Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum
Pena Justisia aims to provide a forum for lecturers and researchers to publish the original articles about Law Science. Focus of Pena Justisia is publishing the manuscript of outcome study, and conceptual ideas which specific in the sector of Law science. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Criminal Law, Civil Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Civil Procedural Law, Adat Law, and Environmental Law.
Articles
1,631 Documents
<![CDATA[Menakar Potensi Perlindungan Hukum Mutiara Lombok Melalui Indikasi Geografis Dan Implikasinya: Sebuah Diagnosa Awal ]]>
<![CDATA[Muh Ali Masnun]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 2 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i2.546
<![CDATA[Lombok has Pearl attraction that has been known to foreign countries. The large potential is not yet widely realized to be given protection from legal aspects, so many countries that sell pearl products on behalf of / hijacked by the name of Mutiara Lombok. This research was conducted by normative juridical method. Using primary, secondary, and non-law material as the study. The results show that the potential of Lombok pearl law protection through geographical indication is very open. Forms of legal protection can be done in 2 ways, namely protection of preventive law and repressive law protection. The implications of Lombok Pearl protection through IG can at least be used as a) product marketing strategy at domestic and foreign trade; b) Provide added value to the product and improve the producer's welfare; c) Enhance the reputation of IG products in international trade; d) Equality of treatment as a result of promotion from abroad; and e) IG protection as one means to avoid fraudulent competition.Keywords: Legal Protection, Lombok Pearl]]>
<![CDATA[Paradigama Peradilan Agama Sebagai Peradilan Bagi Umat Muslim Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rahadi Wasi Bintoro]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 2 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i2.547
<![CDATA[Competence of religious courts increasingly complex, but the more ques-tionable also about the existence of Islamic personality as a principle inherent in the Religious Court. Therefore this paper discusses the paradigm of Islamic personality in Religious Court. In order to analyze this issue then used the his-torical approach and conceptual approach. Based on the analysis, the exis-tence of religious court is directly proportional to the needs of Muslims and ru-lers in this country. Nevertheless, the Islamic personality has not been fully applicable to the religious court, since it is not yet clear that the policymakers to provide competencies that were previously the competence of other courts.Keywords: Islam, Islamic law, Islamic personality]]>
<![CDATA[Universalism Vs. Cultural Relativism dan Implementasinya dalam Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Belardo Prasetya Mega Jaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.568
<![CDATA[The result of this research showed that universalism put human right (HAM) as universal values as formulated in International Bills of Human Rights. Human rights have been naturally owned by an individual. This is the universal nature of those rights where human rights are a natural rights theory and apply to anyone and everywhere. These rights cannot revoked by anyone, and also cannot be transferred from human to other human or regulated by the state. The State is obliged to fulfill those rights. In contrast to cultural relativism, which rejects the view of universal rights. Human rights must be placed in a particular cultural context in each country. Culture is the only source of legitimate rights or moral rules.]]>
<![CDATA[SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK ]]>
<![CDATA[T Taufiq]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.579
<![CDATA[Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah segala perbuatan yang berakibat penderitaan fisik maupun psikis terhadap perempuan dan anak. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.Pemerintah berupaya maksimal untuk memberantas dan menghapuskan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan mengundangkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah lagi dengan Perpu Nomor : 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.Ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, meskipun memuat sanksi hukum yang berat, tetapi kenyataannya masih banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Simpulan hasil penelitian bahwa sanksi hukum yang berat, tanpa adanya kesadaran etis aparatur penegak hukum untuk berkomitmen menegakkannya tidak akan membuat jera para pelaku dan orang lain untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberantasan atau penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan upaya komprehensif dari semua komponen bangsa, dimulai dengan melakukan tindakan preventif formal maupun non formal. Kata kunci : Sanksi Hukum tindak kekerasan]]>
<![CDATA[Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Lingkungan Peradilan Administrasi Negara ]]>
<![CDATA[Ichsan Syuhudi]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.580
<![CDATA[Secara teknis operasional, bahwa proses yang ditempuh oleh hukum administrasi negara pada saat menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai alat uji terhadap keputusan administrasi negara mempunyai beberapa unsur kesamaan dengan proses penerapan hukum di pengadilan perdata. Dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai alat uji terhadap keabsahan keputusan administrasi negara dapat didekati dengan tiga sudut pandang untuk membahasnya yaitu historis, teoritis dan yuridis praktisKata Kunci: Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik, Peradilan Administrasi, Freies Ermessen, Bestuurzorg]]>
<![CDATA[Hukum dan Kebijakan Ekonomi: Studi Kasus Tentang One China Policy ]]>
<![CDATA[Lynda Asiana]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.581
<![CDATA[Taiwan merupakan suatu negara yang ber-ideologi kapitalis dan sebagai salah satu pusat entitas ekonomi dunia. Namun demikian, status taiwan sebagai negara dinilai masih belum jelas. Negara-negara di dunia tidak terkecuali negara-negara peserta PBB tidak mengakui Taiwan sebagai entitas negara. Ditengah-tengah persoalan tentang keberadaan Taiwan sebagai negara yang berdaulat, WTO secara resmi telah menerima sebagai anggotanya. Artikel ini mengkaji mengenai apakah yang menjadikan dasar WTO untuk menerima Taiwan sebagai anggota WTO dan apakah penerimaan Taiwan sebagai anggota WTO tidak bertentangan dengan One China Policy. Berdasarkan hasil kajian, Keanggotaan Taiwan dalam Organisasi WTO didasarkan bahwa Taiwan sebagai salah satu pusat entitas ekonomi dunia memiliki otonomi khusus sehingga dapat melakukan hubungan luar negeri. Keberadaan Taiwan dalam keanggotaan WTO tidak bertentangan dengan One China Policy karena dasar WTO menjadikan Taiwan sebagai anggotanya adalah tidak didasarkan pada sebuah negara, tetapi didasarkan pada entitas ekonomi dan otonomi khusus. Kata Kunci: WTO, One China Policy, Kebijakan Ekonomi]]>
<![CDATA[Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia (Membaca Pancasila sebagai Sumber Nilai dan Sumber Etik) ]]>
<![CDATA[Sri Pujiningsih]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.645
<![CDATA[The purpose of the Indonesian state is contained in the Constitution of 1945 paragraph IV. Achieving the goals together should be designed, formulated and agreed with all the elements of the nation in the teacher called legal politics. The establishment of legal instruments is the final activity of public policy which includes the legislation process. Applied ethics which is a branch of philosophy that discusses about human behavior, in this paper is human in the state. The purpose of this page is to know the relationship between law and how and how to find law and ethics in the Political Law in Indonesia. The legal political formulation was 15 years after independence through the TAP MPRS. 2 of 1960 on the outline of the National Development Plan of the Universe Planning was then changed to State Policy Guidelines (GBHN) which renewed for 5 (five) years. Meanwhile, the relationship between ethics and law can be seen from 3 (three) dimensions, namely the dimension of substance and container, the dimension of relationship breadth shows and the human dimension to realize or violate it.Keywords: Law and Ethics, Political Law, Pancasila]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pemilihan Sebagai Dasar Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[Rahmanu Wijaya]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17 No. 1 (2017): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v17i1.690
<![CDATA[The resolution of dispute over election results of regional head experienced a dynamic movement rate, in line with the dialectic of the implementation of election regional head itself. Whereas in the past, based on Article 34 Paragraph (1) of Indonesia Law Number 22 Year 1999, the filling of the position of regional head and deputy head of region shall be conducted by the Regional House of Representative by a peaceful election. However, since the enactment of Indonesia Law Number 32 Year 2004, in Article 24 paragraph (5) determined the filling of the position of regional head and regional representatives implemented through direct election by the people in the region concerned. This direct election which eventually became part of the election law regime based on Article 236 C of Indonesia Law Number 12 Year 2008. In line with the development of the election, there was also a mechanism for dispute resolution of the results of General Election based on Article 157 paragraph (3) of Indonesia Law Number 8 of 2015 becomes the absolute competence of the Constitutional Court where one of the reasons for the filing of a petition is based on an election crime.Keywords: Crime of Elections, Dispute on Results of General Election of Regional Head]]>
<![CDATA[PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN ]]>
<![CDATA[Annisa Justisia Tirtakoesoemah]]>;
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18 No. 1 (2019): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v18i1.1084
<![CDATA[Intellectual property rights by nature provide economic benefits to the creator or holder of copyright and also to the state. Among the European countries that are members of the Euroean Union (EU) and in America, this awareness of economic benefits has been firmly planted. In these developed countries, several economic studies have been conducted which have proven the rapid growth of copyright contribution to the national income of the country. The need to recognize, protect and reward individuals or companies for their inventions and access to their work for the benefit of humans is beginning to be felt in Indonesia. In the context of copyright ownership over anything related to intellectual property rights, the law acts and guarantees the creator to control and enjoy exclusively the results of his work and if necessary with the assistance of the state for law enforcement. The results showed that legal protection can be carried out with supervision by the government and involves legal entities that already have the authority, socializing both the creators of a work or the copyright holder of a related rights product on the importance of registering or recording the work and the copyright holder submits lawsuit to the Commercial Court.Keywords:Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Entity]]>
<![CDATA[PENERAPAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DENGAN PRINSIP ACCUSATOIR ]]>
<![CDATA[Muhammad Rusli Arafat]]>
<![CDATA[ Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18 No. 1 (2019): Pena Justisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Pekalongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31941/pj.v18i1.1085
<![CDATA[Investigation of criminal case through the criminal justice system must to base on the appropriate processes and procedure that can be accounted. One of the important procedures to investigation is the right to get legal protection. Legal protection is one of the fundamental rights that every human being possesses, one form of legal protection is right to obtain legal aid in every steps of investigation process. The legal aid has an important meaning for someone who dealing with legal issues. This research is discussed about application of legal aid in the process of police investigation. This research also specializes in the approach using the rule of national law (legislation) to be able to know the application of legal aid with the principle of accusatoir. The result of this research is Legal aid can reduce the number of violence in the process of investigation of suspects by the police (investigation) in order to protect the human rights of the suspect, the role of legal aid is needed, the number of investigation of suspects not accompanied by advocate it cause torture of the suspect, because the investigator considers the suspect to be an object of inspection instead of placing the suspect as the subject of the investigation.Keywords: The criminal justice system, Investigation, legal aid, accusatoir principle]]>
