Articles
69 Documents
<![CDATA[Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasca-Amandemen ]]>
<![CDATA[Supardi, Supardi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 34, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v34i2.15
<![CDATA[Dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi yang dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan” dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil Presiden”. Mengetengahkan sistem pemerintahan menurut UUD dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan jabatan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden ditinjau dari tanggung jawabnya. Berdasarkan pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dengan adanya beberapa perubahan dalam UUD1945 nampak semakin memperjelas bahwa pertanggungjawaban Wakil Presiden adalah kepada Presiden. Hal ini berdasarkan pada penafsiran kedudukan wakil Presiden di dalam sisitem pemerintahan Indonesia yang tidak sederajat. Kedudukan yang tidak sederajat ini menunjukkan lembaga Kepresidenan sebagai penyelenggara pemerintahan bersifat tunggal (single executive). Akan tetapi, untuk menghindari kesan Wakil Presiden sebagai “ban serep”, maka Wakil Presiden harus diberi tugas yang jelas secara konstitusional dengan cara pelimpahan atau pembagian tugas dan bukan melalui pelimpahan atau pembagian kekuasaan.]]>
<![CDATA[Batabuik dalam Tradisi Orang Pariaman ]]>
<![CDATA[Afrilia, Yolla]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.47
<![CDATA[Tulisan ini membicarakan tentang batabuik dalam tradisi orang Pariaman. Dari dahulu sampai sekarang, batabuik tetap diadakan oleh orang Pariaman. Tradisi batabuik tetap bertahan di Pariaman, karena adanya fungsi. Fungsi merupakan sebuah sistem yang saling membantu, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, peneliti ingin menggali lebih mendalam bagaimana fungsi batabuik bagi orang Pariaman. Paling tidak adat tiga fungsi batabuik bagi orang Pariaman pertama, media pelepasan energi kon????lik, kedua media partisipasi dan ketiga media integrasi.]]>
<![CDATA[Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang Istihsan dan Implikasinya dalam Penetapan Hukum ]]>
<![CDATA[Elfia, Elfia]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i2.62
<![CDATA[Kontroversi penerapan istihsan dalam ijtihad tidak saja muncul dari Imam Syafi'i, tetapi juga datang dari tokoh penting lainnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Penolakan Ibn al-Qayyim terhadap istihsan disebabkan karena menurut pemahamannya dengan menerapkan istihsan berarti seseorang mujtahid telah menetapkan hukum dengan mengqiyaskan kepada salah satu nash yang berlawanan dengan nash yang lain. Hal ini jelas karena dalam istihsan terdapat dula dalil dimana seorang mujtahid mengutamakan qiyas khafi daripada qiyas jali berdasarkan satu dalil yang menghendaki. Hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas jali berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas khafi. Sementara kedua qiyas tersebut sama-sama bersandarkan kepada nash yang berbeda. Dengan menerapkan istihsan berarti seorang mujtahi telah memperlawankan nash dengan nash yang lain dengan menerapkan salah satu nash dan meninggalkan nash yang lain. Maka dalam studi ini, penulis akan menelaah logika ijtihad Ibn Qoyyim al-Jauziyyah dalam memandang metode istihsan ini.]]>
<![CDATA[Ju'aalah dalam Multi Level Marketing: Studi Atas Marketing Plan MLM PT K-Link Indonesia ]]>
<![CDATA[Jauhari, Syofwan]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 32, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v32i2.41
<![CDATA[MLM Syariah berbeda dengan MLM konvensional, khususnya pada MLM PT K-Link yang menjadi obyek dalam penelitian ini, seorang member yang merekrut banyak downline, kemudian tidak melakukan pembinaan terhadap downlinenya maka walaupun peringkatnya semakin tinggi namun bonusnya bisa berkurang, ini terjadi karena marketing plan yang dibuat oleh perusahaan memang mengharuskan kepada member untuk tetap aktif melakukan kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, yaitu terjualnya produk yang disediakan oleh perusahaan.]]>
<![CDATA[Penentuan Awal Ramadhan Menurut Pandangan Pengikut Tarekat Syattariyah di Kenagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang ]]>
<![CDATA[Hartono, Rudi]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 33, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v33i1.22
<![CDATA[Kelompok tarekat syattariyah di Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang selalu terlambat beberapa hari dalam melaksanakan ibadah puasa dari ketentuan hisab dan rukyat pemerintah. Keterlambatan itu bukanlah sesutau yang disengaja dilakukan, tetapi didasarkan pada cara tertentu yang berdasarkan pada ajaran yang mereka pahami dalam tarekat syattariyah. Landasan hukum penetapan awal Ramadhan bagi pengikut Tarekat Syattariyah di Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang adalah Surat Yunus ayat 5, Surat al-baqarah ayat 185, dan Surat al-Baqarah ayat 189 serta Sunnah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menyatakan bahwa apabila berpuasa harus setelah melihat bulan dan berbuka setelah melihat bulan, apabila ada yang mengahalangi seperti awan, kabut dan sebagainya sehingga tidak terlihat bulan maka sempurnakan bulan sya’ban 30 hari. Penentuan awal Ramadhan ditentukan terlebih dahulu bilangan tahun dan bulan kemudian ditambahkan dengan beberapa ketentuan yang mereka buat. Banyak Ulama mengatakan bahwa seharusnya aliran ini menyesuaikan metode mereka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak lagi menggunakan sistem atau cara yang dipakai secara turun temurun dari para guru-guru terdahulu.]]>
<![CDATA[Ijtihad, Fatwa, dan Taqlid ]]>
<![CDATA[Zulfan, Zulfan]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 31, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v31i1.56
<![CDATA[Alquran dan hatis atau yang disebut juga dengan nash merupakan sumber penetapan hukum yang pertama dalam Islam. Namun demikian, tidak semua ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dapat dipahami secara jelas dan rinci, karena sebagian bersar ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an bersifat mujmal dan zhanni. Di samping dalil yang bersifat mujmal dan zhanni tersebut, perubahan waktu dan tempat serta adanya perkembangan masyarakat dan peradabannya menimbulkan banyaknya persoalan baru dalam masyarakat yang tidak ditemui jawabannya dalam al-Qur'an, maupun hadits Nabi SAW. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya ijtihad dalam menemukan atas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Septiansyah, Zainal B.]]>;
<![CDATA[Ghalib, Muhammad]]>
<![CDATA[ Ijtihad Vol 34, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15548/ijt.v34i1.3
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan aliran utilitarianisme dalam filsafat hukum dan implementasinya di Indonesia dalam bentuk peraturan-peraturan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan analisis pendekatan deskriptif yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah. Penelitian ini menjelaskan bahwa aliran utilitarianisme memiliki konsep yang mengedepankan kebahagian individu sebagai landasan dalam membuat hukum. Aliran ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh diantaranya Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf Von Jhering. Aliran ini berkembang pada abad ke-18 yang di pelopori pertama kali oleh Jeremy Bentham. Aliran Utilitarianisme terus berkembang di Indonesia hingga sekarang dalam bentuk beberapa peraturan pemerintahan. Walaupun masih terdapat berbagai kelemahan dari berbagai aspek.]]>
