cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 18   19   20   21   22 
PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2137.417 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2754

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan  sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN SURYATI, SURYATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2422.181 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2832

Abstract

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah.  Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam partisipasi pembangunan fisik? 3)  Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik?  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik masih kurang sesuai dengan pendapat Solekhah (2014: 152)  merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi.  Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat kurang melibatkan diri pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan fisik yang dilaksanakan.  Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuainya jumlah undangan rapat yang dilakukan dengan jumlah penghadir rapat sehingga ketika diundang sebanyak 65 orang masyarakat maka hanya 45 orang yang hadir.  Begitu pula ketika masyarakat diminta swadaya untuk pelaksanaan pembangunan maka masih ada masyarakat yang enggan untuk memberikan sumbangan baik uang maupun tenaga sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana yang dituangkan dalam RKPDes.  2)  Adanya beberapa hambatan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik kurang optimal, hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat kurang dilibatkan,  begitu pula pada tahap pelaksanaan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPDes tidak sesuai sehingga masyarakat tidak mau memberikan dukungan dana maupun tenaga dalam pembangunan, selain itu pada tahap evaluasi masyarakat tidak dapat memberikan penilaian secara objektif.  Begitu pula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dibuktikan dengan tidak tercapainya swadaya masyarakat untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan. 3) Adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangan beik berupa dana maupun tenaga serta melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan memberikan penilaian secara objektif terhadap pembangunan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan berbagai masukan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan.  Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat pada proses perencanaan dengan cara mengundang masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik serta menyusun anggaran biaya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan. 
PELAKSANAAN SOSIALISASI KREDIT MIKRO KEPADA PEDAGANG KECIL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DI KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN MUHAR, HANDES
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2332.815 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2790

Abstract

Berdasarkan hasil obscrvasi diketahui baliwa terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada PD. BPR LPK Cimerak, diantaranya: 1) PD. BPR LPK Cimerak hanya sekedar memperkenalkan keberadaan BPR, tetapi kurang memperkenalkan mekanisme, produk bank dan instrumen-instrumen keuangan bank kepada masyarakat. 2) Belum optimalnya penanaman informasi yang berkelanjutan, nilai-nilai dan praktek-praktek dan bahan-bahan intruksional secara formal. 3) Belum optimalnya pendekatan-pendekatan kepada masyarakat khusunya para penguaha kecil dan menengah. 4) Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan bidang perbankan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cinerak Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan direncanakan selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 3 orang pegawai BPR dan 12 orang pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Dala. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) pelaksanaan sosialisasi kredit mikro kepada pedagang kecil pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak Di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik, 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi seperti masih banyaknya para pedagang yang berpendidikan hanya keluaran SD. minimnya fasilitas pendukung, masih adanya sumber daya pegawai yang rendah dan lain-lain, 3) Upaya-upaya yang dilakukan adalah memberikan penjelasan yang akurat, pemberian petunjuk dan bimbingan, upaya untuk melengkapi beberapa fasilitas, upaya memberikan kesempatan untuk meningkatkan sumber daya pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, diklar, workshop, seminar dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, upaya memberikan informasi dengan lebih jelas dan menyeluruh mulai dari jenis kredit, persyaratan kredit, mekanisme pengajuan kredit dan mekanisme pembayaran angsuran dan upaya agar kebijakan BPR dalam hal pemberian kredit dapat lebih mudah dalam persyarulun, bunga tidak memberatkan pedagang dan proses pencairan pinjaman lebih mudah.
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASIMANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Nursetiawan, Irfan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2529.208 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2687

Abstract

Era desentralisasi telah mengubah semua sistem pemerintahan, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan dalam membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. Tetapi di dalam penyelenggaraan otonomi daerah terdapat beberapa masalah, salah satunya dalam pelayanan publik yang dirasa belum efektif dan tingkap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Salah satu solusi yang bisa di implementasikan di era informasi dan otonomi ini, yakni penerapan sistem informasi manajemen yang meliputii tahap input,  proses dan output berbasis sistem komputerisasi. Sistem komputerisasi tersebut membantu proses penyelenggaraan pelayanan publik untuk membuat atau mengelola administrasi publik yang di proses secara cepat dan dapat memberikan informasi yang akuntabel kepada publik. Adapun hambatan dalam implementasi sistem informasi manajemen diantaranya masih mahalnya biaya dalam pengadaan komputer dan kurangnya sumberdaya manusia yang mengerti pengelolaan sistem informasi manajemen, yakni penerapan e-government dengan penyediaan website pemerintah daerah dan pelayanan administrasi yang dibantu dengan perangkat komputer, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan publik tanpa mengindahkan quality service. Sehingga sistem informasi manajemen dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan menjadikan penyelenggraan pemerintahan daerah yang baik di era otonomi daerah. 
OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI BALAI BENIH IKAN SUKAMAJU DALAM RANGKA PENYEDIAAN BENIH IKAN DI KABUPATEN CIAMIS AHYAR, AHYAR
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2571.94 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2821

Abstract

Latar belakang penelitian yang penulis lakukan mengenai gejala-gejala tentang kurangnya capaian kinerja pegawai, dimana terkadang ada ketidak sesuaian capaian realisasi dari target yang sudah direncanakan, seperti hasil produksi benih ikan yang sudah direncanakan.  Hasil produksi tersebut merupakan bagian yang sudah ditetapkan sebagai hasil kerja dari pegawai di Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis serta keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis.  Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah yaitu : 1). Bagaimana optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? 3).  Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis?  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.  Dengan jumlah responden sebanyak 7 orang.  Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara.  Teknik analisis data yang digunakan yaitu : 1). Reduksi data, 2). Display data, dan 3). Kesimpulan.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1). Optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis diketahui bahwa informan yang menyatakan sudah baik sebesar 31,03 %, yang menyatakan cukup baik sebesar 62,07% dan yang menyatakan kurang sebanyak 6,90%.  2). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis meliputi faktor kemampuan, motivasi, individu, serta lingkungan organisasi. 3). Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis dilakukan dengan menggunakan penilaian atas kinerja yang dimiliki dengan cara pengukuran kinerja seperti mempertimbangkan memberikan penilaian mengenai hal-hal seperti kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN SUGIHARTO, ANDIKA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2377.616 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2784

Abstract

Belum optimalnya Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut : Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan sangat sedikit. Dukungan masyarakat pada setiap kegiatan sangat rendah. Masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan dilingkungannya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai masalah-masalah yang terjadi saat sekarang dan berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan menggunakan cara-cara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan informan Perangkat Desa Wonoharjo, Pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat Desa Wonoharjo dan Tokoh Masyarakat Desa Wonoharjo semua indikator dilaksanakan dengan baik 39%, sebanyak 26% menyatakan bahwa belum cukup baik dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, kemudian sebanyak 34,5% menyatakan masih kurang baik dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Hambatan-hambatan yang ditemukan, diindikasikan karena respon dari Pemerintah Desa dan BKM masih kurang apabila ada laporan yang tidak sesuai prosedur mengenai pelaksanaan PNPM dan evaluasi dari masyarakat bagi keberhasilan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di Desa Wonoharjo belum berjalan dengan baik. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yakni mengundang para tokoh masyarakat Desa Wonoharjo dilibatkan untuk berpartisipasi dalam membuat perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam evaluasi setiap kegiatan pelaksanaan program PNPM. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka diajukan saran bahwa meningkatkan sosialisasi dengan memperhatikan halhal yang dianggap belum optimal dengan mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi agar program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) bisa dilakukan dengan optimal.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 7.A TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN/BERAS SEJAHTERA TAHUN ANGGRAN 2016 DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN YUDHAYANTI, DWIANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.391 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2407

Abstract

Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan distrtibusi beras untuk keluarga miskin di Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1)  Bagaimanakah implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran  2016?2) Bagaimanakah hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran  2016 ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran  2016?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1)  Implementasi Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7.A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelaksanaan Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 belum dilaksanakan dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti pendistribusian beras raskin kurang sesuai dengan ketentuan, kurangnya dilakukan pengawasan terhadap pendistribusian beras, serta adanya ketidaksesuaian jumlah beras yang diterima oleh masyarakat miskin sesuai ketentuan. 2) Adanya hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami ketentuan dalam pendistribusian raskin, masyarakat kurang proaktif dalam membantu pengelolaan dan pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin  Kata Kunci:  Peraturan Bupati, Pengelolaan Beras Sejahtera, Program Beras Miskin, Kabupaten Pangandaran.
PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DALAM MENERIMA LAYANAN DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN CIAMIS YULIANI, DINI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2577.462 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2747

Abstract

Penelitian yang penulis lakukan berasal dari adanya masalah bahwa belum terwujudnya kepuasan masyarakat dalam meneria layanan di kantor Samsat Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu: 1) Belum terwujudnya kepuasan masyarakat dalam menerima layanan terutama dalam hasil layanan masih ditemukan adanya keterlambatan; 2) Belum terjalinnya komunikasi dan kepercayaan yang kuat antara pihak pegawai samsat dengan masyarakat; 3) Masih terdapat keluhan terhadap pelayanan dari masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan oleh pegawai. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Samsat Ciamis? 2) Bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima layanan dari kantor Samsat Ciamis? 3) Bagaimana pengaruh pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di kantos Samsat Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Populasi penelitian adalah masyarakat pengguna layanan di Kantor Samsat Ciamis tiap bulannya sebanyak 1.645 orang dengan sampel sebanyak 94 orang dan teknik sampling menggunakan random sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dan kuantitatif, sedangkan untuk menentukan huungan dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan mencari pengaruh dengan menggunakan koefisien determinsasi. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelayanan di kantor Samsat Ciamis diperoleh rata-rata skor sebesar 318, yang termasuk pada kategori baik, apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 67,66%. 2) Kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Kantor Samsat Kabupaten Ciamis diperoleh rata-rata skor sebesar 313, yang termasuk kategori baik, apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar 66,59%. 3) Terdapat hubungan antara pelayanan dengan kepuasan masyarakat dengan koefisien korelasi yang ditemukan adalah sebesar 0,905 yang termasuk dalam kategori sangat kuat dan nilai koefisien determinasi sebesar 82% artinya bahwa kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh pelayanan Samsat 82% sedangkan sisanya sebesar 18% merupakan faktor lain yang tidak terdeteksi yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui koefisien korelasi 0,905 itu signifikan. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam menerima layanan di Kantor Samsat Ciamis, terbukti. 
PELAKSANAAN KOMUNIKASI OLEH KEPALA DESA DALAM PEMBERIAN DANA BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI DESA CIKEMBULAN KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN CAHYANI, ESTRI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2118.173 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2938

Abstract

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa masalah mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang muncul tersebut diduga disebabkan oleh masih kurang baiknya komunikasi Kepala Desa di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Informan dalam penelitian ini, yaitu Kepala Desa dan perangkatnya di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran serta masyarakat penerima BLSM dengan jumlah keseluruhan sebanyak 12 orang. Pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakan cukup baik. Artinya pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan sesuai dengan empat prinsip yang mempengaruhi komunikasi atau pesan menurut Hasan (2005:28). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut: Kepala Desa masih kurang dapat merespon keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dengan baik, masih rendahnya pendidikan masyarakat khususnya penerima BLSM, belum adanya sosialisasi oleh pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  dalam pelaksanaan komunikasi oleh Kepala Desa dalam pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran antara lain: melakukan pembinaan terhadap masyarakat, berusaha untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif terutama kepada penerima BLSM dan menampung setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program selanjutnya.  
PERAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN SONATA, SENI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2811.113 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2770

Abstract

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa pencapaian program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam mendorong program KB di Desa tersebut. berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah daya reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB secara umum sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilakn program KB yang menyatakan sudah baik sebesar 53,41% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 46,59%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB sudah melaksanakan tujuh peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang keberhasilan program KB di desa menurut BKKBN (2011:5); 2) terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran Kader IMP seperti kurangnya Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat; 3) Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB berupaya mengoptimalkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melakukan analisis motovasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.

Page 20 of 37 | Total Record : 361

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue