cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Aulia Rahmat
Contact Email
auliarahmat@uinib.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ijtihad@uinib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ijtihad
Published by Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
ISSN : 14104687     EISSN : 26855216     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ijtihad with registered number ISSN 1410-4687 (print) 2685-5216 (online) is a scientific multidisciplinary journal published by rumah jurnal Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. It is in the national level that covers a lot of common problems or issues related to the sharia and social sciences. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of sharia and social studies.
Arjuna Subject : -
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
Metode Ijtihad Mahmud Syaltut dalam Kitab Al-Fatawa Kholidah, Kholidah
Ijtihad Vol 32, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v32i1.35

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan cara-cara dan sistematika Syaltut berijtihad dan dalil-dalil yang dipergunakannya dalam al-Fatawa. Metode penelitian menggunakan penelitian dokumen, content analisis. Hasil pembahasan, bahwa dalam kitab al-Fatawa Syaltut berijtihad dengan langkah-langkah: Syaltut merujuk kepada al-Quran dan menjelaskan penunjukan lafaz secara majaz juga mengemukakan penunjukan lafaz secara isyarah. Syaltut mempergunakan pemahaman yang terdapat di balik manthuq, disebut ma????hum. Selain al-Quran, Syaltut berdalil dengan Hadis Nabi untuk memperjelas dan menguatkan pendapatnya, dapat disimpulkan, Syaltut menempatkan posisi Sunnah bagi al-Quran sebagai bayan dan ta’kid. Sekiranya jawabannya tidak dijumpai dalam al-Quran dan Hadis Nabi, Syaltut berpatokan pada kaidah-kaidah Syara’. Ijtihad yang dilakukannya dalam al- Fatawa bervariasi, yaitu melihat materi hukum. Mengenai ibadah mahdhah Syaltut mengandalkan pendapatnya pada nash, dibidang mu’amalah, ia mengutamakan kemaslahatan. Syaltut dikategorikan sebagai mujtahid Intiqaiy, Istinbathiy, Bayaniy dan Qiyasiy.
Daftar Isi Editor, Editor
Ijtihad Vol 31, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v31i1.70

Abstract

Daftar Isi
Cover Editor, Editor
Ijtihad Vol 32, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v32i2.48

Abstract

Cover
Halaman Depan Editor, Editor
Ijtihad Vol 33, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v33i1.29

Abstract

Halaman Depan
Perlindungan Anak dalam Proses Penyidikan di Polresta Padang Munandar, Syaiful; Arliman S, Laurensius
Ijtihad Vol 31, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v31i2.63

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam proses penyidikan di Polisi Resort Kota Padang. Teori penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah teori perlindungan hukum dan teori perlindungan anak. Metode penelitian yang dipaka adalah yuridis sosiologis. Pembahasan dalam tulisan ini fokus kepada: penyidikan tindak pidana dalam pelaksanaan hak anak; kendala yang ditemui dalam pelaksanaan hak anak dalam tahap proses penyidikan. Kesimpulan yang didapatkan adalah penyidikan di Polisi Resort Kota Padang sudah berjalan dengan baik, namun harus ditingkatkan lagi, agar menjamin perlindungan anak
Perlindungan Pasien di Era BPJS Kesehatan Firdaus, Firdaus
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.10

Abstract

BPJS Health is a mandatory National Health Insurance imposed by the government to all Indonesian citizens to ensure that everyone is able to receive healthcare services. The first objective is to analyze patient protection under the said the Law No. 24 of 2011 on BPJS. The second objective is to identify the challenges of the implementation, management, and monitoring of the BPJS Health Insurance Institution. Findings from the study show that there are advantages and disadvantages in the BPJS Health system, as not all citizens are involved as participants. Further, the health services are unequal in respect of services rendered in different provinces in Indonesia. As a conclusion, the researcher had provided several recommendations from the legal and implementation aspects to strengthen the existing BPJS Health system, so that it can effectively protect all patients.
Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia: Dinamisasi, Aktualisasi, dan Prospek Perkembangan Efrinaldi, Efrinaldi
Ijtihad Vol 32, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v32i2.42

Abstract

Dinamika perkembangan hukum ekonomi Syari’ah dalam tata hukum Indonesia, dewasa ini tidak lagi hanya sekedar tuntutan sejarah dan dinamika perkembangan umat Islam. Tetapi, juga disebabkan kebutuhan masyarakat secara luas, karena faktor keadilan dan meratanya sistem ekonomi Syari’ah dalam mengawal kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan. Pada aspek lain, seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis tentang mekanisme investasi dengan sistem berbagi laba dan rugi (pro????it and loss sharing) itu diterapkan dan berdampak lebih baik. Secara konkret produk hukum ekonomi Syari’ah di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syari’ah Nasional, sebagai hukum materil ekonomi Syari’ah. Dalam bentuk undang-undang, misalnya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hukum ekonomi syari’ah, dalam rangka memenuhi dan mengantisipasi kemungkinan peluang yang ada, dapat memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis dan kebutuhan zaman.
Hak Asch Afak Mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang Friyosmen, Friyosmen
Ijtihad Vol 33, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v33i1.24

Abstract

Tulisan ini membahas hak asuh anak mumayyiz dalam Putusan Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Terdapat perbedaan hak asuh anak mumayyiz dalam putusan Pengadilan Agama Padang dan Peradilan Agama Padang. Putusan PA Padang menyatakan permohan tersebut harus ditolak karena tidak berlandaskan hukum, sementara hakim PTA berpendapat bahwa meskipun anak yang bersangkutan sudah mumayyiz tetapi harus ditetapkan dengan sebuah putusan karena di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan secara rinci mengenai hak asuh mumayyiz ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertempat di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Analisis dilakaukan dengan pendekatan kualitatif Miles dan Huberman. Temuan kajian ini adalah bahwa dalam membuat putusan hakim PA maupun PTA Padang sama-sama menggunakan KHI sebagai rujukan karena dianggap lebih lengkap bahasannya dari pada aturan lain seperti Undang-Undang Perkawinan. Prosedur yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara sudah sesuai dengan aturan beracara meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum. Ketiga, hakim memiliki penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 105 KHI, sehingga dengan perkara yang sama melahirkan putusan yang berlainan.
Penggunaan Harta Bersama dengan Isteri Kedua Terhadap Kebutuhan Anak dari Perkawinan Sebelumnya Yuliani, Nia
Ijtihad Vol 34, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v34i2.16

Abstract

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus pasangan suami isteri di Jorong Ombilin Kenagarian Simawang Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar, suami memberikan sesuatu kepada anak dari mantan isteri pertamanya tanpa sepengetahuan isterinya yang sekarang. Sementara barang yang diberikannya itu diambil dari harta bersama. Penggunaan harta bersama oleh suami hendaklah dengan persetujuan isteri untuk kebutuhan anak dari perkawinan pertama. Bila suami tidak menjalankan kewajiban menafkahi isterinya termasuk kategori nusyuz. Suami yang menjalankan kewajiban menafkahi isterinya dan tidak memberitahu isteri memberikan uang pada anaknya tidak termasuk nusyuz. Tapi kewajiban menafkahi anak gugur ketika anak sudah menikah. Tindakan suami tersebut merupakan bentuk pengabaian dari kewajiban untuk meminta izin penggunaan harta bersama dengan isteri kedua.

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2015 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 2 (2018) Vol 34, No 1 (2018) Vol 33, No 1 (2017) Vol 33, No 1 (2017) Vol 32, No 2 (2016) Vol 32, No 1 (2016) Vol 31, No 2 (2015) Vol 31, No 1 (2015)