Lex Lata: Jurnal Ilmah Ilmu Hukum
Lex Lata, disingkat LexL, diluncurkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tujuan dari jurnal ilmiah ini adalah untuk menyediakan ruang publikasi baik yang berasal dari hasil penelitian maupun pemikiran ilmiah murni. Jurnal ini mencakup semua bidang dalam ilmu hukum, antara lain: hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum islam, hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, hukum bisnis, hukum kesehatan, dll.
Articles
384 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PASAL 335 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-XI/2013 ]]>
<![CDATA[Angga Rizki Juliansyah]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1880
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 335 KUHP sebelum dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 serta kendala hukum dan upaya mengatasi dalam penerapan Pasal 335 KUHP Pasca Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang diperoleh ialah Pasal 335 KUHP sebelum adanya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 banyak menimbulkan ketidak adilan karena memberikan peluang terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum dalam penerapan terhadap pihak yang dilaporkan, sehingga bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses penegakan hukum. Penerapan Pasal 335 setelah Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013 masih tidak memberikan rasa keadilan bagi tersangka apabila tersangka yang dilakukan dengan memakai ancaman kekerasan itu sama saja dengan percobaan tindak pidana di dalam pasal 351 ayat 5 tidak dipidana. Bahwa untuk mengatasi kendala Pasal 335 KUHP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 dengan cara pelaksanaan restorative justice dengan mengutamakan perdamaian dan tidak mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut karena perbuatannya telah selesai.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH DALAM PENYELENGARAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ]]>
<![CDATA[Kevin Richardson Bunawan]]>;
<![CDATA[Henny Yuningsih]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1881
<![CDATA[Maraknya kejadian pelanggaran Data Pribadi Konsumen bisnis Teknologi Finansial (fintech) yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dalam praktik bisnis ini terdapat pihak yang dirugikan yaitu konsumen yang dilakukan oleh perusahaan Teknologi Finansial (fintech) legal. Meski sudah diberikan sanksi, namun masih banyak penyelenggara yang melanggar data/informasi pribadi konsumen sehingga efektifitas Peraturan Perundang–Undangan tersebut masih dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum data pribadi konsumen telah diatur oleh OJK dan terkait data apa saja yang harus dilindungi juga telah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen dan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Terkait sanksi yang diberikan sudah jelas diatur di POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.]]>
<![CDATA[BANK TANAH SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH DALAM RANGKA EKONOMI BERKEADILAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ]]>
<![CDATA[Masayu Dewi Puspa Lestari]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaifuddin]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 4 No. 2 (2022): Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v4i2.1894
<![CDATA[Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya kebijakan pertanahan dimana negara melalui Lembaga pemerintah maupun Lembaga Independen ditunjuk untuk memiliki kewenangan melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar atau pula bermasalah yang mana tanah ini belum dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar kemudian dapat didistribusikan kembali untuk kepentingan umum dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai program pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan filsafat, perundangan, konseptual, futuristic, dan sistematika perbandingan hukum. Teknik penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir abduktive. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Undang-Undang Pokok Agraria dalam Pasal 2 dan pasal 6 mengamanatkan adanya Badan Penguasaan Tanah yang mengelola tanah negara namun belum ada kebijakan pasti yang mengatur mengenai pembentukan bank tanah dalam Undang-Undang tersebut. 2) Pembentukan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja ini hanya berfokus pada konsep ekonomi semata dan kurang berfokus pada kepentingan rakyat (miskin). 3) Idealnya Bank Tanah yang harmonis dengan UUPA adalah dengan membentuk Bank Tanah sebagai badan hukum publik dengan prinsip dasar bahwa pemanfaatan tanah yang dikelola Lembaga tersebut harus memprioritaskan kepentingan umum dengan prinsip untuk mencapai kemammuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya.]]>
<![CDATA[PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Alberto Persada]]>;
<![CDATA[Firman Muntaqo]]>;
<![CDATA[Ruben Achmad]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 1 (2023): Maret 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i1.1947
<![CDATA[Ketatnya persaingan media massa, sehingga pengelolaan pers yang berlindung di balik kebebasan untuk menyampaikan informasi justru bersaing dengan sesamanya, menjadikan pemberitaan pers banyak tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang objektif. Dewan Pers merupakan institusi yang diberikan wewenang khusus menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk menangani kasus-kasus pers. Dalam penyelesaian sengketa pers yang dilaporkan atau diadukan ke Dewan Pers menggunakan mekanisme mediasi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal terhadap dewan pers sebagai lembaga mediasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Futuristik (Futuristic Approach). Berdasarkan hasil penelitian pengaturan yang ideal terkait Dewan Pers sebagai lembaga mediasi ialah dengan cara merevisi Undang-Undang Pers menambahkan tata cara pelaksanaan mediasi, pertimbangan-pertimbangan dalam menilai pemberitaan dan pemberian rekomendasi, serta pelanggaran dan sanksi, terutama indikator mengenai pelanggaran-pelanggaran berat.]]>
<![CDATA[PENUNTUTAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK ]]>
<![CDATA[Dhafi Adliansyah Arsyad]]>;
<![CDATA[Ruben Achmad]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 4 No. 3 (2022): November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v4i3.1958
<![CDATA[Penelitian ini secara garis besar membahas mengenai penerapan penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 selama masa pandemic Covid-19 yang akhirnya membuat Mahkamah Agung Republik Indonesia mengatur tata cara persidangan secara elektronik. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yakni: (1) Implementasi Penuntutan secara elektronik berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020, (2) sinkronisasi norma hukum yang di rumuskan Perma Nomor 4 Tahun 2020 terhadap KUHAP, (3) bagaimana seharusnya konsep dasar pengaturan penuntutan secara elektronik. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah (1) bahwa penerapan penuntutan secara elektronik relative cukup baik namun perlu ditingkatkan, (2) sinkronisasi vertical dan horizontal norma hukum yang telah sesuai antara Perma Nomor 4 Tahun 2020 dengan KUHAP dan hierarkis peraturan perundangundangan lainnya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (3) perlu diadakan perubahan dalam KUHAP berupa penambahan pasal mengenai tata cara persidangan pidana dalam kondisi darurat yang akan diatur lebih lanjut dalam Perma.This article is mainly discussed about the electronic prosecution based on the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 during the pandemic of covid 19 which urge Indonesian supreme court to regulate electronic courts. There are three main issues examined in this article: (1) the implementation of electronic applications during a pandemic according to Supreme Court Regulation No. 4 of 2020, (2) synchronization of legal norms that have been formulated by the Supreme Court Regulation No. 4 of 2020 against the Criminal Procedure Code (KUHAP), (3) how the basic concepts of electronic applications should be. The research method on this thesis is done by using normative legal research methods. The Conclusion of this Thesis (1) the Implementation of electronic prosecution runs well and efficiently during 2020 to 2021, (2) synchronization of legal norms that have been in accordance with the Supreme Court Regulation Number 4 of 2020 with the Criminal Procedure Code and other various bills. (3) the Criminal Procedure Code needs to be amended in the form of adding articles regarding trial procedures in emergency conditions which will be further regulated in the Supreme Court Regulation (Perma).]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN KARENA MELAKUKAN KESALAHAN BERAT ]]>
<![CDATA[Raju Diagunsyah]]>;
<![CDATA[Saut Parulian Panjaitan]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i2.1970
<![CDATA[ Raju Diagunsyah*, Nashriana**, dan Saut P. Panjaitan*** Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang kebijakan hukum pidana di bidang ketenagakerjaan karena melakukan kesalahan berat, selain itu juga menganalisis tentang penegakan hukum terhadap Pekerja/Buruh yang melakukan kesalahan berat di bidang ketenagakerjaan maupun penyelesaian yang ideal terhadap penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan era mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai berbagai hal di bidang ketenagakerjaan termasuk mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap tindak pidana yang terdapat dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun upaya penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan dengan melakukan pengingkatan fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan, pembinaan terhadap serikat pekerja atau serikat buruh, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyelesaian yang ideal era mendatang mendorong pelaksanaan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkhusus uraian pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.Kata Kunci : Kebijakan Hukum; Penegakan Hukum; Tindak Pidana Di Bidang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja This study aims to analyze criminal law policies in the field of manpower for committing serious mistakes, besides that it also analyzes law enforcement against workers/laborers who make serious mistakes in the field of employment as well as the ideal solution to law enforcement in the field of employment in the future era. This research is a normative juridical research. The results of this study indicate that the government issued several laws and regulations governing various matters in the manpower sector, including regulating criminal provisions for criminal acts contained in the manpower sector. As for law enforcement efforts in the field of manpower by increasing the function of labor inspectors, fostering trade unions or labor unions, and court decisions that have permanent legal force. The ideal solution for the future era will encourage the implementation of improvements to Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially the description of the articles governing criminal acts in the manpower sector.Keywords : Legal Policy; Law enforcement; Criminal Acts in the Manpower Sector; Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DARI PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI ]]>
<![CDATA[Siti Miyanti Juniar]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2017
<![CDATA[Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh karena saat ini masih adanya putusan pengadilan yang belum mengutamakan hak – hak anak yang menjadi korban pornografi. Adapun permasalahan yang dianalisa dalam penulisan ini yaitu mengenai aspek yuridis perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi serta perlindungan hukum yang ideal terhadap anak korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ideal terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi melalui implementasi Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih cenderung mencederai rasa keadilan bagi anak korban pornografi, karena masih adanya rumusan pasal yang tumpang tindih serta multitafsir. Kedepannya, hakim seharusnya mampu memberikan terobosan baru melalui penerapan hukum progresif berupa hukum yang lebih mengedepankan nilai keadilan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pornografi.]]>
<![CDATA[KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM LELANG BATU AKIK DAN PERMATA DI FACEBOOK PADA MASA YANG AKAN DATANG ]]>
<![CDATA[Fitria Amini]]>;
<![CDATA[Annalisa Yahanan]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2024
<![CDATA[Pada praktiknya, masih terdapat oknum pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang lainnya dalam lelang online ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di facebook serta konsep perlindungan hukum dalam lelang batu akik dan permata di facebook pada masa yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersisi empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam lelang batu akik dan permata di facebook belum memenuhi kepastian hukum, dikarenakan unsur-unsur lelang tidak terpenuhi di dalam Peraturan, serta transaksi lelang online yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengakibatkan syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi secara utuh. Dari permasalahan tersebut, diharapkan pemerintah memperbaharui peraturan yang mengatur mengenai kegiatan lelang online khususnya facebook serta mendirikan suatu badan asosiasi sebagai naungan para penyelenggara lelang online.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN KEADAAN MEMAKSA AKIBAT PANDEMI COVID -19 ]]>
<![CDATA[Annisa Tassia Hutagalung]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaifuddin]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2032
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dimasa pandemi covid-19 sangat diperlukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui apakah pandemi Covid-19 merupakan keadaan memaksa, bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang PHK, dan gambaran perlindungan hukum ke depan. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif dan empiris untuk menganalisis ketentuan hukum positif. Hasil penelitian bahwa Covid-19 merupakan bencana non alam nasional yang merupakan keadaan memaksa dan relatif. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dari PHK dengan alasan keadaan memaksa akibat pandemi covid-19 mencakup perlindungan hukum preventif sebelum PHK itu terjadi, yakni, pembinaan pekerja, merumahkan pekerja, memberi penjelasan secara transparan kepada pekerja, antara pengusaha dan pekerja melakukan perundingan dan Perlindungan Hukum Represif yaitu PHK mempengaruhi munculnya kewajiban pengusaha untuk membayar hak pekerja. Gagasan Perlindungan hukum yaitu, perlu adanya upaya oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dan menghindari terjadinya PHK dan perlu dituangkan dalam perjanjian kerja sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata asas pacta sunt servanda.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK ]]>
<![CDATA[Labib Rabbani]]>
<![CDATA[ Lex LATA Vol. 5 No. 2 (2023): Juli 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2044
<![CDATA[ABSTRAKHak cipta lagu dan/atau musik adalah bagian dari Hak Cipta. Untuk memudahkan Pencipta karya lagu dan/musik dalam mengawasi hak ciptanya dapat menunjuk wakil dalam mengatur pengelolaan royalty kepada Lembaga Manegem Kolektif Nasional.Tujuan penelitian menganalisis Peran LMKN sebagai pengelola royalty lagu dan musik serta akibat hukum pengguna yang tidak membayar royalty. Permasalahan bagaimana Peran LMKN sebagai pengelola royalty Hak Cipta lagu dan musik dan akibat hukum apabila ada Pihak yang memakai Hak Cipta secara komersial tidak membayar Royalti. Jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual, analisis dan futuristis. Hasil penelitian untuk melindungi hak-hak Pencipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan Royalty yang dilakukan LMKN sebagai suatu Lembaga yang berwenang mewakili kepentingan Pencipta dan Pemilik Hak Terkait Royalti sedangkan akibat hukum apabila Pihak menggunakan lagu dan musik secara komersial yang tidak membayar royalty melalui proses litigasi dan non litigasi. Rekomendasi seharusnya meningkatkan sosialisasi terhadap aturan pemanfaatan hak cipta lagu dan musik secara komersial. Kata Kunci : Hak Cipta; Lembaga Manajemen Kolektif Nasional;Royalti, Pemanfaatan secara Komersial]]>
