cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sufyan Ilyas
Contact Email
sufyan.ilyas@ymail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.staitapaktuan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh selatan,
Aceh
INDONESIA
Al-Mursalah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
ISSN : 24427268     EISSN : 26218240     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL-MURSALAH: Jurnal Hukum Islam Bulan dan tahun pertama kali terbit : Januari – Juni 2018 Frekuensi terbitan : 6 Bulanan Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Bahasa Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
FENOMENA KASUS CERAI GUGAT (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan) Taufik Hidayat Harahap, M.Ag
Al-MURSALAH Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2015
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan suatu perkara yang halal tapi dibenci Allah. Tidak ada pasangan yang menikah menginginkan perceraian dalam perjalanan rumah tangganya. Data di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan sejak Tahun 2012 s/d 2015 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya bahkan kenaikannya hingga dua kali lipat kasus cerai gugat dibandingkan dengan cerai talak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif data dihimpun berdasarkan dari dokumentasi putusan cerai gugat pada tahun 2015 di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dan wawancara dengan perempuan yang telah bercerai serta dengan aktivis perempuan yang selama ini mendampingi dan mengadvokasi kasus cerai gugat di Aceh Selatan. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat sangat dominan, hal ini disebabkan oleh penelantaran baik secara fisik, mental dan ekonomi. Selanjutnya, perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik ataupun mental. Terakhir, campur tangan pihak ketiga dapat berasal dari keluarga suami ataupun dari orang lain. Kata Kunci : Cerai Gugat dan Mahkamah Syar’iyah
POTREK TRADISI NIKAH GANTUNG DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan, Aceh Selatan) Alizar Usman, M.Hum; Ermaliza, SH
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya fenomena nikah gantung di kalangan masyarakat Kluet Selatan. Nikah gantung adalah nikah yang sudah sah menurut hukum Islam, namun dilanggar oleh adat untuk tinggal serumah sebelum melakukan walimah dalam waktu tertentu. Dengan banyaknya pelaksanaan nikah yang belum dilakukannya walimah membuat ketidakberdayaan syari’at untuk menaati pemberlakuan adat yang menjadikan kehidupan suami istri tidak tinggal serumah sebelum melakukan walimah. Apabila salah satu pihak melanggarnya, maka dikenakan sanksi adat.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah gantung dalam masyarakat Kluet Selatan tetap seperti nikah pada umumnya hanya saja karena belum melakukan walimah suami istri tidak dibolehkan untuk tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana mestinya, namun Islam tidak mengenal istilah nikah gantung yang dipraktekkan masyarakat Kluet Selatan karena dalam hukum Islam ketika orang sudah melakukan ijab kabul dan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka hukumnya sudah sah, walaupun belum melaksanakan walimah, suami istri tersebut sudah boleh serumah dan melakukan hubungan suami istri bahkan menimbulkan hak dan kewajiban keduanya. Kata Kunci : Tradisi dan Nikah Gantung
KONSEP PEMBAHARUAN DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN MUHAMMAD ABDUH Syamsul Bahri, MA; Oktariadi S, MA
Al-MURSALAH Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2016
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh realita sejarah menunjukkan, bahwa dunia Islam, pada abad ke 18 jatuh di bawah nominasi Barat yang dikenal sebagai penjajah. Kedatangan mereka ke dunia Islam bukan hanya sekedar menjajah dalam arti fisik, akan tetapi  mereka juga  menawarkan berbagai kebudayaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kebudayaan mereka jauh lebih maju bila dibandingkan dengan kebudayaan umat Islam, sehingga dengan mudah dapat menguasai dunia Islam. Dengan ketinggalan umat Islam tersebut, maka bangkitlah kesadaran dari beberapa tokoh ulama Islam yang sadar dengan  ketinggalan ini dengan mengemukakan pandangan dan ide-idenya,  baik dalam bentuk tulisan maupun karya nyata sebagai jawaban terhadap tantangan yang mereka hadapi, di antaranya pemikiran Muhammad Abduh. Hasil kajian menunjukkan bahwa ide pemikiran beliau dalam bidang pendidikan, misalnya, tentang keterpaduan antara pendidikan agama dan umum dalam sistem pendidikan. Ide beliau ini terlihat jelas ketika ia memasukan kurikulum pendidikan umum ke Universitas al-Azhar yang notabene saat sangat anti  pada filsafat, di samping itu, pembaharuan juga dilakukan dalam bidang fiqh, tauhid, sosial,  tata negara, dan sebagainya. Ide-ide pembaharuannya mempunyai dampak yang sangat luas terhadap perjalanan mutakhir sejarah Islam, termasuk dalam pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Kata Kunci : Pembaharuan, Pemikiran dan Muhammad Abduh
TEPUNG TAWAR/ PEUSIJEUK DALAM PERSPEKTIF TEORI TAFA-UL Alizar Usman, M.Hum
Al-MURSALAH Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2015
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi munculnya  fatwa-fatwa yang menganggap acara tepung tawar ini sebagai amalan bid’ah yang diharamkan.  Padahal, Tepung tawar merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan di kalangan suku Melayu dan Aceh khususnya. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kemudian dalam perkembangannya, masalah tepung tawar menjadi suatu masalah yang kontroversial di tengah-tengah umat Islam. Karena itu, pembahasan secara mendalam dan komprehensif mengenai masalah ini merupakan suatu hal yang sangat diperlukan saat ini untuk menjawab kebingungan ummat mengenai status hukumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa (1) Tafa-ul merupakan sebuah amalan yang dibenarkan syari’at, bahkan dianjurkan mengamalnya.  Amalan tersebut merupakan perbuatan tafa-ul yang dianjurkan dalam Islam, asalkan tidak mengandung unsur-unsur syirik dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syari’at; (2) Tepung tawar/peusijeuk masuk dalam ranah tafa-ul bukan tasya-um, karena maksud acara tepung tawar atau peusijeuk hanyalah dengan harapan sesuatu yang baik, bukan menganggap sial sesuatu dan benda-benda yang terdapat dalam acara tepung tawar atau peusijuek hanyalah sebagai simbol kebaikan yang diharapkan dan ingin dicapai. Penelitian ini disarankan kepada masyarakat untuk tidak lagi menjadikan perdebatan atau pertentangan tentang amalan-amalan tepung tawar atau peusiejuk dalam kehidupan, karena amalan tersebut tergolong ke dalam konsep tafa-ul.  Kata Kunci : Peusejeuk  dan Teori Tafa-ul
PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI LEMBAGA LEGISLATIF KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014-2019 Desi Purnamasari, M.Pem.I; Iza Zubaidah, SH
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peran politik perempuan dalam dunia politik masih sangat minim di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Hal ini terlihat dai jumlah keterwakilan perempuan, hanya 1 orang dan 29 orang laki-laki. Hal ini akan mempengaruhi pengambilan kebijakan di DPRK Aceh Selatan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kaum perempuan. Penelitian ini tergolong kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi, display dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Aceh Selatan terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik, salah satunya adalah lembaga legislatif. Fakta ini menunjukkan bahwa jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tidak mengurangi eksistensi mereka dalam pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Namun demikian, dengan semakin banyaknya perempuan berkiprah di dunia politik diharapkan ada lebih banyak ide dan gagasan dalam pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan. Kata Kunci : Politik, Perempuan dan Pengambilan Keputusan
ANALISIS YURIDIS ATAS KEWAJIBAN NOTARIS BERSIKAP INDEPENDEN TERHADAP PARA PENGHADAP DITINJAU DARI UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS Rika Sofiana; Muhammad Arifin; Ferry Susanto Limbong
Al-MURSALAH Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The notary as a public official in carrying out his duties and obligations to make an authentic deed is obliged to act impartially (independent) to the appearers so that the authentic deed made by him avoids legal problems, namely a lawsuit for the cancellation of the authentic deed.This notary does not receive legal sanctions, either administrative sanctions in the form of written warnings, suspension, dismissal with respect and dismissal with disrespect, civil sanctions in the form of compensation claims by the appearers or the injured party for the issuance of the authentic deed, or criminal sanctions in the form of filing a notary public to the police by the injured party and can be sentenced to imprisonment.The obligation to act impartially (independent) to the appearers in making authentic deeds in accordance with the provisions of paragraph 1 of Article 16 of Notary Position Law No. 2 of 2014 concerning amendments to the Notary Position Law No.30 of 2004. The results of this study indicate that the legal criteria for acting impartially for the notary in order to carry out their duties and obligations to make an authentic deed based on the Notary Position Law and notary code of ethics is that the notary must act impartially or neutral towards the appearers, not act as the party in making such authentic deed and not making authentic deed for the benefit of children, wife and family of notaries in lineage.The legal consequence of an authentic deed made by a notary when the notary takes sides in making the authentic notary deed is that the authentic deed is only powerful as a deed not made before an public official, and a lawsuit for cancellation can be submitted to the court by the injured party,and legal sanctions on the contents of the deed containing partiality to one of the parties is that the notary may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, suspension (suspension), dismissal with respect and dismissal with no respect.
KEKUATAN HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PENGGANTI (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG) Ricky Firanda. S; Surya Perdana; Dr. Ruslan, SH., MH
Al-MURSALAH Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerbitan sertipikat pengganti ini sangat penting bagi pemegang hak atas tanah, karena dengan sertipikat adalah bukti yang menunjukkan bahwa dia adalah pemilik dai tanah tersebut. Maka dalam hal ini Pemerintah memberikan solusi ataupun jalan keluar bagi masyarakat yang mengalami kerusakan ataupun kehilangan sertipikat hak atas tanah yaitu dengan adanya suatu sertipikat pengganti. Metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan kekuatan hukum penerbitan sertipikat tanah pengganti. Dari hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: Sertipikat pengganti yang telah diterbitkan sama halnya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang pertama kali, dimana sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat, yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemiliknya, karena setelah diterbitkannya sertipikat pengganti, maka dilakukan pembatalan terhadap sertipikat yang hilang tersebut, sehingga sertipikat yang lama tidak berlaku lagi.  Kekuatan hukum atas sertipikat pengganti yang telah diterbitkan Sertipikat pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat yang dinyatakan hilang, karena sama-sama merupakan salinan buku tanah dan surat ukur dengahn nomor yang sama. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak atas tanah adalah hambatan dari pihak kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang antara lain kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dalam hal ini tenaga ahli di bidang pertanahan.
PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Medan) Rudy Patar Purwanto Purba; Muhammad Arifin; Dr. Ruslan, SH.,MH
Al-MURSALAH Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 One of the objectives of land registration activities conducted by the Government including complete systematic land registration is to create legal certainty and protection including legal certainty of the object of land field. The application of a contradicture delimitation principle in the framework of complete systematic land registration becomes important to be examined in an effort to realize the legal certainty of land object that aims to avoid the occurrence of disputes, conflicts and the land issues in the day. The type of research used is research on empirical law by using primary data that is submitted from field research with the method of interview to the party of Medan Land Office, and the secondary data obtained by the method of literature study.  Keywords : Contradictory Delimitation, Field Measuring, Complete Systematic Land Registration. Salah satu tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendaftaran tanah sistematis lengkap yaitu untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum diantaranya kepastian hukum atas objek bidang tanah. Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam rangka pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi hal yang penting untuk dikaji dalam upaya mewujudkan kepastian hukum terhadap objek bidang tanah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan dikemudian hari. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diproleh dari penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada pihak Kantor Pertanahan Kota Medan, dan data skunder yang diperoleh dengan metode studi kepustakaan. Kata Kunci : Kontradiktur Delimitasi, Pegukuran Bidang, Pendaftaran Tanah Sisematis Lengkap.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA AKIBAT OBJEK JAMINANNYA DISITA NEGARA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN) Muhammad Taufik Zas; Ida Nadirah; Bachtiar Simatupang
Al-MURSALAH Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fiduciary collateral is a guarantee for tangible and intangible movable objects given by the debtor to the creditor as the recipient of fiduciary collateral to guarantee repayment of the debtor's debt to the creditor in a loan agreement at the bank.The binding of fiduciary collateral results in the creditor having the preferred position of the fiduciary collateral object to execute the fiduciary collateral object in paying off the creditor's receivable.Confiscation of fiduciary collateral objects by the state through a court ruling that has permanent legal force because the debtor's mistake is not the responsibility of the creditor, and the creditor can file resistance (verzet) on the confiscation of the fiduciary collateral object. The results indicate that the implementation of a financing agreement with fiduciary collateral in a finance company PT. OTO MULTIARTHA is a customer obliged to fill out a loan application form completely by filling in his identity based on the data contained in the resident identification card and family card, the type of goods to be financed, the amount of the down payment, the installment period, the amount of installments each month, then the customer sign the application for credit and is also signed by the guarantor, both husband and wife, or the biological parent / guardian of the applicant.The legal status of the fiduciary collateral object which was confiscated by the state through a court decision related to criminal cases of conservation of biological natural resources and their ecosystems is the property of PT. Oto Multiartha and must be returned by the state through a court decision to PT. Oto Multiartha,because the debtor's debt has not been paid off and analysis of Medan District Court's Decision No. 315/PDT/2015/PT.MDN in the Case of Confiscation of Fiduciary Collateral Object in the form of a Car of Daihatsu Xenia which instructs to return the fiduciary security object in the form of 1 (one) unit car of Daihatsu Xenia is in accordance with applicable legal provisions under Articles 20 and 24 of Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary collateral and also based on Article 194 and paragraph 6 of Article 195 of Criminal Code and Article 574 of Civil Code.

Page 4 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020 Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017 Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2017 Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2016 Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2016 Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2015