Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Moderat

moderat
Website

Published by Universitas Galuh

ISSN : 24423777 EISSN : 2622691X DOI : -

Core Subject : Humanities, Education, Social,

Humanities Environmental Science Social Sciences Other

Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.

Arjuna Subject : -

Articles 361 Documents

21 22 23 24 25

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI OLEH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) DALAM MENINGKATKAN HASIL PENDAPATAN USAHA TANI DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DINI INDRIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya pemberdayaan kelompok tani oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dalam meningkakan hasil pendapatan usaha tani di desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Efektivitas pemberdayaan kelompok tani oleh Balai Penyluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) dalam meningkatkan hasil pendapatan usaha tani di desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas penyuluhan pertanian, kurangnya tenaga penyuluh sebagai pelatih dan pendidik, kurangnya pendanaan untuk pelaksanaan pelatihan berlanjut dan berkesinambunagan dan Masih kurangnya pembiayaan dalam penyelenggaraan program penyuluhan di tingkat kecamatan sesuai dengan sasaran dan target.upaya yang dilakukan adalah perbaikan fasilitas penunjang penyuluhan pertanian, seperti lahan demplot, penyediaan saluran irigasi, dan penyediaan alat-alat pertanian, menambah petugas penyuluh swadaya, melakukan kerjasama dengan pemerintah desa dalam penggalangan dana secara swadaya baik itu dari anggota kelompok tani, instansi terkait, penyuluh pertanian, atau pun pihak lainnya dan Mengajukan proposal permohonan sejumlah anggaran untuk menyelenggarakan program penyuluhan sesuai sasaran dan terget

PENGARUH SOSIALISASI OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil penjajagan awal, diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada program KB belum optimal. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam program KB?; 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada program KB?; 3) Bagaimanakah pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 145 orang. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket) dan studi dokumentasi. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,07 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 54,02%. Begitupula berdasarkan hasil observasi bahwa sosialisasi oleh petugas belum dilaksanakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi. 2) Partisipasi masyarakat pada program KB ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 183,65 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 61.22%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Begitupula berdasarkan observasi diketahui selama ini masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam program KB karena masih kurangnya pemahaman pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. 3) Terdapat pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB dengan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi product moment sebesar 0,833 sementara itu nilai koefisien determinasi sebesar 77.89%, begitupula demham hasil uji hipotesis diketahui Karena thitung sebesar 14.293 > dari ttabel sebesar 1,671. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB, terbukti.

PROBLEMATIKA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK ETIH HENRIYANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan sering disebut sebagai tahap yang penting (critical stage). Disebut penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Namun sayangnya, dari sekian banyak kebijakan pemerintah, ternyata banyak yang gagal dibanding yang berhasil. Dalam kamus Indonesia, berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, program, dan proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah (baik pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota). Tekad Pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan, sejak era Orde Baru sampai Era Reformasi ternyata dalam realisasinya masih jauh dari yang dicita-citakan. Mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PNPM Mandiri. Implikasi kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan adalah belum dapat diwujudkannya agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik seperti : peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan pemberantasan kemiskinan.

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Analisis di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Ciamis) DINCE NUGRAHA PUTRI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru dan staf SMP Negeri 7 Ciamis berjumlah 47 orang. Yang dijadikan sampel adalah seluruh pegawai dan staf sebanyak 47 orang. Teknik pengumpulan daya yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian dan menentukan persentase, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan efektifitas kerja pegawai dicari dengan menggunakan koefisien determinasi. Berdasarkan penelitian maka dirumuskan masalahnya bahwa: 1) Bagaimana pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 Ciamis: 2) Bagaimana efektivitas kerja pegawai dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7: 3) Bagaimana pengaruh kepemimpinan oleh Kepala Sekolah terhadap Efektivitas Kerja Pegawai dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7? Maka diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala SMP Negeri 7 Ciamis diperoleh skor sebesar 164,86. Angka tersebut termasuk ke dalam kategori baik. Jika dipresentasekan maka akan diperoleh angka sebesar 70,15% berada pada kategori cukup. Artinya pelaksanaan kepemimpinan oleh Kepala SMP Negeri 7 Ciamis telah dilaksanakan dengan cukup baik: 2) efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dan BOS di SMPN 7 Ciamis, diperoleh total skor 1911 dengan nilai rata-rata 159,25. Angka tersebut termasuk ke dalam kategori cukup. Jika dipresentasekan maka akan diperoleh angka 67,76% berada pada kategori cukup. Artinya bahwa efektivitas kerja pegawai dalam mengelola dana BOS telah dilaksanakan dengan cukup baik; dan 3) Terdapat pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dana BOS SMP Negeri 7 Ciamis berdasarkan perhitungan korelasi product moment diperoleh nilai sebesar 0,60 termasuk pada kategori kuat. Sedangkan nilai koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 36%, artinya efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dana BOS dipengaruhi oleh kepemimpinan Kepala Sekolah. Untuk menjawab hipotesis yang penulis ajukan, maka penulis membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel, untuk mencari t tabel dengan tingkat keyanikan 95% dengan α = 0,5 dan untuk n = 47 maka diperoleh t tabel sebesar 1,684. Karena t hitung sebesar 5,04 > dari t tabel sebesar 1.684. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang diajukan penulis, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap efektivitas kerja pegawai dalam pengelolaan dana BOS SMP Negeri 7 Ciamis dapat diterima.

PELAKSANAAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DI DESA CINTAKARYA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TARLI TARLI; IMAM MAULANA YUSUF
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan kepemimpinan Kepala Desa di Desa Cintakarya adalah rendahnya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengelola dan melaksanakan pemerintahannya. Bertolak dari pemasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Kepemimpinan Kepala Desa? Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan datanya, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawing/ Verification (Verifikasi Data). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa: 1) Kepemimpinan Kepala Desa dalam pelaksanaannya belum optimal sehingga belum sesuai dengan pendapat Saebani dan Sumantri (2014:131) tentang sifat-sifat kepemimpinan sehingga menyebabkan program kerja desa tidak dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan hasil observasi penulis diketahui bahwa selama ini kepala desa belum optimal dalam melaksanakan kepemimpinannya kali ini dibuktikan dengan Kepala Desa kurang mampu bekerjasama dengan perangkat desa dan LPM serta masyarakat untuk meningkatkan partisipasi semua pihak. 2) Adanya hambatan-hambatan kepala desa dalam melaksanakan kepemimpinannya sehingga tidak sesuai dengan sifat-sifat kepemimpinannya seperti adanya program pembangunan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. 3) Kepala desa telah berupaya dalam melaksanakan kepemimpinannya dengan meningkatkan kerjasama yang lebih baik dengan mitra kerja pemerintahan desa dan melakukan kerjasama dengan masyarakat. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa selama ini kepala desa telah melaksanakan berbagai upaya seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat dan mitra kerja dalam membuat suatu rencana, pelaksanaan maupun evaluasi suatu kegiatan pembangunan sehingga dapat menunjang tercapainya program pembangunan.

PELAKSANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEGIATAN USAHA KECIL MENENGAH (STUDI DI KABUPATEN PANGANDARAN) Nina Gartina; Regi Refian Garis; Neti Sunarti
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pembinaan Pemerintah Desa melalui pemberdayaan perempuan terhadap sektor usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Desa dalam upaya meningkatkan kegiatan usaha kecil menengah di Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan optimal. Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya kesadaran, keinginan, dan kualitas kaum perempuan sebagai pelaku usaha kecil menengah dalam meningkatkan usaha kecil menengah, serta belum ada musyawarah dan kajian mendalam terkait peraturan yang mengacu pada hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan motivasi berupa sosialisasi, memberikan bimbingan berupa pelatihan maupun pembinaan supaya dapat meningkatkan usaha kecil menengah, serta melakukan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemeintah Desa untuk merumuskan aturan yang berkaitan dengan hak-hak sosial kaum perempuan supaya tidak terjadi eksploitasi dalam proses pengembangan usaha kecil menengah.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PASAR PANGANDARAN OLEH UPTD PARKIR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN TRI HASTUTI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil penjajagan penulis di pasar Pangandaran, ternyata pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum pasar Pangandaran? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3 orang, koordinator lapangan sebanyak 1 orang, juru parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan masyarakat sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum optimal. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran petugas maupun pengguna parkir serta memperbaiki dan melakukan penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan dengan baik. Begitu pula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara memperbaiki berbagai sarana parkir yang masih kurang memadai.

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR DI TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN IYAN APRIYANTO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, petugas Parkir belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi bak yang bersifat langsung dilapangan maupun tidak langsung melalui laporan pelaksanaan tugas dilapangan. Berdasarkan latar belakang di atas, punulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Infornian dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sebanyak 1 orang. Petugas lapangan sehanyak 9 orang. Teknik pengunipulan data diatas digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dun observasi). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia petugas, kurangnya fasilitas pendukung dilapangan dan minimnya anggaran yang dimiliki, belum optimalnya penyampaian informasi, belum optimalnya pemberian penjelasan, kurang adanya kesediaan petugas untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan UPTD Parkir, belun optimalnya dalam melakukan pembinaan bagi para koordinator dan petugas pemungut. Telah dilakukan upaya yaitu penambahan jumlah pelugas, mengomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengam semua koordinator dan petugas pemungut, melakukan sosialisasi, memperjelas materi tentang retribusi parkir, menyediakan waktu untuk meninjau langsung ke lapangan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya.

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BERKEADILAN GENDER Regi Refian Garis
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Pelaksanaan pemerintah desa menjadi topik penting dalam perkembangan demokrasi indonesia. Pasalnya, kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan desa lebih besar dalam pelaksanaan pemerintah desa yang demokratis dan berkeadilan gender. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya keterwakilan wanita dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan wanmita dalam ranah publik. Penelitian menbggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan dalam pemerintahan desa sangat penting dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang lebih sensitif gender supaya sifat maskulinitas dalam p[eraturan tidak dominan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan pendidikan gender kepada masyarakat untuk membantun pemberdayaan wanita dalam ranah publik.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM BIDANG EKONOMI OLEH PEMERINTAH DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN Iin Sarinah; Aan Anwar Sihabudin; Erlan Suwarlan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi karena belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran. Berdasarkan kondisi obyektif yang ditemukan pada saat penjajagan, peneliti menemukan beberapa masalah yaitu pemerintah desa kurang maksimal dalam memberdayakan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, sehingga perekonomian masyarakat desa pangandaran kurang begitu lancar, rendahnya tingkat kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, serta rendahnya tingkat kepedulian pemerintah desa terhadap keadaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Adapun hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ekonomi yaitu: (1) keterbatasannya anggaran untuk melakukan pelatihan serta keterbatasan pengetahuan dari pemerintah desa (2) kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri yang enggan melakukan perbandingan ke daerah lain, (3) keterbatasan anggaran untuk dialokasikan sebagai permodalan bagi para kelompok usaha, (4) keterbatasan jaringan atau signal sehingga kurang maksimal dalam penggunaannya (5) kesulitan media informasi dalam mencari tahu perkembangan pasar. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu: (1) merancang dan menganggarkan anggaran desa untuk dialokasikan ke pelatihan pelaku usaha (2) memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha supaya melakukan perbandingan ke daerah lain agar menjadi gambaran dalam usahanya, (3) pemerintah desa mencari tahu ke dinas atau instansi yang menangani pembuatan legalitas dan segera memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara pembuatan legalitas, (4) menambah jaringan atau signal internet dengan cara memasang speedy atau sejenisnya (5) menjaring koneksi dan komunikasi yang baik dengan pihak lain demi mendapatkan informasi yang diinginkan.

Page 23 of 37 | Total Record : 361

21 22 23 24 25

Filter by Year

2015 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA