cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 4 Nomor 3, November 2022" : 10 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1794/B/PK/Pjk/2018 DAN PUTUSAN NO. 446/B/PK/Pjk/2018) M Revan Hibatullah; Achmad Romsan
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.2089

Abstract

AbstrakPenghindaran Pajak Berganda diatur di dalam “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ktetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)”. Tujuan dari jurnal ilmiah Untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan kasus. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda di masa akan datang harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)” belum mengatur secara tegas mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut untuk penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda yang akan datang serta pihak berkepentingan saling berkoordinasi dalam menangani kasus penghindaran pajak berganda tersebut. Saran dari penulis adalah harus adanya pidana tambahan di dalam rumusan pada “Pasal 39 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP)” mengenai: pencabutan izin usaha, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan usaha, penutupan seluruh atau sebagian usaha, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha, dan pembubaran korporasi atau perusahaan tersebut. Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Penegakan Hukum Pidana, dan Penghindaran Pajak Berganda     AbstractAvoidance of Double Taxation is regulated in the Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP). The objective of this scientific journal article is to analyze and to explain law enforcement against double taxation in the future. This study uses a normative juridicial research method, a statutory and a case approach. The results of this study recommend the following: that in the criminal law policies of criminal law enforcement against double taxation avoidance in the future, there must be an additional criminal punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)” that has not explicitly regulated the following maters: revocation of business lincenses, permanent prohibition of carrying out business activities, and dissolution of the corporation or company for the enforcement of criminal law against double taxation avoidance in the future. Furthermore, interested parties should coordinate with each other in dealing with the double taxation avoidance case. The writer also suggests that there should be additional punishment in the formulation of “Article 39 of the Act No. 16 of 2009 Concerning General Provisions of Taxation (KUP)” relating to revocation of business licenses, permanent prohibition of carrying out business actions, closure of all or part of business, freezing of all or part of business activities, and dissolution of the corporation or company. Keywords: Criminal Law Policy, Criminal Law Enforcement, and Avoidance of Double Taxation
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI DAN POMPA PENGENDALI BANJIR SUB DAS BENDUNG KOTA PALEMBANG SEBAGAI PEMBANGUNAN PRIORITAS Mita Ayu Lestari
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1862

Abstract

Kajian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang Sebagai Pembangunan Prioritas, mengkaji bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang dan apa saja faktor hukum penghambatnya. Penelitian normatif ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Futuristik. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan, bahwa: Pengadaan tanah pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang di Kelurahan 10 Ilir dilakukan dengan tujuan guna mencegah terjadinya bencana banjir dan air pasang di Kota Palembang dan sebagai upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dan mengontrol bencana banjir secara tanggap. Faktor hukum yang signifikan menghambat pengadaan tanah adalah pergantian nilai kerugian yang dinilai tidak layak, penolakan berulang kali termohon terhadap hasil penaksiran ganti kerugian yang telah ditetapkan KJPP MBPRU Kota Palembang dan kesulitan dalam menyatukan hasil kesepakatan musyawarah para pemegang hak. Berdasarkan hasil kajian, direkomendasikan seharusnya Pemerintah dan Legisatif bisa membuat aturan khusus yang dapat mempermudah proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan infrastruktur khususnya bagi pencegahan terhadap bencana Banjir yang sering terjadi di berbagai Kota di Indonesia salah satunya yaitu Kota Palembang.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Kolam Retensi, Banjir
PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Dhafi Adliansyah Arsyad; Ruben Achmad
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1958

Abstract

Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma.This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma).
PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Nuruzzaman Al Hakimi
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1755

Abstract

Penelitian ini berjudul Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan tercela yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas putusan pengadilan ideal dalam kasus tindak pidana penelanataran rumaha tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Hasil dari penelitian diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor:943/Pid.B/2015/Pn.PLG dan putusan nomor 252/Pid.Sus.PN.Kag belum memerhatikan hak-hak yang harus di dapatkan korban serta putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat rendah yang tidak akan memberikan efek jerah kepada terdakwa. Hakim juga seharusnya menerapkan ganti rugi atau restitusi sehingga ada pemulihan hak-hak korban. . Dalam penelitian ini Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG belum menceriminkan  keadilan dan adanya efek jera pada putusan hakim.
KONSTRUKSI HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIJATUHKAN PUTUSAN BEBAS Faisal Rachman Januar
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.2219

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) memahami dasar Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (2) menganalisis konstruksi hukum yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, (3) menemukan kendala hukum yang dialami oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi, (4) menemukan solusi hukum yang ideal dalam melakukan tuntutan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana konstruksi hukum tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang diputus bebas dan kedudukan putusan bebas tersebut dalam perkara perdatanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan dengan melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, putusan bebas sebagai alat bukti dalam perdatanya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Namun, Jaksa Pengacara Negara tidak dapat menuntut ganti kerugian keuangan negara terhadap mantan terdakwa yang dijatuhkan putusan bebas (vrijsprak) terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021
KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF Raezyah Mauliyani
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1732

Abstract

Oleh:Raezyah Mauliyani, Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.,Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H ABSTRAKTesis ini mengangkat judul mengenai Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif. Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia melaksanakan perwakafan dengan sistem yang mengutamakan unsur rasa saling percaya. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penilitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditemukan dalam Pasal 32. Bahwa wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Undang-Undang Wakaf,. Selanjutnya Peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf dapat ditemukan setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok  Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Kedudukan nadzir dimasa depan agar tidak terjadinya hal yang sama sebagaimana contoh kasus yang peneliti lakukan diharapkan setiap nadzir yang menerima wakaf dari wakif segera mendaftarkan wakaf tersebut agar kedudukan nadzir memiliki kekuatan hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang dan bisa dimasukan kedalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat. Kata Kunci: Ikrar, Tanah, Wakaf
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI LAZADA DAN SHOPEE Husnul Khatimah
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1757

Abstract

Hukum perlindungan konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Konflik antara pelaku usaha didasarkan kepada hal yang tak terduga oleh konsumen sebelumnya. Lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen. Kejahatan dalam media online terhadap jual beli produk pada prinisipnya sama dengan kejahatan penipuan. Jual beli konvensional dan online yang membedakan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik. Bagaimana perlidungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli secara online, Apakah Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online dan Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan metode pendekatan statute approach dan case approach. Hasil dari penelitian diketahun bahwa(1)Bentuk Perlindungan konsumen Shopee/Lazada diberikan dengan layanan pengaduan bagi konsumen dan jalur litigasi melalui pengadilan umum apabila secara mediasi tidak berhasil. Bentuk pertanggung jawaban pengelola situs online terhadap konsumen dengan pemberian ganti rugi jika menerima produk berbeda dengan yang diperjanjikan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Online
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA Senja Nasril
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1817

Abstract

Pemberian pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, sebenarnya merupakan penerapan dari negara hukum dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma sudah diatur oleh pemerintah secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma, untuk terciptanya akses keadilan bagi seluruh masyarakat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangat dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Banyaknya aturan seperti harus terverifikasi dan terakreditasi, mengakibatkan pada sulitnya Lembaga Bantuan Hukum mendapatkan anggaran dari negara dan mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum di daerah-daerah menjadi sangat terbatas. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan sumber bahan yang digunakan bahan primer dan bahan sekunder. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pengaturan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma sudah diatur secara jelas pada peraturan perundang-undang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada penerapannya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam tataran praktik masih menuai beberapa hambatan, baik dari peraturannya sendiri maupun dari masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Melalui penguatan anggaran untuk pemberian bantuan hukum. Sosialisasi hukum demi kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pemotongan birokrasi untuk mempermudah verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Kemudian terakhir yaitu satu Kelurahan/Desa satu paralegal, agar mudahnya masyarakat pedesaan menjangkau orang yang mengerti hukum.
KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA MENGENAI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SITUASI BENCANA Muhamad Khoirul Iqbal
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1825

Abstract

ABSTRAK: Tesis ini berjudul “Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dalam situasi bencana. Penulisan ini dilatarbelakangi inkonsistensi norma hukum Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak pemberantasan Pidana Korupsi. Dimana dalam norma hukum Pasal 2 ayat (2) khususnya unsur-unsur atau parameter kejahatan korupsi, persyaratan perbuatan pidana, dan ancaman sanksi pidana tidak memiliki kepastian hukum yang jelas, sehingga penormaan hukum yang inkonsistensi dan tidak memiliki kepastian hukum tersebut berpengaruh kepada penegakan hukum pidana korupsi khususnya pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Dari hal tersebut timbul permasalahan yang harus dianalisa yaitu : (1) Bagaimanakah seharusnya rumusan norma hukum pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimasa yang akan datang.Metode penulisan ini adalah yuridis normatif. Beberapa pendekatan penelitian yang penulis gunakan seperti pendekatan filsafat, konseptual, undang-undang, pendekatan kasus dan futuristik.Hasil penelitian adalah rumusan norma hukum Pasal 2 ayat (2) harus memiliki kepastian hukum baik kejelasan rumusan delik, dan penggunaan pasal tersebut tidak menimbulkan masalah penegakan hukum. Untuk kedepannya norma hukum tersebut harus diperbaiki melalui revisi undang-undang, atau membuat peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dan memperkuat Peraturan Mahkamah Agung yang sudah ada yang menjelaskan syarat pemidanaan Pasal 2 ayat (2). Kata Kunci : Kebijakan Formulatif, Hukum Pidana,, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT ANTARA BPJS KESEHATAN DENGAN RSUD PALEMBANG BARI PADA MASA COVID-19 R.Achmad Fadel
Lex LATA Volume 4 Nomor 3, November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1867

Abstract

ABSTRAK : Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit yang sedang meneror dunia saat ini, Salah satu yang beresiko terdampak efek dari pandemi ini adalah perjanjian yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah apakah perjanjian kerjasama pembiayaan kesehatan masyarakat antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah Palembang  BARI memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk digunakan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan menggunakan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statuta approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebenarnya perjanjian tentang pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan RSUD Palembang BARI sudah memadai (adequate) dan mendukung (support) untuk digunakan pada masa Covid-19 akan tetapi perjanjian ini masih bisa ditingkatkan lagi dengan cara memasukan beberapa klausa kedalam perjanjian.Kata Kunci : Perjanjian, BPJS Kesehatan, RSUD Palembang BARI, Covid-19.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue