Notary
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENJAMIN FIDUSIA SEJAK DIBERLAKUKAN PENDAFTARAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK Rani Yusita
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 5 Nomor 1 Mei 2016
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v5i1.175

Abstract

The Government has issued a circular from the Directorate General of AHU Kemenkumham year 06.OT.03.01 No. 20013 on the Electronic Registration Fiduciary guarantee, in the hope that the legal services in the field of fiduciary can run fast, accurate, free of extortion and able to encourage economic growth in Indonesia. Fiduciary registration with the electronic system makes it easier Fiduciary registration process, simply by filling the columns that have provided payment Fiduciary registration can be done at banks that have been determined, then the certificate can be directly printed fiduciary. The problem is how we lift the notary to the fiduciary responsibility in the event of errors in data entry while fiduciary certificates already issued electronically, and how the legal consequences of the creditors who registered late fiduciary electronically. This research is a normative law research, a document library research or studies conducted or directed only at the written regulations or other legal entity, whereas the data obtained through library research and field research. Furthermore, the data was analyzed qualitatively. The results showed that in the system of electronic registration of fiduciary Notary responsible for repairs fiduciary certificates, pay all costs incurred due to improved electronic data and registration certificate fiduciary guarantee on banks which have been designated / specified and print new sertikat. If the fiduciary is not registered it is not born fiduciary, the agreement is only an agreement accounts payable outstanding, so the status of the position of the creditor (recipient of fiduciary) only as a creditor konkruen. Thus, fiduciary recipient does not have the status of a creditor precedence (preference) that the creditor has the right decision prior repayment rights of the other creditors. Also according to the provisions of Article 5 of Regulation meteri Finance (PMK RI) No. 130 / PMK / 010/2012 that the finance company does not mendaftrakan fiduciary will be witness to an administrative form of warnings, suspension of business activity and revocation of business licenses. Keywords: Fiduciary Electronics, Responsibility, Notary.
TERGERUSNYA DROIT DE PREFERENCE (ASAS PRIORITAS) KREDITOR, KETIKA DEBITOR TERSANGKUT TINDAK PIDANA KORUPSI habib adjie
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Volume 8 Nomor 2 November 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v0i0.435

Abstract

Bahwa salah satu ciri Hak Tanggungan, yaitu kepada Kreditor sebagai pemegang  Hak Tanggungan diberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang jaminan (droit de preference), yaitu Kreditornya. Ciri seperti ini tercantum dalam kalimat terakhir Pasal 1 angka 1 UUHT, yaitu ”...yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. Kemudian ciri tersebut disebutkan pula dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT pada kalimat terakhir ditegaskan bahwa ” ...pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya”. Kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor menjadi menjadi tergerus ketika harta yang dijaminan utang Debitor ke Kreditor ternyata Debitor tersangkut korupsi. Harta benda milik Debitor tersebut disita atas perintah pengadilan, padahal harta benda tersebut sedang dijaminkan kepada Kreditor. Jika terjadi seperti Droit de Preference dari Kreditor menjadi tidak diutamakan lagi karena yang harus didahulukan pemenuhanyan atau pengembalianyan kepada negara, yang pada akhirnya Kreditor hanya akan menerima sisanya jika ada, tapi jika tidak ada maka Kreditor akan sangat dirugikan. Dalam Pasal 19 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh Kreditor hanyalah mengajukan/mengirimkan Surat Keberatan kepada pengadilan yang menjatuhkan sita, meskipun demikian tidak menangguhkan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan pengaturan seperti itu Kreditor yang beritikad baik pun dirugikan dan droit de preference (asas prioritas) bagi kreditor sudah tidak memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum.Kata kunci: Debitor; Droit de Preference; KreditorAbstract: Whereas one of the characteristics of the Underwriting Right, namely to the Creditor as the Holder of the Underwriting Right, is given a priority position to the guarantee holder (Droit de preference), namely the Creditor. Such characteristics are listed in the last sentence of Article 1 number 1 of the UUHT, namely "... which gives a certain creditor's priority to other creditors". Then this feature is also mentioned in Article 20 paragraph (1) letter b of the UUHT in the last sentence. It is stated that "... the Holder of Mortgage with the right to precede other creditors". The preferred position for Creditors becomes eroded when the assets guaranteed by the Debtor's debt to the Creditors are found to be involved in corruption. Debtor property is confiscated by court order, even though the property is being pledged to the creditor. If something happens like Droit de Preference from a creditor becomes no longer a priority because it must be prioritized to fulfillment or return to the state, which in the end, the creditor will only receive the rest if there is, but if there are no creditors will be greatly disadvantaged. In Article 19 paragraph (2) and (3) of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, a legal remedy which can be carried out by Creditors is only to submit / send an Objection Letter to the court that imposed the seizure, however it does not suspend the implementation of the court's decision. With such an arrangement, creditors with good intentions are disadvantaged, and Droit de preference (priority principle) for creditors has not provided legal protection and legal certainty.Keywords: Debtor; Droit de Preference; Creditor

Page 6 of 17 | Total Record : 167

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Repertorium: November 2025 Vol 13, No 2 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024 Vol 12, No 2 (2023): November 2023 Vol 12, No 1 (2023): Mei 2023 Vol 11, No 2 (2022): November 2022 Vol 11, No 1 (2022): Mei 2022 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2 November 2021 Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 Vol 9, No 2 (2020): VOLUME 9 NOMOR 2 NOVEMBER 2020 Vol 9, No 1 (2020): VOLUME 9 NOMOR 1 MEI 2020 Volume 8 Nomor 2 November 2019 Volume 8 Nomor 1 Mei 2019 Volume 7 Nomor 2 November 2018 Volume 7 Nomor 1 Mei 2018 Volume 6 Nomor 2 November 2017 Volume 6 Nomor 1 Mei 2017 Volume 5 Nomor 2 November 2016 Volume 5 Nomor 1 Mei 2016 Volume 4 Nomor 2 November 2015 Volume 4 Nomor 1 Mei 2015 More Issue