Articles
232 Documents
<![CDATA[POLITIK DINASTI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Rizkika, Shalesya Fatiha]]>;
<![CDATA[Maulana, Delly]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7787
<![CDATA[Fenomena politik dinasti di Indonesia telah menjadi isu yang kerap memicu perdebatan publik, terutama dalam pelaksanaan demokrasi dan supremasi hukum. Politik dinasti mengacu pada keterlibatan anggota keluarga atau kerabat dekat pejabat publik dalam kontestasi politik, yang kerap diasosiasikan dengan praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik politik dinasti di Indonesia dari perspektif hukum dan demokrasi, serta menganalisis implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik dinasti belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan ketimpangan akses dalam politik elektoral. Hal ini berpotensi melemahkan prinsip meritokrasi, keadilan, dan akuntabilitas publik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang lebih efektif untuk menjaga kualitas demokrasi dan menegakkan prinsip negara hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG YANG BERKAITAN DENGAN WARIS OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KEDIRI ]]>
<![CDATA[Hermawan, Yudi]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7983
<![CDATA[Rentannya permasalahan akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan adanya landasan hukum yang menjadi jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian pertanahan. Salah satu permasalahan pengadaan tanah untuk kepentingan umum terjadi pada pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung yang mana pembebasan lahannya mengalami kendala sengketa waris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung yang berkaitan dengan waris oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri? 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung yang berkaitan dengan waris oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri? Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Penyelesaian sengketa waris dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung dilakukan melalui mediasi dan konsinyasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 dan 44 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Pasal 128 dan Pasal 129 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2) Faktor penghambat penyelesaian sengketa pengadaan tanah bagi pembangunan jalan Tol Kediri-Tulungagung yaitu faktor kebudayaan hukum. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu faktor hukum yang mana terdapat berbagai peraturan mengenai konsinyasi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 272 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung) ]]>
<![CDATA[Fahmi, M. Rizal]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7988
<![CDATA[Electronic Traffic Law Enforcement merupakan penerapan teknologi informasi untuk menangkap berbagai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan secara elektronik untuk mendukung ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Kecanggihan Electronic Traffic Law Enforcement yang tidak diimbangi dengan budaya hukum masyarakat yang baik, maka dalam pelaksanaannya juga tidak efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian “Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Mengurangi Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Tulungagung)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Tulungagung?. Metode penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu 1) Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Tulungagung belum berjalan dengan efektif karena tujuan dari pemberlakuan ETLE untuk mewujudkan masyarakat tertib lalu lintas tidak tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang sangat signifikan mencapai 3 kali lipat pasca diberlakukannya ETLE mobile yang mana pada 2021 jumlah pelanggaran turun menjadi sebanyak 3.710 jenis penindakan berupa tilang dan 1.892 dengan jenis penindakan berupa teguran pada tahun 2022 tingkat pelanggaran meningkat sebanyak 11.000 jenis penindakan berupa tilang dan 3.975 dengan jenis penindakan berupa teguran dan pada tahun 2023 jumlah pelanggaran mencapai 6.427 jenis penindakan berupa tilang dan 18.702 dengan jenis penindakan berupa teguran. 2)Kendala dalam pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Tulungagung yakni pada Sistem Electronic Traffic Law Enforcement yang hanya mendeteksi pelanggaran, tetapi tidak mendeteksi kesesuaian antara pelaku pelanggaran dengan kendaraan yang digunakan dalam berkendara sehingga hal tersebut menjadikan maraknya penggunaan plat nomor palsu dimasyarakat. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Tulungagung. Peningkatan pelanggaran dari tahun ke tahun menjadi bukti tidak efektifnya pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement di Kabupaten Tulungagung.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN LETTER C DESA DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI ]]>
<![CDATA[Al-Mighfar, Anas]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7979
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Kedudukan Letter C dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali dengan studi kasus Putusan Nomor: 207/Pdt.G/2017/PN.Sda. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisa urgensi Letter C dalam pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa keabsahan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan tanpa berdasar pada Letter C tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Sumber data yang diperoleh dari putusan pengadilan yang menjadi objek studi, sedangkan data sekunder diambil dari literatur hukum, peraturan penrundang-undangan dan jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deduktif, yang menganalisa permasalahan secara umum sampai ke hal-hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti tertulis atas kepemilikan hak lama masih menjadi dasar utama dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Namun ketika ditemukan Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan dengan mengabaikan bukti tertulis tersebut, maka Sertipikat tersebut dapat disangkal keberadaannya, dengan cara diajukan keberatan pembatalan ataupun melalui mekanisme pengadilan.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN MENGADOPSI PENDEKATAN PLEA BARGAINING SYSTEM (Studi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) ]]>
<![CDATA[Fauzi, Fadla Andre]]>;
<![CDATA[Karyoto, Karyoto]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7984
<![CDATA[narkotika di Indonesia yang belum maksimal menerapkan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; sehingga terjadi penumpukan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan. Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan tidak adanya sistem peradilan dengan dasar negosiasi putusan hukum menyebabkan terjadinya overcrowding Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian normativ yang bersifat perspektif analitis. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang- undangan (statue approach). Data primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Bersama BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Nota Kesepakatan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta keadilan restorative. Konsep plea bargaining sytem efektif untuk diadopsi dan diterapkan pada proses penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia guna menangani overcrowding lembaga pemasyarakatan khusus narkotika dan memberikan rekomendasi untuk menjalani hukuman berupa rehabilitasi untuk memaksimalkan fungsi lembaga rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGALIHAN FUNGSI TANAH NEGARA MENJADI TANAH MASYARAKAT MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 (Studi di Kawasan Pegunungan, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Amrulloh, Muhammad Wahyu]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7980
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji Tentang Tinjauan Yuridis Pengalihan Fungsi Tanah Negara Menjadi Tanah Pribadi Di Kawasan Pegunungan menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 studi di kawasan pegunungan, kecamatan pujon, kabupaten malang. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktek masyarakat dalam mengalihkan fungsi tanah milik negara menjadi tanah pribadi dikawasan hutan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang dan bagaimana Tinjauan Yuridis tentang pengalihan fungsi tanah negara menjadi tanah pribadi dikawasan hutan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Penelitian ini menggunakan metode (field research) atau penelitian lapangan yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.Kemudian dari penelitian di lapangan atau obeservasi langsung,Hasil Penelitian ini berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat guna mengalih fungsikan dan memanfaatkan kawasan lahan milik negara untuk bertani dan berkebun di dusun Cukal desa Bendosari kecamatan Pujon kabupaten Malang, sudah menjadi kegiatan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat, yang awalnya hanya di lakukan oleh beberapa orang dan kini sudah dilakukan oleh hampir semua masyarakat desa,]dalam pengalihan fungsi lahan milik negara daerah untuk bertani dan berkebun menurut hukum Islam kegiatan masyarakat tersebut termasuk kategori Ikhya Al-Mawat dalam fiqih muamalah atau pemanfaatan, penghidupan kawasan tanah yang terlantar. Serta hukum Islam sendiri kegiatan tersebut dihukumi mubah (boleh) selama kawasan tanah tersebut tidak milik pribadi, kelompok maupun kawasan tanah yang sedang terjadi sengketa didalamnya.]]>
<![CDATA[TINJAUAN ASAS LEGALITAS MENGENAI RUMUSAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PHISING DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pramodhawardani, Roro Indah]]>;
<![CDATA[Fahrazi, Mahfudz]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7989
<![CDATA[Lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas jo. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dikarenakan KUHPidana yang jangkauannya tidak mampu menghalau tindak pidana yang terus bermunculan, Namun meskipun sudah terdapat pembaharuan pengaturannya kasus tindak pidana ini masih menunjukkan angka tertinggi diantara kasus cybercrime yang lainnya. Rumusan masalahnya ialah Bagaimana karakteristik dari tindak pidana phising dan bagaimana rumusan pengaturan terkait phising di dalam Hukum Pidana Indonesia menurut tinjauan asas legalitas. Jenis penelitian yuridis normatif dengan teknik analisa deskriptif kualitatif dan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian data, menyatakan bahwa Indonesia telah menempati urutan teratas selaku negara yang menjadi hosting situs phising domain.id. Hal tersebut disebabkan karena substansi hukum yang lemah dalam mengatur kejahatan itu.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENYELESAIAN DEBITUR MENGGUNAKAN NAMA ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN KREDIT MOTOR BARU (Studi Kasus Artha Pamenang Kediri) ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Anita]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7990
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang aspek hukum penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru dan menganalisis bagaimana menangani kerugian kreditur untuk debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian debitur menggunakan nama orang lain untuk melakukan kredit motor baru di Artha Pamenang Kediri dapat diselesaikan menggunakan surat teguran, mediasi lewat notaris, mengirimkan surat peringatan, dilakukan gugatan, dan melalui arbitase. Dan untuk menangani kerugian Kreditur untuk Debitur yang melakukan kredit motor baru dengan menggunakan nama orang lain yaitu dengan melakukan ganti rugi karena asuransi kredit yang digunakan asuransi kendaraan Total Loss Only (TLO) dimana perbuatan debitur tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana debitur telah memindahkan objek fidusia ketangan orang lain tanpa persetujuan kreditur maka asuransi tersebut tidak dapat digunakan/diklaim karena TLO merupakan produk asuransi yang hanya melindungi kendaraan dari dua jenis kecelakaan, yaitu hilang karena dicuri dan tabrakan yang biaya perbaikannya di atas 75 persen dari nilai pertanggungan. Atau jika debitur tidak melakukan ganti rugi maka identitas nama debitur berpotensi masuk kedalam daftar debitur bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK. Bahkan berpotensi terjerat dugaan tindak pidana penggelapan, yaitu pihak kreditur bisa menggugat debitur karena dianggap telah memindahkan jaminan fidusia tanpa seizin pemberi kredit yang dianggap telah melanggar Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMURUS PERKARA PERDATA DI PENGSDILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI (Studi Kasus Nomor 72/Pdt.G/2023/PN Gpr) ]]>
<![CDATA[Britama, Azriel Putra]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7992
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara perdata di pengadilan negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah putusan hakim di pengadilan negeri kabupaten kediri yang memutus perkara perdata tersebut melalui pertimbangan- pertimbangan tertentu. Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam putusannya hakim selalu mengedepankan keadilan tanpa membeda-bedakan atau tumpul ke atas tajam kebawah, dalam memutus perkara perdata, hakim selelu berpacu terhadap KUHPer, dan tidak diperbolehkan untuk keluar dariperaturan. Karena hakim bekerja bedasarkan bukti formal, bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Perkara perdata khususnya wanprestasi seringkali terjadi karena Masyarakat berperilaku konsumtif sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan tetapi memaksakan diri untuk memilikinya, sehingga ketika dia tidak dapat memenuhi perjanjian yang ada mereka akan melakukan prestasi dan menyebabkan sengketa]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN BLITAR TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN BLITAR ]]>
<![CDATA[Anugrah, Eka Fifty]]>;
<![CDATA[Nurbaedah, Nurbaedah]]>
<![CDATA[ MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 inpress (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Kadiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32503/mizan.v14i2 inpress.7993
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Blitar, Tujuan Penelitian ini adalah untuk Menganalisis Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Blitar Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017, untuk menganalisis Kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Blitar Tahun 2024, Metode Penelitian ini Menggunakan metode empiris, hasil penelitian menjelaskan tentang Peran sentra penegakan hukum terpadu kabupaten blitar terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Blitar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sangat efektif dan berperan dalam penanganan pelanggarannya dibanding dengan pemilu tahun 2019. Kendala yang terjadi dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu kabupaten blitar tahun 2024 terdiri dari 2 (dua) faktor yakni faktor regulasi dan faktor kelembagaan.]]>
