Articles
260 Documents
<![CDATA[BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA CYBER ]]>
<![CDATA[Yulianto, Heri Purnomo]]>;
<![CDATA[Makhali, Imam]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8447
<![CDATA[Di KUHP atau WvS yang masih berlaku, konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana di luar bijzonder strafrecht mencakup regulasi tindak pidana Cyber. Aturan hukum seperti UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diubah oleh UU No. 19 Tahun 2016, menjadi bagian penting dalam hukum positif terkait kejahatan cybercrime. Meskipun demikian, ada masalah hukum terkait ketidakadilan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016, terutama terkait pelaku yang tidak memiliki niat jahat dalam kasus seperti pencemaran nama baik atau penghinaan melalui media Cyber. Hal ini menjadi fokus dalam Tesis yang membahas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Cyber di masa depan, sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam Tesis ini yaitu, (1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum bagi pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana cyber? (2) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana Cyber? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis. Penelitian dapat menjawab persoalan-persoalan yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Perkembangan media sosial yang pesat, minat pengguna dalam eksplorasi dan penggunaan media sosial, serta pengaruh lingkungan atau kelompok dalam tindakan pencemaran melalui media cyber adalah faktor utama. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan kadang-kadang menyebabkan kurangnya pertimbangan sebelum tindakan dilakukan. Kondisi sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong atau memfasilitasi kejahatan semacam itu. Pendekatan non-penal juga perlu diterapkan secara luas untuk mengatasi akar masalah dan faktor- faktor yang memicu kejahatan tersebut..(2) Pelaku tindak pidana cyber, baik individu maupun badan hukum seperti perusahaan, dapat dipidana atas tindakan pencemaran nama baik melalui media cybercrime. Mereka bertanggung jawab secara individu atau bersama-sama sesuai dengan pasal yang dilanggar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum mengaplikasikan doktrin pertanggungjawaban yang ketat dan doktrin pertanggungjawaban pengganti dalam kasus ini, sehingga pelaku tindak pidana dikenakan beban pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI STUDI KASUS PERKARA No. 23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr ]]>
<![CDATA[Romadhon, Wahyu]]>;
<![CDATA[Fathurrohman, Sholahuddin]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8454
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri serta mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan empiris, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang Pelaksanaan permohonan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri studi kasu perkara No.23/Pdt.G/2023/Pa.Kdr adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan warisan, pengurusan hak asuh anak serta pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kota Kediri kebanyakan di latar belakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 permohonan, dalam kurun waktu 2020-2024) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya. Di samping itu penelitian ini mengungkapkan dasar hukum dan aspek yuridis, aspek sosiologis dan juga aspek filosofis yang menjadi pertimbangan Hakim dalam penyelesaian Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri. Secara Yuridis diantaranya Hakim mempertimbangkan Pasal 14 KHI tentang syarat dan rukun pernikahan, Pasal 19 KHI tentang Wali Nikah, sampai dengan Pasal 40 KHI sampai dengan Pasal 44 KHI dalam pernikahan para pemohon. Adapun terkait aspek Sosiliogis dan aspek Filosofis tergambarkan dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, termasuk adanya kesadaran dari masyarakat selaku Pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROPINSI KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP PERATURAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD DALAM PEMILIHAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUN ]]>
<![CDATA[Marjuki, Marjuki]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8451
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung secara Terbuka dan Tertutup yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung dengan memberikan Solusi akibat hukum dari perbandingan terhadap Peraturannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan perbandingan hukum tentang Peraturannya dalam hal pemilihan secara Terbuka (Perwakilan) dan secara Tertutup (Satu Orang Satu Suara) didalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung, sisa masa jabatan 28 bulan. Menjelaskan akibat hukum dan Solusi dari konflik norma antara Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota dengan Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi menggunakan teori hierarki norma hukum (stufentheorie Hans Kelsen) yang dikelompokan dalam tata susunan norma hukum (Hans Nawiasky), Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota]]>
<![CDATA[ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI GANTI RUGI TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT GREENFIELDS FARM 2 BLITAR (Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PN Blt) ]]>
<![CDATA[Sokheh, Mohammad Hidayatus]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8448
<![CDATA[This research analyzes the fulfillment of compensation for the impact of waste pollution which results in environmental damage. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management gives the government and/or regional governments, communities and environmental organizations the right to file a lawsuit for compensation losses due to environmental pollution and/or damage. This research aims to find out how compensation for environmental damage carried out by PT Greenfields Farm 2 Blitar is fulfilled and what are the inhibiting factors in fulfilling compensation for acts of environmental pollution. This research uses normative legal research methods. The research results show that there is a reference in calculating the amount of compensation which can only be determined by an expert on the basis of Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Environmental Pollution and/or Damage.]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP JUDI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 15/PID.SUS/2024/PN.Kdr) ]]>
<![CDATA[Dimyati, Amalia Ramadhani]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8495
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Judi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 15/Pid.Sus/2024/PN.Kdr). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hakim menerapkan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menilai fakta-fakta persidangan serta menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik dari segi substansi hukum pidana maupun prosedur hukum acara pidana. Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 303 KUHP dalam menilai perbuatan terdakwa dan memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terpenuhi. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta pengelolaan barang bukti yang disita dalam perkara ini. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 bulan dengan mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, serta perampasan barang bukti tertentu untuk negara. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan serta menyoroti aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengacu pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUDUJKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI WILAYAH DESA BRENGGOLO KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Kusuma, Amita Arum]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8702
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Wilayah Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di wilayah Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Brenggolo secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan dampak positif berupa meningkatnya jumlah bidang tanah yang terdaftar serta tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertipikat tanah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya kelengkapan data yuridis dan fisik, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta permasalahan batas tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah desa, kantor pertanahan, dan pihak terkait. Dengan demikian, Program PTSL berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Desa Brenggolo, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam aspek pelaksanaan di lapangan.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEVELOPER ATAS PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DI PERUMAHAN HARYONO TRENGGALEK ]]>
<![CDATA[Aziz Zamzam, Zanuba Arifia]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8716
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Tanggung Jawab Developer Atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah di Perumahan Haryono Trenggalek, Tujuan Penelitisn ini adalah untuk menganalisis pertanggung jawaban developer atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah di Perumahan Haryono Trenggalek, serta untuk menganalisis hambatan dan upaya yang dilakukan pihak developer dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah di Perumahan Haryono Trenggalek, Metode Penelitian Menggunakan metode empiris. Hasil Penelitian menjelaskan tentang Tanggung Jawab Developer Atas Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah di Perumahan Haryono Trenggalek belum terpenuhinya pertanggungjawaban developer kepada pihak konsumen karena masih banyak para konsumen yang belum mendapatkan sertifikat baik konsumen dengan pembelian cash maupun kredit lunas. Faktor yang menghambat developer dalam pelaksanaan perjanjian jual beli rumah, faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam developer sendiri yang meliputi faktor manajemen dan legalitas usaha berbadan hukum. Adapun faktor ekternal meliputi faktor instansi pemerintah, perbankan, dan lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan developer dalam menghadapi faktor-faktor hambatan pada saat sertifikat belum bisa pemecahan, apabila melakukan penyelesaian dengan cara negosiasi, pengembalian dana, administratif dan legal, pengurusan perizinan, merubaha usaha perseorangan menjada usaha yang berbadan hukum, mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PEMERIKSAAN PAJAK PASCA TERBITNYA PMK 15/2025: ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) ]]>
<![CDATA[Andriyana, Hendra]]>;
<![CDATA[Makhali, Imam]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8707
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak dalam praktik pemeriksaan di KPP wilayah Surabaya serta menilai efektivitasnya dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pemeriksaan telah meningkatkan keteraturan prosedural dan kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan. Namun, masih ditemukan kendala yuridis berupa perbedaan interpretasi ruang lingkup pemeriksaan serta kendala administratif terkait kesiapan dokumentasi dan sistem elektronik. Upaya mitigasi dilakukan melalui evaluasi internal, digitalisasi dokumen, dan komunikasi kooperatif. Disimpulkan bahwa norma tersebut telah memperkuat kepastian hukum formal, tetapi efektivitas substantifnya bergantung pada konsistensi aparat dan kesiapan administratif wajib pajak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar) ]]>
<![CDATA[Risan Pasha, Rossyda Nurhairy]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8712
<![CDATA[Pengukuran dan pemetaan bidang bidang tanah yang menjadi target Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan secara serentak sekaligus kegiatan pengumpulan data yuridis yaitu melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah oleh satgas yuridis. Kementerian Agraria dan Tataruang/Badan Pertanahan Nasional telah melaksanakan program pendaftaran sistematis lengkap yang dimulai sejak tahun 2017, pendaftaran tanah dilaksanakan secara sistematis lebih diutamakan karena melalui cara ini akan lebih dipercepat untuk perolehan datanya mengenai bidang bidang tanah yang akan didaftar dibandingkan melalui pendaftaran tanah secara seporadik. Wilayah Kabupaten Blitar merupakan wilayah yang sebagian besar masih berupa tanah pertanian dengan kondisi mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagi petani. Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, jumlah permohonan tanah pertama kali khususnya di wilayah Kabupaten Blitar sangat banyak. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, untuk tahapan pengumpulan data yuridis yang perolehan haknya telah lama dan bidang tanahnya saat ini telah dikuasai oleh pemohon secara turun temurun dengan itikat baik, jika bukti perolehan tidak ada maka cukup melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah melaksanakan proses pengumpulan data yuridis dalam rangka pembuktian perolehannya dengan lebih cepat dan mudah.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA BANGSONGAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI ]]>
<![CDATA[Musafirin, Ardeta Nabil Az Zaidan]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8703
<![CDATA[Kepastian hukum di bidang pertanahan ini akan dapat terjamin apabila setiap kegiatan pertanahan dapat berjalan dengan lancar. Salah satu kegiatan dalam program pertanahan yang sekarang masih dilakukan adalah pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini dilakukan agar para calon pemegang hak milik atas tanah yang akan didaftarkan, mendapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. Mahalnya biaya sertifikasi tanah mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mensertipikatkan, sehingga pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah Sistematif Lengkap untuk mensiati hal tersebut. Dengan biaya yang sangat murah diharapkan pada tahun 2023 semua tanah di Indonesia bersertipikat. Tujuan dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang ada dalam pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu sebuah metode penelitian hukum dengan mengumpulkan data tidak saja studi kepustakaan tetapi juga penelitian dilapangan dengan masyarakat secara riel atau nyata. Hasil penelitian disimpulkan bahwa : (1) Bahwa secara umum pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri dalam pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk tahun 2023 yaitu 1.606 bidang tanah, meskipun di lapangan masih dijumpai beberapa hambatan atau kendala. (2) Pelaksanaan PTSL di Desa Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ditemukan masalah yaitu obyek tanah dalam penjaminan di perbankan, jangka waktu pengumuman data fisik dan yuridis yang ternyata bertentangan dengan Perturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Surat Pernyataan Kepemilikan dengan Itikad Baik sebagai pengganti akta peralihan yang merupakan akta dibawah tangan, penundaan pembayaran Pajak Peralihan Hak Atas Tanah, sumber daya manusia yang kurang khususnya petugas ukur yang menyebabkan lambatnya proses PTSL, bukti kepemilikan (letter C) hilang yang mengakibatkan pengukuran bidang tanah tidak dapat berjalan dengan lancar karena pemilik tanah tidak berada ditempat untuk menunjukkan batas dan memberikan persetujuan batas tanah.]]>
