Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI WILAYAH KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN FITRI HARIYUKI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimankah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB); 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? 3) bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan Kader serta pasangan usia subur. Teknik analisis data adlaah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase yang selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan uji koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998: 246) berada pada kategori cukup baik karena telah melaksanakan tiga strategi dalam pelaksanaan komunikasi sesuai dengan pendapat Fitriani (2010 : 94). Begitu pula hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaannya. Sementara berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188,25 berada pada kategori cukup, apabila dipersentasekan sebesar 62,75%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998 : 246) berada pada kategori cukup baik sesuai dengan bentuk0bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhan (2014: 152). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalm penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan dengan berbagai upaya. Sedangkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% artinya 57,19% partisipasi pasanagn usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).

PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KRIPIK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PUTRAPINGGAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN BALKIAN, BALKIAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan pengetahuan teknis kelompok usaha keripik melalui pendidikan khusus, sehingga kelompok usaha keripik melakukan kegiatannya secara manual. Contoh dalam pembuatan keripik masih menggunakan alat-alat tradisional, Pemerintah Desa kurang berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik, sehingga manajemen kelompok usaha keripik belum memadai,. Penterintah Desa kurang berusaha meningkatkan optimalisasi peluang bisnis kelompok usaha keripik, sehingga proses penjualan masih bersifat lokal. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa?, (2) Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik?, (3) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik ? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 13 orang perangkat desa dan 10 orang angota kelompok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pemberdavaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak pemerintah desa dalam Pemberdayaan kelompok usaha keripik adalah: Ketersediaan anggaran, SDM atau pegawai, sarana prasarana, minat perhatian dan sebagainya. Hasil observasi menunjukkan bahwa koperasi unit desa sebagai sumber keuangan yang memberikan pinjaman kepada kelompok usaha, tidak mampu memenuhi permintaan seluruh kelompok. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) Dilakukannya pengajuan anggaran; (2) Diikutsertakan pada kegiatan diklal, pendidikan latihan dan bimbingan teknis, (3) Mendatangkan narasumber dari luar dinas melalui kerjasama atau koordinasi dengan Pemerintah pusat agar diikutsertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pusat; (4) Adanya pengajuan alokasi biaya. Sementara hasil wawancara diketahui keempat hal tersebut telah dilaksanakan

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR OLEH UPTD PARKIR DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ADITIYAWARMAN, ADITIYAWARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di wilayah kerja UPTD Parkir Kendaraan Bermotor di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan mendeskripsikan sesuatu masalah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, bahwa pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan secara optimal dengan sangat baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi parkir kendaraan bermotor oleh UPTD Parkir di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah mengenai retribusi parkir, kurangnya koordinasi internal dan eksternal antar pegawai parkir, kurangnya kualitas SDM pengelolaan retribusi parkir, kurangnya pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir. Kurangnya kerjasama antara pegawai UPTD Parkir. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman mengenai peraturan daerah, meningkatkan koordinasi internal dan eksternal antar pegawai, meningkatkan kualitas SDM pengelola retribusi parkir, meningkatkan pengetahuan mengenai penulisan teknis administrasi pengelolaan retribusi parkir, meningkatkan kerjasama antar pegawai UPTD Parkir.

PELAKSANAAN PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH BIDANG BINA MARGA DAN CIPTA KARYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBYEK WISATA PANGANDARAN SUTRISNA, SUTRISNA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai sehingga penanganan dan pelayanan sampah di Kabupaten Pangandaran tidak berjalan optimal. Seperti halnya container, truk sampah, keranjang dorong bahkan beberapa, Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan kebersihan?; 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan?; 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kebersihan? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian ini selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri 5 orang pegawai dan 5 orang perwakilan masyarakat. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanaan pelayanan kebersihan belum dilaksanakan dengan baik karena sebagian besar informan menyatakan kurang baik terhadap pelaksanaan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. 2) Adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam pelayanan kebersihan karena petugas kurang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memiliki keampuan dalam memberikan pelayanan kebersihan, kurangnya anggaran yang tersedia untuk menambah kebutuhan operasional pelayanan kebersihan. 3) Adanya upaya antara lain melakukan penambahan anggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas fisik seperti tong sampah, kendaraan pengangkut sampah dan beko yang memadai, memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan sehingga petugas dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dengan cara mengadakan pendidikan dan pengarahan kepada petugas baru.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PENARIKAN RETRIBUSI JALAN DESA (PORTAL) DI DESA CIMARAGAS KECAMATAN CIMARAGAS KABUPATEN CIAMIS FAJAR GIFARI; ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis selama ini belum dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran petugas untuk memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa yang ada pada implementasi kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? 3) Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambtan yang dihadapi pada implementasi kebijakan Peraturan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis? Metode penelitian adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari perangkat Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas sebanyak 4 orang, petugas palang pintu (PORTAL) sebanyak 1 orang dan perwakilan masyarakat 5 orang. Teknik analisa daya dalam penelitian ini adalah Dara Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal, hal ini terbukti dengan jawaban informan 66,67% menyatakan belum dilaksanakan secara optimal terhadap penarikan retribusi jalur portal sementara hanya 33,33% informan yang menyatakan sudah dilaksanakan secara optimal. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari petugas untuk selalu memberikan karcis kepada wajib retribusi pada saat melintasi pintu jalur portal sebagai tanda bukti pembayaran melintasi jalur portal. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Desa Nomor 6 tahun 2008 tentang Penarikan Retribusi Jalan Desa (Portal) di Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis berusaha untuk memberikan pemahaman kepada petugas pintu jalur portal mengenai pentingnya memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran kepada wajib retribusi.

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA GREEN CANYON AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kerjasama dengan pihak media untuk promosi wisata dalam rangka merebut pasaran/bersaing dengan objek wisata lain. Tetapi jumlah pengunjung dari tahun ke tahun tetap meningkat. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan seperti ruang tunggu, ruang informasi wisata, dan tempat ibadah dalam rangka menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional. Rumusan masalah dalam penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatan dalam dunia kepariwisataan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan praktek-praktek pelaksanaan strategi peningkatan Pelayanan Publik di Objek Wisata Green Canyon. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 6 pegawai objek wisata Green Canyon dan 5 orang perwakilan masyarakat di sekitar objek wisata Green Canyon dan 5 orang pengunjung (wisatawan). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, diperoleh keterangan dari 18 pertanyaan yang diajukan hanya 11 pertanyaan (61,11%) yang telah dilaksanakan dengan baik, 5 pertanyaan (27,77%) responden meyatakan bahwa strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan cukup baik, dan 2 pertanyaan (11,11%) strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan belum baik, hasil observasi menunjukkan bahwa secara fungsional semua strategi yang digunakan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Kawasan objek wisata Green Canyon adalah: sumber daya manusia; dana untuk membangun masih relatif kecil; Rencana Indung Pembangunan Daerah (RIPDA) pariwisata belum ada; objek wisata masih banyak di kelola oleh Desa setempat; Kurang adanya sinkronisasi dan kesempatan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam rangka pengembangan dan kemajuan pariwisata; Sarana dan prasarana di objek wisata yang belum lengkap; Perlu adanya objek wisata minat khusus; 3) Upaya strategi yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kawasan objek wisata Green Canyon dalam pengembangan pariwisata adalah: Membuat terlebih dahulu rencana induk pembangunan daerah (RIPDA) tahun 2015, Menata, membangun tahap demi tahap infrastruktur untuk menunjang tentang kepariwisataan di Kabupaten Green Canyon, Mengadakan sosialisasi penyebaran sosialisasi tentang pariwisata di Kabupaten Green Canyon.

ANALISIS STRATEGI TERHADAP PENINGKATAN KEPUASAN STUDI ANALISIS DI BUMD (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR PATROMAN ASEP NURWANDA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pegawai PDAM kurang respon dan cepat tanggap dalam mengatasi keluhan pelanggan. PDAM masih belum optimal dalam melakukan kegiatan pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Strategi pelayanan Perusahaan Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar Patroman dalam meningkatkan kepuasan pelanggan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa terbatasnya waktu yang dimiliki pegawai, terbatasnya anggaran yang dimiliki, fasilitas yang belum memadai, kurangnya kemampuan pegawai dalam hal komunikasi,. 3) Upaya-upaya yang dilakukan berupa menambah sejumlah anggaran dan fasilitas dan juga upaya meningkatkan komitmen dan kesediaan pegawai. Kata Kunci: Strategi Pelayanan Perusahaan, Kepuasan Pelanggan.

PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah melibatkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang mewakili setiap wilayah dusun. Sehingga sebagian besar pembangunan yang ada merupakan inisiatif pemerintah sendiri, bukan inisiatif masyarakat. Kepala desa kurang selektif dalam setiap menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya fasilitas umum yang rusak namun masih mengutamakan pembangunan yang lain. Masih lemahnya kemampuan kepala desa dalam menggiatkan masyarakat untuk melakukan gotong royong yang berkaitan dengan pembangunan jalan desa. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan umum yang dikelola oleh pihak rekanan kontraktor/pihak ketiga sehingga biaya yang tertuang dalam perencanaan APBDes menjadi mengurangi volume. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang anggota BPD, 1 orang anggota LPM, 2 orang perangkat desa dan 1 orang kepala desa. Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa telah sesuai dengan peran Kepala Desa sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2006:74). Hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah faktor partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini terjadi karena lebih mengedepankan tugas pokoknya sebagai perangkat desa di kantor, sehingga kurang berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan desa, alasannya karena kesibukan dalam pekerjaan. Upaya yang dilaksanakan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langlap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan rasa dan pemupukan tanggung jawab, meningkatkan keprofesionalan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SDM perangkat desa sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanakan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan penelitian sebanyak 20 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Desa Purbahayu, 1 orang Kepala Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 4 orang Anggota Bidang Pembangunan Desa Purbahayu, 5 orang masyarakat yang tidak dapat bantuan tetapi dapat, 2 orang masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak, 3 orang masyarakat yang dapat bantuan. Pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangadaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik tetapi diketahui dari sebagian besar informan memeberikan keterangan terhadap setiap indikator yang ditanyakan kepada informan bahwa pelaksanaan program pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan program sebagaimana peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut: masih rendahnya kemampuan dan tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan tidak layak huni di desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai berikut : Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendamping masyarakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DI WILAYAH PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN HADI SOMANTRI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang membayar kontan hari itu kepada nelayan. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratam Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142). Hambatan yang dihadapi oleh pegawai adalah sumber daya manusia pegawai masih kurang, SDM pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah sumber daya manusia Pegawai, menambah SDM pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah-sarana dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA