Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
361 Documents
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BETAO RIASE KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG ]]>
<![CDATA[Uceng, Andi]]>;
<![CDATA[Erfina, Erfina]]>;
<![CDATA[Mustanir, Ahmad]]>;
<![CDATA[Sukri, Sukri]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.102 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2126
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Betao Riase. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat di Desa Betao Riase. Populasi dalam penelitian ini adalah 1302 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah sampling insidental. Penelitian ini lebih tepatnya menggunakan sampel secara kebetulan yang dianggap cocok sebagai sumber data. Dengan menggunakan Rumus Yount dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 65 responden, dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kuisioner, wawancara, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel partispasi masyarakat dengan persentase 50,33% dikategorikan “cukup terlaksana dengan baik”, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dengan persentase 55,2% dikategorikan “cukup terlaksana dengan baik”. Kata Kunci : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Dinar Andriyani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.521 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i1.645
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi dengan ditemukan beberapa permasalahan seperti keterbatasan perlengkapan pengungsian, kurangnya ketersediaan akomodasi bagi korban bencana, masih kurangnya dana yang disalurkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kepada korban bencana pergeseran tanah, serta masih kurangnya sumberdaya manusia yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi maslah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1) bagaimana impelementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak menggandakan perhitungan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ciamis dan masyarakat di Desa Sindangsari. Teknik pengmpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengelolaan atau analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, display data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 8 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurang jelasnya alur untuk melaksanakan koordinasi, Belum optimalnya pelaksanaan informasi secara cepat dan terintegrasi pada masyarakat. Upaya yang dilakukan berupa memperjelas alur untuk melakukan koordinasi, Melakukan penyempaian informasi secara cepat dan terintegrasi, Melakukan sosialisasi secara cepat dengan memberikan informasi yang jelas pada masyarakat, Menambah ketersediaan atau melengkapi sarana/prasarana. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, Penanggulangan Bencana]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[JUNAEDI, MUGNI RIZKI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.723 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1706
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh unit usaha yang telah dibentuk di BUMDes namun belum berjalan baik. Belum adanya produk unggulan desa, ketidak pahaman kepala desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Bumdes sehingga pelaksanaan usaha BUMDes belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kredit macet dalam pelaksanaan unit simpan pinjam. Kurangnya koordinasi antara pengurus operasional Bumdes dengan Kepala Desa sebagai Pengawas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 6 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Kepala Desa di Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan degan baik, namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dialami yaitu komunikasi dengan BUMDes belum dapat dijalankan dengan baik. Pengurus BUMDes yang masih kurang pengalaman, hasil pekerjaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan standar perencanaan.Upaya-upaya yang dilakukan adalah memupuk kedekatan emosional secara pribadi, semgoga dengan hal ini akan menjadikan komunikasi dan pengawasan berjalan dengan baik. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, ataupun penyuluhan berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Memotovasi agar pengurus bumdes harus merealisasikan apa yang telah dijadikan program kerja sebelumnya. Kata Kunci: Pengawasan, BUMDes, Kepala Desa, Kabupaten Ciamis.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Yakub Murdani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2017): - ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.365 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i4.867
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya BPD dalam menetapkan standar pelaksanaan/perencanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan. Belum optimalnya pengawasan BPD dalam pengukuran pembangunan infrastruktur sehingga dirasakan berjalan tanpa kontrol. Belum optimalnya BPD dalam melakukan koreksi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini yaitu data mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Peneliti menentukan jumlah informannya adalah sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa 1) Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran sudah dapat dilaksanakann. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya kemampuan sumber daya manusia anggota BPD yang masih rendah, belum dilakukannya komunikasi dengan pihak pemerintah desa, kurang dipahaminya standar proyek, kurang dimilikinya waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, belum dimilikinya data-data, kurangnya anggaran untuk operasional anggota, lokasi proyek yang sangat jauh dan rendahnya keingingan anggota BPD. 3) Upaya-upaya mengatasi, diantaranya meminta data-data pelaksanaan pembangunan dari pemerintah desa terkait jumlah pembangunan yang akan dilaksanakan, data terkait jenis-jenis pembangunan dan meminta acuan standar proyek dari pihak dinas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan waktu untuk pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan infrastruktur, mengajak anggota BPD untuk datang ke lokasi proyek dan upaya menambah alokasi biaya operasional. Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan Infrastruktur]]>
<![CDATA[ANALISIS IMPLEMENTASI 4 PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN CIAMIS (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.102 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i2.689
<![CDATA[Pelaksanaan empat program prioritas Kemetrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal Adalah perwujudan dari perencanaan Buttom Up, dimana masyarakat desa merencanakan dan memprioritaskan sendiri segala kebutuhan untuk melaksanakan pembangunan dan keberlanjutan didesanya. Program prioritas ini mendapat dukungan yang sangat baik dari pemerintah melalui dana desa. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pembangunan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat desa pada masa sekarang. Penelitian menggunakan metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pemerintahan desa sangat penting, diketahui bahwa Implementasi Kebijakan di 5 Desa Kabupaten Ciamis sudah sesuai prinsip-prinsip yang mendukung implementasi kebijakan program prioritas sebagaimana seperti adanya keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan Desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya Desa dan tipologi Desa. Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Implementasi Kebijakan Pemerintah]]>
<![CDATA[Good Urban Governance dalam Pembangunan Ruko Bumi Tamalanrea Permai di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Akbar, Muhammad Randhy]]>;
<![CDATA[Hawing, Hardianto]]>;
<![CDATA[Aulia, Nur]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (174.286 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i1.1819
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang implementasi pemerintah dalam pelaksanaan Good Urban Governance di Kecamatan Tamalanrea khusunya pada perumnas Bumi Tamalanrea Permai Kota Makassar dengan menganalisis prinsip-prinsip dalam Good Urban Governance terhadap pembangunan ruko yang ada di perumnas Bumi Tamalanrea Permai yang dikenal sebagai wilayah pendidikan dan permukiman terpadu.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang adalah kalangan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota, Kecamatan Tamalanrea, Developer Ruko dan masyarakat, Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder, teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemerintah dalam pelaksanaan konsep Good Urban Governance di wilayah Tamalanrea yang dikenal sebagai kawasan permukiman terpadu masih tidak terlaksana dengan baik dan masih timpang tindih dengan perda rencana tata ruang wilayah Kota Makassar, akibatnya banyak pembangunan ruko yang menyalahi aturan yang menyebabkan tidak berjalannya konsep tata kelola perkotaan dengan baik.]]>
<![CDATA[ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Kiki Endah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.862 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1088
<![CDATA[Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah yang lebih baik, terpuji dan bermoral. Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang dapat mencoreng citra korps tempat aparatur pemerintah bekerja. Kata Kunci: Etika, Pemerintahan, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C OLEH PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CENDIKIA DI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[HARUNA, CENNY NINGSIH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.854 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1693
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektivnya program pendidikan kesetaraan paket B dan C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 (sembilan) bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Efektifitas program pendidikan kesetaraan paket B dan C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan efektif. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya melakukan blusukan ke daerah-daerah pelosok yang ada di Kecamatan Cijulang karena akses jalan yang terbilang masih sangat rusak dan sarana prasarana dan media belajar yang masih terbatas untuk PKBM yang terbilang masih terbilang sangat muda dan pemula. 3) Upaya yang dilakukan yaitu pihak PKBM Cendikia terus melakukan blusukan atau mendatangi daerah-daerah pelosok guna memberi informasi tentang program pendidikan kesetaraan paket B dan C dan mengimprove sendiri materi-materi yang akan diberikan dan mencari referensi materi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kata Kunci: Efektivitas, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 133 TAHUN 2015 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Ilyas Aprilyanto]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.282 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v3i1.680
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran masih dirasa kurangmaksimal. Hal ini dikarenakan beberapa indicator seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dalam pengesahan hasil pengujian kendaraan bermotor, juga faktor peralatan dan fasilitas pengujian yang belum lengkap menjadikan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor belum maksimal.Bidang Perhubungan khususnya bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran belum dapat melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara maksimal dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia yang memiliki kewenangan minim dan juga faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai.Hambatan-hambatan yang dihadapiolehUnit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan oengujian berkala kendaraan bermotor diantaranya sumber daya manusia yang memiliki kewenangan, fasilitas dan peralatan pengujian, gedung pegujian kendaraan bermotor.Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran Dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada secara maksimal baik dari segi manusia ataupun peralatan dan juga dengan mengajukan penambahan sumber daya manusia serta penambahan peralatan yang dibutuhkan. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Menteri Perhubungan, Pengujian Berkala,Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor ]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN POTENSI DESA DALAM MENGATASI KEMISKINAN OLEH PEMERINTAH DESA KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[NURUL KURNIA SARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.774 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1813
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi adanya masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Potensi desa yang dimiliki belum dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di desa Karanganyar karena belum adanya anggaran yang cukup untuk mengelola potensi dan tidak adanya keahlian yang dimiliki untuk mengembangkan potensi dalam mengatasi kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh data primer yang terdiri dari 16 informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study) dan studi lapangan dengan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pengelolaan potensi desa dalam mengatasi kemiskinan oleh pemerintah desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis secara umum sesuai dengan teori fungsi manajemen, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, pelaku usaha yang beralih produksi, minimnya anggaran yang dimiliki karena belum ada pihak lain yang ingin membantu, kurangnya sarana dan teknologi yang mendukung. Upaya yang dilakukan, yaitu melakukan optimalisasi terhadap SDM, meningkatkan kualitas dari hasil produksi para pelaku usaha, menunggu waktu yang luang untuk pelaksanaan sampai mendapatkan anggaran yang memadai, menyediakan sarana dan teknologi pendukung kegiatan. Kata Kunci: Pengelolaan, Potensi Desa, Kemiskinan]]>
