cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mada Apriandi Zuhir
Contact Email
madazuhir@yahoo.com.sg
Phone
-
Journal Mail Official
lexlatamihunsri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ogan ilir,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Published by Universitas Sriwijaya
ISSN : -     EISSN : 26570343     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Arjuna Subject : -
Articles 384 Documents
 30   31   32   33   34 
IMPLEMENTASI HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PUTUSAN PENGADILAN M Novrianto; Mada Apriandi Zuhir
Lex LATA Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1552

Abstract

ABSTRAKSetiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. bentuk perlindungan kejahatan terhadap anak belumlah maksimal, dimana Undang-undang hanya memberikan perlindungan berupa penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Smentara hak anak sebagai korban belum mendapatkan perhatian yang serius. Bentuk perlindungan yang dimaskud adalah nemtuk perlindungan setelah terjadinya tindak pidana, yang menimbulkan efek kepada korban. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaiamana Implementasi Hak Restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penilitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara pendekatan terhadap norma-norma hukum dan mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial yang ada.Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban.  ABSTRACTEvery child who is a victim of a crime is entitled to restitution, this can be seen in Article 2 of PP Number 43 of 2017 concerning the implementation of Restitution for children who are victims of criminal acts. the form of protection against crimes against children has not been maximized, where the law only provides protection in the form of criminal penalties for perpetrators of crimes. While the rights of children as victims have not received serious attention. The form of protection referred to is the form of protection after the occurrence of a crime, which has an effect on the victim. The problem discussed in this paper is how to implement the right of restitution for children who are victims of criminal acts in the process of investigation, prosecution, and court decisions. The research method used to discuss the problems in this research is empirical juridical research, namely by approaching legal norms and identifying existing social conditions.Keywords: Restitution, Children, Victims.
KEBIJAKAN FORMULASI PENGANCAMAN DUA JENIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Rida Kherin Oktavianty
Lex LATA Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1568

Abstract

ABSTRAK: Kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg, Hakim memutus anak dengan pengancaman dua jenis sanksi pidana pokok dengan perumusan sanksi pidana terhadap anak sebagai penyalahgunaan narkotika, yakni menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di LPKA dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan. Dalam tesis ini mengangkat permasalahan tentang;1) Apakah kebijakan formulasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan hak-hak anak; 2) Bagaimana implementasi pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika; 3) Bagaimana formulasi yang ideal dalam pengancaman dua jenis sanksi pidana terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat normatif dengan pendekatan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan kasus. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak maka diperlukan reformulasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan hak anak sehingga kedepan, anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tetap mendapatkan kepentingan terbaik bagi anak (Best Interests of The Child).
KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF DAN PERALIHAN HAK OLEH AHLI WARIS WAKIF Raezyah Mauliyani
Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1732

Abstract

Oleh:Raezyah Mauliyani, Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.,Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H ABSTRAKTesis ini mengangkat judul mengenai Kekuatan Hukum Surat Wakaf Dan Peralihan Hak Oleh Ahli Waris Wakif. Sebelum adanya ketentuan yang mengatur tentang perwakafan, masyarakat Indonesia melaksanakan perwakafan dengan sistem yang mengutamakan unsur rasa saling percaya. Konsep saling percaya tersebut, dalam pelaksanaannya ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan di depan ketua adat atau tokoh ulama tanpa harus dicatatkan. Hal ini, berdampak pada permasalahan status hukum terhadap tanah wakaf tersebut dikemudian hari, bahkan mengakibatkan terjadinya sengketa terhadap tanah tersebut karena kebutuhan terhadap tanah di zaman sekarang yang semakin tinggi. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah penilitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Perwakafan Tanah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditemukan dalam Pasal 32. Bahwa wakaf dapat dilindungi dengan cara didaftarkannya tanah wakaf sesuai prosedur dalam BAB III tentang Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf Undang-Undang Wakaf,. Selanjutnya Peran serta lembaga yang berwenang terhadap pelaksanaan wakaf dapat ditemukan setelah adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok  Agraria dan PP (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 Tentang perwakafan Tanah Milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Wakaf bisa dikatakan sah dan kuat secara hukum bila unsur-unsur rukun-syarat wakaf terpenuhi dan didaftarkan kepada pihak yang berwenang. Kedudukan nadzir dimasa depan agar tidak terjadinya hal yang sama sebagaimana contoh kasus yang peneliti lakukan diharapkan setiap nadzir yang menerima wakaf dari wakif segera mendaftarkan wakaf tersebut agar kedudukan nadzir memiliki kekuatan hukum serta dilindungi oleh Undang-Undang dan bisa dimasukan kedalam hukum positif Indonesia. Dalam hal ini wakaf yang tidak bergerak kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) daerah dan Badan Pertanahan setempat. Kata Kunci: Ikrar, Tanah, Wakaf
PUTUSAN HAKIM YANG IDEAL DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Nuruzzaman Al Hakimi
Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1755

Abstract

Penelitian ini berjudul Putusan Hakim yang Ideal dalam Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG) Tindakan penelantaran rumah tangga yang dilakukan seseorang merupakan perbuatan tercela yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penelantaran rumah tangga. Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas putusan pengadilan ideal dalam kasus tindak pidana penelanataran rumaha tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.Hasil dari penelitian diketahui bahwa hakim dalam putusan nomor:943/Pid.B/2015/Pn.PLG dan putusan nomor 252/Pid.Sus.PN.Kag belum memerhatikan hak-hak yang harus di dapatkan korban serta putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat rendah yang tidak akan memberikan efek jerah kepada terdakwa. Hakim juga seharusnya menerapkan ganti rugi atau restitusi sehingga ada pemulihan hak-hak korban. . Dalam penelitian ini Putusan Nomor: 943/Pid.B/2015/PN/PLG dan Putusan Nomor:252/Pid.Sus.PN.KAG belum menceriminkan  keadilan dan adanya efek jera pada putusan hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI LAZADA DAN SHOPEE Husnul Khatimah
Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1757

Abstract

Hukum perlindungan konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Konflik antara pelaku usaha didasarkan kepada hal yang tak terduga oleh konsumen sebelumnya. Lemahnya kedudukan konsumen dengan pelaku usaha dalam melakukan transaksi online tentu sangat merugikan konsumen. Kejahatan dalam media online terhadap jual beli produk pada prinisipnya sama dengan kejahatan penipuan. Jual beli konvensional dan online yang membedakan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan Sistem Elektronik. Bagaimana perlidungan hukum terhadap hak konsumen dalam transaksi jual beli secara online, Apakah Undang-Undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat melindungi konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online dan Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan metode pendekatan statute approach dan case approach. Hasil dari penelitian diketahun bahwa(1)Bentuk Perlindungan konsumen Shopee/Lazada diberikan dengan layanan pengaduan bagi konsumen dan jalur litigasi melalui pengadilan umum apabila secara mediasi tidak berhasil. Bentuk pertanggung jawaban pengelola situs online terhadap konsumen dengan pemberian ganti rugi jika menerima produk berbeda dengan yang diperjanjikan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jual Beli Online
PEMBATALAN MEREK DENGAN NAMA ORANG TERKENAL BERLANDASKAN ASAS IKTIKAD TIDAK BAIK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 576 K/PDT.SUS-HKI/2020) Bella Athalia
Lex LATA Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1796

Abstract

Penelitian ini membahas pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020 antara Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal melawan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Fokus permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana pembatalan merek dengan nama orang terkenal berlandaskan asas iktikad tidak baik dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum normatif dan teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah Ruben Samuel Onsu selaku orang terkenal tidak dapat membuktikan bahwa Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono mendaftarkan merek miliknya dengan iktikad tidak baik dan Yangcent selaku pendiri dan pemilik dari PT Ayam Geprek Benny Sujono dapat membuktikan bahwa Ruben Samuel Onsu yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baik, sehingga terjadi pembatalan merek milik Ruben Samuel Onsu selaku pihak yang mendaftarkan mereknya dengan iktikad tidak baikKata Kunci:       Asas Iktikad Tidak Baik; Orang Terkenal; Pembatalan Merek
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM KASUS HUMAN TRAFFICKING OLEH KJRI JOHOR BAHRU MALAYSIA Rizky Dwi Utami
Lex LATA Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1797

Abstract

Tindak Pidana Perdagaangan. Orang merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum yang dilakukan kepada pekerja migran Indonesia harus dilakukan demi mencegah dan mengatasi tindak pidana human trafficking. Tentu peran KJRI Johor Bahru Malaysia sebagai perwakilan negara besar dalam melindungi pekerja.migran Indonesia. Tujuan dari jurnal ilmiah untuk mengetahui.bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia dalam melindungi Pekerja.Migran.Indonesia (PMI) yang menjadi korban. human traffickingg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian ini didasarkan dari kajian Pustaka hukum dan wawancara staff KJRI Johor Bahru Malaysia. Berdasarkan penelitian ini diperoleh bahwa bentuk perlindungan hukum yang dilakukan KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap PMI korban TPPO berupa perlindungan hukum preventif yaitu pencegahan seperti yang terdapat dalam undang-undang seperti sosialisasi dan diseminasi informasi, kerjasama International, dan kebijakan KJRI Johor Bahru sedangkan perlindungan hukum represif berupa sanksi denda, sampai pemulangan PMI ke Indonesia. Kata kunci : Human Trafficking; Kebijakan; Penyelesaian; Pekerja Migran Indonnesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL VIA TELEPON (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 574K/PID.SUS/2018) Berta Dyssa
Lex LATA Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1810

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018 terkait perkara pidana yang melibatkan korban pelecehan seksual yang dikriminalkan oleh pelakunya itu sendiri. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perbuatan merekam dan mentransmisikan percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dapat dipidana menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 574K/Pid.Sus/2018. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian yang digunakan antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis, serta menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum diperoleh dari teknik studi pustaka dan kesimpulan ditarik secara deduktif. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu perbuatan merekam dan mentransmisikan rekaman percakapan via telepon oleh korban pelecehan seksual tanpa sepengetahuan pelaku dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018 dapat dicela dan dianggap memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum korban pelecehan seksual via telepon dari tuntutan pidana sebelum ada putusan hakim yang mengikat.
PEMENUHAN HAK MASYARAKAT MISKIN DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA Senja Nasril
Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1817

Abstract

Pemberian pelayanan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya yang kurang mampu, sebenarnya merupakan penerapan dari negara hukum dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemberian bantuan hukum cuma-cuma sudah diatur oleh pemerintah secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma, untuk terciptanya akses keadilan bagi seluruh masyarakat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma sangat dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengoptimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma tersebut. Banyaknya aturan seperti harus terverifikasi dan terakreditasi, mengakibatkan pada sulitnya Lembaga Bantuan Hukum mendapatkan anggaran dari negara dan mengakibatkan Lembaga Bantuan Hukum di daerah-daerah menjadi sangat terbatas. Penelitian ini adalah penelitian normatif dan sumber bahan yang digunakan bahan primer dan bahan sekunder. Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini, pengaturan hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma sudah diatur secara jelas pada peraturan perundang-undang, seperti dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pada penerapannya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam tataran praktik masih menuai beberapa hambatan, baik dari peraturannya sendiri maupun dari masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Melalui penguatan anggaran untuk pemberian bantuan hukum. Sosialisasi hukum demi kesadaran masyarakat terhadap hukum. Pemotongan birokrasi untuk mempermudah verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Kemudian terakhir yaitu satu Kelurahan/Desa satu paralegal, agar mudahnya masyarakat pedesaan menjangkau orang yang mengerti hukum.
PENGUJIAN KEWENANGAN ADMINISTRATIF DAN UPAYA PAKSA DIREKTORAT JENDERAL MELALUI MEKANISME PRAPERADILAN Bahrul Ulum
Lex LATA Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/lexl.v4i1.1823

Abstract

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki kewenangan administratif dan kewenangan penyidikan dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan. Adanya upaya paksa pada wewenang administratif menjadikan wewenang tersebut seringkali di persamakan dengan wewenang penyidikan sehingga masuk dalam objek praperadilan. Pada putusannya, ada pengadilan yang mengabulkan dan ada yang menolak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana pengaturan wewenang administratif dan penyidikan DJBC tersebut dan pelaksanaannya dalam perspektif objek praperadilan serta bagaimana pengaturan ideal atas wewenang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan kewenangan administratif dan penyidikan DJBC sudah diatur dengan baik mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan secara jelas membedakan kedua kewenangan tersebut. Selanjutnya, kewenangan administratif bukanlah objek praperadilan, hanya saja masih terdapat kekosongan pengaturan masa transisi dari kewenangan administratif menuju kewenangan penyidikan, sehingga perlu diatur lebih lanjut baik secara substansi maupun struktur hukumnya.Kata Kunci: Kewenangan Administratif; Praperadilan; Penyidikan; Upaya Paksa

Page 32 of 39 | Total Record : 384

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2026): MARET 2026 Vol. 7 No. 3 (2025): NOVEMBER 2025 Vol. 7 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): MARET 2025 Vol 6, No 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 6 No. 3 (2024): NOVEMBER 2024 Vol. 6 No. 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 2 (2024): JULI 2024 Vol 6, No 1 (2024): Maret 2024 Vol. 6 No. 1 (2024): Maret 2024 Vol. 5 No. 3 (2023): November 2023 Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 Volume 5 Nomor 3, November 2023 Volume 5 Nomor 2, Juli 2023 Volume 5 Nomor 1, Maret 2023 Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Maret 2022 Volume 4 Nomor 3, November 2022 Volume 4 Nomor 2, Juli 2022 Volume 4 Nomor 1, Maret 2022 Vol. 3 No. 3 (2021): November 2021 Vol. 3 No. 2 (2021): Juli 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Maret 2021 Volume 3 Nomor 3, November 2021 Volume 3 Nomor 2, Juli 2021 Volume 3 Nomor 1, Maret 2021 Vol. 2 No. 3 (2020): November 2020 Vol. 2 No. 2 (2020): Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Maret 2020 Volume 2 Nomor 3, November 2020 Volume 2 Nomor 2, Juli 2020 Volume 2 Nomor 1, Maret 2020 Vol. 1 No. 3 (2019): November 2019 Vol. 1 No. 2 (2019): Juli 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): Maret 2019 Volume 1 Nomor 3, November 2019 Volume 1 Nomor 2, Juli 2019 Volume 1 Nomor 1, Maret 2019 More Issue