cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 232 Documents
 8   9   10   11   12 
IMPLEMENTASI MEDIASI NON LITIGASI/ DI LUAR PENGADILAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ISKAK TULUNGAGUNG Sulistini Sulistini
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.2107

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan proses mediasi non litigasi/ di luar Pengadilan, dan juga untuk mengetahui rekonstruksi dan penerapan hukum serta mengatasi hambatan/ kendala yang terjadi dalam proses mediasi non litigasi/ di luar Pengadilan dalam rangka mengurangi penyelesaian masalah/ sengketa melalui jalur Pengadilan dengan memilih suatu jalur alternatif yaitu Mediasi yang dipandang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi yuridis empiris/ sosiologis atau dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu peneliti mengkaji apa yang sedang terjadi dalam kenyataan di masyarakat/ lapangan dengan membandingkan dengan ketentuan/ aturan pada hukum yang berlaku. Dengan pendekatan study dokumen/ study pustaka yaitu menelaah referensi yang berkaitan dengan objek tulisan. Berdasarkan hasil penelitian terjadinya perselisihan/ sengketa antara masyarakat dengan pihak pemberi layanan kesehatan (dokter, perawat, tenaga kesehatan lain) sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran lebih baik diselesaikan secara mediasi. Implementasi mediasi non litigasi diluar pengadilan sebagai alternative penyelesaian sengketa medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung pada dasarnya sudah dilakukan untuk mengatasi terjadinya sengketa/ pengaduan/ komplain/ somasi berkaitan dengan medis (pelayanan kesehatan), tetapi masih perlu dilakukan penyempurnaan pelaksanaan mediasi yang benar agar benar-benar menghasilkan win win solution yaitu dengan memakai tenaga mediator dari luar/ netral. Selain itu juga perlu ditingkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan mediasi kepada seluruh elemen terkait baik bagi tenaga pelayanan kesehatan (Dokter, perawat, tenaga kesehatan lain), manajemen Rumah sakit dan masyarakat itu sendiri
PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TRANSAKSI SECARA ONLINE MENURUT HUKUM Marolop Butar – Butar; Andrew Pardamean Sianipar; Adrian Eriston Wau
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1745

Abstract

Abstract. The online transaction process has unique and distinctive characteristics because the media used is the internet. However, the implementation of Online Transactions according to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions has not been fully implemented, this is because there are still frequent defaults between business actors and consumers. In online transaction activities where consumers buy goods through internet media. In online transactions, consumer rights are often not fulfilled, resulting in losses and experiencing disputes with business actors. In consumer disputes, it can be done in 2 ways, namely through the courts or through mediation or the Consumer Dispute Resolution Agency. Abstrak. Proses transaksi online memiliki karakteristik yang unik dan khas karena media yang dimanfaatkan yaitu internet. Namun pelaksanaan Transaksi Online menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sepenuhnya belum terlaksana , hal ini disebabkan karena masih sering terjadi wanprestasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kegiatan transaksi online di mana konsumen membeli barang melalui media internet. Dalam transaksi online hak – hak konsumen sering sekali tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan kerugian dan mengalami sengketa dengan pelaku usaha. Di dalam sengketa konsumen dapat di lakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur pengadilan atau pun melalui jalur Mediasi atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU YANG MERUGIKAN KONSUMEN Krismat Hutagalung; Hasnati Hasnati; Indra Afrita
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1850

Abstract

Pada prinsipnya, pencantuman klausula baku dalam setiap perjanjian baku tidaklah dilarang. Yang dilarang hanyalah pencantuman klausula baku yang memberatkan atau merugikan konsumen sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Selama pencantuman klausula baku tidaklah memenuhi kriteria dari 8 (delapan) daftar klausula baku terlarang yang disebutkan di dalam UUPK, maka pencantuman klausula baku tersebut masih dibenarkan dan dibolehkan. Klausula Baku menyebabkan pihak konsumen tidak dapat menentukan keinganannya dengan bebas. Dalam pusat perbelanjaan ditampilkan klausula dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali”. Atau “Barang yang tidak diambil 2 (dua) minggu, kami batalkan atau menjadi milik pihak manajemen”. Dan “barang pecah berarti membeli”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?, 2) bagaimana akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha?. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha, untuk menganalisa akibat hukumnya perjanjian baku yang dibuat pelaku usaha. Penelitian ini penulis gunakan penelitian penelitian hukum normatif, teknik analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis menjelaskan dengan secara deskriptif dan kata-kata yang mudah dimengerti, dengan ditarik kesimpulan dengan menggunakan ataupun yang sejenisnya, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulan dari penelitian ini yakni sudah tercantum atau dituangkan dalam bentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak-hak tersebut sudah diakui keberadaannya dan memiliki kepastian hukum yang diatur dalam undang-undang positif. Upaya hukum yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan bisa menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini, namun dalam kaitannya perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha sekarang sudah dibuat dalam peraturan hukum.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA JANGKA WAKTU PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Endang Susanti
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.2108

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat), Jaminan hak konstitutional warga negara atas "pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil" dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut harus diwujudkan dalam proses penegakan hukum, Dalam penanganan penegakan hukum pidana KUHAP merupakan tata acara yang mengatur proses peradilan pidana yang lebih menjamin hak-hak asasi manusia, yaitu dengan memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa, Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penengakkan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana, Didalam KUHAP tidak ada aturan yang sepesifik dan tegas mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh polisi mengenai masa waktu dilakukan penyidikan terhadap seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana sehingga bisa menyebabkan abuse of pawer dalam system peradilan Pidana di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai jangka waktu proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan Kebijakan Hukum Pidana (Penal Pollicy) Dalam Upaya Mengatasi Kekosongan Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif atau pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa : 1). Sebagai dasar pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) belum mengatur mengenai batas waktu penyidikan tindak pidana (umum), keadaan ini membawa akibat terjadinya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara yang berlarut-larut, serta memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum (penyidik) untuk bertindak sewenang-wenang (abuse of pawer) serta terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka / terdakwa termasuk juga saksi. 2). Selain permasalahan hukumnya sendiri yang menjadi permasalahan menurut hemat penulis perangkat kerja hukum secara kwalitas maupun kwantitas juga sangat mempengaruhi proses penyidikan, hal ini bisa ditengarai dari sumberdaya manusianya, fasilitas kerja dan jumlah porsenil maupun anggaran untuk operasional penyidikan yang bertugas dalam penyidikan tindak pidana umum walaupun sudah dirumuskan pada Perkap Nomor 14 tahun 2012 berdasarkan kriteria: Perkara mudah, Perkara sedang, perkara sulit, dan perkara sangat sulit namun belum bisa menjadi problem soulving
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUTANG YANG JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DALAM PERMOHONAN PKPU DAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR Ronald Hasudungan Sianturi; Tengku Putra Muhammad Iqbal; Zeandrico Immanuel Ferdolin Hutabarat
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1805

Abstract

Tujuan Penelitian ini merupakan untuk menjelaskan hubungan preindustrial antara perusahaan dan pekerja mengenai hutang menurut putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn dan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn. Kepailitan suatu perusahaan dapat menyebabkan para pekerja di PHK dan secara tidak langsung perusahaan memiliki kewajiban membayarkan sejumlah uang kepada pekerja dan jatuh temponya perusahaan memiliki beberapa syarat berdasarkan keputusan pengadilan hubungan preindustrial. Menggunakan jenis penilitian yuridis-normatif, sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Kemudian data diolah serta dikaitkan dengan berbagai data sehingga menjadi kesimpulan yang memiliki makna. Ketidak mampuan perusahaan membayarkan piutang terhadap kreditur yang memberikan pinjaman menyebabkan perusahaan tersebut menjadi pailit, pailitnya perusahaan menyebabkan pekerja-pekerja yang diperusahaan itu mengalami PHK. Perusahaan yang mem PHK pekerja berkewajiban membayarkan sejumlah uang kepada pekerja tersebut dan kewajiban pembayaran itu termasuk kedalam hutang perusahaan kepada pekerja, namun kewajiban tersebut memiliki syarat-syarat waktu jatuh tempo yang diatur oleh keputusan pengadilan hubungan preindustrial. Menurut putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Mdn dan putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Mdn, perusahaan berkewajibkan membayar utang kepada pekerja dikarenakan perusahaan tersebut mengalami pailit dan memiliki rentang waktu untuk melakukan pembayaran piutang tersebut dimana diatur pada UU No 37 Tahun 2004.
TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri ) Nurrohmatul Jannah; Nurbaedah Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2569

Abstract

Perceraian selama ini seringkali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah terjadi suatu penyimpangan bahwa orang tua laki-laki tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan dan menafkahi anaknya. Berdasarkan dari putusan perkara No. 0357/Pdt.G/2017/PA.Kdr dan perkara No. 0599/Pdt.G/2017/PA.Kdr. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana seharusnya nafkah anak pasca putusan perceraian, hambatan apa saja dalam mewujudkan kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak dan akibat hukum bagi orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak pasca putusan perceraian. Merujuk pada latar belakang sehingga penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris atau metode pendekatan yuridis sosiologis. Nafkah anak setelah perceraian tetap dibebankan kepada orang tua laki-laki (Ayah), sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf “c”. Adapun yang menjadi faktor penyebab atau hambatan tidak dilaksanakannya isi putusan Pengadilan Agama Kediri, antara lain: faktor ekonomi dan faktor orang tua laki-laki telah menikah lagi. Akibat dari lalainya orang tua dalam melaksanakan kewajibannya terhadap nafkah anak setelah putusan perceraian, dapat dilakukan atau dapat diupayakan dengan mengajukan Permohonan Eksekusi.
KEBERADAAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA SUMATERA UTARA Aisyah Aisyah; Novia Alexia
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2323

Abstract

The Toba Batak community adheres to a patrilineal inheritance system which has the basis that children inherit their father on the condition that those who are truly considered the heirs of their fathers are sons, while female children for daughters inherit from their mother's assets. at the time of her previous marriage. This research is a juridical legal research. Data collection used secondary data in the form of references and reports on the distribution of Toba Batak traditional inheritance. Data analysis using literature study and field research were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the distribution of Toba Batak traditional inheritance adheres to the patrilineal system / father's line, where the eldest and youngest sons get their rights, but the second and second children of the youngest children and women are not heirs. The distribution of inheritance assets has undergone a shift in urban communities. In general, people who live in rural areas still apply a system of patrialism (prioritizing boys as successors). The national law on inheritance based on the Civil Registry provides that the distribution of inheritance from the parents, both boys and girls, get the same share.
PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Andhik Eko Susanto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2666

Abstract

Sanction fallout represent the power appliance to strengthen to to go into effect a norm and to prevent and also fight against the action bothering to go into effect a norm. Target which wish reached from sanction fallout to child to be the child can be mixed return to society. Double Track system represents the system two band concerning sanction in criminal law that is sanction of crime and type of action sanction. Even if in practice, difference between sanction of crime and action sanction often rather hazy, but elementary idea storey; level both owning elementary difference, whereabouts crime sanction coming from the elementary idea "why performed by crime". Target in this research is: (1) For the describe of applying of sanction of crime and action to child conducting doing an injustice. (2) For the describe of consideration punish the judge in knocking down sanction of crime and action to child conducting doing an injustice. Conclusion of result of this research is: (1) Applying of sanction of crime and action to child conducting doing an injustice at 2 justice decision namely Number 08/Pid.Sus Anak/2014/Pn.Mrs have pursuant to Section 71 article 1 letter e namely Fallout of Crime Sanction which is in the form of prison during 7 month; moon and Number Decision 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs have pursuant to Section 69 Article 2 and Section 82 article 1 letter a namely Action Fallout which is in the form of return to parent in Number Law 11 Year 2012 About System Of Judicature of Child Crime. (2) Consideration punish the judge in knocking down sanction of crime and action to child conducting doing an injustice at 2 decision of Number Justice 08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs and Number Decision 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs is fulfilled of all section elements in assertion, and also boldness of eyewitness and defendant boldness which each other correspond added with the judge confidence. According to Judge Writer knock down the crime to child with an eye to crime to give the effect discourage the defendant and to be defendant do not repeat its deed again. Keyword: Crime sanction, action, system of judicature of child crime.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK ANAK PEREMPUAN TUNGGAL DALAM ADAT BATAK TOBA Edwin Marganda Tua Siahaan; Abdi Pertiwi Nadeak
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2504

Abstract

ABSTRAK Di dalam Suku Batak Toba, martabat pria lebih tinggi daripada perempuan, karena adat Batak Toba Menganut sistem patrilineal (garis keturunan pihak ayah). Dari garis keturunan ayah tadi dikenal gerombolan hubungan yang dianggap marga. Marga adalah suatu bentuk gerombolan yang turun-temurun mulai menurut 1 (satu) kakek yang terikat menggunakan pertalian darah. Di warga Batak Toba misalnya halnya pada tanah Batak dalam biasanya anak wanita bukanlah pakar waris, namun mereka selama hidupnya (belum kawin) berhak menggunakan dan menikmati harta orangtuanya pada batas kebutuhan penghidupannya. Bahkan, janda bukan adalah pakar waris menurut suami namun adalah penghubung atau jembatan pewarisan menurut ayah pada anak-anaknya yang lelaki. Dan untuk anak perempuan tunggal di dalam suatu keluarga, ia akan mendapatkan sepenuhnya harta kedua orang tuanya. Kata Kunci : Patrilineal, Warisan, Tunggal, Hukum, Dalihan Na Tolu ABSTRACT In the Toba Batak, the position of men is higher than women, because the Toba Batak tradition adheres to a patrilineal system (father's lineage). From the father's lineage, there are known groups of relationships that are considered clans. Marga is a form of gang that is passed down from generation to generation according to 1 (one) grandfather who is bound by blood ties. In the Toba Batak people, for example, in the inner Batak lands, usually girls are not heirs, but during their lifetime (unmarried) they have the right to use and enjoy their parents' property within the limits of their livelihood needs. In fact, the widow is not an heir according to her husband but is a liaison or bridge of inheritance according to the father to his male children. And for an only daughter in a family, she will get the full property of her parents.Keywords : Patrilineal, Inheritance, Single, Law, Daliham Ni Tolu
TRADEMARK IMPERSONATION: REGULATION AND DISPUTE RESOLUTION Shelvi Rusdiana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2587

Abstract

Intellectual property rights are created or arise from an idea to create a product or process that can be useful for human life. Intellectual property rights are also legal protection given to the results of human thought that are useful and have economic value. Understanding intellectual property itself requires comprehensive knowledge of what can be the object of intellectual property protection. A brand is an intellectual property identifier of a product or service owned by a company or individual. Violation related to registered trademark rights in Indonesia is an act that is against the applicable positive law. This study analyzes the regulation, legal protection of registered trademarks and dispute resolution. The research method used is a normative juridical research method using secondary data in the form of regulations related to brands and the results of previous studies. The results of this study indicate that a violation in the form of imitation of a registered mark can be subject to imprisonment and a fine. There are 2 (two) ways of resolving disputes regarding the imitation of the registered mark: filing a claim for compensation and terminating all activities related to the use of the mark. The lawsuit is submitted to the commercial court and can take arbitration or other alternative dispute resolution.

Page 10 of 24 | Total Record : 232

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue