cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 245 Documents
 21   22   23   24   25 
BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CYBER Yulianto, Heri Purnomo; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8447

Abstract

Di KUHP atau WvS yang masih berlaku, konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana di luar bijzonder strafrecht mencakup regulasi tindak pidana Cyber. Aturan hukum seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, menjadi bagian penting dalam hukum positif terkait kejahatan cybercrime. Meskipun demikian, ada masalah hukum terkait ketidakadilan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, terutama terkait pelaku yang tidak memiliki niat jahat dalam kasus seperti pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media Cyber. Hal ini menjadi fokus dalam Tesis yang membahas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Cyber di masa depan, sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam Tesis ini yaitu, (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana cyber? (2) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana Cyber? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian dapat menjawab persoalan-persoalan yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Perkembangan media sosial yang pesat, minat pengguna dalam eksplorasi dan penggunaan media sosial, serta pengaruh lingkungan atau kelompok dalam tindakan pencemaran melalui media cyber adalah faktor utama. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan kadang-kadang menyebabkan kurangnya pertimbangan sebelum tindakan dilakukan. Kondisi sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong atau memfasilitasi kejahatan semacam itu. Pendekatan non-penal juga perlu diterapkan secara luas untuk mengatasi akar masalah dan faktor- faktor yang memicu kejahatan tersebut..(2) Pelaku tindak pidana cyber, baik individu maupun badan hukum seperti perusahaan, dapat dipidana atas tindakan pencemaran nama baik melalui media cybercrime. Mereka bertanggung jawab secara individu atau bersama-sama sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum mengaplikasikan doktrin pertanggungjawaban yang ketat dan doktrin pertanggungjawaban pengganti dalam kasus ini, sehingga pelaku tindak pidana dikenakan beban pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku
PELAKSANAAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI STUDI KASUS PERKARA No. 23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr Romadhon, Wahyu; Fathurrohman, Sholahuddin
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8454

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan empiris, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang Pelaksanaan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri studi kasu perkara No.23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan warisan, pengurusan hak asuh anak serta pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kota Kediri kebanyakan di latar belakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 permohonan, dalam kurun waktu 2020-2024) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya. Di samping itu penelitian ini mengungkapkan dasar hukum dan aspek yuridis, aspek sosiologis dan juga aspek filosofis yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Secara Yuridis diantaranya Hakim mempertimbangkan Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, sampai dengan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon. Adapun terkait aspek Sosiliogis dan aspek Filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROPINSI KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP PERATURAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD DALAM PEMILIHAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUN Marjuki, Marjuki; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8451

Abstract

Penelitian ini mengkaji Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung secara Terbuka dan Tertutup yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung dengan memberikan Solusi akibat hukum dari perbandingan terhadap Peraturannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan perbandingan hukum tentang Peraturannya dalam hal pemilihan secara Terbuka (Perwakilan) dan secara Tertutup (Satu Orang Satu Suara) didalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung, sisa masa jabatan 28 bulan. Menjelaskan akibat hukum dan Solusi dari konflik norma antara Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota dengan Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi menggunakan teori hierarki norma hukum (stufentheorie Hans Kelsen) yang dikelompokan dalam tata susunan norma hukum (Hans Nawiasky), Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI GANTI RUGI TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT GREENFIELDS FARM 2 BLITAR (Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PN Blt) Sokheh, Mohammad Hidayatus; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8448

Abstract

This research analyzes the fulfillment of compensation for the impact of waste pollution which results in environmental damage. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management gives the government and/or regional governments, communities and environmental organizations the right to file a lawsuit for compensation losses due to environmental pollution and/or damage. This research aims to find out how compensation for environmental damage carried out by PT Greenfields Farm 2 Blitar is fulfilled and what are the inhibiting factors in fulfilling compensation for acts of environmental pollution. This research uses normative legal research methods. The research results show that there is a reference in calculating the amount of compensation which can only be determined by an expert on the basis of Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Environmental Pollution and/or Damage.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP JUDI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 15/PID.SUS/2024/PN.Kdr) Dimyati, Amalia Ramadhani; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8495

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Judi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 15/Pid.Sus/2024/PN.Kdr). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hakim menerapkan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menilai fakta-fakta persidangan serta menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik dari segi substansi hukum pidana maupun prosedur hukum acara pidana. Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 303 KUHP dalam menilai perbuatan terdakwa dan memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terpenuhi. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta pengelolaan barang bukti yang disita dalam perkara ini. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 bulan dengan mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, serta perampasan barang bukti tertentu untuk negara. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan serta menyoroti aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengacu pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Page 25 of 25 | Total Record : 245

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue