cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 361 Documents
 1   2   3   4   5 
TEKNIK PENGEMBANGAN OBJEK WISATA PANTAI KARAPYAK KABUPATEN PANGANDARAN ENDAH VESTIKOWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.34 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i2.1486

Abstract

Pantai Karapyak nampak kurang tertata, belum tersedianya fasilitas pendukung seperti hotel dan restoran serta kurang bagusnya fasilitas transportasi menuju ke lokasi pantai sehingga kurang menarik minat wisatawan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Pantai Karapyak belum adanya atraksi wisata seperti pagelaran pentas seni tradisional, belum adanya ketersediaan restoran karena para pengusaha makanan khususnya restoran, belum memadainya ketersediaan hotel Pantai Karapyak, belum optimalnya penyediaan tempat pembelanjaan produk hasil laut dan belum memadainya tempat pembelanjaan seperti penjual cinderamata. Upaya yang dilakukan berupa menambah sejumlah dana dan melakukan kerjasama dengan pihak luar, melakukan kerjasama dengan para investor dan pengusaha untuk membuka usahanya di Pantai Karapyak di samping itu berjanji untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pengunjung, mengajak para pengusaha hotel untuk membuka usahanya di Pantai Karapyak, memberikan kemudahan bagi para pengusaha hotel untuk mendirikan usahanya, memberikan bantuan finasial pada usaha kecil daa menengah dan upaya menjalin kerjasama antara para pelayan dan para pengusaha untuk menjual hasil tangkapannya untuk dijual dilokasi pantai Karapyak dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan modal dari bank, memberikan bantuan modal UMKM bagi masyarakat. Kata Kunci : Pengembangan. Objek Wisata.
SOSIALISASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS Dita Ayu Restia
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.059 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.851

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena pengetahuan warga tentang tax amnesty masih kurang maka perlu sosialisasi tetapi proses sosialisasi yang dilakukan tidak secara terus menerus. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimana sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan tax amnesty di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analis. Informan dalam penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini ditunjukan diantaranya karena proses sosialisasinya belum dilaksanakan secara terus menerus tetapi hanya satu kali di setiap wajib pajak serta belum menyeluruh kesemua kalangan terbukti masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi. Hambatan-hambatannya diantaranya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti sosialisasi tax amnesty. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan tax gathering, sosialisasi ke berbagai media masa, serta mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut. Kata kunci :Sosialisasi, Kebijakan Tax Amnesty, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.
PELAYANAN PEMBUATAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN CIAMIS Deni Deni
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.175 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.756

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya pegawai yang kurang bersungguh-sungguh dalam melayani masyarakat, masih adanya pegawai yang membeda-bedakan masyarakat dalam melakukan pelayanan dan proses penyelesaian pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis?.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis secara umum sudah dilaksanakan namun belum optimal. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih belum optimal sesuai dengan kualitas pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat menurut Sinambela dkk (2014:6). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ciamis, berupa belum memadainya SDM, keterbatasan fasilitas teknologi, kurang disiplin, kurang dipahaminya SOP, budaya antri masih rendah, sikap diskriminasi dan kurangnya perhatian dan ketelitian dalam melaksanakan tugas. 3) Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu peningkatan sumber daya manusia, penyediaan fasilitas teknologi, pemberian petunjuk dan bimbingan, penegakan disiplin, pemberian penjelasan tentang SOP, Pemberian petunjuk dan mekanisme pelayanan yang berkualitas dan pemberian bimbingan terkait sikap petugas. Kata Kunci: Pelayanan, Pembuata, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2015 Dewi Ayu Nurjanah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.328 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i1.650

Abstract

Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1)  Bagaimana  realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa ? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : 1) Realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa di Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan dalam realisasinya belum sepenuhnya sesuai dengan pendapat Nurcholis (2011:89) tentang tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa hal ini diketahui masih adanya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dinilai kurang tepat dan kurang sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan masyarakat baik ditingkat dusun maupun di desa. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa  realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa belum dapat terlaksana dengan baik. 2) Hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa sehingga pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun pemberdayaan kurang sesuai dengan hasil Musrenbangdes maupun RPJMdes. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa hal ini dilakukan pemerintah desa dengan mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan berbagai kegiatan baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa  adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam merealisasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa. Kata Kunci : Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa 
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN IMAS SITI MASITOH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.17 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1781

Abstract

Hasil observasi diketahui bahwa Penatagunaan Tanah Kas Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan secara optimal.Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  1) Bagaimana penatagunaan tanah kas desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi  dalam penatagunaan tanah kas desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penatagunaan tanah kas desa di Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif.Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 5 orang.Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  1) penatagunaan tanah kas desa kurang sesuai dan masih ada beberapa  indikator yang belum terlaksana seperti kurangnya pemerintah desadalam memberikan petunjuk penggunaan tanah kas desa yang dimiliki oleh pemerintah desa, pemerintah desa belum mendapatkan pedoman dalam penggunaan tanah kas desa. 2) Hambatan-hambatan penatagunaan tanah kas desa erkendala dengan masih kurangnya SDM dan peralatan yang tersedia dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola lahan tanah kas desa sehingga menyebabkan masyarakat belum dapat mengelola tanah kas desa secara optimal dan belum dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam penatagunaan tanah kas desa yaitu dengan melakukan koordinasi dengan BPN pusat dan bagian hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten, selain itu adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Kata Kunci:  Penatagunaan, Tanah Kas Desa 
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSKESMAS DI KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN Bella Bellina
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): -
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.656 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i4.864

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya integritas yang dimiliki petugas Puskesmas Parigi dalam melaksanakan pekerjaan, masih kurangnya rasa tanggung jawab dan sering melakukan diskriminatif terhadap pasien dan masih kurangnya petugas dalam memperhatikan fungsi sosial, moral, dan etika profesi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran?.Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Adapun desain penelitian yang penulis gunakan adalah desain penelitian deskriptif analisis. Sumber data primer yaitu ada 23 orang yang diwawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi, dan wawancara). Teknis analisa data dalam penelitian ini yaitu yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1) kualitas pelayanan oleh Puskesmas di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada umumnya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hasil observasi menunjukan bahwa selama ini dalam pelaksanaan pelaksanaan kualitas pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa indiktor yang pelaksanaannya belum sesuai dengan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Moenir (2001:204-205). 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya sumber daya dan jumlah petugas yang kurang memadai, jarang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, rendahnya semangat dan motivasi, kurangnya kerjasama, rendahnya sikap dan disiplin, kurang melakukan pendekatan melalui komunikasi, terbatasanya anggaran, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengikutsertakan petugas dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar dan workshop, memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan, memberikan bimbingan konseling, melakukan pendekatan melalui komunikasi dan menambah sejumlah fasilitas kesehatan dengan mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran kepada pemerintah daerah. Kata Kunci: Pelaksanaan, kualitas pelayanan kesehatan, Puskesmas
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENDIRIAN TOKO MODERN SERTA PERLINDUNGAN USAHA KECIL WARUNG/TOKO DAN PASAR TRADISIONAL OLEH DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Deskriptif di Wilayah Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis) Iis Nurmaya
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.511 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i2.694

Abstract

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan terdapat permasalahan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern Serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional ?; 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional?Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Pendirian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil Warung/Toko dan Pasar Tradisional belum terlaksana dengan baik sesuai pendapat Agustino, (2014 : 149) yang menyatakan terdapat 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain : sulitnya melakukan komunikasi dengan pemilik toko, sumber daya manusia yang melaksanakan kebijakan serta dukungan anggaran yang masih kurang, disposisi/sikap pelaksana kebijakan masih kurang serta pemahaman petugas terkait SOP masih kurang. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai hambatan antara lain : dalam penyampaian informasi dilakukan melalui undangan secara resmi kepada pemilik tokoh dengan menjelaskan secara jelas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan,meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai serta anggaran secara memadai, meningkatkan sikap petugas dalam mengmplementasikan kebijakan melalui pemberian reward dan funisment.  Kata Kunci : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Desa
PENGELOLAAN OBJEK WISATA AIR PANAS GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) DI DESA CIKUPA KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS MARLINA, EKA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.718 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1960

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kepastian sumber dana untuk pengelolaan objek wisata Air Panas sehingga dalam pembangunan infrastruktur masih kurang memadai, kurangnya pemeliharaan objek wisata Air Panas, dan kurangnya pengetahauan dan kemampuan  pengurus objek wisata untuk meningkatkan wisatawan yang berkunjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang. Dalam menganalisis selama ini dilapangan peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa pengelolaan objek wisata Air Panas guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah dilaksanakan namun terdapat beberapa indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan metode pengelolaan pariwisata menurut Richardson dan Fluker ( Pitana, 2009:88). Hambatan-hambatan yang muncul berupa belum ada realisasi dalam pertemuan sebelumnya dengan Dinas Pariwisata, tidak ada kesepakatan dalam penyusunan visi dan misi pembangunan pariwisata antara pemerintah desa dan masyarakat, kurangnya dana untuk pembangunan fasilitas dan kegiatan pariwisata, pemilik warung tidak mempunyai penghasilan yang tetap, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Upaya-upaya yang dilakukan berupa meningkatkan komunikasi dengan Dinas Pariwisata, sering melakukan sharing dengan masyarakat, karang taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mengenai pembangunan objek wisata, mencari investor dan bantuan dari pemerintah daerah, merekrut sumber daya manusia kompeten , menyusun secara tertulis kebijakan tarif masuk ke objek wisata serta visi dan misi pembangunan pariwisata, mendorong wisatawan untuk mempromosikan objek wisata. Kata Kunci: Pengelolaan, Pariwisata, PADes. 
ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Arie Budiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.009 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1080

Abstract

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.Fokus penelitian adalah Analisa Sekrenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skrenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran. 
GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK KEPALA DESA DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KARANGBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN AI NURAISYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.502 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1698

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa yang kurang transparansi kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan kepribadian kepala desa dalam hal kedisiplinan yang masih belum maksimal dapat dijadikan contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (litelature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum sudah cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan bahwa sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Demokratik, Kepala Desa, Otonomi Daerah.

Page 3 of 37 | Total Record : 361

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue