cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
nurbaedah
Contact Email
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
mizanjurnalilmuhukum@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Kadiri
ISSN : 23017295     EISSN : 26572494     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal MIZAN terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember dimaksudkan sebagai sarana publikasi karya ilmiah para pakar, peneliti dan ahli dalam bidang yang terkait dengan masalah ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 232 Documents
 20   21   22   23   24 
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BPR KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSAMBA NGUNUT) Rofik, HIdayatur; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7615

Abstract

Maraknya perjanjian kredit sebagai salah satu lini prekonomian yang dibutuhkan di Masyarakat menjadikan hadirnya PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung yang menjadi bagian dari BPR Nusamba Group. Namun hal yang demikian tetap memiliki potensi terhambatnya perjanjian kredit yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur, sehingga perjanjian kredit sulit terlaksana pun bank menjadi harus memutar strategi untuk menyelesaikan kendala tersebut. Penelitian ini hadir untuk meganalisis pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung dan menganalisis bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung didasarkan pada SOP yang ada di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung yang dibuat mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat dan juga Pedoman Kebijakan Prosedur Perkreditan, dengan jenis jaminan yang dapat diagunkan berupa benda bergerak,benda tidak bergerak, hingga pada surat berharga. Dan bentuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit perbankan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah berupa terjadinya kredit macet.
PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KEC. MOJOROTO KOTA KEDIRI Albar Syakir, Muchammad; Karyoto, Karyoto
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7610

Abstract

Bahwa pentingnya keberadaan Kantor Urusan Agama dalam berbagai urusan keagamaan terlebih pernikahan atasmu perkawinan menjadikan perannya yang penting pula di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dan hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum syarak serta sesuai dengan apa yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dan pencatatan perkawinan di KUA Kec. Mojoroto Kota Kediri adalah para wali yang enggan untuk menjadi wali nikah pada pernikahan atau perkawinan yang akan dilaksanakan calon mempelai dengan alasan-alasan atau dasar-dasar yang tidak sesuai dengan hukum syara’ sehingga menghambat adanya pelaksanakan perkawinan atau pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA- MENYEWA TERHADAP BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DAN PD BPR BANK DAERAH KABUPATEN KEDIRI Marzuki, Ismail; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7618

Abstract

This study examines the implementation of lease agreements for regional assets between the Kediri District Government and the Regional Bank of Kediri District (PD BPR). The research method employed is socio-legal jurisprudence with descriptive analysis. Primary data includes Civil Code, Agrarian Law, and regulations, supplemented by secondary data from books, journals, and other documents. Data were collected through interviews and document studies. The findings indicate that lease agreements are conducted annually between the Kediri District Government and PD BPR Kediri District. The lease period is one year, with agreed-upon prices updated annually. The Kediri District Government proposes annual rent increases, which are negotiated and incorporated into the lease agreement. Land management is leased for public interest and regional revenue. The Kediri District Government grants the right to use land and buildings for a specific period without ownership rights. Lease agreements are renewed annually to determine rental prices. Ownership rights for school building construction remain with the Kediri District Government, with PD BPR Kediri District acting solely as a lessee.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS BNN KABUPATEN KEDIRI) Wirayudha, Alfred Sendyta; Makhali, Imam
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7611

Abstract

Kejahatan narkotika dianggap sebagai kejahatan transnasional yang melibatkan kartel internasional terorganisir. Pengaturan terkait tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat 27 bab dan 155 pasal terkait pengaturan narkotika, meliputi peraturan umum, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, dan kejahatan. ketentuan, termasuk ketentuan peralihan. BNN kabupaten kediri sendiri setidaknya mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan narkotika, yang menjadi banyaknya pertanyaan dimana proses penyidikan yang dilakukan ini sesuai prosedur yang dilakukan seperti pihak kepolisian sedang menyelidiki dalam perkara kejahatan pada umumnya. Penelitian hukum ini adalah penelitian Social Legal Research atau Empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Upaya pelaksanaan penyidikan menurut Undang-Undang Noor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kewenangan dari Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pegawai Negri Sipil. enyidik Badan Narkotika Nasional, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan saling berkoordinasi. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri tidak memiliki hambatan yang cukup berarti. Namun dengan luasnya wilayah Kabupaten Kediri sedikit membutuhkan ekstra waktu dan tenaga manakala proses penyidikan berlangsung.
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI (STUDI PERKARA NOMOR: 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr) Matsnal Hakim, Muassisil Husna; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7619

Abstract

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian akan berpengaruh dalam harta perkawinan yang diperoleh selama ikatan perkawinan. Harta bersama biasanya baru dipersoalkan oleh pasangan suami isteri ketika adanya putusan perccerian dari pengadilan. Bahkan dalam proses pembagian harta bersama sering terjadi keributan dikarenakan masing-masing pihak mengklaim bahwa harta ini dan itu merupakan bagian atau hak-hak para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum pembagian harta bersama menurut Kompilasi hukum Islam, mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara oembagian harta bersama akibat perceraian dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksaan pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomro 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai 37, Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai 97. Apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tidak bisa secara damai maka dapat menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama akibat perceraian pada putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr menyatakakan bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya dan satu uni kendaraan roda 4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama diantaranya kehadiran pihak Tergugat, ada dendam yang tidak terselesaikan, faktor orang luar yang ikut masuk dalam masalah harta bersama seperti ibu, ipar, dsb. Selain itu terdapat pula hambatan berupa unsur non hukum dengan menghalang-halangi atau memperumit proses pembagian harta bersama sehingga pengadilan kemudian melakukan langkah selanjutnya berupa eksekusi
PELAKSANAAN SENGKETA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI ( STUDY KASUS PERKARA NOMOR: 1113/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ) Susilo Raga, Dimas Hendrawan; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7613

Abstract

Penulisan ini mengkaji pelaksanaan sengketa gugatan waris di pengadilan agama kabupaten kediri (studi kasus perkara nomor:1113/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ). Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis bagaimana jalannya pelaksanan pada sengketa gugatan waris beserta hambatan apa saja yang di alami saat terjadinya proses sengketa waris di pengadilan agama kabupaten Kediri. Karena dalam proses persidangan akan menghasilkan putusan/penetapan yang dapat mengakomodir keinginan penggugat/pemohon,yang harus dllaksanakan pihak-pihak dalam perkara yang di ajukan ke pengadilan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan sengketa gugatan waris di Pengadilan Agama memperlihatkan tantangan yang signifikan. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas proses penyelesaian sengketa antara lain ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang bersengketa, kompleksitas hukum waris, dan kekurangan sumber daya manusia serta sarana prasarana di Pengadilan Agama. Selain itu, pendekatan mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa perlu lebih dipromosikan dan diterapkan secara luas dalam penyelesaian sengketa waris. Hal ini dapat mengurangi beban kerja Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI KEDIRI Rofi'an, Moh; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7620

Abstract

Penelitian ini membahas terkait gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan dan tata cara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Hal ini dimaksudkan untuk (1) menganalisis pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri dan untuk (2) menganalisis hambatan tentang pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perma no 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kediri masih memiliki banyak kendala dalam Penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan walaupun kelihatannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada namun masih ditemukannya hambatan dan dalam praktiknya di lapangan, hal ini bisa dilihat dimana masih banyak nya problem yang berasal dari internal dan eksternal pengadilan Negeri Kediri. Pengadilan diharapkan agar dapat memberikan informasi yang disampaikan dengan cara lebih menggiatkan lagi sosialisasi mengenai Perma no 4 tahun 2019 ini, karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang Perma ini, hal ini diharapkan agar untuk mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan Perkaranya di Pengadilan.
KAJIAN TENTANG UNDANG-UNDANG DESA NO. 3 TAHUN 2024 DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN PEMERINTAHAN DESA Zuliyah, Siti; Megawati, Megawati
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.6693

Abstract

Secara garis besar tujuan penelitian ini, pertama, ingin mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaksanaan Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024. Kedua, mengkaji dampak Undang-undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif, untuk mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 guna menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian pemerintahan desa. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024, yaitu adanya keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan dan potensi penyalahgunaan wewenang ditingkat lokal, oleh karena itu diperlukan pelatihan, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Sedangkan dampak dampak Undang-Undang Desa No. 3 Tahun 2024 terhadap kemandirian pemerintahan desa, antara lain : (1) Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa, (2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat, (3) kemandirian ekonomi dan (4) peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (Studi Kasus Pada Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupat Sulistyo, Gagot; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7614

Abstract

Salah satu aktifitas pemerintah dalam upaya mendukung fungsi-fungsinya adalah melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Akan tetapi pelaksanaan PBJ hingga saat ini masih banyak ditemui kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaksananya. Di Tahun 2023 Kepala Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, ditahan pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk, disebabkan Ia mengambil alih kegiatan pengadaan bangunan serta tidak melibatkan pelaksana kegitan dalam proses PBJ sehingga ditemukan adanya kecurangan dalam laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan PBJ di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk apakah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta faktor timbulnya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan PBJ di Desa Gemenggeng Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tidak sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta faktor timbulnya pelanggaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada sektor desa dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal.
EFEKTIVITAS PROGRAM RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MANUSIA SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA, PROVINSI KEPULAUAN RIAU Jannah, Syarifah Mifthahul; Nurlaily, Nurlaily; Situmeang, Ampuan
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i1.7052

Abstract

One of the government programs, namely the Uninhabitable House Program (RTLH), aims to improve the standard of living of underprivileged communities, such as the Suku Laut community in Lingga Regency, Riau Islands Province. The purpose of this study is to determine the extent to which the RTLH program has been implemented and how it impacts the welfare of the Suku Laut community. By using semi-structured interview techniques, document analysis, and observation, an empirical legal research methodology is used. The research employs an empirical legal research method, utilizing semi-structured interviews, observations, and document studies as techniques. The findings indicate that the RTLH program has contributed to improvements in housing conditions, health, and access to basic facilities. However, challenges were identified in program implementation, such as uneven aid distribution and logistical issues that affect overall program effectiveness. Therefore, it is recommended that improvements be made in planning, transparency, and periodic evaluation to ensure that the program's benefits are comprehensively and sustainably experienced by the community.

Page 23 of 24 | Total Record : 232

 20   21   22   23   24 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 in press (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 1 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 1 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum More Issue