Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
361 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA KERTAHARJA KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[NUGRAHA, RIZKY BAHARI TRESNA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.728 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3063
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektivnya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, dengan indikator permasalahan sebagai berikut; kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Desa, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Milik Desa untuk menunjang kegiatan usaha, kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada anggota Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa Kertaharja Kecamatan Cijeunjing Kabupaten Ciamis. Adanya hambatan-hambatan seperti, masih adanya masyarakat yang belum tahu mengenai keberadaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Kertaharja, kurangnya pembinaan yang dilakukan kepada anggota Badan Usaha Milik Desa mengenai budidaya jamur yang baik, penyertaan modal yang di berikan oleh Pemerintah Desa. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai Badan Usaha Milik Desa, menggunakan internet dan belajar dari pembudidaya jamur yang lain mengenai cara membudidayakan jamur yang baik, melakukan pengajuan kepada pihak lain untuk mendapat bantuan mengenai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP ETOS KERJA APARAT DESA DI DESA IMBANAGARA RAYA KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[SIHABUDIN, AAN ANWAR]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1919.533 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2734
<![CDATA[Penelitian yang penulis lakukan karena belum terwujudnya etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten CIamis. Masalah tersebut disebabkan kepemimpinan Kepala Desa yang dijalankan belum sesuai dengan sepuluh sifat-sifat pemimpin yang unggul. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya?; Bagaimana etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya?; 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja Aparat Desa Imbanagara Raya? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis korelasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan untuk menentukan hubungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada Bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 219 termasuk kategori cukup baik, jika dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 64.41%. 2) Etos kerja aparat desa Imbanagara Raya diperoleh rata-rata skor sebesar 220 termasuk kategori cukup baik, jika dipersentasekan diperoleh sebesar 64.70%. 3) Terdapat pengaruj kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0.957 yang termasuk dalam kategori sangat kuat, dan nilai koefisien determinasi sebesar 91.58%. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara kepemimpinan Kepala Desa terhadap etos kerja aparat desa di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terbukti.]]>
<![CDATA[PERAN MANAJEMEN PUBLIC RELATIONS PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM OTONOMI DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[GARVERA, R. RINDU]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2304.762 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2856
<![CDATA[Demokratisasi dunia, terutama di paruh kedua abad ke-20, telah memaksa organisasi, termasuk juga pemerintahan dalam hal ini, dari semua jenis di banyak wilayah di dunia untuk mempertimbangkan memberikan kepentingan yang lebih besar untuk Public Relations Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses pengelolaan Humas pemerintah yang merujuk kepada studi dan proses manajemen Humas menurut Scott M Cutlip, Allen H Centre dan Glen M Brom, terdiri dari mendefinisikan Masalah Humas, perencanaan dan pemrograman (fact finding), tindakan dan berkomunikasi, serta evaluasi program. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ciamis telah memberikan kontribusi positif untuk keberhasilan program otonomi tenaga sektor pengembangan informasi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.]]>
<![CDATA[SOSIALISASI OLEH KPUD CIAMIS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[NURHAYATI, RINI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3054.55 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2761
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurangnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD Ciamis iu sendiri tentang pemilihan umum legislatif, kurangnya pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilihan umum legislatif, kurangnya kesadaran pemilih, kurangnya informasi yang diterima pemilih pemula mengenai profil keseluruhan para calon anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jumlah informan sebanyak 48 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan Conclusion verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilih umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih rendah. Dari 10 indikator yang diteliti semuanya pnuis jadikan sebagai hambatan, diantaranya yaitu: pemilih pemula mengetahui siapa saja para calon anggota legislatif, pemilih pemula memahami arti pentingnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan umum legislatif, pemilih pemula mengikuti kegiatan mengkuti kegiatan pemilihan umum legislatif, dan sebagainya. Uapaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan para calon sebaiknya bersosialisasi secara face to face kepada pemilih pemula, memberikan pemahaman baik guru disekolah, orang tua, atau relawan demokrasi tentang pentingnya berpartisipasi aktif, menyediakan sarana transportasi dan panitia pemilihan lebih kreatif sehingga mengundang pemilih untuk datang ke TPS.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE KABUPATEN ENREKANG ]]>
<![CDATA[Samad, Zainuddin]]>;
<![CDATA[Mustanir, Ahmad]]>;
<![CDATA[Pratama, Muh. Yusuf Putra]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.091 KB)
|
DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3014
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan, mengetahui good governance,serta untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan dalam mewujudkan good governance di Desa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dengan hipotesis yaitu partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan berpengaruh signifikan terhadap good governance. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner (angket), dan dokumentasi.Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan yaitu analisis tabulasi frekuensi dan analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS 22.0 for windows.Hasil penelitian menunjukkan bahwa;1) rata-rata persentase partisipasi masyarakatsebesar 58% termasuk kategori cukup, 2) rata-rata persentase good governance sebesar 69,4% termasuk kategori baik, 3)partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan untuk mewujudkan good governance diDesa Karueng Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang berjalan baik, dimana nilai t hitung= 3,921 >t tabel= 2,004 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05dengan persentase sebesar 57% maka dapat dikatakan bahwa hipotesis positif (H1) diterima dan hipotesis negatif (H0) ditolak]]>
<![CDATA[PERILAKU POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[MAULANA, EGIS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.797 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2716
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui bahwa perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ada beberapa permasalahan, Sikap apatis masyarakat yang muncul karena tidak adanya pilihan dari calon kandidat yang disebabkan oleh ketidakjelasannya program yang dimiliki sehingga masyarakat enggan untuk menentukan pilihan, masyarakat menganggap program tersebut kurang rasional, Kehadiran pasangan calon yang hanya ada dua pasangan membuat masyarakat menjadi terbelah kedalam dua kubu pendukung yang berhadap-hadapan sehingga menyebabkan memanasnya situasi perpolitikan di tanah air dan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal, Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya pendidikan politik masyarakat membuat masyarakat mudah terpengaruh dengan berita hoax politik tanpa tahu tentang kebenarannya, sehingga akan membuat masyarakat tidak lagi objektif dalam memilih. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Informan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kecamatan Cimerak kabupaten Pangandaran yang lebih dominan adalah pemilih rasional yatu nasyarakat yang memilih kandidat berdasarkan pertimbangan rasional seperti visi dan misi serta program kerja, pengalaman kerja kandidat dan juga menilai dari hasil kinerja yang sudah terbukti nyata kebaikannya. Sedangkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden tahun 2019 mencapai 82,21 %. ]]>
<![CDATA[KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI DAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[DEDI, AGUS]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2500.366 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2847
<![CDATA[Kajian Terhadap Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis dilakukan dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan jenis, bentuk dan ruang lingkup aktivitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis; 2) Memetakan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat; 3) Menakar efektivitas dari eksistensti organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut: 1) Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi, maka organisasi memiliki secretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi. 2) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat berperan namun demikian kencendrungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi. 3) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecendrungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) OLEH PUSKESMAS KAMPUNG LAUT KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP ]]>
<![CDATA[SUNCOKO, SUNCOKO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2463.487 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2795
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 3) Bagaimana Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala Puskesmas 1 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah diimplementasikan cukup baik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Puskesmas telah melaksanakannya cukup baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Terdapat beberapa hambatan, yang antara lain anggaran yang ada kurang memadai dalam melaksanakan program jamkesda kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi penulis bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) belum terlaksana dengan baik karena puskesmas memiliki hambatan seperti ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelayanan serta kemampuan sumber daya manusia. 3) Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : menambah anggaran serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas dapat memperbaiki beberapa permasalahan terkait implementasi Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang memiliki kartu jamkesda.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN ]]>
<![CDATA[SUNARTI, NETI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1977.469 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2696
<![CDATA[Hakekat implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Pelaksanaan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sarana yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang. Kelompok ataupun pemerintah dengan tujuan sebagai serangkaian tindakan-tindakan untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan program kebijakan pembangunan banyak sektor yang menyangkut kepentingan publik dimana yang melibatkan peran dan tindakan aparatur Negara yang menyangkut governance karena menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, maupun masyarakat madani.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Arif Pahmi Yazid]]>;
<![CDATA[Dini Yuliani]]>;
<![CDATA[Ineu Purwadewi Sundari]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (340.925 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2707
<![CDATA[Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dilatar belakangi oleh masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia, adanya masyarakat yang acuh terhadap pembangunan sumberdaya manusia, sebagian kecil kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sumber daya manusia masih rendah, partisipasi masyarakat dalam pengaspirasian masih rendah, masih adnya masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Sementara itu Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting hal ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai obyek tetapi berperan sebagai subyek pembangunan. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 8 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka, studi lapangan, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan (SDM) Sumber Daya Manusia di Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih kurang sesuai. Secara umum masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan sumber daya manusia. Hambatan - hambatan yang dihadapi yaitu kurang maksimalnya kehadiran masyarakat baik dalam rapat perencanaan ataupun dalam kegiatan sumber daya manusia lainnya, kurangnya arahan dan pengawasan dari pihak pemerintah, dan kurangnya anggaran. Ada beberapa upaya yang harus dilakukakan sebagai peningkatan sumber daya manusia diantaranya yaitu harus adanya ruang khusus antara masyarakat dengan pemerintah untuk duduk bersama dalam menyelesaikan permasalahan agar satu visi dan misi baik dalam pelaksanaan program pembangunan atau sebagai bahan evalusi, apabila hal demikian tercapai maka apapun program yang akan dilaksanakan akan dilaksanakan secara maksimal.]]>
